Pembubaran CGI,Pemerintah Hindari Utang Baru

25 01 2007

 

JAKARTA-Pemerintah menghindari pengajuan utang luar negeri baru ke negara-negara donor yang bergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI). Sedangkan utang yang selama ini sudah diterima dari kreditor akan diselesaikan secara bilateral. Kebijakan tersebut ditempuh seiring dengan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membubarkan forum multilateral CGI, dan beralih ke penyelesaian utang secara bila- teral.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta kepada Pembaruan, di Jakarta, Kamis (25/1), mengatakan, pembubaran forum itu sebagai salah satu strategi pemerintah untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dalam negeri, seperti yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain itu, lanjutnya, untuk memenuhi ketentuan UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang menyebutkan rasio utang tinggal 31,8 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Tahun 2005, rasio utang mencapai 54,5 persen dari PDB, lalu turun jadi 43 persen pada 2006, dan tahun ini diturunkan di bawah 40 persen. “Untuk pembiayaan defisit APBN 2007 dari pinjaman CGI akan kita evaluasi kembali dan dibicarakan secara bilateral jika masih dibutuhkan,” jelasnya. Sebagai konsekuensi pembubaran CGI, utang luar negeri US$ 67 miliar akan diselesaikan secara bilateral.

Paskah menambahkan, pembiayaan anggaran ke depan akan memanfaatkan dana-dana rupiah yang ditempatkan oleh bank-bank di Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dana-dana bergulir yang pernah disalurkan pemerintah melalui bank, serta pe-nerbitan Surat Utang Negara (SUN). Menanggapi hal itu, Executive Chairman Majalah GlobeAsia Rizal Ramli memuji langkah Presiden Yudhoyono, yang dinilai sebagai tonggak baru kebijakan ekonomi yang lebih mandiri.

“Pengalaman membuktikan CGI dan organisasi donor sebelumnya, yakni IGGI, lebih banyak bertindak sebagai kartel dan mendikte negara-negara yang mendapat pinjaman,” katanya saat ditemui di sela-sela peluncuran Majalah GlobeAsia. Rizal yang pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid mengatakan, ada beberapa negara anggota CGI selama ini yang memberikan pinjaman dalam jumlah kecil, yakni US$ 100 juta, tetapi permintaannya
macam-macam. Bahkan, ada yang mewajibkan Indonesia membeli barang dari mereka jauh lebih mahal dibanding jika dibeli ke pasar di negara-negara produsen lainnya.

Senada dengan itu, penerbit GlobeAsia Tanri Abeng berpendapat, keputusan membubarkan forum CGI sangat tepat karena fundamental ekonomi makro sudah
menunjukkan saatnya untuk mandiri, tanpa bergantung lagi pada utang. Selain itu, fondasi dalam negosiasi bilateral sudah dibangun sehingga forum multilateral, seperti CGI yang merupakan produk Orde Baru yang sudah selayaknya diubah. “Secara psikologis pun sangat positif di mata para investor, karena pembubaran CGI menandakan kita lebih mandiri,” kata Tanri yang juga mantan Menteri Negara Pembinaan BUMN di era Presiden BJ Habibie.

Menguntungkan Indonesia

Secara terpisah, ekonom dari lembaga kajian Econit, Hendri Saparini menilai, Indonesia bisa lebih optimal menyelesaikan utang tanpa forum CGI. Sebab, dengan cara bilateral akan memunculkan berbagai opsi penyelesaian pinjaman luar negeri yang menguntungkan Indonesia. Menurut dia, rencana Presiden itu diharapkan menjadi langkah awal kebijakan ekonomi Indonesia yang lebih mandiri. Pasalnya, CGI dinilai tidak menguntungkan Indonesia, apalagi posisi tawar Indonesia lemah bila penyelesaian utang lewat forum itu.

Selain itu, sambungnya, lembaga pengganti Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) itu juga dinilai lebih sebagai forum untuk bagi-bagi utang baru kepada Indonesia, dibandingkan forum tawar-menawar untuk menyelesaikan beban utang. Sebelumnya, seusai menerima Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Rodrigo Rato, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/1), Presiden Yudhoyono
menyatakan, Indonesia tidak lagi memerlukan CGI.

SUARA PEMBARUAN, 25 Januari 2007





Pembubaran CGI Segera Direalisasikan

25 01 2007

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat ekonomi Revrisond Baswir menilai keputusan pemerintah membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI) mulai 2007 harus segera direalisasikan, karena keberadaannya lebih merugikan Indonesia.

“Usulan membubarkan lembaga itu sudah lama. Jadi sudah tepat CGI itu diberangus,” kata Revrisond, di Jakarta, Kamis. Ia menjelaskan dari semua sisi baik itu politik internasional maupun ekonomi, pembubaran CGI mutlak dilakukan, karena tidak ada nilai tambah bagi jalannya sistem ekonomi Indonesia.

“Selama ini keberadaan CGI justru dimanfaatkan oleh pejabat pemerintahan untuk menjalin hubungan bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan nasional,” ujarnya. Hal itu katanya, terbukti di masa pemerintahan sebelumnya, (Abdurrahman Wahid, Megawati–red), tidak semua menteri khususnya di bidang ekonomi setuju pembubaran. Akibatnya, desakan agar Indonesia tidak memiliki lagi forum CGI berkali-kali dimentahkan oleh menteri, termasuk pengamat ekonomi yang akhirnya menduduki kursi kabinet saat ini maupun di pemerintahan masa lalu.

“Ketika itu ada menteri yang justru mencari dukungan politik dari luar negeri (forum CGI) dengan cara memberi laporan dan masukan soal adanya pihak-pihak yang berseberangan dengan CGI,” tutur Revrisond, yang juga guru besar Universitas Gajah Mada. Ia mengutarakan setali tiga uang, bahwa pihak internasional seperti pemodal, tentu memanfaatkan kondisi itu untuk menempatkan orang-orang yang sepaham di kabinet.

Forum CGI didirikan pada 1992 terdiri atas sekitar 30 kreditor bilateral dan multilateral di antaranya Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), Dana Moneter Internasional (IMF), dan pemerintah negara industri, antara lain Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris. Namun, disebutkan Revrisond, keberanian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membubarkan CGI harus diikuti dengan keberanian yang cerdas menteri-menteri ekonomi di kabinet untuk lebih menyatukan persepsi.

“Artinya, dengan suara bulat, Indonesia bisa memperdalam hubungan bilateral yang sudah ada dengan sejumlah negara di Asia, seperti, Jepang dan China, termasuk dengan Timur Tengah,” ujarnya.

 
ANTARA 25 Januari 2007





CGI Bubar, Kartel Utang Tamat

25 01 2007

detikcom Jakarta – Rencana Presiden membubarkan forum Consultative Group on Indonesia (CGI) disambut positif. Tanpa utang dari CGI pemerintah bisa lebih selektif melakukan pinjaman utang khususnya untuk proyek infrastruktur.

Untuk itu pengelolaan utang luar negeri harus berubah total dengan tidak lagi mengandalkan utang dalam membiayai defisit. Jika CGI benar-benar dihapus maka tidak ada lagi kartel utang terhadap Indonesia.

Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR RI, Dradjad Wibowo ketika dihubungi detikcom , Kamis (25/1/2007). “Utang hanya sekedar untuk membangun infrastruktur vital seperti listrik atau proyek-proyek yg bisa membayar sendiri pokok dan bunga utang dari arus kas yang dihasilkannya,” ujarnya. Dengan demikian, utang tidak akan lagi menjadi beban APBN, tapi justru menghasilkan imbal hasil ( return ) proyek yang positif, yang bisa menambah penerimaan APBN.

Drajad menggariskan, tanpa perubahan pengelolaan utang, berpisah dengan CGI tidak ada artinya. “Tanpa CGI, utang infrastruktur dan proyek berarus kas positif akan semakin selektif, dan utang bisa diperoleh dari negara-negara atau lembaga yang memang tertarik pada proyek tersebut. Kompetisi antar negara kreditor juga terjadi. Jadi tidak ada lagi kartel utang terhadap Indonesia,” jelasnya.

Dradjad meminta Presiden serius membubarkan CGI, jangan hanya sekedar wacana politis untuk menggaet suara. Sementara pengamat ekonomi Indef Fadhil Hasan melihat, langkah SBY itu hanya gerakan politis, mengingat untuk tahun 2007 ini, CGI masih menyumbang utang terhadap Indonesia. “Saya melihat ada move politik ke arah sana, sebelum itu bisa dilaksanakan,” ujarnya kepada detikcom .

Dia menambahkan bila Indonesia tidak lagi mengandalkan CGI, maka harus mencari lewat forum bilateral atau melalui negosiasi dengan negara-negara donor. Dengan adanya negosiasi itu, kemungkinan pemerintah RI akan mendapat keringanan utang yang lebih dari yang biasa diberikan oleh CGI. “Namun proses negosiasinya harus baik,” ujarnya. Sisi Negatif Pembubaran CGI Dari sisi neraca pembayaran, menurut Dradjad, tanpa forum CGI memang ada risiko berkurangnya arus modal masuk sehingga neraca modal menjadi merosot.

“Tapi ini bisa diimbangi dengan arus modal dari portfolio jangka pendek dan foreign direct investment . Bahkan bisa diimbangi dengan arus modal non konvensional,” ujarnya Fadhil menambahkan, sisi negatif dari dibubarkannya adalah rumitnya proses birokrasi mengingat Indonesia harus satu-satu berhadapan dengan negara donor.

Detikcom 25 Januari 2007