Bappenas: Perlu forum kreditor baru

JAKARTA: Bappenas menilai perlu membentuk forum baru untuk mendapatkan pinjaman, setidaknya bagi tiga kreditor terbesar Indonesia, yaitu Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Dunia.

Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan forum tersebut dibutuhkan karena masing-masing kreditor itu mengaku sulit mele-paskan diri dari persyaratan alokasi pinjaman yang sebelumnya telah ditetapkan mengikat antarkreditor. “Sepertinya Jepang akan sulit melepaskan diri dari term-nya Bank Dunia. Mereka minta ada forum setidaknya yang bertiga itu,” ujarnya, kemarin.

Untuk merealisasikan hal ini, pihaknya masih merumuskan kebijakan yang dinilai paling efektif. Sejauh ini, pemerintah akan memanfaatkan fasilitas kerja sama bilateral. Dia mengemukakan kerja sama bilateral memudahkan Indonesia melakukan negosiasi dengan kreditor. Dengan negosiasi bilateral, pemerintah dapat meminta pembebasan biaya utang yang tidak diserap (commitment fee). Hal ini lebih mudah, karena masing-masing kreditor memiliki persyaratan berbeda.

Melalui Consultative Group for Indonesia (CGI), jelasnya, biasanya kreditor lebih kuat karena sering kali menerapkan persyaratan yang hampir sama. Terkait hal itu, jelasnya, saat ini pemerintah sedang membahas bentuk kerja sama bilateral yang akan dilakukan dengan sejumlah kreditor. Kebijakan ini akan melibatkan duta-duta besar negara sahabat, mengingat dilakukan antarnegara. Namun, yang pasti pengajuan pinjaman dan penyerapannya tetap mengacu kepada PP No 2/2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

Mengenai keraguan dari sejumlah ekonom tentang transparansi pinjaman melalui bilateral, Paskah mengatakan akan tetap dilakukan terbuka dengan mekanisme sebelumnya. Usulan pinjaman kementerian dan lembaga pemerintah, serta pemerintah daerah, diverifikasi, kemudian dimasukkan ke daftar pinjaman proyek yang akan ditawarkan kepada kreditor (blue book). US$40 miliar Saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi terhadap usulan pinjaman kementerian dan lembaga negara, serta pemerintah daerah sebesar US$40 miliar untuk pinjaman pada 2006-2009. Pinjaman itu akan ditekankan untuk mengoptimalkan nilai rupiah, dan akan diutamakan berasal dari pendanaan dalam negeri.

Dari jumlah itu, tambahnya, usulan terbesar berasal dari proyek infrastruktur. Paskah mengemukakan dari sejumlah usulan tersebut, diperkirakan hanya akan disetujui sekitar 50%-nya. Langkah ini, dilakukan terkait dengan rencana pemerintah mengurangi rasio utang terhadap produk domestic bruto (PDB). Untuk pinjaman luar negeri, jelasnya, pemerintah akan tetap memprioritaskan pinjaman jangka panjang dan suku bunga rendah (pinjaman lunak), dan pinjaman nonkomersial.

Paskah menambahkan salah satu kemajuan kerja sama bilateral adalah banyaknya usulan debt swap (konversi utang) yang disetujui kreditor. Saat ini, debt swap yang sudah disetujui berasal dari Jerman dan Italia.

Bisnis Indonesia, 31 Januari 2007

RI Tetap Utang USD 40 Miliar

Setelah CGI Bubar, Dilakukan Bilateral
JAKARTA – Pembubaran Consultative Group on Indonesia (CGI) tak memengaruhi perencanaan utang baru. Pemerintah memastikan rencana utang USD 40 miliar selama 2006-2009 tetap dinegosiasikan dengan kreditor secara bilateral.

Namun, pemerintah memprioritaskan utang lunak. “Tetap ada rencana utang-utang baru yang sekarang dilakukan exercise di Bappenas antara 2006 sampai 2009. Itu sudah kita proyeksikan jumlahnya dari yang diajukan kementerian/lembaga,” kata Men PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Kantor Depkeu kemarin. Dia mengatakan pemerintah masih membutuhkan pembiayaan dari utang luar negeri. “Masih ada pembiayaan luar negeri yang kita perlukan. Sebab, tidak hanya dalam bentuk pinjaman, tapi juga hibah,” ujarnya.
Pemerintah tetap berpegangan pada PP No 2/2006 yang mengatur tata cara pembiayaan dari pinjaman dan hibah luar negeri.

“Itu melalui mekanisme blue book (perencanaan),” tambah mantan ketua Komisi XI DPR tersebut. Namun, diakuinya, untuk kebutuhan tertentu harus mulai memprioritaskan pembiayaan dari dalam negeri. Caranya, melalui optimalisasi dan efisiensi APBN maupun menggunakan dana-dana rupiah di perbankan nasional.

Beberapa pengadaan barang yang selama ini menggunakan utang luar negeri juga harus menggunakan dana domestik. Seperti peralatan alutsista (alat utama sistem persenjataan) akan dioptimalkan dari PT DI, PT PAL, PT Pindad, dan PT Krakatau Steel. “Itu akan kita optimalkan,” katanya. Untuk mewujudkan hal tersebut harus ada dukungan dari perbankan dalam negeri.

Saat ini sudah ada sejumlah bank yang berminat. Kata Paskah, perbankan juga mau melirik beberapa proyek infrastruktur. Seperti pembangunan airport dan pelabuhan. “Dalam waktu dekat, Bappenas akan melakukan pembicaraan dengan bank lokal,” kata dia. Posisi utang Indonesia saat ini mencapai USD 61,3 miliar. Sekitar USD 10 miliar di antaranya merupakan utang on going atau yang proyeknya sedang berjalan. (sof)
Jawapos, 31 Januari 2007

 

Utang Bilateral Rawan Kolusi

Pembubaran Consultative Group for Indonesia (CGI) berpotensi kolusi dan moral hazard . Pasalnya, perundingan utang lewat bilateral tidak bisa diawasi oleh masyarakat luas termasuk lembaga swadaya masyarakat yang kerap dilibatkan di CGI.

Tapi pemerintah berdalih perundingan bilateral justru lebih rendah risikonya. `’Kongkalikong -nya akan lebih gampang kalau bilateral. Masyarakat tidak bisa koreksi lagi, tidak ada forum lagi,” tandas pengamat ekonomi UI, Faisal Basri, di Jakarta, Senin (29/1) siang.

CGI adalah forum konsultasi di mana Indonesia memaparkan kinerja ekonominya selama setahun di depan para negara dan lembaga multilateral yang bertindak sebagai kreditur. Bila disetujui, negara dan lembaga itu akan mengucurkan utang ke Indonesia. Turut memaparkan di CGI itu adalah para menteri ekonomi dan Menko Polkam, yang menurut Faisal sangat strategis. Sementara di perjanjian bilateral, lanjut dia, negosiasi utang dilakukan oleh pejabat level eselon II dan III. Dengan demikian, pendekatan negosiasi utangnya lebih ke teknokratik. ”Sekarang kita kehilangan forum untuk kontrol itu karena bilateral semua. Berunding utangnya kapan, kita tidak tahu. Jadi, masyarakat harus hati-hati,” pinta ekonom yang ingin menjadi Gubernur DKI Jakarta ini.

Kemandirian yang diinginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan membubarkan CGI harusnya dilakukan tuntas. Dalam arti, pemerintah tidak lagi membuat utang-utang luar negeri baru. Karena itu, Faisal mengkhawatirkan keamanan perjanjian bilateral pascabubarnya CGI.

Koalisi Anti Utang (KAU) juga meminta pemerintah tidak menambah utang baru setelah lepas dari jerat CGI, sehingga Indonesia tidak kembali terpuruk dalam jeratan utang dari lembaga donor lain. “Pernyataan Presiden yang ingin membubarkan CGI, mengurangi beban utang dan menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan seharusnya tidak ditindaklanjuti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan mengambil kebijakan mengajukan utang pda lembaga donor lain,” kata Koordinator Nasional KAU, Kurfiardi.

Ketakutan akan ada moral hazard ditepis pemerintah. Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu, Rahmat Waluyanto, mengklaim hal semacam itu tidak akan terjadi. ”Kita punya benchmark dalam melakukan negosiasi dengan setiap kreditur bekas anggota CGI dengan baik, sehingga kita juga bisa juga memperoleh syarat yang lebih baik,” tegasnya. Pendekatan bilateral, lanjut Rahmat, membuat pemerintah bisa tidak hanya terpaku pada satu tawaran saja.

Sejumlah tawaran utang akan dijajaki mana yang lebih menguntungkan, biaya rendah, dan risiko rendah. Untuk transparansi yang dipermasalahkan, Rahmat mengatakan pemerintah sudah cukup transparan dengan berkonsultasi ke DPR. Dikatakannya, ada strategi yang publik bisa tahu dan ada ukuran-ukuran kinerja yang jelas.

Republika, 30 Januari 2007

RI Sudah Bisa Mandiri Sejak Lama

JAKARTA (Suara Karya): Kadin Indonesia menilai, secara keuangan Indonesia sudah dapat mandiri sehingga forum Consultative Group on Indonesia (CGI) memang tak diperlukan lagi. “Kalau mau jujur, sesungguhnya kita sudah lama bisa mandiri. Karena itu, pembubaran CGI merupakan langkah tepat,” kata Wakil Ketua Umum bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan Rachmat Gobel, di Jakarta, kemarin. Menurut Rachmat, kemandirian itu bukan hanya menyangkut keuangan, tapi juga soal pemenuhan barang-barang kebutuhan untuk dalam negeri.

“Memang, yang namanya utang harus dibayar pokok dan bunganya. Kita bertahun-tahun dimanjakan dengan utang sehingga sulit mandiri,” tutur Rachmat. Sementara itu, Koalisi Anti Utang (KAU) meminta pemerintah tidak menambah utang baru setelah lepas dari jerat CGI agar Indonesia tidak kembali terpuruk.

“Pernyataan Presiden untuk membubarkan CGI, mengurangi beban utang, dan menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan seharusnya tidak ditindaklanjuti Menteri Keuangan dengan mengajukan utang kepada lembaga donor lain,” kata Koordinator Nasional KAU, Kusfiardi, terkait pernyataan Menkeu bahwa pemerintah akan melakukan pembicaraan utang luar negeri dengan negara kreditor secara bilateral (G to G), bukan lagi melalui forum CGI. “Pernyataan itu (Menkeu) justru akan menjerumuskan Indonesia ke dalam jebakan utang yang lebih berat.

Jadi intinya pemerintah harus mengupayakan pengurangan utang,” kata Kusfiardi. Pemerintah Indonesia, ujarnya pula, juga tidak bisa penuh mengandalkan diri pada Surat Utang Negara (SUN) untuk membiayai defisit anggaran. “SUN masa jatuh temponya pendek dan suku bunganya tinggi sehingga membebani anggaran negara,” ujarnya. Sementara itu, Bank Pembangunan Asia (ADB) akan lebih mengutamakan bantuan keuangan berupa pinjaman atau hibah dengan isu-isu pembangunan.

Misalnya pengentasan kemiskinan dan pembangunan lingkungan hidup. Siaran pers ADB menyebutkan, Indonesia yang telah masuk kelompok negara berpenghasilan menengah (middle income countries) ingin menggunakan konsultasi yang lebih bersifat “forum mitra pembangunan”. ADB juga menganggap jalur komunikasi selama ini, baik melalui forum CGI maupun pertemuan dalam skala lebih kecil, dengan fokus yang lebih spesifik, sangat membantu proses saling berbagi informasi dan pengetahuan.

Di sisi lain ADB memuji pemerintah yang telah mengelola pinjaman secara baik dengan fokus pada tingkatan, waktu, biaya pinjaman, dan waktu jatuh tempo, serta memperbaiki efektivitas bantuan. Sebelumnya Menko Perekonomian Boediono mengatakan, pemerintah akan mengirimkan pemberitahuan tertulis (resmi) mengenai pengakhiran Forum CGI, khususnya kepada bekas negara atau lembaga yang menjadi anggota koordinasi kreditor kepada Indonesia itu.

“Sebenarnya, begitu kita umumkan, keputusan itu sudah mulai efektif. Tetapi secara formal nanti kita akan memberitahukan secara tertulis kepada mereka,” kata Boediono. Menurut dia, dalam kesempatan awal pemerintah sudah memberikan penjelasan kepada tiga anggota CGI, yaitu Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia, dan Pemerintah Jepang, melalui duta besarnya di Jakarta.

“Saya sudah ketemu tidak saja dengan ADB dan Jepang, tapi juga dengan Bank Dunia. Semua menyatakan tidak keberatan, bahkan mereka memberikan apresiasi,” ujar Boediono. Untuk itu, pemerintah berharap anggota-anggota CGI lain juga tidak keberatan dengan keputusan pemerintah Indonesia. Dan setelah pengakhiran forum CGI itu hubungan RI dengan anggota-anggota CGI tetap berjalan lancar.

Boediono menjelaskan, keputusan pengakhiran forum CGI tahun ini bukan merupakan keputusan yang diambil secara tergesa-gesa, tapi sudah disiapkan sejak beberapa tahun lalu. “Dalam pertemuan CGI tahun lalu (2006), kita sudah memberi sinyal bahwa bentuk atau forum seperti ini sudah tidak cocok lagi sehingga harus diakhiri. Kita akan memberikan penjelasan kepada para anggota forum-forum tertentu. Jadi tidak ada masalah,” katanya.

Suara Karya, 29 Januari 2007

Jangan Terjebak dalam Utang Baru

Wapres Minta Pembiayaan Domestik Ditingkatkan

Koordinator Koalisi Anti Utang Kusfiardi mengharapkan pemerintah berhati-hati agar tidak terjerumus dalam jebakan utang baru yang lebih berat setelah memutuskan untuk keluar dari forum pertemuan negara-negara donor atau Consultative Group on Indonesia.

Kusfiardi berpendapat, Menteri Keuangan justru terkesan hendak mengalihkan kendali yang selama ini dipegang CGI pada beberapa lembaga dan negara kreditor saja. ” Parahnya lagi, anggaran negara juga harus menanggung beban berat Surat Utang Negara (SUN) yang masa jatuh temponya pendek dan suku bunganya tinggi, ” ujar Kusfiardi di Jakarta, Jumat (26/1).

Meski demikian, tujuan Indonesia mengakhiri keberadaan CGI adalah dalam kerangka mengurangi beban utang dan menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan. Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta agar kebutuhan pembiayaan di dalam negeri pasca-CGI bisa dilakukan melalui penerbitan SUN dan perbankan. ” Kalau penerbitan SUN, tentu jelas itu tergantung pada kebutuhan pemerintah sendiri.

Akan tetapi, obligasi dan dana perbankan tentunya harus diutamakan sekarang ini, khususnya untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang sekarang digalakkan, seperti project financing, ” ujar Wapres Kalla setelah shalat Jumat di Istana Wapres, Jakarta. Menurut Wapres, pola kemitraan antara pemerintah dan swasta pasca-CGI ini akan lebih ditingkatkan lagi. ” Banyak proyek infrastruktur yang harus dikerjakan dengan pola kemitraan tersebut.

Misalnya saja proyek kelistrikan yang sekarang dibangun bersama swasta, ” kata Kalla. Tidak sepenuhnya bubar Seusai diterima Wapres, Direktur Eksekutif Yayasan Centre for Srategic and International Studies (CSIS) Hadi Soesastro menyatakan, forum negara-negara kreditor yang tergabung dalam CGI sebenarnya tidak sepenuhnya dibubarkan. Pasalnya, ujar Hadi, pemerintah masih memiliki akses untuk meminjam kepada tiga kreditor besar, yaitu Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Jepang. Pembubaran CGI itu memang sudah tiba waktunya. Sebenarnya, tiga atau empat tahun yang lalu sudah dibicarakan mengenai kemungkinan pembubarannya karena semakin lama kebutuhan kita terhadap CGI semakin berkurang, ” ujar Hadi.

Hadi mengatakan, ” Sebenarnya juga, forum CGI itu tidak dihapuskan sama sekali mengingat kita masih mempunyai akses meminjam ke Bank Dunia, ADB, dan Jepang. ” Bagian terbesar pinjaman CGI itu berasal dari Bank Dunia, ADB, dan Jepang. Dan, itu tidak diganggu gugat. Itu pun akan dilanjutkan lagi secara bilateral. Apalagi pemerintah juga sudah mendapat kepastian dari ketiga kreditor besar itu secara bilateral akan dilanjutkan lagi, ” ungkap Hadi.

Hadi menambahkan, kelanjutan kerja sama pinjaman dengan tiga negara dan kreditor besar itu akan diikat dengan perjanjian bilateral. Seperti diwartakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu lalu, menyatakan bahwa mulai tahun ini Indonesia tidak memerlukan lagi forum CGI. Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Andrew Steer, dalam pernyataan yang dikirim melalui surat elektronik, menyampaikan dukungan terhadap pernyataan Presiden Yudhoyono bahwa Indonesia tidak membutuhkan lagi kerangka CGI.

Perekonomian Indonesia saat ini dipandang sudah cukup kuat dan dapat mengurangi pinjaman dari lembaga donor. Model CGI yang lama, kata Steer, di mana Pemerintah Indonesia menyampaikan defisit anggarannya dan negara-negara donor yang tergabung dalam CGI memberi komitmen untuk mengisi kekurangan tersebut mungkin sudah tidak relevan lagi. Meski begitu, lanjut Andrew Steer, Bank Dunia memandang Pemerintah Indonesia perlu mempertahankan dialog terbuka dan profesional dengan masyarakat internasional soal akses Indonesia terhadap modal, perdagangan, dan teknologi internasional.

Kompas, 27 Januari 2007