Siaran Pers Koalisi Anti Utang (KAU) Menolak Kedatangan Rodrigo Rato

24 01 2007

Mewaspadai Intervensi dibalik Kunjungan IMF

Jakarta, 22 Januari 2007, Direktur Pelaksana IMF Rodrigo Rato mengadakan kunjungan selama dua hari di Indonesia pada 23-24 Januari 2007. Kunjungan ini patut diwaspadai sebagai upaya untuk mengamankan agenda mereka di Indonesia. Rodrigo Rato akan memanfaatkan Indonesia untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh IMF. Upaya tersebut merupakan bentuk intervensi lain yang dilakukan IMF terhadap Indonesia setelah Letter of Intent (LoI) dan Post Program Monitoring (PPM). Inervensi ini hanya akan melanggengkan buruknya kualitas sosial dan perekonomian rakyat Indonesia. Sekaligus menutup jalan untuk mengoreksi kebijakan yang lahir dari adanya intervensi IMF khususnya kebijakan fiskal dan moneter.

Seharusnya pemerintah memanfaatkan kunjungan IMF untuk menghapuskaan utang Indonesia dan segala produk kebijakan yang lahir dari hasil intervensi melali LOI dan PPM. Kemudian diikuti dengan tindakan meninjau ulang keanggotaan Indonesia di IMF dan bahkan mulai memikirkan upaya untuk membubarkan lembaga ini. Bukan malah sebaliknya, membiarkan Indonesia dimanfaatkan oleh IMF untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapinya.

Masalah yang dihadapi oleh IMF adalah memburuknya potensi pendapatan akibat percepatan pelunasan utang yang telah dilakukan beberapa Negara seperti Indonesia, Serbia dan Uruguay. Kemudian ditambah lagi dengan proyeksi IMF yang sudah memprediksikan kerugian operasional sebesar US$87,5 juta dan US$280 juta pada 2009. Selain itu, IMF juga akan mencatat defisit sebesar SDR70 juta (US$105 juta) ditahun fiskal 2007 yang akan berakhir pada 30 April 2007. Defisit tersebut telah melebar dari proyeksi awal, yakni SDR 60 juta (US$90 juta).

Solusi yang akan digunakan untuk menyelamatkan IMF dari kerugian tersebut adalah tingginya tingkat suku bunga global. Tingginya tingkat suku bunga dapat mengkompensasi berkurangnya penerimaan karena menurunnya credit outstanding. Sekaligus mendorong kenaikan pendapatan melebihi dari yang diperkirakan di rekening investasi baru.

Skenario IMF untuk mempertahankan tingginya tingkat suku bunga global adalah dengan memastikan bahwa agenda liberalisasi di sektor keuangan bisa tetap berjalan. Indikatornya adalah tetap memberlakukan kebijakan rezim devisa bebas dan nilai tukar bebas mengambang. Kemudian menggunakan tingkat suku bunga sebagai instrumen kebijakan untuk mengendalikan nilai tukar. Skenario kebijakan seperti ini memudahkan IMF untuk mengambil keuntungan dari Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui, selain menyalurkan dananya melalui pinjaman, IMF juga memutarkan dananya di pasar uang dan pasar modal di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan demikian maka IMF dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang utama dunia. Pengaruh IMF tersebut akan disesuaikan dengan kepentingannya mengambil keuntungan dari tingkat suku bunga yang berlaku. Keuntungan tersebut juga akan dinikmati oleh pebisnis di sector keuangan seperti pasar uang, pasar modal dan perbankan. Termasuk kelompok perbankan penerima obligasi rekap yang sebagian besar sudah dikuasai asing.Dengan demikian kunjungan IMF selama dua hari di Indonesia dengan kelompok strategis diharapkan bisa memberikan legitimasi bagi agenda-agenda yang menjadi skenario mereka.

Dampak Skenario IMF untuk Indonesia
Kondisi yang dikehendaki oleh IMF justru akan mematikan peran intermediary yang melekat pada institusi keuangan termasuk perbankan. Kemudian akan mematikan potensi sektor riil domestik. Karena pada saat tingkat suku bunga tinggi maka dana masyarakat, khususnya perbankan, sulit mengalir ke sektor riil dan menggerakkan dunia usaha. Disisi yang lain keuangan negara akan semakin terbebani oleh situasi yang tercipta oleh tingginya tingkat suku bunga tersebut.

Keuangan negara justru semakin terbebani karena harus menanggung bukan saja bunga obligasi rekap tetapi juga pembayaran bunga surat berhargaseperti Seritifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN) dan Obligasi Republik Indonesia (ORI). Padahal pembayaran utang luar negeri (cicilan pokok dan bunganya) saja sudah sangat membebani alokasi belanja pemerintah dalam APBN.

Kondisi ini terlihat dari besarnya net negatif transfer yang menghisap dana domestik. Kemudian juga terlihat dari rasio beban utang terhadap penerimaan dalam negeri yang mencapai tiga puluh persen dari penerimaan dalam negeri dan rasio pembayaran utang terhadap penerimaan pajak domestik sudah mencapai kisaran lima puluh persen. Kondisi ini akan membuat pemerintah tidak dapat mengalokasikan belanja negara untuk pemenuhan hak konstitusi rakyat.

Dalam amanat konstitusi UUD 1945 hak-hak konstitusi rakyat tersebut terdiri dari pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28C, ayat 1), mendapat pendidikan (Pasal 31, ayat 1 dan 2), hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1), jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3), pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara (Pasal 34, ayat 1) dan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3).

Dengan demikian maka kunjungan IMF ke Indonesia hanya akan melanggengkan buruknya kualitas sosial dan perekonomian rakyat Indonesia. Sekaligus menutup jalan untuk mengoreksi kebijakan yang lahir dari adanya intervensi IMF khususnya kebijakan fiskal dan moneter.

Iklan




Menkeu: IMF tak relevan lagi

24 01 2007

JAKARTA: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan berbagai macam produk yang biasa ditawarkan Dana Moneter Internasional (IMF) kepada negara berkembang untuk menjaga stabilitas perekonomian regional maupun global sudah tidak terlalu relevan bagi Indonesia.

Menkeu mengatakan pemerintah juga sudah melakukan swap neraca pembayaran bilateral dengan jumlah besar, baik dengan China, Jepang, maupun Asean melalui Inisiatif Chiang Mai. “Peran IMF jadi jauh kurang relevan pada hari-hari ini,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Menkeu menekankan yang relevan bagi Indonesia saat ini adalah bagaimana IMF bisa lebih berperan menyelesaikan ketidakseimbangan global akibat distorsi perekonomian yang ditimbulkan negara maju seperti Amerika Serikat dan China. “Kita akan katakan, IMF harus beri pandangan, kritik, juga advise kepada AS, Eropa dan Jepang, tiga negara yang banyak persoalan strukturalnya, secara sama kerasnya ketika IMF menasihati negara berkembang, sehingga IMF dinilai konsisten,” sambungnya.

IMF, lanjut Menkeu, juga harus lebih kredibel dalam memberikan kritik dan sarannya kepada negara-negara super power itu, supaya tidak dianggap menerapkan standar ganda. “Kalau ke negara lebih ringan [lemah] mereka keras, tapi ke negara super power tidak.” Menkeu mengatakan itu menanggapi kedatangan Managing Director IMF Rodrigo de Rato ke Jakarta, pekan ini. Menurut Sri Mulyani, kunjungan itu pengawasan biasa, sehubungan posisi Indonesia sebagai anggota biasa di IMF.

Kedatangan pertama pejabat IMF ke Indonesia pascapelunasan utang itu pun kemarin disambut demonstrasi sejumlah organisasi nonpemerintah (ornop). Beberapa ornop lain memilih cara lain seperti melakukan konferensi pers. Koalisi Anti Utang (KAU) pimpinan Kusfiardi misalnya, bersama sejumlah elemen lain menggelar aksi damai penolakan IMF di depan bank sentral. Sementara itu, Infid dan beberapa ornop lain menggelar konferensi pers penolakan IMF di sekretariatnya. Para aktivis berpandangan sudah tidak ada lagi legitimasi bagi IMF untuk memaksakan kehendaknya di Indonesia.

Mereka juga mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan upaya coba-coba membuat utang baru kepada IMF. De Rato kemarin membatalkan kunjungan ke Depkeu. Tapi tadi malam, dia dijadwalkan menghadiri satu jamuan makan dengan sejumlah pejabat tinggi a.l. Menkeu dan Menko Perekonomian. Hari ini, dia dijadwalkan diterima di istana. Menko Perekonomian Boediono menegaskan pemerintah tidak akan mengajukan utang baru kepada IMF. Pemerintah juga tak akan mau lagi didikte oleh lembaga internasional itu.

Bisnis Indonesia, 24 Januari 2007





Saat IMF Kunjungi Mantan ‘Pasien’

24 01 2007

detikcom Jakarta – Kedatangan Managing Director IMF Rodrigo Rato ke Indonesia disikapi dingin oleh pemerintah dan LSM. Rencananya Rato akan diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pukul 11.00 WIB.

Sebelum menerima Rato, SBY akan menggelar rapat terbatas pukul 09.00 WIB, Rabu (24/1/2007) dengan Menko Perekonomian, Menko Kesra, Menko Polhukam, Mensesneg, Menteri ESDM, Menkeu, dan Seskab sebagai persiapan menghadapi Rato.

Pemerintah tampaknya sangat mewaspadai kedatangan Rato apalagi RI kini sudah bebas utang dari IMF sejak Oktober 2006. Lalu apa agenda Rato? Kedatangan Rato bagaikan kunjungan dokter ke mantan pasien. Sayang sang pasien kini tak butuh lagi resep dokter tersebut karena terbukti tidak manjur. Belum lagi kaki Rato menginjak Indonesia, kalangan LSM seperti Koalisi Anti Utang, Gerakan Aliansi Rakyat untuk Penghapusan Utang (GARPU) dan INFID, memperingatkan pemerintah agar tidak lagi terkecoh oleh IMF. Pemerintah diminta mewaspadai kedatangan IMF karena ditakutkan banyak agenda tersembunyi di balik kedatangan Rato.

Menkeu Sri Mulyani pun dengan tegas meminta IMF agar tidak menerapkan standar ganda. Pandangan dan kritikan kepada negara-negara kecil, juga harus disampaikan kepada negara-negara maju dan besar. Keberadaan IMF di Indonesia juga dinilai Sri Mulyani sudah tidak lagi relevan. Sedangkan Menko Perekonomian Boediono menjamin RI tidak akan didikte lagi oleh IMF.

Namun kedatangan Rato ini, menurut Sri Mulyani, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kritikan harus disampaikan kepada IMF yang selama ini dianggap tidak adil terhadap negara kecil. Indonesia pun punya kesempatan untuk mengeluarkan pendapat ke IMF mengenai penyelesaian persoalan global. Rato mengunjungi Indonesia 23-24 Januari 2007. Kunjungan Rato merupakan rangkaian acaranya ke Asia setelah sebelumnya mengunjungi Jepang. Rato turut hadir dalam acara peringatan 10 tahun krisis ekonomi Asia yang digelar Bank Sentral Jepang. Setelah mengunjungi Indonesia, Rato dijadwalkan mengunjungi Cina.

Detikcom, 24 Januari 2007





RI ‘tidak utang IMF lagi’

24 01 2007

Pemerintah Indonesia menegaskan, tidak ada rencana untuk berutang kembali pada IMF dalam waktu dekat. Pernyataan itu dikeluarkan sementara Direktur Pelaksana Badan Moneter Internasional IMF mengunjungi Jakarta. Wartawan BBC Dewi Safitri dari Jakarta melaporkan, Rodrigo Rato, sesungguhnya hanya singgah ke Jakarta.

Mendarat sejak Selasa malam di Jakarta, Rato diterima oleh Presiden Susilo bambang Yudhoyono pagi tadi. Rato banyak memuji keberhasilan Indonesia memperbaiki kinerja ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.

Hanya beberapa ratus meter dari tempat Rodrigo Rato disambut, puluhan pegiat Koalisi Anti Utang menggelar aksi protes. Mereka mencurigai, kunjungan direktur IMF ini hanya merupakan kedok untuk membujuk pemerintahan {residen Yudhoyono agar kembali menjadi peminjam dana IMF.

Membayar lunas Pemerintah Indonesia sendiri, saat ini nampak cukup percaya diri untuk menyatakan belum akan kembali berutang. Menteri Koordinator Perekonomian Boediono mengatakan, tidak ada rencana atau keperluan untuk mengajukan utang. “Tidak pernah dibahas [dalam pertemuan] di sini pun,” kata Boediono.

Indonesia membayar lunas utang pada IMF Oktober lalu, jauh lebih cepat dari jadwal semula tahun 2010. Dengan pelunasan ini, IMF kehilangan pendapatan potensial diatas 21 juta dollar AS. Sepanjang masa krisis, Indonesia yang dinilai mengalami pukulan ekonomi terparah di Asia tenggara, berhutang kepada IMF hingga 7,5 miliar dollar AS.

BBC Indonesia, 24 Januari 2007





Bos IMF Datang, LSM Menentang

23 01 2007

 

Hari Ini ke Menkeu,Besok Bertemu SBY

JAKARTA-Hari ini, Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Rodrigo Rato tiba di Indonesia. Ini adalah kedatangan pejabat lembaga keuangan multilateral itu kali pertama sejak Indonesia melunasi utang. Meski tak ada agenda khusus, kalangan LSM kompak menolak kedatangan Rato. Di Indonesia, Rato dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara besok. Sedangkan hari ini, digelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta dialog dengan kalangan dunia usaha dan akademisi. Aktivis LSM antiutang pun ikut “menyambut” kedatangan pria kebangsaan Spanyol itu.

Sambutan tersebut dikemas dalam demo dua hari. “Kedatangan IMF patut ditolak untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkeraman IMF untuk kedua kali,” kata Koordinator Koalisi Antiutang (KAU) Kusfiardi saat konferensi pers di kantor KAU, Mampang Jakarta kemarin. Kunjungan IMF kali ini, kata Ardi-sapaan Kusfiardi– ini patut diwaspadai sebagai upaya untuk mengamankan agenda mereka di Indonesia. Rodrigo Rato akan memanfaatkan Indonesia untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh IMF. “Upaya tersebut merupakan bentuk intervensi lain yang dilakukan IMF terhadap Indonesia setelah letter of intent (LoI) dan post program monitoring (PPM),” kata alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) itu.

Pemerintah, kata Ardi, seharusnya memanfaatkan kunjungan Rodrigo untuk menyatakan keluar dari keanggotaan IMF dan mulai memikirkan upaya untuk membubarkan lembaga ini. Selain itu, SBY juga harus meminta pertanggungjawaban atas kasus BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia) dan obligasi rekapitalisasi perbankan yang samapi sekarang belum tuntas. BLBI dan obligasi rekap merupakan hasil desakan IMF yang dimulai dari restrukturisasi 16 bank pada 1997. Secara terpisah Menko Perekonomian Boediono menambahkan kedatangan Rodrigo Rato hanya bersifat silaturahmi.

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada itu mengatakan tak ada agenda khusus dari kedatangan Direktur Pelaksana IMF itu. Apalagi saat ini Indonesia sudah melunasi semua utang dan tidak lagi dalam masa pemandoran oleh lembaga “Konsensus Washington” tersebut. “Itu hanya mampir saja. Tidak ada yang substansial. Kita kan anggota biasa. Beliau akan kunjungi beberapa negara, termasuk kita, ya kita terima,” kata Boediono. Boediono menambahkan, Indonesia hanya akan mendengar pandangan Rato tentang ekonomi Indonesia. “Kita juga akan cerita apa yang dilakukan setelah tidak lagi berada di bawah pengawasan IMF,” ujarnya.

Ditanya apakah pemerintah akan mempertimbangkan pandangan IMF, Boediono hanya menjawab diplomatis. “Ya kita dengar dong kalau itu baik,” ujar mantan menteri keuangan era Presiden Megawati tersebut. Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal mengatakan dalam pertemuan nanti, SBY akan menegaskan kepada IMF bahwa utang-utang Indonesia kepada IMF sudah lunas,” kata Dino.

SBY merasa perlu menyampaikan hal tersebut agar IMF memahami posisi Indonesia saat ini. Yakni bukan lagi sebagai negara pengutang di IMF. Pertemuan nanti juga akan mengevaluasi hal-hal yang terjadi saat Indonesia menjadi pasien IMF. “Misalnya dulu kira-kira salahnya apa, sehingga bisa dikoreksi,” kata Dino. Tidak ada agenda pembahasan mengenai rencana utang atau tawaran utang IMF ke Indonesia. Pemerintah justru sedang berusaha untuk menyelesaikan utang-utang luar negeri yang melilit selama ini. Rodrigo Rato juga dijadwalkan akan bertemu dengan kalangan bisnis di Indonesia. (tom/rdl)

Indopos, 23 Januari 2007





Kedatangan IMF Ditolak, Hari Ini ke Depkeu, Besok ke Istana

23 01 2007

Jakarta, Padek—Hari ini Managing Director International Monetary Fund (IMF) Rodrigo de Rato tiba di Indonesia. Kedatangan pejabat lembaga keuangan dunia itu akan ditolak ramai-ramai oleh sejumlah LSM. IMF dituntut bertanggung jawab atas kasus BLBI dan obligasi rekapitalisasi perbankan.

Sesuai jadwal, hari ini Rodrigo akan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan bertemu dengan kalangan bisnis serta akademisi. Besok, giliran ke Istana Negara menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sejumlah LSM hari ini dan besok akan menggelar aksi untuk menolak kedatangan Rodrigo de Rato itu. ” Kedatangan IMF patut ditolak untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkeraman IMF untuk kedua kali, ” kata Koordinator Koalisi Antiutang (KAU) Kusfiardi saat Konferensi Pers di kantor KAU, Mampang, kemarin.

Kunjungan IMF kali ini, kata Ardi—sapaan Kusfiardi— ini patut diwaspadai sebagai upaya untuk mengamankan agenda mereka di Indonesia. Rodrigo Rato akan memanfaatkan Indonesia untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh IMF. ” Upaya tersebut merupakan bentuk intervensi lain yang dilakukan IMF terhadap Indonesia setelah Letter of Intent (LoI) dan Post Program Monitoring (PPM), ” kata alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) itu. Pemerintah, kata Ardi seharusnya memanfaatkan kunjungan Rodrigo untuk menyatakan keluar dari keanggotaan IMF dan mulai memikirkan upaya untuk membubarkan lembaga ini.

Selain itu, SBY juga harus meminta pertanggungjawaban atas kasus BLBI dan obligasi rekapitalisasi perbankan yang samapi sekarang belum tuntas. BLBI dan obligasi rekap merupakan hasil desakan IMF yang dimulai dari restrukturisasi 16 bank pada 1997. Kusfiardi menambahkan, saat ini IMF dihadapkan persoalan defisit atau merugi. Masalah yang dihadapi oleh IMF adalah memburuknya potensi pendapatan akibat percepatan pelunasan utang yang telah dilakukan beberapa negara seperti Indonesia, Serbia dan Uruguay. Kemudian ditambah lagi dengan proyeksi IMF yang sudah memprediksikan kerugian operasional sebesar USD 87,5 juta dan USD 280 juta pada 2009. Selain itu, IMF juga akan mencatat defisit sebesar SDR 70 juta (USD105 juta) di tahun fiskal 2007 yang akan berakhir pada 30 April 2007.

Defisit tersebut telah melebar dari proyeksi awal, yakni SDR 60 juta (USD 90 juta). Peluang lain yang bisa dilakukan IMF mengatasi defisit adalah menjual cadangan emas atau memanfaatkan tingkat suku bunga global yang tinggi. ” Kemungkinannya IMF menemui SBY untuk memastikan suku bungan tidak berubah drastis, ” katanya. Kepentingan IMF lain adalah memastikan bahwa asumsi-asumsi APBN 2007 bisa direalisasikan. Juga mendorong pengesahan RUU penanaman Modal bisa dipercepat.

Dengan UU tersebut, IMF bisa membeli surat berharga di Indonesia secara langsung dengan pajak yang ringan. Secara terpisah Menko Perekonomian Boediono menambahkan kedatangan Rodrigo Rato hanya bersifat silaturahmi. Ekonom dari Universitas Gadjah Mada itu mengatakan tak ada agenda khusus dari kedatangan Direktur Pelaksana IMF itu. Apalagi saat ini Indonesia sudah melunasi semua utang dan tidak lagi dalam masa pemandoran oleh lembaga “ Konsensus Washington ” tersebut. ” Itu hanya mampir saja. Tidak ada yang substansial. Kita kan anggota biasa. Beliau akan kunjungi beberapa negara, termasuk kita, ya kita terima, ” kata Boediono.

Boediono menambahkan, Indonesia hanya akan mendengar pandangan Rato tentang ekonomi Indonesia. ” Kita juga akan cerita apa yang dilakukan setelah tidak lagi berada di bawah pengawasan IMF, ” ujarnya. Ditanya apakah pemerintah akan mempertimbangkan pandangan IMF, Boediono hanya menjawab diplomatis. ” Ya kita dengar dong kalau itu baik, ” ujar mantan menteri keuangan era Presiden Megawati tersebut. Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal mengatakan dalam pertemuan nanti, SBY akan menegaskan kepada IMF bahwa utang-utang Indonesi akepada IMF sudah lunas, ” kata Dino. SBY merasa perlu menyampaikan hal tersebut agar IMF memahami posisi Indonesia saat ini.

Yakni bukan lagi sebagai negara pengutang di IMF. Pertemuan nanti juga akan mengevaluasi hal-hal yang terjadi saat Indonesia menjadi pasien IMF. ” Misalnya dulu kira-kira salahnya apa, sehingga bisa dikoreksi, ” kata Dino. Tidak ada agenda pembahasan mengenai rencana utang atau tawaran utang IMF ke Indonesia. Pemerintah justru sedang berusaha untuk menyelesaikan utang-utang luar negeri yang melilit selama ini. Rodrigo Rato juga dijadwalkan akan bertemu dengan kalangan bisnis di Indonesia.

Padang Exspres, 23 Januar1 2007





Belum Datang, IMF Panen Kecaman

23 01 2007

detikcom Jakarta – Direktur Pelaksana IMF Rodrigo Rato berencana mengunjungi Indonesia pada 23-24 Januari. Belum juga Rato tiba, kecaman demi kecaman terus dilontarkan kepada IMF. Kecaman itu antara lain datang dari sejumlah LSM seperti Koalisi Anti Utang (KAU), Gerakan Aliansi Rakyat untuk Penghapusan Utang (Garpu) dan INFID.

KAU sebelumnya meminta agar pemerintah mewaspadai kedatangan IMF ke Indonesia. KAU menilai banyak agenda tersembunyi di balik kedatangan Rato ke Indonesia. Sedangkan GARPU menilai IMF telah memberikan utang kepada negara-negara miskin sejak tahun 1960-an yang berdampak pada tingginya utang Indonesia.

Dan melihat tak kunjung selesainya utang Indonesia, GARPU mendesak dibentuknya Lembaga Kebangkrutan Internasional (LKI) di tingkat global di bawah otoritas dan pengawasan PBB. LKI ini pertama kali disponsori oleh koalisi Jubilee 2000 dan Kanada. Sementara INFID juga mempertanyakan kepentingan IMF datang ke Indonesia.

INFID menilai keberadaan IMF di Indonesia bukan memberikan manfaat namun kehancuran bagi Indonesia. “IMF memainkan peran destruktifnya bagi Indonesia yang sudah dimulai sejak pertengahan 1980-an ketika mendorong pemerintah Indonesia menerima program penyesuaian struktural,” ujar INFID dalam pernyataannya. INFID meminta agar berbagai pengalaman buruk bekerjasama dengan IMF dijadikan sebagai worst practices bagi negara-negara lain yang masih dalam tekanan IMF. “Pemerintah RI sebaiknya tidak melakukan tindakan sia-sia dan berbahaya jika mencoba-coba lagi menjalin kerjasama dengan IMF,” tegas INFID.

INFID juga meminta agar para pejabat, politisi, kelompok bisnis dan akademisi tidak mengambil kesempatan untuk diri sendiri dan kelompoknya dengan menyediakan diri mereka demi memuluskan kembalinya IMF ke Indonesia. Bagaimana tanggapan Rato atas berbagai kritikan itu? Yang pasti, hingga kini agenda Rato di Indonesia belum jelas. Kabarnya, Rato baru akan tiba di Indonesia malam ini sekitar pukul 20.00 WIB. Rato baru dijadwalkan bertemu dengan Presiden SBY dan tim ekonomi pada Rabu (24/1/2007) di Istana.

Kunjungan Rato merupakan rangkaian acaranya ke Asia setelah sebelumnya mengunjungi Jepang. Rato turut hadir dalam acara peringatan 10 tahun krisis ekonomi Asia yang digelar Bank Sentral Jepang. Setelah mengunjungi Indonesia, Rato dijadwalkan mengunjungi Cina.

Detikcom, 23 Januari 2007