Bappenas: Perlu forum kreditor baru

31 01 2007

JAKARTA: Bappenas menilai perlu membentuk forum baru untuk mendapatkan pinjaman, setidaknya bagi tiga kreditor terbesar Indonesia, yaitu Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Dunia.

Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan forum tersebut dibutuhkan karena masing-masing kreditor itu mengaku sulit mele-paskan diri dari persyaratan alokasi pinjaman yang sebelumnya telah ditetapkan mengikat antarkreditor. “Sepertinya Jepang akan sulit melepaskan diri dari term-nya Bank Dunia. Mereka minta ada forum setidaknya yang bertiga itu,” ujarnya, kemarin.

Untuk merealisasikan hal ini, pihaknya masih merumuskan kebijakan yang dinilai paling efektif. Sejauh ini, pemerintah akan memanfaatkan fasilitas kerja sama bilateral. Dia mengemukakan kerja sama bilateral memudahkan Indonesia melakukan negosiasi dengan kreditor. Dengan negosiasi bilateral, pemerintah dapat meminta pembebasan biaya utang yang tidak diserap (commitment fee). Hal ini lebih mudah, karena masing-masing kreditor memiliki persyaratan berbeda.

Melalui Consultative Group for Indonesia (CGI), jelasnya, biasanya kreditor lebih kuat karena sering kali menerapkan persyaratan yang hampir sama. Terkait hal itu, jelasnya, saat ini pemerintah sedang membahas bentuk kerja sama bilateral yang akan dilakukan dengan sejumlah kreditor. Kebijakan ini akan melibatkan duta-duta besar negara sahabat, mengingat dilakukan antarnegara. Namun, yang pasti pengajuan pinjaman dan penyerapannya tetap mengacu kepada PP No 2/2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

Mengenai keraguan dari sejumlah ekonom tentang transparansi pinjaman melalui bilateral, Paskah mengatakan akan tetap dilakukan terbuka dengan mekanisme sebelumnya. Usulan pinjaman kementerian dan lembaga pemerintah, serta pemerintah daerah, diverifikasi, kemudian dimasukkan ke daftar pinjaman proyek yang akan ditawarkan kepada kreditor (blue book). US$40 miliar Saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi terhadap usulan pinjaman kementerian dan lembaga negara, serta pemerintah daerah sebesar US$40 miliar untuk pinjaman pada 2006-2009. Pinjaman itu akan ditekankan untuk mengoptimalkan nilai rupiah, dan akan diutamakan berasal dari pendanaan dalam negeri.

Dari jumlah itu, tambahnya, usulan terbesar berasal dari proyek infrastruktur. Paskah mengemukakan dari sejumlah usulan tersebut, diperkirakan hanya akan disetujui sekitar 50%-nya. Langkah ini, dilakukan terkait dengan rencana pemerintah mengurangi rasio utang terhadap produk domestic bruto (PDB). Untuk pinjaman luar negeri, jelasnya, pemerintah akan tetap memprioritaskan pinjaman jangka panjang dan suku bunga rendah (pinjaman lunak), dan pinjaman nonkomersial.

Paskah menambahkan salah satu kemajuan kerja sama bilateral adalah banyaknya usulan debt swap (konversi utang) yang disetujui kreditor. Saat ini, debt swap yang sudah disetujui berasal dari Jerman dan Italia.

Bisnis Indonesia, 31 Januari 2007



Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: