Pemerintah diminta ikuti jejak Venezuela

26 05 2007

JAKARTA: Koalisi Anti Utang (KAU) menyarankan agar pemerintah segera keluar dari IMF dan Bank Dunia dengan mengoptimalkan pembiayaan negara dari sumber dalam negeri, seperti yang dilakukan Venezuela. Kusfiardi, Koordinator KAU, mengatakan kerja sama dengan IMF dan Bank Dunia selama ini ternyata tidak menghasilkan keuntungan ekonomi dan finansial.

Indonesia seharusnya belajar dari kasus di Amerika Latin yang berani untuk independen dari utang luar negeri, terutama dengan adanya ikrar Presiden Venezuela Hugo Chavez untuk keluar dari IMF. “Urgensi dari lepasnya Indonesia dari keanggotaan IMF dan Bank Dunia adalah untuk mendapatkan kembali kedaulatan ekonomi Indonesia yang selama ini hilang,” kata dia di Jakarta, kemarin.

Untuk mengurangi beban utang, KAU mengusung langkah alternatif yakni dengan mengoptimalisasi sumber daya nasional, karena ternyata dalam struktur APBN, sekitar 95% penerimaan negara berasal dari dalam negeri dan struktur belanja negara dialokasikan untuk pembayaran utang.

Rusak aturan

Sementara itu, Bloomberg melaporkan janji Presiden Venezuela Hugo Chavez untuk menarik negaranya dari keanggotaan IMF berpotensi merusak aturan-aturan obligasi luar negerinya dan dapat memicu para investor untuk menuntut uang mereka kembali.

Pacific Investment Management Co dan Alliance Capital Management, pemegang surat utang terbesar di Venezuela, akan mendapat keuntungan melimpah jika jaminan dilepaskan. Mereka memiliki obligasi yang diperdagangkan di bawah nilai nominal. Venezuela memiliki surat utang (notes) senilai US$6,5 miliar yang diperdagangkan murah di antara obligasi luar negerinya yang senilai US$20 miliar.

Keputusan Chavez untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan telekomunikasi dan energi tahun ini telah memperburuk performa obligasi Venezuela, yakni menjadi terburuk kedua di pasar. Negara ini pernah berjanji untuk tetap menjadi anggota IMF sehingga dengan keluarnya dari lembaga tersebut bisa saja menimbulkan kegagalan teknis.

Menurut Matthew Ryan, pengelola dana US$2,6 milar di MFS Investment yang juga mengatur obligasi yang diperdagangkan di bawah nilai utama senilai US$30, Chavez terus menerapkan agenda yang radikal. Dia juga menilai Chavez mungkin akan menarik kembali janjinya karena kegagalan teknis dapat membatasi kemampuan Venezuela untuk meminjam di pasar internasional dan menghapus IMF sebagai sumber dana potensial.

“Sangat masuk akal bagi Chavez untuk menarik kembali janjinya, tetapi sulit bagi saya mengatakan dia telah gagal,” kata Alberto Bernal, analis fixed-income di Bear Stearns Cos di New York. (02)

Bisnis Indonesia, 26 Mei 2007

Iklan




Siaran Pers Koalisi Anti Utang (KAU)

16 05 2007

Utang Baru ADB Tidak Relevan

Jakarta 13 Mei 2007, Usaha pemerintah untuk mencari utang baru dalam pertemuan tahunan ADB pada tanggal 4-7 Mei 2007 di Jepang tidak relevan. Karena evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang didanai oleh utang ADB hampir semuanya tidak dapat diserap sesuai dengan target bahkan beberapa proyek tidak terserap sama sekali (0%) meskipun sudah berjalan hampir 2 tahun. Hal ini disebabkan syarat ADB yang menyertai proyek tersebut memberatkan negara pengutang dan menguntungkan kreditor. Selain memberatkan negara pengutang transaksi tersebut juga tidak transparan serta tidak melibatkan rakyat wajar saja terjadi permasalahan dikemudian hari. Buruknya penyerapan utang dari ADB membuktikan bahwa selain tidak mampu menyelesaikan permasalahan beban utang luar negeri yang semakin menumpuk. Tidak terserapnya utang dari ADB menunjukkan buruknya kinerja pelaksanaan proyek oleh pemerintah.

Selain itu utang dari ADB juga berkontribusi terhadap pemborosan anggaran karena selain terbebani dengan bunga utang dan commitment fee pemerintah juga harus membayar back log atau dana talangan untuk membiayai pelaksanaan proyek akibat lambatnya pencairan utang. Dana pemerintah yang digunakan untuk membayar back log proyek yang didanai utang ADB pada juni 2006 sebesar $US 12.20 Juta. Selain merugikan pemerintah pembayaran back log tersebut membuktikan bahwa pemerintah masih mempunyai ketercukupan dana untuk membiayai pembangunan, sehingga pengajuan utang baru oleh pemerintah patut dipertanyakan.

Pengajuan utang baru dari ADB untuk menutupi devisit APBN tidak akan menyelesaikan permasalahan karena beban utang juga berkontribusi dalam menekan APBN sehingga terjadi devisit. Apalagi ditambah dengan utang baru, beban utang tersebut akan semakin berlipat. Dalam APBN 2007 saja pemerintah harus mengalokasikan 30% dari total APBN untuk membayar utang luar negeri. Akibatnya hak konstitusi rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi tidak terpenuhi.

Dengan beban utang yang memberatkan APBN, persyaratan utang yang memberatkan disertai dengan kinerja pemerintah yang buruk. Pengajuan utang baru kepada ADB menjadi tidak relevan dengan keinginan pemerintah untuk mengurangi beban utang luar negeri. Pencairan utang baru tersebut membuktikan bahwa pemerintah layaknya residivis utang yang meskipun terbukti bahwa transaksi utang luar negeri merugikan negara pengutang selain itu beban utang luar negeri juga membebani rakyat karena pembayaran utang menyedot 50% dari pendapatan domestik yang berasal dari pajak serta tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat. Namun pemerintah masih terus mengupayakan utang baru. Perilaku ini akan memperpuruk bangsa ini dalam jerat utang.[]





Tak relevan cari utangan ke ADB

15 05 2007

JAKARTA Usaha pemerintah untuk mencari utang baru dalam pertemuan ta-hunan ADB di Jepang pekan lalu tidak relevan. Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU), Kusfiardi, menyatakan utangan baru itu tak ada relevansinya dengan kebutuhan fiskal nasional yang memang benar dibutuhkan pemerintah.

“Pasalnya selama ini hasil evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang didanai utang ADB hampir semuanya tidak dapat diserap sesuai dengan target bahkan beberapa proyek tidak terserap sama sekali alias 0 persen meskipun sudah berjalan hampir 2 tahun,” ujarnya, kemarin. Utangan dari ADB itu sangat memberatkan negara pengutang dan menguntungkan kreditor. Selain memberatkan negara pengutang, transaksi tersebut juga tidak transparan serta tidak melibatkan rakyat. “Jadi wajar saja terjadi permasalahan dikemudian hari.”

Menurut Kusfiardi, buruknya penyerapan utang dari ADB membuktikan, selain tidak mampu menyelesaikan permasalahan beban utang luar negeri yang semakin menumpuk. “Tidak terserapnya utang dari ADB menunjukkan buruknya kinerja pelaksanaan proyek oleh pemerintah.” Selain itu utang dari ADB juga berkontribusi terhadap pemborosan anggaran karena selain terbebani dengan bunga utang. “Belum lagi keharusan pemerintah membayar ‘commitment fee’ dan ‘back log’ atau dana talangan untuk membiayai pelaksanaan proyek akibat lambatnya pencairan utang.”

KAU mencatat dana pemerintah yang digunakan untuk membayar back log proyek yang didanai utang ADB pada juni 2006 sebesar US$ 12,20 Juta.  “Itu merugikan. Itu juga menandakan pemerintah masih mempunyai ketercukupan dana untuk membiayai pembangunan, sehingga pengajuan utang baru oleh pemerintah patut dipertanyakan.” Seperti diketahui Menkeu Sri Mulyani baru saja melobi ADB untuk utang baru guna menutupi devisit APBN. Dalam APBN 2007 saja pemerintah harus mengalokasikan 30 persen dari total APBN untuk membayar utang luar ne-geri.

Menurut Kusfiardi, utang bukan solusi atasi defisit. “Pencairan utang baru tersebut membuktikan bahwa pemerintah layaknya residivis utang yang meskipun terbukti merugikan,” jelas dia. Beban utang luar negeri juga membebani rakyat karena pembayaran utang menyedot 50 persen dari pendapatan domestik yang berasal dari pajak serta tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat. “Dengan Menkeu tetap dijabat Sri Mulyani pemerintah masih terus mengupayakan utang baru,” katanya.(fen)

Harian Terbit, 15 Mei 2007





Bappenas kaji pengembalian utang Bank Dunia

15 05 2007

JAKARTA: Pemerintah masih melakukan sejumlah kajian terkait dengan permintaan Bank Dunia untuk mengembalikan utang sebesar US$4,7 (Rp42,3 miliar) juta yang dialokasikan buat sejumlah program dan proyek periode 2000-2005.

Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyatakan permintaan Bank Dunia untuk mengembalikan utang tersebut akibat tidak terserapnya dana yang disediakan bagi sejumlah program dan proyek tersebut.  “Permintaan pengembalian dana tersebut lebih karena ketidaksiapan dan tak terserapnya dana yang disediakan Bank Dunia untuk proyek dan sejumlah program tersebut,” tuturnya di Departemen Keuangan kemarin.

Namun, Paskah menolak menjawab ketika ditanya tentang permintaan Bank Dunia untuk mengembalikan dana US$4,7 juta lebih karena adanya indikasi korupsi. Bank Dunia sebelumnya meminta agar pinjaman dana sebesar US$4,7 juta untuk proyek pembangunan infrastruktur di Departemen PU dikembalikan karena terindikasi dikorupsi.

Paskah menambahkan lembaga keuangan internasional tersebut tidak menetapkan batas waktu untuk pengembalian dana tersebut. Ketika ditanya mengenai kemungkinan tambahan utang kepada ADB (Asia Development Bank) mengingat kemungkinan kenaikan defisit APBN 2007 dari target 1,1% PDB dari yang disepakati, Paskah enggan berkomentar.

Sementara itu, Kusfiardi, Koordinator Nasional Koalisi Anti Utang, menilai upaya pemerintah untuk mengajukan utang baru dari ADB demi menutupi defisit APBN sebagai tindakan yang akan menambah beban baru.( Diena Lestari)

Bisnis Indonesia, 15 Mei 2007





UTANG BARU KE ADB Tidak Menyelesaikan Masalah, Harus Ditinjau

14 05 2007

Ulang Pengajuan utang baru kepada Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2007 tidak akan menyelesaikan permasalahan.

Karena itu, utang tersebut harus ditinjau ulang karena dinilai berkontribusi dalam menekan APBN sehingga justru menambah defisit  BEBAN utang pemerintah akan semakin berlipat. Dalam APBN 2007 saja,pemerintah harus mengalokasikan 30% dari total APBN untuk membayar utang luar negeri. Usaha pemerintah mencari utang baru dalam pertemuan tahunan ADB pada 4–7 Mei 2007 di Jepang beberapa waktu lalu sangat tidak relevan.

Sebab,evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang didanai utang ADB sendiri hampir semua tidak terserap sesuai target.Bahkan,beberapa proyek tidak terserap sama sekali (0%) meskipun sudah berjalan hampir dua tahun. Hal itu disebabkan syarat ADB yang menyertai proyek tersebut memberatkan negara pengutang dan menguntungkan kreditor.

Selain memberatkan negara pengutang, transaksi tersebut juga tidak transparan serta tidak melibatkan rakyat.Wajar saja terjadi permasalahan di kemudian hari. ’’Buruknya penyerapan utang dari ADB membuktikan bahwa selain tidak mampu menyelesaikan permasalahan beban utang luar negeri yang semakin menumpuk.tidak terserapnya utang dari ADB juga menunjukkan kinerja pelaksanaan proyek oleh pemerintah sangat buruk,”ujar Koordinator Nasional Koalisi Anti-Utang (KAU) Kusfiardi, di Jakarta,kemarin.

Selain itu, jelas dia, utang dari ADB berkontribusi terhadap pemborosan anggaran. Sebab, selain terbebani dengan bunga utang dan commitment fee, pemerintah juga harus membayar back log (dana talangan) untuk membiayai pelaksanaan proyek akibat lambatnya pencairan utang. ’’Ini kan aneh kalau harus bayar dana talangan.Kalau memang pemerintah punya dana, buat apa minta rembesan yang sifatnya jelas-jelas utang,” jelasnya. Pada Juni 2006, jelas dia, dana pemerintah yang digunakan untuk membayar proyek back log yang didanai utang ADB mencapai USD12,2 juta.

Sementara itu, saat ini pemerintah harus membayar dana talangan ke Word Bank sekitar USD700 juta. ’’Hal itu selain merugikan pemerintah,pembayaran back log membuktikan bahwa pemerintah masih mempunyai ketercukupan dana untuk membiayai pembangunan. Karena itu, pengajuan utang baru oleh pemerintah patut dipertanyakan,”ujarnya. Menteri Negara (Meneg) PPN/- Kepala Bappenas Paskah Suzetta, beberapa waktu lalu menyatakan, pemerintah akan bernegosiasi secara bilateral dengan ADB dengan pengajuan utang senilai USD600 juta.(thomas pulungan)

Seputar Indonesia, 14 Mei 2007





Siaran Pers Koalisi Anti Utang (KAU)

14 05 2007

Reshuffle Harus Melepas Cengkeraman Neoliberalisme

Jakarta 2 Mei 2007, Presiden sudah berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa. Komitmen tersebut disampaikan setelah pemerintah mengakhiri kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI). Komitmen Presiden untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pasca hubungan dengan IMF dan CGI, membutuhkan perubahan kebijakan mendasar dibidang perekonomian.

Komitmen Presiden tersebut harus melandasi keputusan politik dalam melakukan reshuffle kali ini. Presiden harus mampu membangun komposisi kabinet nantinya dengan orang-orang yang bisa membawa Indonesia keluar dari cengkeraman neoliberalisme. Keharusan untuk bisa keluar dari cengkeraman neoliberalisme merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Watak neoliberalisme dalam pemerintah sudah melahirkan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945. Kemudian berdampak pada tidak teratasinya permasalahan ekonomi yang ada saat ini.

Para Menteri Bidang Ekonomi sebagai pemegang otoritas kebijakan yang ada sekarang adalah penganut neoliberalisme yang fundamentalis. Mereka menjalankan gagasan petumbuhan ekonomi yang mengandalkan utang luar negeri untuk menambal defisit dan ketergantungan pada investor asing. Kebijakan pertumbuhan ekonomi yang dijalankan para fundamentalis neoliberal di jajaran menteri bidang ekonomi saat ini, justru melahirkan kebijakan fiskal dan moneter yang terpasung oleh jebakan utang. Kondisi ini berbuntut pada PHK dalam jumlah besar di industri manufaktur, masyarakat kehilangan daya beli dan menyumbang pada kenaikan angka kemiskinan. Kinerja para fundamentalis neoliberalisme tersebut pada prinsipnya justru mengikis kemandirian perekonomian nasional.

Oleh karena itu maka perombakan kabinet harus menyentuh tim ekonomi, yang terdiri dari Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Penteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian termasuk Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Pergantian para menteri tersebut harus diikuti dengan menempatkan orang-orang yang memahami implementasi kebijakan yang menjadi mandat dari UUD 1945.

Tujuannya untuk melaksanakan langkah mendesak yang harus segera dilakukan pasca reshuffle. Langkah tersebut adalah melakukan koreksi atas kebijakan produk intervensi IMF dan CGI, agar kebijakan yang memperburuk kualitas sosial dan perekonomian rakyat Indonesia bisa dihentikan.

Para menteri bidang ekonomi pasca reshuffle, khususnya Menteri Keuangan, harus mengoreksi kebijakan liberalisasi ekonomi, pencabutan subsidi dan swastanisasi lewat privatisasi perusahaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berfungsi menjalankan pelayanan umum.

Kemudian diikuti dengan mengoreksi kebijakan anggaran negara (APBN) agar menjadi kebijakan yang sesuai dengan pemenuhan hak konstitusi rakyat. Kebijakan anggaran negara harus berkorelasi langsung dengan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28C, ayat 1), mendapat pendidikan (Pasal 31, ayat 1 dan 2), hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1), jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3), pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara (Pasal 34, ayat 1) dan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3).

Agar pemerintah memiliki kesempatan untuk mengalokasikan belanja negara demi pemenuhan hak konstitusi rakyat, maka para menteri bidang ekonomi, khususnya Menteri Keuangan, harus berusaha mendapatkan penghapusan utang. Untuk itu Menteri Keuangan harus mampu meyakinkan dunia internasional bahwa penghapusan utang merupakan bagian dari kebijakan untuk memajukan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat Indonesia. Kemudian mengedepankan pula aspek pertanggungjawaban kreditor yang selama ini telah mengabaikan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan yang mereka paksakan pada pemerintah Indonesia.[]





Reshuffle tak Perbaiki Ekonomi

7 05 2007

JAKARTA — Perombakan (reshuffle) kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tak menjawab kebutuhan rakyat. Menteri ekonomi yang dianggap gagal justru tetap menjabat. ”Bidang ekonomi tidak terlihat mendapat sentuhan pada reshuffle kali ini. Itu harus dicermati,” kata Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, di Bandung, Ahad (6/5). Padahal, menurut dia, masyarakat sangat berharap ada perubahan dalam susunan tim kementerian ekonomi.

Perubahan susunan di tim menteri ekonomi menjadi penting, katanya, selain karena kesejahteraan rakyat yang belum juga meningkat, PHK dan angka pengangguran pun masih tinggi. Perombakan kabinet semestinya bisa memberi harapan positif kepada masyarakat bahwa pilihan mereka saat pemilihan presiden tidak terlalu salah.

Koordinator Koalisi Anti-Utang (KAU), Kusfiardi, menilai kinerja tim ekonomi sejauh ini tidak menampakkan hasil dan prestasi. Dia mencontohkan melonjaknya angka pengangguran menjadi 11,5 juta dan jumlah penduduk miskin yang mencapai 40 juta lebih. ”Harga kebutuhan pokok juga sangat tinggi, sehingga tak terjangkau oleh masyarakat luas,” katanya.

Pergantian kabinet, harapnya, erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sementara, hingga kini Presiden sama sekali tak menyebut urgensi perubahan ini. ”Pergantian kabinet semata-mata untuk mengubah komposisi politik. Orientasi dan tujuan perubahannya, khususnya di bidang ekonomi, sama sekali tak terdengar.” Pengamat ekonomi dari Indef pun pesimistis menanggapi perombakan kabinet. ”Reshuffle tidak reshuffle, ekonomi kita tidak akan berubah. Indonesia butuh terobosan di sisi implementasi,” katanya.

Menurut dia, terobosan utama adalah mempercepat belanja pemerintah dan daerah, terutama belanja modal dan barang yang di APBN 2007 mencapai Rp 145,3 triliun. Dua belanja ini memegang peran penting karena dampaknya terasa langsung, seperti pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga diminta cepat menstabilkan harga bahan pokok. Setelah harga beras melonjak yang terjadi sejak akhir tahun lalu, sekarang minyak goreng ikut-ikutan melesat. Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Djimanto, mengatakan pengusaha minta pemerintah membuat iklim usaha yang bisa diprediksi dan stabil. ”Jangan banyak error-nya,” kata Djimanto.

Ketakpastian kondisi ekonomi dan kebijakan serta kesimpangsiuran aturan antara pusat dan daerah, membuat pengusaha sulit menghitung rencana bisnis. Dengan alasan itu, Djimanto meminta Presiden membentuk kabinet yang solid, prorakyat, dan propengusaha. ”Pengusaha itu objek. Ibarat konser musik, kalau dirijennya bagus, nanti musiknya juga bagus.”(kie/evy/has )

Republika, 07 Mei 2007