Menggugat Karpet Merah Investor

16 07 2007

Ariyanto, Restu Wijaya, dan Dedi Setiawan 

KONTROVERSI atas lahirnya Undang-Undang tentang Penanaman Modal agaknya belum akan berakhir. Buktinya, belum lagi berusia empat bulan, beleid tersebut telah digiring ke Mahkamah Konstitusi. Kamis dua pekan lalu, dengan diiringi teriakan ratusan demonstran, tak kurang dari 11 organisasi nonpemerintah menuntut agar majelis hakim Konstitusi menyatakan ketentuan hukum itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. “Undang-undang itu harus dibatalkan secara keseluruhan” kata Dani Setiawan dari Koalisi Anti Utang, salah satu pemohon.

Sejak awal pembahasannya, beleid yang digagas untuk menggantikan Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967) dan Undang-Undang tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 6 Tahun 1968) itu telah memantik perdebatan sengit. Bahkan sidang pengesahannya di parlemen diwarnai dengan protes dan aksi walk out sejumlah anggota dewan. Salah satu yang dipersoalkan adalah ketentuan yang memberikan izin hak guna usaha lahan selama 95 tahun di depan. Di mata para penentang RUU tersebut, aturan itu bakal menyengsarakan rakyat.

Ketentuan itu pula yang dipersoalkan oleh para pemohon uji materiil. Menurut salah satu pemohon, Henry Saragih, Sekjen FSPI (Federasi Serikat Petani Indonesia) UU tentang Penanaman Modal berpotensi menindas para petani. Di masa penjajahan saja, katanya, maksimal hak guna usaha adalah 70 tahun, tapi undang-undang kini mengubahnya menjadi 95 tahun.

Sementara, dalam permohonannya para pemohon mengungkapkan bahwa beleid yang disebut-sebut bakal menjadi karpet merah buat para investor itu akan melahirkan ketimpangan penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya. Selain itu, ketentuan tersebut juga sangat bertentangan dengan batas waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Peraturan Pokok Agraria serta mengingkari program redistribusi tanah yang telah dijanjikan pemerintah. “UU itu mempunyai watak kolonial bahkan lebih kejam dari penjajahan itu sendiri,” tegas Henry.

Bukan hanya persoalan perpanjangan izin hak guna usaha, menurut pemohon, ketentuan yang ada dalam undang-undang itu juga tidak mengedepankan kepentingan nasional. Sebaliknya, justru mendorong internasionalisasi alias memfasilitasi modal asing untuk menguasai produksi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.

Beleid tersebut juga dinilai tidak melindungi hak atas pekerja, khususnya kaum buruh yang dengan mudah terkena pemutusan hubungan kerja akibat perusahaannya tutup. Bahkan, undang-undang yang terdiri dari 18 bab dengan 40 pasal tersebut juga dituding akan memperparah pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya. “Undang-Undang Penanaman Modal merupakan upaya negara untuk berpaling dari kewajiban konstitusionalnya dan mengalihkan kewajiban itu kepada kuasa modal,” tulis para pemohon.

Senjata andalan pemohon untuk merontokkan undang-undang tersebut tak lain Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan menurut pasal itu pula, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

ADA 17 PASAL YANG MENGONTROL

Namun, tudingan para pemohon itu ditepis oleh anggota dewan. Anwar Sanusi, Wakil Ketua Komisi VI DPR—komisi yang membahas undang-undang tersebut—dengan tegas mengatakan bahwa UU tentang Penanaman Modal sudah dikaji dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. “Kalau mau diajukan ke MK harus ada ayat atau pasal yang bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya.

Bukan hanya Anwar, sejak jauh-jauh hari Didik J. Rachbini, Ketua Komisi VI DPR, bahkan telah menegaskan bahwa beleid itu memiliki 17 pasal yang berfungsi untuk melakukan kontrol dan memberikan ancaman sanksi. Jadi, katanya, “Tidak perlu ada kekhawatiran undang-undang itu melalaikan kepentingan nasional.”

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Ia membenarkan bahwa dalam undang-undang itu ada fasilitas fiskal, kemudahan pelayanan hak atas tanah, dan kemudahan pelayanan keimigrasian serta pelayanan perizinan impor. Tetapi, dalam semua pasal ada rambu-rambu dan pagar untuk menjaga kepentingan nasional.

Rambu-rambu yang dimaksud Mari adalah kriteria bidang usaha yang tertutup, terbuka dengan syarat, dan terbuka. Kriteria tersebut disusun berdasarkan definisi kepentingan nasional, yaitu ketahanan dan keamanan nasional, kesehatan, moral, pengembangan usaha mikro dan kecil, partisipasi modal dalam negeri, peningkatan kapasitas teknologi, serta perlindungan sumber daya alam.

Terlepas dari pertentangan itu, bagi Mahkamah Konstitusi pengujian undang-undang terhadap Pasal 33 UUD 1945 bukanlah yang pertama. Sebelumnya, lembaga tersebut pernah mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan (UU No. 22 Tahun 2002). Beleid tersebut dinyatakan tak memiliki kekuatan hukum mengikat karena memiliki semangat liberalisasi yang jelas-jelas berseberangan dengan apa yang sudah digariskan oleh UUD 1945. 

Majalah Trust, Edisi 39 Tahun V, 16 – 22 Juli 2007

Iklan




Terbukti, KIB Penganut Ajaran Neoliberal

12 04 2007

Undang-Undang Penanaman Modal (UU PM) tetap disahkan. Protes berlalu begitu saja seolah tanpa arti. Berbagai tudingan pun dialamatkan kepada pemerintah yang berkuasa.

KESEJAHTERAAN rakyat serta kemandirian bangsa bukan terletak pada investasi asing. Keberadaan investasi asing justru sebaliknya, akan membuat roda perekonomian nasional runtuh secara perlahan-lahan dan pasti. Uniknya, pemerintah justru malah memapatenkan investor asing dalam Undang-undang Penanaman Modal (UU PM). Diketahui ketika pengesahan UU PM, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) walk out.

Kedua fraksi itu tidak setuju dengan disahkannya UU PM. Gayus Lumbuun, anggota fraksi partai moncong putih, menegaskan, UU PM lebih berpihak pada investor asing. Selain itu, UU PM juga tidak memberikan sanksi atas kejahatan korporasi. Menurut Noorsy, dalam sejarah perekonomian dunia, tidak ada satu negara pun yang mampu menyesejahtrakan rakyat dan memandirikan bangsanya melalui investasi asing Dia menyontohkan eksistensi perekonomian negara Government Seven alias G7 yang menyadarkan diri pada investasi domestik, khususnya pada pengadaan barang publik dan pendayagunaan sumber daya alam. “Bukan pada investasi asing,” kata Direktur Lembaga Studi dan Kajian Publik (LSKP) Ichsanuddin Noorsy kepada Rakyat Merdeka di Jakarta.

Selain negara G7, kata dia, ada beberapa negara industri baru di Asia seperti Singapura dan Korea Selatan yang tidak memperkenankan investasi asing masuk ke sektor-sektor strategis. Kata dia, dengan masuknya investor asing ke sektor-sektor strategis justru bukan menguntungkan perekonomian dalam negeri, dan bahkan malah menguntungkan asing. “Kalau dasar berpikirnya adalah investasi asing, maka pemerintah dan DPR gagal belajar dari kegagalan ekonomi Orde Baru. Akibat kegagalan belajar itu, pemerintah dan DPR sekarang ini pun akan mengarahkan perekonomian menuju keruntuhan berikutnya, seperti yang dialami Orde Baru pada krisis 1997-1998,” ungkapnya.

Dia menilai, keberadaan UU PM sekarang membuktikan uang adalah panglima. Akibatnya, demi uang, apapun jadi tergadaikan termasuk hak guna usaha yang 75 tahun itu. “Sikap ini membuktikan bahwa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) adalah pelaksana ajaran neoliberal paling konsisten dibandingkan dengan negara-negara lain,” tukasnya. Noorsy meminta keberadaan investasi asing di Indonesia diwaspadai dan terus dimonitoring. Pasalnya, kata dia, jika tidak negeri ini akan terus mengalami keterpurukan. Dia menandaskan, untuk menyejahterakan rakyat bukan pada asing, tapi bagaimana meningkatkan investasi domestik. “Fakta ini menunjukan bahwa dana investasi asing justru menjerumuskan bangsa Indonesia ke arah kehancuran dan rakyat Indonesia tetap berada di garis kemiskinan serta menjadi jajahan bagi negara asing,” ujarnya.

Kuatkan Domestik

Senada juga dikatakan Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi. Menurutnya, lahirnya UU PM membuktikan bahwa pemerintahan lebih berpihak pada asing dibandingkan dengan bangsanya sendiri. “Kesejahteraan bangsa bukan karena adanya investasi asing, tapi bagaimana pemerintah menyandarkan pada investasi domestik, sehingga pengadaan barang serta pemberdayaan aset alam bisa lebih produktif bagi kesejahteraan rakyat,” ungkapnya. Dikatakan, keberadaan UU PM lebih berpihak pada kepentingan asing bukan pada kepentingan ekonomi nasional yang tujuan untuk mensejahtrakan rakyat.

Lebih dari itu, UU PM adalah upaya pemerintahan menggadaikan kekayaan alam kepada para investor asing. “Itu sangat berbahaya bagi kestabilan bangsa dan negara ini,” tukasnya. UU PM itu, sebut Kusfiardi adalah bentuk penjajahan secara diam-diam atau silent takeover atas kedaulatan ekonomi politik Indonesia. Selain itu, UU itu menunjukkan kebijakan yang paradoks terhadap komitmen kemandirian ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta mengingkari semangat konstitusi dan UUD 1945 mengenai kewajiban negara melindungi dan mensejahterakan kehidupan rakyat.

Soal keoptimisan Bos Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi untuk meningkatkan iklim investasi sangat bagus. Namun, optimisme itu harus memiliki acuan yang jelas. Pasalnya, selama ini iklim investasi asing selalu membuat bangsa ini menjadi terpuruk. Salah satunya soal pinjaman luar negeri “Kenaikan iklim investasi bisa saja terwujud, jika pemerintah bersandar pada investasi domestik, bukan investasi asing,” tandasnya. RM

Rakyat Merdeka, 12 April 2007





Siaran Pers Koalisi Anti Utang (KAU)

31 03 2007

BATALKAN PENGESAHAN RUU PM

Jakarta, 28 Maret 2007, Rancangan Undang Undang Penanaman Modal (RUU PM) akan disahkan DPR RI pada tanggal 29 Maret ini. RUU Penanaman Modal ini adalah bagian dari upaya untuk meliberalisasi pengelolaan ekonomi nasional seperti halnya undang-undang sejenis sebelumnya. Proses pembahasan yang sangat tertutup dan dipaksakan menunjukkan bahwa RUU ini sarat akan kepentingan, baik dari partai politik, pemerintahan yang berkuasa, maupun kepentingan Negara-negara kreditor. Rencana pengesahan RUU PM menunjukkan rendahnya harga diri DPR dan Pemerintah yang mengabdi pada kuasa modal dan kepentingan asing.

Koalisi Anti Utang (KAU) memandang bahwa pengesahan RUU penanaman modal adalah bentuk penjajahan secara diam-diam (silent takeover) atas kedaulatan ekonomi politik sebagai sebuah bangsa. Pengesahan RUU PM juga menunjukkan kebijakan yang paradoks terhadap komitmen kemandirian ekonomi, pengentasan kemiskinan dan mengingkari semangat konstitusi dan UUD 1945 tentang kewajiban negara melindungi dan mensejahterakan kehidupan rakyat.

Koalisi Anti Utang (KAU) juga menyesalkan sikap angkuh dan watak komprador para anggota DPR dalam menanggapi kritik rakyat. Berkali-kali disebutkan oleh anggota Pansus RUU PM maupun komisi VI DPR RI, bahwa pengkritik RUU PM sebagai orang-orang yang tidak mengerti masalah. Mereka mengklaim bahwa RUU PM jauh lebih bagus ketimbang UU PMA No. 1/1967. Padahal, pasal-pasal yang terdapat di dalam RUU ini sama-sekali mengabaikan kepentingan ekonomi nasional dan jaminan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya hanya memfasilitasi kepentingan internasionalisasi modal di Indonesia. Lebih dari itu, RUU Penanaman Modal adalah upaya DPR dan pemerintahan SBY-JK menggadaikan kekayaan alam dan sumber-sumber agraria kepada investor asing. Sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial hasil produksi negara industri maju.

Dalam RUU ini, investasi sebagai penopang pembangunan dimaknai sebagai proses ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi semata. Pandangan ini mengandung banyak kelemahan, karena mengabaikan aspek keadilan distribusi dan cara produksi sehingga menciptakan jurang kesenjangan yang sangat lebar. Inilah awal petaka bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas miskin karena tidak mampu mengakses sumber daya alam, kesehatan, pendidikan, serta layanan publik lainnya.

Kegagalan berbagai instrumen perundangan yang mengatur tentang permodalan asing dan undang-undang sektoral, dapat dilihat dari berbagai indikator semakin buruknya kwalitas kehidupan rakyat. Di antaranya jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan, jumlah konflik sumberdaya alam, bencana akibat perusakan lingkungan, dan banyaknya orang yang tergusur dan/atau belum menikmati jasa pelayanan umum. Di Indonesia, setidaknya ada 110 juta jiwa penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 2 atau kurang dari Rp 18 ribu per hari. Sekalipun lingkaran kemiskinan itu sebagian disebabkan oleh struktur ekonomi warisan kolonial, hingga tingkat tertentu juga disebabkan oleh pengaturan yang menyimpang dari tujuan mensejahterakan rakyat. 

Oleh karena itu, Koalisi Anti Utang (KAU) mendesak DPR RI membatalkan rencana pengesahan RUU Penanaman Modal tanggal 29 Maret nanti. Kami juga mendesak pemerintah dan DPR lebih mendahului penyelesaian problem utama keterpurukan ekonomi nasional seperti dalam aspek fiskal dan moneter. Salah satunya mengenai persoalan utang luar dan dalam negeri. Kebijakan anggaran negara yang terjebak utang, menyebabkan pemerintah gagal memenuhi pembiayaan pembangunan infrastuktur maupun kebutuhan pelayanan hak dasar rakyat. Utamanya dalam konteks investasi, masalah domestik seperti ekonomi biaya tinggi, transparansi, kepastian hukum dan merupakan problem utama yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Bukan dengan membuat Undang Undang baru yang jauh dari semangat kepentingan nasional dan sama sekali tidak berniat untuk mengkoreksi struktur ekonomi nasional warisan kolonial yang menindas rakyat. [ ]





PDIP Pilih Walk Out

30 03 2007

Ketua DPR: Kesiangan

PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sama-sama menolak pengesahan UU Penanaman Modal. Bedanya, PDIP memilih walkout dari arena sidang paripurna kemarin, sementara PKB memilih bertahan menyaksikan dengan mata telanjang UU yang controversial itu disahkan.

Sebelum voting dilakukan, Sekretaris Fraksi PDIP Jakobus Mayongpadang menyampaikan keberatan mereka atas pengesahan UU itu. Kata Kobu, UU PM yang menggantikan dua UU sejenis produk Orde Baru di tahun 1960-an condong pada kepentingan asing dan cenderung mengabaikan serta mengorbankan rakyat. “Di republik ini sebagian besar rakyat diberikan hak atas tanah seluas 0,3 hektar. Sementara pihak asing diperbolehkan mengelola ribuan hektar.

Bagaimana kami percaya pemerintah dapat melaksanakan UU ini dengan baik,” kata Kobu sebelum meninggalkan ruangan bersama kawan-kawannya sesama kader banteng. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang memimpin sidang paripurna tidak dapat menghentikan langkah Kobu Cs. Muhaimin yang juga ketua umum PKB itu tetap memimpin voting walau di luar gedung DPR lautan demonstran masih berkumpul menentang keputusan itu.

Direktur Eksekutif Institut Keadilan Global, Bonnie Setiawan, yang berada di gedung DPR untuk menyaksikan voting menilai pemerintah dan DPR telah mengabaikan kepentingan rakyat banyak, dan mengkhianati konstitusi. Menurut Bonnie, investasi asing tidak membawa kemajuan apa pun, kecuali malapetaka. Saat ini, tambahnya, Indonesia dibebani hutang 175.302 juta dolar AS dalam bentuk penanaman modal. Fakta menunjukkan bahwa 70 persen dana investasi tersebut justru menjerumuskan bangsa Indonesia ke jurang utang yang sangat besar, dan menyebabkan rakyat Indonesia tetap berada di garis kemiskinan serta dijajah negara asing.

“Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah selama ini? Bukankah dengan membuka seluas-luasnya kesempatan asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, menguras kekayaan alam yang ada di Indonesia?” ujarnya. Bonnie mencontohkan kasus sebuah pabrik sepatu yang melakukan PHK massal dan memindahkan modal mereka ke China. Hal seperti itu terjadi karena pemodal asing boleh mengalihkan asetnya kemana saja. “Tapi pemerintah kita tidak belajar dari kasus tersebut,” keluhnya.

Sebelumnya Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi mengatakan pengesahan RUU PM memperlihatkan DPR dan pemerintah memilih mengabdi pada kekuasaan modal dan kepentingan asing. ”Mereka (DPR) mengklaim bahwa RUU PM jauh lebih bagus ketimbang UU PMA 1/1967. Padahal, pasal-pasal yang terdapat di dalam RUU ini sama-sekali mengabaikan kepentingan ekonomi nasional dan jaminan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya hanya memfasilitasi kepentingan internasionalisasi modal di Indonesia. Lebih dari itu, RUU Penanaman Modal adalah upaya DPR dan pemerintahan SBY menggadaikan kekayaan alam kepada investor asing,” ujarnya.

Sementara sebelum sidang paripurna dilakukan Ketua DPR Agung Laksono mengatakan berbagai demonstrasi menentang pengesahan UU itu sudah kesiangan. “Kenapa baru sekarang, padahal RUU ini sudah lama dibahas,” ujarnya. Menurut dia, UU Penanaman Modal memiliki niat dan semangat yang baik untuk memuaskan semua pihak, meskipun hal itu sulit dipraktikkan. Politisi Partai Golkar ini juga meminta semua pihak untuk dapat menahan diri, karena keberatan maupun aspirasi mereka mengenai materi RUU tersebut masih bisa diakomodasi meskipun sudah disahkan. “UU itu tidak kaku, masih ada waktu untuk diperbaiki dan masih terbuka peluang diamandemen setelah masa berlakunya habis,” jelas Agung. RM

 Rakyat Merdeka, 30 Maret 2007





RUU Penanaman Modal Disetujui DPR

29 03 2007

Jangan Persoalkan Asing atau Lokal

Jakarta-Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Chatib Basri, berpendapat, saat ini kurang tepat memperdebatkan lagi soal keberadaan investor asing atau lokal. Sebab, di negara-negara pesaing, seperti Tiongkok dan Vietnam, insentif bagi mereka jauh

lebih progresif. Menjawab pertanyaan Pembaruan di Jakarta, Kamis (29/3) pagi, berkaitan dengan sidang paripurna DPR dengan agenda menyetujui RUU Penanaman Modal, Chatib Basri, mengatakan, kalau ingin memproteksi harus dilihat sektor yang berkaitan dengan penopang pertumbuhan ekonomi kerakyatan, seperti usaha kecil dan menengah (UKM), bukan soal kepemilikannya, apakah dimiliki asing atau lokal. “Proteksi seharusnya lebih menyentuh pada usaha yang dikembangkan masyarakat,”

katanya. Sementara itu, berlangsung unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat yang terhimpun dalam Koalisi Masyarakat Sipil, di depan Gedung MPR/DPR, Kamis. Mereka menolak pengesahan RUU tersebut karena dinilai melukai hati masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Di tempat terpisah massa Partai Persatuan Pembebasan Nasional pimpinan Dita Indah Sari yang hendak bergabung dengan massa penentang pengesahan RUU yang telah berada di sekitar DPR, diserang sekelompok massa di Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Pandangan Fraksi Fraksi PDI Perjuangan (FPDI-P) dalam pandangannya yang disampaikan pada sidang paripurna meminta agar RUU tentang Penanaman Modal lebih tegas mengatur mengenai sanksi hukum terhadap kejahatan korporasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan menyengsarakan rakyat. Fraksi ini juga meminta dalam RUU diatur mengenai batasan kepemilikan asing, hak negara untuk melakukan nasionalisasi atas praktik penanaman modal yang mengingkari semangat Pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945.

Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dalam pandangannya kembali menekankan bahwa Bab VII mengenai bidang usaha seharusnya lebih terperinci mengatur ketentuan mengenai bidang usaha yang tertutup, terbuka, dan terbuka tetapi bersyarat di dalam batang tubuh RUU tentang penanaman modal. Menurut Ketua FPKB, Ida Fauziyah, hal itu sangat penting mengingat Pasal 33 UUD 1945 menginginkan ketentuan tentang cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang yang penguasaannya tetap oleh negara diatur melalui UU dan bukan melalui peraturan presiden seperti yang termuat dalam RUU ini. Fraksi ini mengusulkan ketentuan tentang bidang usaha yang diatur dalam RUU lebih diperinci dalam batang tubuh RUU.Namun, jika hal ini tidak disetujui maka fraksinya mengusulkan perlu diberi penjelasan bahwa pada saat penyusunan Perpres tentang bidang usaha, presiden harus berkonsultasi dengan DPR.

Sementara itu, Koalisi Anti Utang menilai, RUU tentang Penanaman Modal adalah bagian dari upaya untuk meliberalisasi pengelolaan ekonomi nasional.  Koalisi juga menilai proses pembahasan RUU sangat tertutup dan terkesan dipaksakan, karena Koalisi menyakini RUU ini sarat akan kepentingan baik dari partai politik, pemerintahan yang berkuasa maupun kepentingan kreditor. Koalisi memandang bahwa disetujuinya RUU Penanaman Modal menjadi UU nantinya merupakan bentuk penjajahan secara diam-diam kedaulatan ekonomi politik sebuah bangsa. Koalisi juga menyesalkan dalam RUU ini terlihat DPR dan pemerintah berkompromi dengan pemodal asing. Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, menegaskan, jika dibandingkan dengan UU 1/ 1967 tentang Penanaman Modal Asing semakin terlihat tidak adanya batasan untuk investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam UU 1/1967, ada pasal yang secara jelas mengacu ke Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang mengatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan tidak dapat dimiliki secara penuh oleh orang asing.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Usep Setiawan mengatakan, RUU ini telah menjauhkan negara dan pemerintah dalam mencapai tujuan nasional dan sangat berlawanan dengan konstitusi nasional. RUU ini mencadangkan tanah untuk usaha perkebunan jauh lebih lama dari hukum agraria kolonial Belanda. “DPR dan pemerintah seperti tidak yakin petani mampu membangun perkebunan, pertanian, dan perikanan melalui perusahaan bersama milik mereka, ” ujar Usep.

Suara Pembaruan, 29 Maret 2007





”Batalkan RUU PM”

29 03 2007

Jakarta-Koalisi Anti Utang (KAU) mendesak DPR membatalkan rencana pengesahan RUU Penanaman Modal (PM) yang dijadwalkan dilaksanakan Kamis (29/3) ini. “Kami juga mendesak pemerintah dan DPR lebih mendahului penyelesaian problem utama keterpurukan ekonomi nasional seperti dalam aspek fiscal dan moneter,” kata aktivis KAU Yuyun Harmono, dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (28/3). Menurut Yuyun, kebijakan anggaran negara yang terjebak utang, menyebabkan pemerintah gagal memenuhi pembiayaan pembangunan infrastruktur maupun kebutuhan pelayanan hak dasar rakyat.

Utamanya dalam konteks investasi, masalah domestik seperti ekonomi biaya tinggi, transparansi, kepastian hukum yang merupakan problem utama yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, katanya. “Jadi bukan dengan membuat UU baru yang jauh dari semangat kepentingan nasional dan sama sekali tidak berniat untuk mengkoreksi struktur ekonomi nasional warisan kolonial yang menindas rakyat.”

RUU Penanaman Modal yang akan disahkan DPR hari ini, menurut Yuyun, adalah bagian dari upaya untuk meliberalisasi pengelolaan ekonomi nasional seperti halnya undang-undang sejenis sebelumnya. “Proses pembahasan yang sangat tertutup dan dipaksakan menunjukkan bahwa RUU ini sarat akan kepentingan, baik dari partai politik, pemerintahan yang berkuasa, maupun kepentingan negara-negara kreditor.” – Ant

Solopos. 29 Maret 2007





HTI Tolak RUU Penanaman Modal

28 03 2007

Rancangan Undang-undang Penanaman Modal (RUU PM) yang rencananya akan disahkan oleh DPR bukan hanya ditolak oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), namun juga ditolak oleh ormas Islam yang menganggap RUU itu bertentangan dengan syariat Islam. Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto menegaskan, secara mendasar RUU Penanaman Modal ini bertentangan dengan syariat Islam, dan secara factual dapat menjerumuskan Indonesia kepada penjajahan ekonomi.

Menurutnya, yang menjadi persoalan mendasar UU PM antara lain, penyamaan kesempatan bagi investor dalam dan luar negeri disemua bidang usaha, dengan ketentuan ini penanaman modal asing mendapat akses yang luas untuk melakukan investasi di dalam negeri. Selain itu, dengan RUU PM ini pengelompokan atau klasifikasi usaha tertutup dan terbuka menjadi tidak jelas, serta melegalkan perampasan milik individu karena tidak terdapat sektor-sektor usaha. “Bab V mengenai perlakuan terhadap Penanaman Modal pada pasal 6 terutama ayat 1 menyebutkan, ‘Pemerintah memberikan perlakukan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatannya di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ‘ hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Islam yang pernah diajarkan pada zaman Umar bin Khatab, di mana masyarakat yang berada di dalam sebuah negara mempunyai kesempatan yang lebih besar daripada orang asing yang datang, ” jelas Ismail Yusanto dalam jumpa pers, di Gedung Anakida, Jakarta Selatan, Rabu (28/3).

Lebih lanjut Ia mengatakan, bahwa RUU PM diperlukan untuk memacu invetasi asing ke dalam negeri hal ini adalah alasan yang menyesatkan, sebab kenyataannya Gubernur Bank Indonesia pernah mengatakan dana yang tersedia di dalam negeri sekitar 210 trilyun rupiah, semestinya dapat dimanfaatkan untuk mengembangan investasi. “Sebenarnya bukan tidak ada investasi, tapi sistemlah yang tidak memberikan suasana kondusif bagi berkembangnya investasi, ” tandasnya. Sementara itu, Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi menegaskan, RUU Penanaman Modal ini bertujuan melancarkan kepentingan dua kelompok yaitu kepentingan asing, dan kelompok yang gandrung dengan kekuasaan, kondisi ini, menurutnya, justru mengancam kepentingan nasional. “Indonesia dibuat seolah-olah tidak bisa membangun ekonominya sendiri, karena diperlemah kelompok yang mengambil keuntungan sesaat, ” imbuhnya. Ia menilai, dengan sistem yang diberlakukan oleh pemerintah ini aspirasi umat Islam tetap tidak terakomodasi.

Meski hanya dalam hitungan jam DPR akan mengetuk palu, mengesahkan RUU Penanaman Modal ini, namun aspirasi akan terus disampaikan. Besok, Kamis (29/3), sejumlah LSM, Hizbut Tahrir Indonesia, serta ormas Islam lainnya yang tergabung dalam Forum Umat Islam akan melakukan aksi damai menolak disahkan RUU Penanaman Modal, di Komplek gedung DPR, Jakarta. (novel)

http://www.eramuslim.com, 28 Maret 2007