Negara Maju Harus Didesak Tekan Kegiatan Industri

JAKARTA (Suara Karya): Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan) menilai upaya menangani dampak perubahan iklim tidak cukup hanya dengan penyediaan dana kompensasi oleh negara-negara kaya.

“Tanggung jawab mereka tidaklah cukup dengan menyediakan dana kompensasi bagi upaya rehabilitasi dan mitigasi perubahan iklim,” kata juru bicara Gerak Lawan, Dani Setiawan.

Puluhan orang yang bergabung dalam Gerak Lawan pada Rabu (21/11) ini menggelar aksi di depan Gedung Departemen Keuangan, Lapangan Banteng Jakarta.

Mereka antara lain menuntut perubahan dan perbaikan model pembangunan yang mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, pelestarian lingkungan, dan penghormatan prinsip hak asasi manusia.

Para pemimpin dunia akan bertemu di Bali untuk melahirkan ‘Bali Mandate’, pertengahan Desember 2007.

Gerak Lawan memperkirakan negara-negara industri maju akan mendominasi pertemuan itu sehingga negara maju akan mengambil keuntungan. Sementara negara dunia ketiga akan menjadi ‘buntung’ sehingga terjadilah kondisi ketidakadilan iklim.

Menurut Dani, ketidakadilan iklim bisa diakhiri dengan asas tanggung jawab dan pengakuan atas praktik yang salah di masa lalu oleh negara-negara industri maju.

“Tanggung jawab itu tidak cukup hanya dengan menyediakan dana kompensasi seperti yang ditawarkan melalui program ‘the reductions emission from deforestation in developing countries’ (REDD),” katanya.

Menurut dia, negara-negara industri maju harus memberikan penghapusan utang luar negeri bagi negara miskin dan berkembang tanpa syarat.

Dampak pemanasan global mengakibatkan semakin intensifnya kerusakan alam dan ancaman bagi kemanusiaan.

Di negara miskin dan berkembang, perubahan iklim yang drastis menyebabkan terjadinya kekeringan, banjir, dan badai yang menghancurkan lahan pertanian, peternakan, dan rumah.

Petani harus menyesuaikan penggunaan benih dan sistem produksi untuk menghadapi perubahan iklim. Lebih lanjut banjir dan kekeringan menyebabkan kegagalan panen, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya angka kelaparan dunia.

Menteri-menteri Keuangan dunia direncanakan juga akan mengadakan pertemuan di Bali untuk membahas masalah perubahan iklim dari sisi fiskal dan keuangan, 10-11 Desember 2007 di Jimbaran, Bali.

Hasil pertemuan para menteri keuangan ini akan disampaikan pada plenary session ‘United Nation Framework of Conventions on Climate Change’ (UNFCCC), 13 Desember 2007 di Nusa DuaBali. (Antara)

Suara Karya, 21 November 2007

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=187002

Indonesia Sebaiknya Pilih Kebijakan Jeda Tebang

Jakarta-RoL–Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan, menyarankan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan moratorium logging (jeda tebang) untuk mengatasi kerusakan hutan (deforestasi) yang telah mencapai 2,7 juta hektare per tahun.

“Sewajarnya kebijakan moratorium menjadi inisiatif progresif pemerintah Indonesia daripada harus menjadi “satpam hutan” dengan menerima upah dari pelaku perusak hutan dan lingkungan seperti yang ditawarkan REDD,” kata Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad seperti yang dilaporkan Antara dalam diskusi di Jakarta, Jumat.

REDD atau penurunan emisi dari deforestasi di negara-negara berkembang, lanjut Chalid, merupakan mekanisme yang ditawarkan dunia saat ini untuk menangani kerusakan hutan. REDD menawarkan insentif negara-negara utara bagi negara-negara selatan guna mengurangi emisi dari penggundulan hutannya.

Dengan kata lain, kata Chalid, negara-negara maju yang merupakan pembuang emisi karbon fosil terbesar dunia, juga biang kerok pemanasan global dan perubahan iklim bumi, akan merasa tak lagi punya dosa karena telah menebusnya dengan “membeli” hutan-hutan yang ada, termasuk hutan Indonesia.

Oleh karena itu, Walhi mengingatkan pemerintah agar tak tertarik dengan REDD tersebut. Apalagi, REDD akan menempatkan pemerintah sebagai “satpam” yang akan mengawasi rakyatnya sendiri demi kepentingan negara-negara maju yang tidak serius mencegah perubahan iklim untuk mengurangi emisi karbon fosilnya.

“Ini justru akan menimbulkan konflik sosial yang sangat rawan bagi urusan dalam negeri Indonesia. Bisa jadi, masyarakat Indonesia, terutama yang hidup di sekitar hutan, semakin terpinggirkan. Belum lagi jika ternyata dana itu kemudian tidak benar-benar untuk penyelamatan hutan, semakin terpuruklah kita,” kata Chalid dalam diskusi menyambut COP 13 UNFCCC di Bali pada 3-14 Desember 2007.

Anggota Komisi VII DPR RI dari FPAN Tjatur Sapto Edy mengingatkan pemerintah agar tidak hanya tertarik dengan insentif yang ditawarkan REDD, namun harus dikaji secara menyeluruh keuntungan dan kerugian yang akan ditanggung. “Kita harus punya visi sendiri,” katanya.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Saifullah Yusuf. Dikatakannya, sudah saatnya lingkungan menjadi bagian dari politik makro Indonesia yang mesti mendapat perhatian serius seperti halnya persoalan kemiskinan dan pengangguran. “Pemerintah harus ditekan agar bervisi lingkungan,” katanya.

Sementara itu Koordinator Nasional Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi menyatakan, Indonesia harus memanfaatkan forum COP 13 UNFCCC untuk memperjuangkan penghapusan hutang yang diwarisi dari rezim lalu yang disebutnya tidak bertanggungjawab.

“Dengan dihapuskannya hutang haram dan hutang tidak sah itu, serta menolak hutang baru, APBN kita akan surplus dan itu bisa kita gunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan,” katanya.

Dikatakannya, pemanasan global tidak terlepas dari peran lembaga keuangan internasional yang disokong negara-negara industri maju seperti IMF Bank Dunia yang selama puluhan tahun membiayai proyek yang menyebabkan terjadinya deforestasi dan penggunaan energi fosil. Ironisnya, lembaga keuangan internasional itu sekarang berperan menjadi penyelamat lingkungan dengan mendorong inisiatif untuk mengatasi pemanasan global.

Seharusnya, kata dia, inisiatif itu disertai dengan mengakui kesalahan serta memberi skema penghapusan 100 persen utang luar negeri negara dunia ketiga dengan tanpa syarat.pur

Republika Online, 16 Nopember 2007

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=314109&kat_id=23

KTT Perubahan Jangan Hanya Untungkan Negara Industri Maju

JAKARTA (Suara Karya): Indonesia harus memainkan peranan penting pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB yang akan digelar di Bali awal Desember nanti.