Pembiayaan USD7 M Dibatalkan

14 06 2007

PADANG (SINDO) – Kementerian Negara PPN/Bappenas akan membatalkan pembiayaan proyek pembangunan sekitar USD6–7 miliar dari USD15 miliar yang sudah disepakati sejak tahun 2000.

Pembiayaan akan dibatalkan karena kinerja proyeknya tidak baik. ”Proyek-proyek tersebut tidak baik terkait dengan penyerapannya yang lambat akibat proyeknya terkendala, seperti adanya sengketa tanah,sehingga proyek tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di sela dialog dengan Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Mawardi Effendi di Padang,kemarin. Dia mengatakan, ke depan Bappenas akan lebih selektif dalam meloloskan pinjaman untuk pembiayaan proyek-proyek.

Terlebih proyek yang terkait pinjaman luar negeri, yang mengharuskan pemerintah tetap harus membayar bunga pinjaman, meski proyek yang dibiayai tidak berjalan. Dia juga mengatakan, untuk membiayai program- program pembangunan, pemerintah bertekad melakukan kombinasi pembiayaan, yakni pembiayaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri, dibantu dengan pembiayaan lain yang bersumber dari dalam negeri. ”Kombinasi dengan pinjaman dalam negeri ini untuk menghindari pinjaman dari luar negeri, seperti dari lembaga multilateral dan bilateral yang biasanya lebih mengikat,” katanya.

Pada 2007, pemerintah berencana hanya menarik pinjaman luar negeri sebesar sekitar USD1,7 miliar dari jumlah pinjaman luar negeri 2007 yang telah disetujui DPR sebesar USD4 miliar. Pinjaman itu antara lain berasal dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan JBIC. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Econit Advisory Hendri Saparini mengatakan, pemerintah harus berpandangan bahwa utang luar negeri merupakan beban yang sangat menghambat Penciptaan kesejahteraan masyarakat. Paradigma seperti ini akan mendorong pencarian jalan keluar bagi pembebasan utang luar negeri. ’’Tapi sekarang, utang luar negeri malah tidak dianggap sebagai beban,” tandas Hendri.

Hendri menjelaskan, untuk mempercepat proses pemulihan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah perlu secepatnya melakukan penghapusan utang luar negeri ’’Sangat positif ketika pemerintah bubarkan CGI (consultative group of Indonesia) karena mencerminkan kemandirian. Tapi sangat disayangkan ketika kemudian, kemandirian ini malah digunakan untuk cari utang baru. Padahal utang darimanapun sangat berisiko secara sosial ekonomi dan politik,” terang dia.

Sementara itu,Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM Revrisond Baswir mengatakan, sulitnya upaya penghapusan utang luar negeri disebabkan beberapa faktor. Pertama, terlalu takutnya pejabat pembuat kebijakan ekonomi terhadap kreditor.”Akibatnya mudah dipahami prospek penghapusan utang luar negeri sangat sulit dilakukan,” kata Revrisond. Faktor lain, kata Revrisond, adalah adanya pemborosan di tingkat birokrasi. (ant/zaenal muttaqin)

Seputar Indonesia, 14 Juni 2007





Depkeu Tukar SUN Rp105 M

13 06 2007

JAKARTA (SINDO)-Pemerintah hanya menukar seri Surat Utang Negara (SUN) FR0010 senilai Rp105 miliar pada lelang debt switching kemarin. Padahal, jumlah penawaran yang masuk dalam lelang kemarin mencapai Rp1,915 triliun.

Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto mengatakan, rendahnya nilai yang dimenangkan pemerintah karena kondisi pasar sedang tidak stabil. Namun, jumlah tersebut sudah sesuai dengan patokan (benchmark) pemerintah. ”Selain itu market juga belum stabil, masih nervous. Minggu lalu volatilitas cukup besar sebagai dampak di pasar global,” kata dia di Jakarta, kemarin.

Dalam lelang yang diikuti sebanyak 18 dealer utama tersebut, pemerintah membuka penawaran sebanyak 20 seri SUN yang jatuh tempo antara 2008 hingga 2012.Tapi, para peserta lelang tersebut mengajukan penawaran untuk sembilan seri dengan total Rp1,915 triliun. ”Jumlah penawaran yang masuk sebesar Rp 1,915 triliun, sementara nominal yang dimenangkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp 105 miliar, jumlah ini memang cukup kecil, dan total Obligasi Negara yang sudah di-debt switch dari Januari 2007 hingga Juni 2007 adalah sekitar Rp 12,8 triliun,” ujar Rahmat. Sebagai obligasi penukar (destination bond) dalam pelelangan kemarin adalah FR0043 yang jatuh tempo 15 Juli 2022. Adapun tingkat imbal hasil (yield) FR0043 adalah 9,613%.

Di sisi lain, Rahmat menjelaskan, hingga 8 Juni 2007 total SUN yang diterbitkan pemerintah mencapai Rp772,089 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Rp708,851 SUN dalam negeri, serta SUN internasional sebesar USD7 miliar. Sementara, rata-rata perdagangan harian SUN pada pekan pertama Juni 2007 mencapai Rp7,2 triliun per hari dengan 259 transaksi. Jumlah itu lebih tinggi dari rata-rata perdagangan selama 2007 yang mencapai Rp5,8 triliun per hari atau sebanyak 227 transaksi.

Tekanan jual tersebut, menurut Rahmat, berakibat pada kenaikan yield SUN yang cukup signifikan yang mencapai sekitar 21-32 basis poin (bps) dibandingkan minggu sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan imbal hasil obligasi US Treasury akibat ekspektasi kenaikan inflasi di Amerika Serikat. ”Kemudian, ekspektasi kenaikan inflasi global akibat meningkatnya pertumbuhan ekonomi global.Lalu,kenaikan tingkat bunga Bank Sentral Eropa (ECB), dan New Zealand (RBNZ), serta meningkatnya ekspektasi kenaikan tingkat bunga global akibat kenaikan borrowing cost berkaitan dengan maraknya aktivitas merger dan akuisisi perusahaan,” ujar Rahmat.

Sedangkan di awal Minggu II Juni 2007, pasar keuangan domestik mengalami rebound (kenaikan), yang ditandai penguatan nilai tukar rupiah, harga SUN,dan kenaikan IHSG dibandingkan posisi akhir Minggu I Juni 2007. Meski demikian, pelaku pasar domestik masih berhati-hati terhadap perkembangan pasar keuangan yang terjadi. Dihubungi terpisah, analis obligasi Trimegah Securities Dian Abdul Hakim mengatakan, rendahnya jumlah SUN yang ditukarkan pemerintah disebabkan ketidakcocokan harga antara yang ditawarkan pemerintah dan yang diminta pelaku pasar.

Hal ini merupakan imbas tekanan jual di pasar obligasi yang terjadi belum lama ini. Di sisi lain,pemerintah akan melakukan lelang obligasi negara Seri FR0043 (reopening) dan FR0045 (reopening) dengan target indikatif sebesar Rp3 triliun pada 19 Juni 2007. Dana hasil lelang tersebut digunakan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2007 dan untuk menentukan patokan SUN dalam tahun 2022 dan 2037. Seri FR0043 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,25% dan jatuh tempo pada 15 Juli 2022. Sedangkan seri FR0045 mempunyai tingkat bunga tetap sebesar 9,75% dan jatuh tempo pada 15 Mei 2037.

Di sisi lain, terkait wacana pengajuan penghapusan utang luar negeri, Direktur Eksekutif Econit Advisory Hendri Saparini menilai upaya pemerintah meminta penghapusan utang luar negeri harus didasari paradigma bahwa utang luar negeri adalah beban yang sangat menghambat penciptaan kesejahteraan masyarakat. Paradigma seperti ini akan mendorong pencarian jalan keluar pembebasan utang luar negeri tersebut. ”Tapi, sekarang, utang luar negeri malah tidak dianggap sebagai beban,”tandas Hendri di sela-sela diskusi ”Prospek Penghapusan Utang Luar Negeri” di Jakarta,kemarin. Hendri menjelaskan, untuk mempercepat proses pemulihan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah perlu secepatnya melakukan penghapusan utang luar negeri. (zaenal muttaqin/ aria yudhistira)

Seputar Indonesia, 13 Juni 2007





Pemerintah Akan Keluarkan Aturan Utang Dalam Negeri

12 06 2007

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Paskah Suzetta mengatakan pemerintah akan mengeluarkan aturan baru mengenai utang dalam negeri pemerintah.

“Di samping utang LN, dengan PPN no 2 tahun 2006 nanti ada aturan pemerintah yang mengatur mekanisme utang dalam negeri supaya tidak melampaui target rasio utang dengan PDB,” kata Paskah yang juga Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, mekanisme peraturan utang dalam negeri tersebut telah dijelaskan kepada Menko Perekonomian Boediono. “Saya sudah jelaskan tadi siang di kantor Menko (Menko Perekonomian Boediono),” katanya.

Ia menambahkan aturan tersebut digunakan untuk mendukung rencana pemerintah mengurangi rasio utang pemerintah pada tahun 2008 yang mencapai sekitar 35,2 persen dibanding pada APBN 2007 yang mencapai sekitar 37 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Rasio utang pemerintah terus turun dari kurang lebih 54 persen pada 2004 menjadi 48 persen pada 2005 dan diperkirakan 37 persen dalam APBN 2007, utang terus menurun,” katanya.

Menurut Paskah, pemerintah terus menerapkan kebijakan untuk menurunkan rasio utang sehingga ditargetkan mencapai sekitar 31,8 persen pada 2009, khususnya untuk pinjaman luar negeri, baik bilateral maupun multilateral.

Ia menyebutkan, pemerintah memang menerbitkan surat utang dalam negeri dalam berbagai bentuk untuk mengurangi pinjaman luar negeri.

“Untuk menutup defisit, tentunya kita tidak hanya melalui pinjaman luar negeri tapi kita mengkombinasikan antara optimalisasi anggaran, penerbitan surat utang negara, dan terakhir baru pinjaman luar negeri,” katanya.

Pada 2007 ini, jelas Paskah, pemerintah merencanakan hanya akan menarik pinjaman luar negeri sebesar sekitar 1,7 miliar dolar AS dari jumlah pinjaman luar negeri 2007 yang telah disetujui DPR sebesar 4 miliar dolar AS.

Sementara itu, untuk utang luar negeri, Paskah menyatakan bahwa pada tahun ini telah terjadi penurunan jumlah pinjaman dari tahun sebelumnya.

Menurut Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi, saat ini pinjaman luar negeri oleh pemerintah justru dialihkan dari non komersial, menjadi utang komersial.

Menurutnya hal ini ditunjukan dengan penerbitan surat utang negara (SUN). Penerbitan SUN tersebut menurut dia justru memicu peralihan utang luar negeri yang bersifat non komersial melalui skema bilateral maupun multilateral menjadi utang dalam pasar komersial.

“Bunganya lebih tinggi dibanding yang non komersial,” kata Kusfiardi.

Menurutnya hal tersebut dapat dilihat dari data BI tentang `outstanding` utang luar negeri Indonesia untuk pinjaman non komersial menurun dari 77,491 juta dolar AS pada 2004 menjadi 70,632 juta dolar AS pada 2005, dan menurun kembali pada 2006 menjadi 60,251 juta dolar AS.

Sedangkan untuk outstanding utang luar negeri pada tahun 2004 mencapai 5,234 juta dolar AS, meningkat menjadi 9,440 juta dolar pada tahun 2005, dan pada tahun 2006 meningkat lagi menjadi 13,875 juta dolar AS.

“Ini membuktikan telah terjadi pergeseran utang luar negeri dari berbentuk pinjaman non komersial dengan bunga rendah menjadi pinjaman komersial dengan bunga pasar,” katanya.

Menurut data Bank Indonesia, arus masuk dana asing ke Indonesia selama Januari-Mei 2007 mencapai 8,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp76,5 triliun (1 Dolar AS = Rp9.000).

Dana tersebut di Surat Utang Negara (SUN) mencapai 3,96 miliar dolar AS, Surat Bank Indonesia (SBI) mencapai 3,2 miliar dolar AS, dan di pasar saham mencapai 1,3 miliar dolar AS.

Sedangkan untuk posisi Mei 2007, menurut dia kepemilikan asing di SBI mencapai 6 miliar dolar AS dan di SUN mencapai 9,4 miliar dolar AS.(*)

Antara, 12 Juni 2007





Hentikan Eksploitasi Negara Berkembang oleh Negara Industri Maju

11 06 2007

Jakarta-RoL–Koalisi Anti-Utang (KAU) menilai, KTT G-8 tidak membawa manfaat bagi negara berkembang karena tidak menghentikan program eksploitasi melalui intervensi ekonomi dan politik yang dilakukan oleh sejumlah negara industri maju. Berdasarkan siaran pers KAU yang diterima Antara di Jakarta, Senin, disebutkan bahwa KTT G-8 di Heiligendamm, Jerman, 6-8 Juni 2007, tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami negara berkembang karena KTT tersebut lebih berpusat pada agenda ekonomi neoliberalisme.

G-8 adalah singkatan dari Group of Eight atau Kelompok Delapan yang merupakan koalisi delapan negara termaju di dunia yaitu Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan Rusia. Menurut rilis tersebut, dominasi ekonomi dan politik negara G-8 merupakan ancaman yang serius karena kelompok negara tersebut berjumlah hanya 14 persen dari total populasi dunia, tetapi menguasai 63 persen atau sekitar dua per tiga Produk Domestik Bruto dunia yang setara dengan 28 triliun dolar.

Negara-negara G-8 juga menguasai 48 persen dari jumlah kekuatan dalam voting atau pengambilan suara di Dana Moneter Internasional (IMF). Keadaan yang serupa juga terjadi dalam lembaga Bank Dunia dan berbagai perjanjian perdagangan di forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). KAU mengingatkan, hasil KTT G-8 di Gleneagles, Skotlandia, pada tahun 2005, yang menyepakati penghapusan utang sebesar 55 juta dolar bagi negara-negara miskin yang terjebak utang. Namun, hingga kini sebagian besar utang tersebut belum juga dihapuskan.

KAU juga menilai, utang luar negeri dan investasi asing kerap menjadi “alat” yang ampuh untuk menancapkan dominasi neoliberalisme di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Motivasi kelompok G-8 dalam mendorong kebijakan investasi yang terbuka akan melancarkan kontrol modal dan monopoli terhadap beragam sektor yang strategis di bidang perdagangan, jasa, dan keuangan. Oleh karena itu, KAU mendesak pemerintah negara-negara G-8 menghentikan praktek intervensi ekonomi dan politik melalui lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF, serta membangun kerja sama ekonomi baru yang berlandaskan keadilan, kesetaraan, dan menghormati prinsip keberlanjutan.

Selain itu, KAU juga menginginkan penghapusan utang luar negeri negara berkembang hingga 100 persen atau seluruhnya tanpa disertai persyaratan apapun. Sedangkan pemerintah negara berkembang juga harus mau menentang segala bentuk perjanjian yang merugikan dan tidak menghormati kedaulatan sebuah bangsa. antara/pur

Republika Online, 11 Juni 2007