Pernyataan Sikap Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Lawan Nekolim)

21 02 2007

Tolak Menghidupkan Kembali WTO, Bangun Dunia Tanpa WTO 

Jakarta, 19 Februari 2007,Pascal Lamy, Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akan datang ke Indonesia pada tanggal 20 dan 21 Februari 2007 ini. Hal ini jelas terkait dengan usaha membangkitkan kembali phoenix penghancur WTO dari abunya sendiri. Misi lainnya tentu untuk mengejar agenda fast track Kongres AS untuk melegalkan perdagangan bebas yang lebih luas.

Sejak negosiasi di WTO mati suri di bulan Juli 2006 lalu, sudah banyak upaya untuk menghidupkan kembali rejim perdagangan global yang menakutkan ini. Inisiasi selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang mendominasi di forum WTO, sebut saja Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Australia, Brazil dan India.

WTO adalah alat penjajahan, yang pasti tidak akan memperhitungkan kepentingan rakyat banyak seperti petani kecil, buruh, dan kaum miskin kota. Sejak berdiri tahun 1995, sekitar 80 persen lebih volume perdagangan bebas dunia diraup oleh perusahaan transnasional raksasa. Makna pembentukan WTO untuk mewujudkan pekerjaan dan kesejahteraan bagi rakyat ternyata tak terwujud.

Hal ini semakin terbukti dari catatan sejarah, mandegnya perundingan mulai Seattle, Cancun, Hong Kong dan Geneva memang menandakan ada jurang besar di antara rakyat miskin di dunia—baik di negara kaya maupun miskin—dengan model korporasi transnasional raksasa. Protes masif yang dilakukan setiap pertemuan WTO juga menandakan bahwa organisasi ini tak diinginkan oleh banyak rakyat.

Di antara batu sandungan utama negosiasi adalah pertanian. Indonesia, salah satu pentolan kelompok negara G-33 dianggap WTO bisa mengurai benang kusut perundingan rejim perdagangan dunia tersebut. Proposal G-33 dengan produk khusus dan mekanisme pengamanan khusus (SP/SSM) adalah salah satu isu mengemuka yang memacetkan perundingan. Proposal ini sudah ditentang banyak negara, mulai dari AS, Uni Eropa, hingga Australia. Banyak pula negara yang mengambil posisi moderat, dan tak sedikit banyak yang bertahan.

Di lain pihak, SP/SSM ternyata bukanlah konsep yang cukup maju untuk mengatasi kerugian petani kecil di seluruh dunia—terutama di negara miskin dan berkembang. Proposal ini jelas-jelas masih berada di bawah mekanisme WTO secara keseluruhan, dan rentan ditukarkan (trade off) dengan usulan lain, seperti akses pasar, bahkan konsesi-konsesi lain macam industri dan jasa. Posisi Indonesia secara historis juga sebagai good boy, yang cenderung setuju meskipun menerima banyak kerugian dalam negosiasi WTO.

Dalam hal ini, bukan proposal dalam mekanisme WTO seperti SP/SSM yang petani inginkan, melainkan lebih dalam lagi: WTO harus keluar dari pertanian itu sendiri. Karena ekspansi pasar pertanian internasional telah membuat untung AS, Uni Eropa, dan perusahaan transnasional di dalamnya, contohnya Cargill, Monsanto, BASF, Tyson, Charoen Pokpand, dan lainnya. Komoditi yang supermurah dari perusahaan raksasa telah membanjiri pasar domestik di negara miskin dan berkembang. Akibatnya, petani kecil sudah pasti merugi. Faktanya, impor beras di Indonesia telah membuat ketergantungan pada pasar internasional serta memicu petani padi beralih menjadi buruh non pertanian, migran, atau pengangguran.

Maka dari itu, kunjungan Pascal Lamy—Direktur Jenderal WTO dan sales neokolonialisme-imperialisme—tentunya bukan sekadar kunjungan persahabatan, melainkan dalam misi utama untuk kembali menghidupkan negosiasi WTO yang mati suri. Hal ini bisa direalisasikan dengan antek-antek neoliberalisme yang mengatur perekonomian Indonesia, seperti Mafia Berkeley dan rejim pemerintahan boneka. Mereka adalah menteri perekonomian, menteri perdagangan, dan ahli-ahli ekonomi neoliberal. Mereka inilah yang sudah lama mencetak image Indonesia sebagai good boy di forum internasional macam WTO, IMF dan Bank Dunia. Mereka juga yang menjual pertanian, jasa, dan industri pada mekanisme pasar bebas dan membuat rakyat kecil sengsara. Mereka jugalah yang tidak melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan, dan dengan mudahnya menukarkan (trade off) pertanian dengan komoditi lain yang hanya akan menguntungkan segelintir pihak belaka.

Untuk itu kami dari GERAK LAWAN (Gerakan Rakyat Lawan Nekolim) dengan tegas MENOLAK KEDATANGAN PASCAL LAMY KE INDONESIA, karena jelas dalam agenda menghidupkan kembali WTO. Apalagi dengan menemui Presiden, Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan Marie Pangestu, jelas negosiasi akan berkutat di sekitar SP/SSM dan konsesi serta tukar-menukar (trade off) yang ditawarkan. Lebih jauh lagi, kami menilai WTO telah membahayakan kehidupan rakyat kecil di dunia, baik petani, buruh, nelayan, miskin kota, pelajar dan mahasiswa. Untuk itu, WTO harus keluar dari kehidupan rakyat, terutama pertanian. Karena makanan bukan sekadar komoditi belaka, makanan adalah kehidupan!

Tolak Kedatangan Pascal Lamy,

Tolak Upaya Menghidupkan Kembali WTO,

Bangun Dunia Tanpa WTO!

GERAK LAWAN (GERAKAN RAKYAT LAWAN NEOKOLONIALISME-IMPERIALISME)

Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Koalisi Anti Utang (KAU), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Walhi Jakarta, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Komite Mahasiswa Anti Imperialisme (KMAI), Kesatuan Aksi Mahasiswa LAKSI 31 (KAM LAKSI 31), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

Iklan




Unjukrasa Tolak Kedatangan Dirjen WTO

20 02 2007

Jakarta (ANTARA News) – Sekitar 200 orang melakukan unjukrasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, kedatangan Dirjen Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Pascal Lamy pada 20-21 Februari 2007 karena organisasi mereka nilai telah menyengsarakan rakyat dan petani.

Para pengunjukrasa yang menamakan dirinya Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Lawan Nekolim), antara lain terdiri Federasi Serikat Petani Indonesia, Aliansi Buruh Menggugat, Koalisi Anti Utang, Barisan Rakyat Kuningan dan Perjuangan Pemuda Indonesia. Para pengunjukrasa membawa spanduk yang antara lain berbunyi, “Tegakkan Kedaulatan Pangan, Tolak Impor “Pascal Lamy, Neoliberal Agen”, “Tanah untuk Petani”, dan “WTO Membunuh Petani”. Ketika melakukan unjukrasa mereka juga menggelar aksi teaterikal dan bersujud di depan sesosok mayat yang dibungkus dengan kain kafan.

Mayat itu menggambarkan petani yang menjadi korban kebijakan-kebijakan WTO. “Di berbagai negara WTO memakan banyak korban petani,” kata salah seorang pengunjuk rasa saat melakukan orasi. Dalam keterangan tertulis Gerak Lawan menyebutkan sejak WTO berdiri tahun 1995, sekitar 80 persen lebih perdagangan bebas dunia diraup oleh perusahan transnasional raksasa, yang artinya upaya untuk mewujudkan pekerjaan dan kesejahteraan rakyat tidak terwujud. Perundingan-perundingan mulai dari Seattle, Cancun, Hongkong, dan Geneva juga mandeg yang berarti meningkatkan jurang kemiskinan. Di antara batu sandungan utama negoisasi adalah pertanian.

Disebutkan, Indonesia yang merupakan salah “pentolan” kelompok negara G-33 dianggap WTO bisa mengurai benang kusut perundingan rezim perdangan dunia Proposal G-33 dengan produk khusus dan mekanisme pengamanan khusus (SP/SSI) adalah salah satu isu mengemuka yang memacetkan perundingan. Proposal ini sudah ditentang banyak negara, mulai dari AS, Uni Eropa, hingga Di lain pihak, SP/SSM ternyata bukanlah konsep yang cukup maju untuk mengatasi kerugian petani kecil di dunia.

Petani, kata mereka, tidak hanya tidak menginginkan SP/SSM tetapi WTO harus keluar dari pertanian karena pasar pertanian internasional telah membuat untung AS, Eropa dan perusahaan perusahaan besar. Produk murah perusahaan besar masuk ke pasar domestik negara miskin.

ANTARA, 20 Februari 2007





WTO Datang, LSM Curiga

20 02 2007

JAKARTA – Hari ini hingga besok Direktur Jenderal World Trade Organization (WTO) Pascal Lamy berkunjung ke Indonesia. Menko Perekonomian Boediono menyatakan kedatangan pejabat organisasi perdagangan dunia itu tidak membawa misi apapun. Di Indonesia, Pascal akan bertemu dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan para pelaku bisnis.

”Seharusnya besok (hari ini,Red) juga bertemu saya, tapi saya ada acara lain,” kata Boediono di Kantor Presiden kemarin. Belum jelas apakah Pascal akan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau tidak. Tapi melihat jadwal di istana, SBY dalam dua hari ini akan melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah. Sehingga kecil kemungkinan untuk bertemu SBY.

Menurut Boediono, isu-isu yang akan dibahas Pascal hanya isu perdagangan secara umum. Tidak akan ada tekanan-tekanan tertentu dari WTO untuk mempercepat realisasi perdagangan bebas. ”Saya rasa tidak ada agenda yang khusus. Ya sekadar diskusi masalah perdagangan secara umum,” kata Boediono. Sejumlah kalangan memang mengkhawatirkan kedatangan Pascal ke Indonesia 20-21 Februari.

Apalagi kalau sampai bertemu dengan SBY. Kalangan LSM yang tergabung dalam Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Lawan Nekolim) menyatakan menolak kedatangan Pascal Lamy ke Indonesia. Yuyun Harmono dari Koalisi Antiutang (KAU) mencurigai kedatangan Pascal ke Indonesia agendanya menghidupkan kembali WTO. Apalagi dengan menemui pejabat di Indonesia jelas negosiasi akan berkutat di sekitar Special Products dan Special Safeguard Mechanism (SP/SSM) dan konsesi serta tukar-menukar (trade off) yang ditawarkan.

WTO dinilai membahayakan kehidupan rakyat kecil di dunia, baik petani, buruh, nelayan, miskin kota, pelajar dan mahasiswa. ”WTO mengejar agenda fast track Kongres AS untuk melegalkan perdagangan bebas yang lebih luas,” kata Yuyun. Sejak negosiasi di WTO mati suri Juli 2006 lalu, menurut Yuyun sudah banyak upaya untuk menghidupkan kembali rejim perdagangan global yang menakutkan itu. Inisiasi selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang mendominasi di forum WTO, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Australia, Brazil dan India. (tom/jpnn)

Sumut Pos, 20 Februari 2007





Dirjen WTO Senasib Bos IMF

19 02 2007

Detikfinance Jakarta – Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organisation (WTO) Pascal Lamy tampaknya bakal senasib dengan Direktur Pelaksana IMF Rodrigo de Rato. Belum juga datang, Pascal Lamy sudah menuai penolakan. Berdasarkan informasi yang dihimpun detikFinance , Senin (19/2/2007), Lamy dijadwalkan datang ke Indonesia pada Selasa, 20 Februari 2007 pukul 10.00 WIB.

Lamy dijadwalkan akan berada di Indonesia selama dua hari yakni 20-21 Februari, dan kabarnya akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Perekonomian Boediono dan Mendag Mari Pangestu. Kedatangan Lamy tampaknya akan disambut oleh ribuan demonstrasi menolak WTO. Sekitar seribu orang petani akan ikut ‘menyambut’ kedatangan pria berkepala plontos ini. “Ini juga berkaitan dengan kebijakan impor beras. WTO itu kan selalu menyerukan liberalisasi dan merugikan petani,” cetus Mohammed Ichwan dari Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) ketika dihubungi via telepon.

Penolak kedatangan Lamy diserukan oleh Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme-Imperialisme yang berisi sejumlah LSM seperti Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Koalisi Anti Utang (KAU), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Walhi Jakarta, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Komite Mahasiswa Anti Imperialisme (KMAI), Kesatuan Aksi Mahasiswa LAKSI 31 (KAM LAKSI 31), Institute for Global Justice (IGJ), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI). “WTO adalah alat penjajahan, yang pasti tidak akan memperhitungkan kepentingan rakyat banyak seperti petani kecil, buruh, dan kaum miskin kota,” cetus LSM Gerak Lawan. “Kami menilai WTO telah membahayakan kehidupan rakyat kecil di dunia, baik petani, buruh, nelayan, miskin kota, pelajar dan mahasiswa.

Untuk itu, WTO harus keluar dari kehidupan rakyat, terutama pertanian,” demikian pernyataan Gerak Lawan. “Tolak Kedatangan Pascal Lamy. Tolak Upaya Menghidupkan Kembali WTO, Bangun Dunia Tanpa WTO!” demikian seruan dari LSM pembela hak petani itu. Nasib serupa pernah dialami Rato. Belum juga bos IMF itu menongolkan batang hidungnya di Indonesia, aksi demo penolakan sudah marak. Agenda dibalik kedatangan Rato dicurigai habis. Dan akhirnya, Rato pulang ke kantor pusat IMF dengan membawa oleh-oleh pahit, yakni dibubarkannya CGI. (qom/ir)

 

Detikcom, 19 Februari 2007





SERUAN Gerakan Rakyat Lawan Neo-kolonialisme dan Imperialisme (GERAK LAWAN)

12 02 2007

Lawan Penjajahan Gaya Baru (Neoliberalisme) IMF, Bank Dunia dan WTO
Hapus Utang Lama, Tolak Utang Baru


Jakarta, 06 Februari 2007,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyatakan hendak membubarkan forum Consultative Group on Indonesia (CGI) dan tidak berencana untuk berutang lagi kepada IMF atau lembaga donor lain. Presiden yakin bahwa Indonesia sudah bisa mengatasi masalah utang luar negeri tanpa keterlibatan CGI dan sekaligus menegaskan bahwa utang luar negeri sudah harus mulai dikurangi agar APBN bisa lebih sehat. Lebih jauh Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia harus bisa lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan.

GERAK LAWAN Menilai, pernyataan presiden tentang kemandirian ekonomi hanya retorika dan omong kosong. Indikasinya sudah terlihat dari pernyataan para menteri perekonomian (Boediono, Sri Mulyani, Paskah Suzzeta) yang menyatakan akan kembali melakukan pembicaraan utang luar negeri dengan negara kreditor secara bilateral (G to G) bukan lagi melalui CGI. Kemudian Sri Mulyani menambahkan bahwa beberapa negara atau lembaga keuangan internasional, seperti ADB, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Islam (IDB), masih memiliki keinginan besar untuk memberi pinjaman pada Indonesia. Termasuk China juga memberikan tawaran pinjaman. Selain itu, menurut Sri Mulyani, Indonesia bisa mengandalkan Surat Utang Negara (SUN) untuk membiayai defisit anggaran.

GERAK LAWAN menyatakan bahwa sikap para menteri perekonomian tersebut justru akan menjerumuskan Indonesia ke dalam jebakan utang yang lebih berat. Selain menghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi nasional, utang luar negeri juga telah mengakibatkan kontraksi belanja sosial, merosotnya kesejahteraan rakyat, serta melebarnya kesenjangan ekonomi. Indonesia-pun menjadi menjadi tergantung pada pasar luar negeri, modal asing, dan pembuatan utang luar negeri secara berkesinambungan. Dengan dibubarkannya forum CGI serta pelunasan utang kepada IMF, GERAK LAWAN mendesak kepada pemerintah agar segera mengkoreksi segala kebijakan hasil intervensi lembaga-lembaga kreditor dan lembaga perdagangan internasional. Diantaranya adalah kebijakan pencabutan subsidi termasuk kebijakan swastanisasi lewat privatisasi perusahaan negara dan sumber agraria yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berfungsi menjalankan pelayanan umum.

Pemerintah juga harus segera mengkoreksi seluruh produk perundang-undangan yang lahir dengan intervensi kebijakan dari IMF, Bank Dunia dan WTO. Seperti UU Sumber Daya Air, UU Migas, dan UU Ketenagalistrikan. Hal ini mengingat bahwa masalah perundang-undangan adalah otoritas pemerintah Indonesia bersama-sama dengan DPR yang tidak bisa dicampuri oleh pihak asing, termasuk lembaga-lembaga kreditor.
Kemudian pemerintah juga harus mengoreksi kebijakan anggaran negara (APBN) agar menjadi kebijakan yang sesuai dengan pemenuhan hak konstitusi rakyat. Kebijakan anggaran negara harus berkorelasi langsung dengan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta fasilitas umum yang layak. Dalam rangka itu maka pemerintah harus memperimbangkan kembali pembayaran utang luar negeri (cicilan pokok dan bunganya) Indonesia yang sudah menimbulkan net negatif transfer dan menghisap dana domestik.

Kemudian diikuti dengan kebijakan penghapusan utang yang selama ini menjadi beban anggaran negara. Pemerintah juga harus mengambil cara-cara yang lebih progressif dalam upaya penghapusan utang luar negeri. Di antaranya, pertama, membatalkan seluruh komitmen utang yang belum dicairkan dan biaya komitmen atas utang tersebut. Kedua, Meminta penghapusan utang yang masuk dalam kategorii utang haram atau utang najis. Ketiga, menegosiasikan penghapusan utang kepada kreditor untuk pemenuhan hak dasar rakyat.

GERAK LAWAN (GERAKAN RAKYAT LAWAN NEOKOLONIALISME-IMPERIALISME)

Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Koalisi Anti Utang (KAU), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Walhi Jakarta, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Komite Mahasiswa Anti Imperialisme (KMAI), Kesatuan Aksi Mahasiswa LAKSI 31 (KAM LAKSI 31), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)





Siaran Pers Koalisi Anti Utang Tentang Pembubaran CGI

7 02 2007

Menteri Keuangan Jangan Pelintir Tekad Presiden untuk Bubarkan CGI

Jakarta, 22 Januari 2007.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyatakan hendakmembubarkan forum Consultative Group on Indonesia (CGI) dan tidak berencana untuk berutang lagi kepada IMF atau lembaga donor lain. Presiden yakin bahwa Indonesia sudah bisa mengatasi masalah utang luar negeri tanpa keterlibatan CGI dan sekaligus menegaskan bahwa utang luar negeri sudah harus mulai dikurangi agar APBN bisa lebih sehat. Lebih jauh Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia harus bisa lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan.

Dalam situasi ini nampaknya Presiden harus ekstra hati-hati terhadap para menteri di bidang ekonomi khususnya Menteri Keuangan. Indikasinya sudah terlihat dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan melakukan pembicaraan utang luar negeri dengan negara kreditor secara bilateral (G to G) bukan lagi melalui CGI. Kemudian Sri Mulyani menambahkan bahwa beberapa negara atau lembaga keuangan internasional, seperti ADB, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Islam (IDB), masih memiliki keinginan besar untuk memberi pinjaman pada Indonesia. Termasuk China juga memberikan tawaran pinjaman.

Selain itu, menurut Sri Mulyani, Indonesia bisa mengandalkan Surat Utang Negara (SUN) untuk membiayai defisit anggaran. Pernyataan Menteri Keuangan tersebut justru akan menjerumuskan Indonesia kedalam jebakan utang yang lebih berat. Menteri Keuangan tidak mau mengupayakan pengurangan utang untuk mengurangi beban defisit anggaran. Selain itu juga mengindikasikan hendak mengalihkan kendali yang selama ini dipegang oleh CGI kepada beberapa lembaga dan negara kreditur saja.

Parahnya lagi, anggaran negara juga harus menanggung beban berat dari SUN yang masa jauh temponya pendek dan suku bunganya tinggi. Nampaknya Menteri Keuangan sangat enggan untuk mengurangi beban utang agar anggaran negara bisa terbebas dari defisit. Sekaligus ingin mempertahankan ketergantungan pembiayaan pembangunan melalui dana pinjaman. Sikap Menteri Keuangan ini sangat menghambat tekad Presiden yang menginginkan Indonesia bisa mandiri dan terbebas dari utang.

Sebaiknya Menteri Keuangan tidak dibiarkan untuk mengambil alih tindak lanjut dari pernyataan Presiden yang ingin membubarkan CGI, mengurangi beban utang dan menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan. #





RKP 2008 Kurangi Utang LN

6 02 2007

JAKARTA – Bappenas mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008 yang menjadi dasar penyusunan RAPBN. Men PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyebutkan, RKP tersebut difokuskan pada pengurangan pembiayaan luar negeri.

Tahun tersebut juga sekaligus menyiapkan anggaran dengan defisit nol persen pada 2009. “Seiring upaya meningkatkan kemandirian, kami memprioritaskan pembiayaan dari dalam negeri,” kata Paskah saat membuka rakor penyusunan RKP 2008 di kantornya kemarin. Dia menambahkan defisit APBN pada 2008 juga bakal diperketat.

Pasca pembubaran CGI (Consultative Group for Indonesia), Paskah menegaskan pemerintah tidak memerlukan forum baru untuk menegosiasikan utang. “Kita melakukannya secara bilateral. Yang penting, utang terus dikurangi hingga 2009 tinggal 31 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” sebut Paskah. Selain memprioritaskan pembiayaan dalam negeri seperti penerbitan Surat Utang Negara (SUN), RKP 2008 juga meningkatkan target penerimaan negara. Termasuk perpajakan, dividen BUMN, dan penerimaan migas.

Terkait peningkatan penerimaan pajak, Paskah mengakui masih cukup berat. Hal tersebut terutama disebabkan insentif pajak yang diminta banyak sektor usaha. “Memang sebaiknya dari pajak yang diintensifkan. Tapi, melihat kenyataan selama ini, semua sektor usaha meminta insentif perpajakan.

Itu untuk jangka pendek bisa menjadi stimulus,” ujarnya. Jika insentif diberikan terlalu lama, akan merugikan. “Begitu keadaan ekonomi membaik, insentif-insentif pajak harus dihapus,” sebutnya. Beberapa pembiayaan proyek juga dicoba menggunakan dana perbankan dalam negeri. “Itu harus dimaksimalkan. Meski pelaksanaannya harus secara hati-hati,” kata dia.

Jawapos, 06 Februari 2007