SERUAN Gerakan Rakyat Lawan Neo-kolonialisme dan Imperialisme (GERAK LAWAN)

12 02 2007

Lawan Penjajahan Gaya Baru (Neoliberalisme) IMF, Bank Dunia dan WTO
Hapus Utang Lama, Tolak Utang Baru


Jakarta, 06 Februari 2007,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyatakan hendak membubarkan forum Consultative Group on Indonesia (CGI) dan tidak berencana untuk berutang lagi kepada IMF atau lembaga donor lain. Presiden yakin bahwa Indonesia sudah bisa mengatasi masalah utang luar negeri tanpa keterlibatan CGI dan sekaligus menegaskan bahwa utang luar negeri sudah harus mulai dikurangi agar APBN bisa lebih sehat. Lebih jauh Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia harus bisa lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan.

GERAK LAWAN Menilai, pernyataan presiden tentang kemandirian ekonomi hanya retorika dan omong kosong. Indikasinya sudah terlihat dari pernyataan para menteri perekonomian (Boediono, Sri Mulyani, Paskah Suzzeta) yang menyatakan akan kembali melakukan pembicaraan utang luar negeri dengan negara kreditor secara bilateral (G to G) bukan lagi melalui CGI. Kemudian Sri Mulyani menambahkan bahwa beberapa negara atau lembaga keuangan internasional, seperti ADB, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Islam (IDB), masih memiliki keinginan besar untuk memberi pinjaman pada Indonesia. Termasuk China juga memberikan tawaran pinjaman. Selain itu, menurut Sri Mulyani, Indonesia bisa mengandalkan Surat Utang Negara (SUN) untuk membiayai defisit anggaran.

GERAK LAWAN menyatakan bahwa sikap para menteri perekonomian tersebut justru akan menjerumuskan Indonesia ke dalam jebakan utang yang lebih berat. Selain menghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi nasional, utang luar negeri juga telah mengakibatkan kontraksi belanja sosial, merosotnya kesejahteraan rakyat, serta melebarnya kesenjangan ekonomi. Indonesia-pun menjadi menjadi tergantung pada pasar luar negeri, modal asing, dan pembuatan utang luar negeri secara berkesinambungan. Dengan dibubarkannya forum CGI serta pelunasan utang kepada IMF, GERAK LAWAN mendesak kepada pemerintah agar segera mengkoreksi segala kebijakan hasil intervensi lembaga-lembaga kreditor dan lembaga perdagangan internasional. Diantaranya adalah kebijakan pencabutan subsidi termasuk kebijakan swastanisasi lewat privatisasi perusahaan negara dan sumber agraria yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berfungsi menjalankan pelayanan umum.

Pemerintah juga harus segera mengkoreksi seluruh produk perundang-undangan yang lahir dengan intervensi kebijakan dari IMF, Bank Dunia dan WTO. Seperti UU Sumber Daya Air, UU Migas, dan UU Ketenagalistrikan. Hal ini mengingat bahwa masalah perundang-undangan adalah otoritas pemerintah Indonesia bersama-sama dengan DPR yang tidak bisa dicampuri oleh pihak asing, termasuk lembaga-lembaga kreditor.
Kemudian pemerintah juga harus mengoreksi kebijakan anggaran negara (APBN) agar menjadi kebijakan yang sesuai dengan pemenuhan hak konstitusi rakyat. Kebijakan anggaran negara harus berkorelasi langsung dengan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta fasilitas umum yang layak. Dalam rangka itu maka pemerintah harus memperimbangkan kembali pembayaran utang luar negeri (cicilan pokok dan bunganya) Indonesia yang sudah menimbulkan net negatif transfer dan menghisap dana domestik.

Kemudian diikuti dengan kebijakan penghapusan utang yang selama ini menjadi beban anggaran negara. Pemerintah juga harus mengambil cara-cara yang lebih progressif dalam upaya penghapusan utang luar negeri. Di antaranya, pertama, membatalkan seluruh komitmen utang yang belum dicairkan dan biaya komitmen atas utang tersebut. Kedua, Meminta penghapusan utang yang masuk dalam kategorii utang haram atau utang najis. Ketiga, menegosiasikan penghapusan utang kepada kreditor untuk pemenuhan hak dasar rakyat.

GERAK LAWAN (GERAKAN RAKYAT LAWAN NEOKOLONIALISME-IMPERIALISME)

Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Koalisi Anti Utang (KAU), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Walhi Jakarta, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Komite Mahasiswa Anti Imperialisme (KMAI), Kesatuan Aksi Mahasiswa LAKSI 31 (KAM LAKSI 31), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

Iklan




Siaran Pers Koalisi Anti Utang Tentang Pembubaran CGI

7 02 2007

Menteri Keuangan Jangan Pelintir Tekad Presiden untuk Bubarkan CGI

Jakarta, 22 Januari 2007.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyatakan hendakmembubarkan forum Consultative Group on Indonesia (CGI) dan tidak berencana untuk berutang lagi kepada IMF atau lembaga donor lain. Presiden yakin bahwa Indonesia sudah bisa mengatasi masalah utang luar negeri tanpa keterlibatan CGI dan sekaligus menegaskan bahwa utang luar negeri sudah harus mulai dikurangi agar APBN bisa lebih sehat. Lebih jauh Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia harus bisa lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan.

Dalam situasi ini nampaknya Presiden harus ekstra hati-hati terhadap para menteri di bidang ekonomi khususnya Menteri Keuangan. Indikasinya sudah terlihat dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan melakukan pembicaraan utang luar negeri dengan negara kreditor secara bilateral (G to G) bukan lagi melalui CGI. Kemudian Sri Mulyani menambahkan bahwa beberapa negara atau lembaga keuangan internasional, seperti ADB, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Islam (IDB), masih memiliki keinginan besar untuk memberi pinjaman pada Indonesia. Termasuk China juga memberikan tawaran pinjaman.

Selain itu, menurut Sri Mulyani, Indonesia bisa mengandalkan Surat Utang Negara (SUN) untuk membiayai defisit anggaran. Pernyataan Menteri Keuangan tersebut justru akan menjerumuskan Indonesia kedalam jebakan utang yang lebih berat. Menteri Keuangan tidak mau mengupayakan pengurangan utang untuk mengurangi beban defisit anggaran. Selain itu juga mengindikasikan hendak mengalihkan kendali yang selama ini dipegang oleh CGI kepada beberapa lembaga dan negara kreditur saja.

Parahnya lagi, anggaran negara juga harus menanggung beban berat dari SUN yang masa jauh temponya pendek dan suku bunganya tinggi. Nampaknya Menteri Keuangan sangat enggan untuk mengurangi beban utang agar anggaran negara bisa terbebas dari defisit. Sekaligus ingin mempertahankan ketergantungan pembiayaan pembangunan melalui dana pinjaman. Sikap Menteri Keuangan ini sangat menghambat tekad Presiden yang menginginkan Indonesia bisa mandiri dan terbebas dari utang.

Sebaiknya Menteri Keuangan tidak dibiarkan untuk mengambil alih tindak lanjut dari pernyataan Presiden yang ingin membubarkan CGI, mengurangi beban utang dan menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan. #





RKP 2008 Kurangi Utang LN

6 02 2007

JAKARTA – Bappenas mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008 yang menjadi dasar penyusunan RAPBN. Men PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyebutkan, RKP tersebut difokuskan pada pengurangan pembiayaan luar negeri.

Tahun tersebut juga sekaligus menyiapkan anggaran dengan defisit nol persen pada 2009. “Seiring upaya meningkatkan kemandirian, kami memprioritaskan pembiayaan dari dalam negeri,” kata Paskah saat membuka rakor penyusunan RKP 2008 di kantornya kemarin. Dia menambahkan defisit APBN pada 2008 juga bakal diperketat.

Pasca pembubaran CGI (Consultative Group for Indonesia), Paskah menegaskan pemerintah tidak memerlukan forum baru untuk menegosiasikan utang. “Kita melakukannya secara bilateral. Yang penting, utang terus dikurangi hingga 2009 tinggal 31 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” sebut Paskah. Selain memprioritaskan pembiayaan dalam negeri seperti penerbitan Surat Utang Negara (SUN), RKP 2008 juga meningkatkan target penerimaan negara. Termasuk perpajakan, dividen BUMN, dan penerimaan migas.

Terkait peningkatan penerimaan pajak, Paskah mengakui masih cukup berat. Hal tersebut terutama disebabkan insentif pajak yang diminta banyak sektor usaha. “Memang sebaiknya dari pajak yang diintensifkan. Tapi, melihat kenyataan selama ini, semua sektor usaha meminta insentif perpajakan.

Itu untuk jangka pendek bisa menjadi stimulus,” ujarnya. Jika insentif diberikan terlalu lama, akan merugikan. “Begitu keadaan ekonomi membaik, insentif-insentif pajak harus dihapus,” sebutnya. Beberapa pembiayaan proyek juga dicoba menggunakan dana perbankan dalam negeri. “Itu harus dimaksimalkan. Meski pelaksanaannya harus secara hati-hati,” kata dia.

Jawapos, 06 Februari 2007





Pemerintah fokus utang berjalan

6 02 2007

JAKARTA: Usai pembubaran Consultative Group for Indonesia (CGI) pemerintah akan lebih fokus mengefektifkan utang yang sedang berjalan (on going) dibandingkan mengajukan pinjaman baru.

“Langkah ini dilakukan karena pemerintah menilai saat ini utang luar negeri yang sedang berjalan cukup besar, yaitu US$60 miliar-US$67 miliar,” kata Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta pada rapat Rencana Kerja Pemerintah 2008, di Jakarta, kemarin. Apalagi dari jumlah itu masih terdapat utang belum terserap, meskipun sudah melewati batas penarikan dari yang disepakati dengan kreditor.

Dia menilai jika penggunaan pinjaman itu bisa efektif, pinjaman baru dapat signifikan dikurangi. “Ke depan pemerintah akan mengefektifkan penggunaan utang yang sedang berjalan, dibandingkan menegosiasikan pinjaman baru,” tegas Paskah. Caranya, paparnya, melalui koordinasi di internal pemerintah sendiri dan negosiasi langsung dengan kreditor secara bilateral.

Di internal pemerintah, paparnya, kementerian dan lembaga negara (KL) diharuskan mempercepat penyerapan pinjaman agar biaya pengelolaan utang tidak membebani APBN, seperti biaya pinjaman yang belum digunakan (commitmenf fee). Pihaknya juga akan membatalkan pinjaman proyek yang dinilai tidak akan diserap atau kesiapan proyek sangat lambat.

Dengan begitu, lanjutnya, rencana pembangunan melalui pendanaan luar negeri yang telah dinegosiasikan pada tahun-tahun sebelumnya dapat segera direalisasikan. Selain itu, tambahnya, biaya pinjaman luar negeri dapat ditekan. Sementara itu, negosiasi dengan negara kreditor, ujarnya, akan dilakukan untuk mengetahui adanya kemungkinan relokasi, konversi (debt swap), dan pembatalan pinjaman.

Bisnis Indonesia, 6 Februari 2007





Pemerintah Tidak Boleh Utang Lagi

5 02 2007

KOALISI Anti Utang (KAU) meminta pemerintah konsisten untuk tidak menambah utang baru, setelah pembubaran CGI. Dengan begitu, Indonesia ke depan bisa lebih kokoh serta tidak kembali terpuruk dalam jeratan utang dengan lembaga donor asing. ” Jika forum itu dibentuk berarti pernyataan Presiden tentang kemandirian bangsa hanya retorika saja.

Karena itu, jangan sampai forum itu disetujui, sebab itu akan menambah keterpurukan ekonomi di Indonesia saja, ” kata Koordinator KAU Kusfiardi di Jakarta. Dia bilang, pembentukan forum konsultasi ini masih mengundang tanda tanya besar, ” apa benar demikian kita memang belum tau pasti tujuan pembentukan forum itu dan apa benar ini bagian dari permainan mafia berkley untuk menjatuhkan citra SBY di mata rakyat?, tapi yang jelas rencana ini mendapat tanggapan keras dari sejumlah pengamat.

” Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rabu pekan lalu mengatakan akan mengakhiri forum CGI. Pemerintah memandang forum kreditor seperti itu sudah tidak diperlukan lagi. Pemerintah juga berniat mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. RM

Rakyat Merdeka, 05 Februari 2007





Pertaruhan Presiden

1 02 2007

Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta membuat pernyataan yang, menurut harian ini, vivere peri coloso, agak nyerempet bahaya. Setelah pembubaran Consultative Group for Indonesia (CGI) yang dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan diperkuat dengan pidato Kepala Negara tadi malam, yang menekankan kemandirian
pembiayaan anggaran dari utang luar negeri, petinggi Bappenas itu justru mengatakan pemerintah perlu membentuk forum kreditor baru.

Forum itu dibutuhkan bagi setidaknya tiga kreditor terbesar Indonesia, yaitu Jepang, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Alasannya, menurut Paskah seperti diberitakan harian ini, karena masing-masing kreditor sulit melepaskan diri dari persyaratan pinjaman yang telah ditetapkan mengikat antarkreditor. Jika argumentasi ini benar, berarti pemerintah tetap menyerah kepada kreditor.

Sebab lilitan beban utang luar negeri-di luar beban utang dalam negeri-yang menjadi isu klasik dan menyunat kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi sejak krisis 1997/1998, muncul karena persyaratan pinjaman yang tidak berpihak kepada kepentingan Indonesia, tetapi lebih melayani kepentingan kreditor. Memang ada sebagian, tetapi dalam porsi yang sangat kecil, dana dari kreditor yang diberikan kepada Indonesia dalam bentuk hibah.

Tetapi hibah itu lebih merupakan pemanis. Sebagian besar uang kreditor berupa pinjaman, baik proyek maupun program, yang disertai persyaratan ketat, mengikat dan menyulitkan. Walhasil, jika Bappenas berkehendak membuat forum kreditor baru dengan dalih mereka sulit mengubah persyaratan pinjaman yang bersifat
mengikat, berarti sangat tidak konsisten dengan tekad Presiden yang bermaksud meningkatkan kemandirian-menghapuskan ikatan-ikatan-dengan membubarkan CGI.
Harian ini sangat sepakat dengan pembubaran CGI dan mendukung tujuan di balik pembubaran itu, yakni untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada kreditor asing, sekaligus pencarian sumber pembiayaan alternatif ketimbang utang luar negeri.

Landasannya bukan semata-mata nasionalisme sempit atau ingin mengisolasi diri dari lingkungan pergaulan internasional, tetapi lebih untuk mengoptimalkan potensi domestik maupun pendekatan-pendekatan lain yang lebih rasional dan berpihak kepada perekonomian Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut, pernyataan Presiden Yudhoyono mengenai perlunya membangun kemandirian itu, patut dijalankan oleh anggota kabinetnya, bukan justru sebaliknya.

Apalagi, pernyataan mengenai kemandirian dan pembiayaan alternative tanpa harus diikat persyaratan pinjaman yang membelenggu seperti di era CGI kembali ditegaskan Kepala Negara tadi malam, dalam kerangka pidato awal tahun Presiden. Bahkan dengan tegas Presiden Yudhoyono mengatakan tidak ingin ekonomi Indonesia disandera oleh utang yang besar, dan kebijakan serta program pembangunan ekonomi didikte pihak lain.

Karena itu, kita berharap pernyataan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengenai perlunya membentuk forum kreditor baru untuk mendapatkan pinjaman luar negeri itu cuma slip of tongue, sekadar keseleo lidah. Sebab, jika hal itu benar-benar merupakan kebijakan pemerintah yang riil, berarti pernyataan Kepala Negara membubarkan CGI seperti kebohongan publik yang luar biasa besar. Kita pun tidak ingin persepsi seperti itu muncul dalam kabinet di sisa waktu kepemimpinan Presiden Yudhoyono hingga 2009.

Bisnis Indonesia, 01 Februari 2007





Bappenas Akui Sulit Negosiasikan Pinjaman Lama

1 02 2007

JAKARTA – Pemerintah masih mungkin menjalin koordinasi bersama dengan beberapa negara dan lembaga donor meski forum Consultative Group for Indonesia (CGI) sudah dibubarkan. Tetapi, koordinasi itu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas utang yang dikucurkan.

Hal itu disampaikan Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo usai menghadiri acara pelantikan pejabat eselon I Bappenas di Jakarta kemarin. “Kita ingin mereka koordinasi, dan tentunya kita tetap koordinasi secara bilateral. Mungkin pada waktu tertentu perlu ada forum koordinasi antara kita dengan mereka secara bersama,” kata Lukita. Menurut dia, prinsipnya Indonesia akan menyelaraskan program dan tawaran utang. Termasuk, memresentasikan blue book (rencana utang) yang disusun. “Blue book itu kan program pembangunan kita, mengacu pada RPJMN. Kita dari Bappenas akan koordinasi dengan Menkeu, Menko Perekonomian, dan juga Deplu. Selanjutnya, kita koordinasi dengan donor,” tuturnya.

Men PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menegaskan bahwa kreditor harus mengikuti pola yang diinginkan pemerintah. “Utang baru kita batasi. Yang sulit adalah menegosiasikan utang lama dan yang sedang berjalan. Utang lama itu memakai term bersama, yaitu persyaratan yang mereka tetapkan dalam CGI,” katanya. Meski negosiasi dilakukan secara bilateral, pemerintah harus mencari argumentasi agar term dan kondisi yang diberikan bisa memberi keringanan. “Paling tidak, terkait suku bunga, dan batas waktu pembayaran. Ini yang berat mengurus dan menegosiasikan utang lama dan
yang sedang berjalan,” tutur mantan Ketua Komisi XI DPR RI tersebut.

Dia menyebut, meski sudah merencanakan sejumlah utang jangka menengah, pemerintah tetap akan berupaya menekan jumlah utang luar negeri (LN) baru. “Sedangkan komitmen utang lama akan terus dinegosiasikan, terutama terkait pembayaran setiap tahun dalam APBN,” ujarnya. Sebelumnya, pemerintah memastikan rencana utang baru USD 40 miliar selama 2006-2009 tetap dinegosiasikan dengan kreditor secara bilateral.

Tetapi, pemerintah akan memprioritaskan utang lunak. Saat ini RI masih memiliki utang USD 24,816 miliar kepada Jepang. Lalu, utang ke Bank Pembangunan Asia (ADB) USD 10,177 miliar, Bank Dunia USD 7,463 miliar, dan AS USD 3,979 miliar. Selain itu, utang ke Jerman USD 3,450 miliar, Prancis USD 1,313 miliar, Inggris USD 2,194 miliar, dan lainnya USD 7,986 miliar. Saat ini posisi utang Indonesia mencapai USD 61,3 miliar. Dari jumlah itu, USD 10 miliar di antaranya merupakan utang on-going atau yang proyeknya sedang berjalan.

Jawapos, 01 Februari 2007