Negara Maju Harus Didesak Tekan Kegiatan Industri

JAKARTA (Suara Karya): Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan) menilai upaya menangani dampak perubahan iklim tidak cukup hanya dengan penyediaan dana kompensasi oleh negara-negara kaya.

“Tanggung jawab mereka tidaklah cukup dengan menyediakan dana kompensasi bagi upaya rehabilitasi dan mitigasi perubahan iklim,” kata juru bicara Gerak Lawan, Dani Setiawan.

Puluhan orang yang bergabung dalam Gerak Lawan pada Rabu (21/11) ini menggelar aksi di depan Gedung Departemen Keuangan, Lapangan Banteng Jakarta.

Mereka antara lain menuntut perubahan dan perbaikan model pembangunan yang mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, pelestarian lingkungan, dan penghormatan prinsip hak asasi manusia.

Para pemimpin dunia akan bertemu di Bali untuk melahirkan ‘Bali Mandate’, pertengahan Desember 2007.

Gerak Lawan memperkirakan negara-negara industri maju akan mendominasi pertemuan itu sehingga negara maju akan mengambil keuntungan. Sementara negara dunia ketiga akan menjadi ‘buntung’ sehingga terjadilah kondisi ketidakadilan iklim.

Menurut Dani, ketidakadilan iklim bisa diakhiri dengan asas tanggung jawab dan pengakuan atas praktik yang salah di masa lalu oleh negara-negara industri maju.

“Tanggung jawab itu tidak cukup hanya dengan menyediakan dana kompensasi seperti yang ditawarkan melalui program ‘the reductions emission from deforestation in developing countries’ (REDD),” katanya.

Menurut dia, negara-negara industri maju harus memberikan penghapusan utang luar negeri bagi negara miskin dan berkembang tanpa syarat.

Dampak pemanasan global mengakibatkan semakin intensifnya kerusakan alam dan ancaman bagi kemanusiaan.

Di negara miskin dan berkembang, perubahan iklim yang drastis menyebabkan terjadinya kekeringan, banjir, dan badai yang menghancurkan lahan pertanian, peternakan, dan rumah.

Petani harus menyesuaikan penggunaan benih dan sistem produksi untuk menghadapi perubahan iklim. Lebih lanjut banjir dan kekeringan menyebabkan kegagalan panen, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya angka kelaparan dunia.

Menteri-menteri Keuangan dunia direncanakan juga akan mengadakan pertemuan di Bali untuk membahas masalah perubahan iklim dari sisi fiskal dan keuangan, 10-11 Desember 2007 di Jimbaran, Bali.

Hasil pertemuan para menteri keuangan ini akan disampaikan pada plenary session ‘United Nation Framework of Conventions on Climate Change’ (UNFCCC), 13 Desember 2007 di Nusa DuaBali. (Antara)

Suara Karya, 21 November 2007

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=187002

Kebijakan Ekonomi Sarat Kepentingan Asing

 

JAKARTA (Suara Karya): Sulit untuk mengharapkan kebijakan ekonomi Indonesia bersih dari kepentingan lembaga multilateral atau negara donor asing. Sebab, Pemerintah Indonesia masih mengandalkan pinjaman luar negeri untuk membiayai sejumlah program.

Pandangan ini dikemukakan Ketua Umum Koalisasi Anti Utang Kusfiardi, ekonom UGM Sri Adiningsih, dan Deputy Director Head of Advocacy Division Infid Dian Kartika Sari. Ketiganya dihubungi Suara Karya secara terpisah di Jakarta, Senin (19/11) kemarin, menanggapi masalah seputar kemandirian ekonomi di tengah besarnya utang luar negeri Indonesia. Masalah ini berpengaruh terhadap optimisme bangsa mengenai kemajuan ekonomi nasional.

Menurut mereka, entah kapan kemandirian ekonomi bangsa bisa terwujud, karena pemerintah terkesan sulit mengelak dari tawaran pinjaman luar negeri. Lembaga multilateral seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia plus sejumlah negara donor gencar “memaksa” pemerintah merealisasikan pinjaman dari mereka atas nama sejumlah program yang tidak jelas peruntukannya.

Bahkan lembaga dan negara donor berani memberi iming-iming hibah dalam jumlah besar jika Pemerintah Indonesia “konsisten” mengandalkan utang luar negeri. Semua itu dilakukan untuk memperkuat cengkraman mereka, agar bisa terus meraih keuntungan dari Indonesia. Selain dari bunga pinjaman, keuntungan lain bagi lembaga dan negara donor adalah menguasai sumber-sumber ekonomi di Indonesia.

Kusfiardi khawatir Indonesia tidak akan pernah menjadi bangsa yang mandiri, bila pemerintah masih mengandalkan utang luar negeri sebagai bagian tak terpisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Apalagi, dengan iming-iming hibah, pemerintah kerap terjebak “rayuan” utang untuk pembiayaan sejumlah program yang sengaja dibuat untuk menghabiskan dana pinjaman dari luar negeri. Padahal, penggunaan dan realisasi dari pinjaman itu tidak jelas, selain hanya menambah beban jumlah utang luar negeri.

“Kita tidak pernah realistis bahwa persoalan kita adalah beban utang yang sudah besar. Namun, bukannya dikurangi, pemerintah justru terus mengupayakan segala cara untuk menambah utang baru. Semua itu harus dibayar (utang plus bunga) dan diselesaikan. Selama itu pula kita akan tetap tergantung pada asing. Melalui beban utang itu, asing dengan seenaknya mengambil sumber-sumber ekonomi kita,” kata Kusfiardi.

Dia menambahkan, agar bisa lepas dari cengkraman asing dan memulai kebijakan ekonomi yang lebih mandiri, pemerintah harus berani mendorong penghapusan utang luar negeri. Apalagi, tidak sedikit dari komitmen utang luar negeri itu tidak direalisasikan para kreditor. Kalaupun direalisasikan, bukan untuk program yang bisa menstimulus perekonomian dan pemberdayaan usaha rakyat.

Menurut Kusfiardi, pemerintah bisa menghapus utang luar negeri. Untuk tahap awal, pemerintah tidak perlu mencairkan utang yang berasal dari komitmen lama, serta utang yang tidak bisa cair karena ketiadaan program.

“Berdasarkan data Depkeu pada 2005, komitmen utang sebesar 365 miliar dolar AS hanya bisa dicairkan 162 miliar dolar AS. Artinya, ada 203 miliar dolar AS yang belum bisa dicairkan. Komitmen Indonesia atas utang luar negeri itu sudah dikenakan biaya, namanya commitment fee yang besarannya sekian persen dari 203 miliar dolar AS. Itu sia-sia. Kita bisa minta penghapusan atas kewajiban atau biaya dari komitmen
utang yang tidak direalisasikan,” ujarnya.

Sementara itu, Sri Adiningsih mengatakan, pemerintah tidak memiliki perencanaan jelas dalam pembangunan ekonomi. Buktinya, APBN sebagai dasar perencanaan keuangan negara selama setahun hanya diprioritaskan membayar utang luar negeri. Entah bagaimana pengelolaannya, anggaran pembangunan begitu sulit direalisasikan. Yang dipentingkan adalah bayar utang.

“Realisasi anggaran terus-menerus rendah. Baru pada akhir tahun semua dana dikeluarkan sampai habis. Sementara pos-pos utang luar negeri tetap dijaga. Hal itu pasti membuat realisasi dana tidak berkualitas dan APBN hanya sibuk untuk membayar utang luar negeri yang justru terus ditambah atas nama program-program yang tidak jelas,” katanya.

Dia menyarankan pemerintah melakukan evaluasi kebijakan ekonomi, sekaligus menghilangkan kesan lebih mementingkan negara dan lembaga donor asing. “Kita perlu melakukan evaluasi karena liberalisasi saat ini sudah sangat bebas. Liberalisasi ini merupakan bukti bahwa kekuatan asing masih kuat di Indonesia, terutama dalam hal intervensi kebijakan ekonomi makro dan keuangan,” ujarnya.

Evaluasi, menurut Adiningsih, perlu dilakukan agar Indonesia tidak makin terpuruk. Seharusnya tekanan asing segera dihilangkan dengan kebijakan ekonomi yang mengandalkan potensi ekonomi negara. “Saya lihat tekanan asing terhadap kebijakan ekonomi pemerintah sudah tidak membuat bangsa ini mandiri lagi. Sebab, mulai dari kebijakan hingga berbagai produk serta jasa yang masuk dari luar negeri dikendalikan
asing. Di mana nasionalisme kita kalau semua sudah dikuasai asing?” tanyanya.

Intervensi asing, menurut Sri Adiningsih, sulit ditampik karena manajemen utang tak kunjung dibenahi. Bahkan pos utang dalam negeri yang harus dibayar pemerintah, baik melalui obligasi negara dan pasar modal, merupakan kepanjangan tangan asing. “Ketergantungan itu (utang luar negeri) tidak bisa dihindari sepanjang pemerintah masih menggunakan utang dalam anggaran negara. Sebab itu, utang harus segera diselesaikan, agar Indonesia tidak lagi tergantung pada pemberi utang,” tutur Adiningsih.

Secara terpisah, Kartika Sari menjelaskan, lembaga dan negara donor asing selalu mendesak pemerintah tetap setia mempertahankan paradigma pertumbuhan ekonomi sebagai pedoman pembangunan ekonomi makro. Namun, fakta di Indonesia membuktikan pertumbuhan ekonomi tidak memberi kontribusi dalam mengurangi kemiskinan.

Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dicapai dengan mengorbankan kepentingan rakyat, seperti penghapusan subsidi, privatisasi layanan publik, dan liberalisasi perdagangan serta investasi asing yang rawan perusakan lingkungan dan konflik dengan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi bahkan tidak mampu mendorong tumbuhnya sektor riil. Akibatnya, angka pengangguran tinggi.

“Pemerintah dikondisikan untuk terus patuh pada seluruh petuah lembaga dan negara donor asing. Padahal sejarah membuktikan, gara-gara resep Bank Dunia, Indonesia terpuruk dalam krisis ekonomi berkepanjangan,” ujarnya.

Sementara itu, program-program pemerintah atas nama pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan, justru menambah beban utang negara. Ini terlihat dari laporan Bank Dunia pada Juni 2007 yang menyebutkan bahwa utang Indonesia ke Bank Dunia belum lunas sampai tahun 2041. (Indra/Andrian/Nunun)

Suara Karya, 20 Nopember 2007

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=186850

Indonesia Sebaiknya Pilih Kebijakan Jeda Tebang

Jakarta-RoL–Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan, menyarankan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan moratorium logging (jeda tebang) untuk mengatasi kerusakan hutan (deforestasi) yang telah mencapai 2,7 juta hektare per tahun.

“Sewajarnya kebijakan moratorium menjadi inisiatif progresif pemerintah Indonesia daripada harus menjadi “satpam hutan” dengan menerima upah dari pelaku perusak hutan dan lingkungan seperti yang ditawarkan REDD,” kata Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad seperti yang dilaporkan Antara dalam diskusi di Jakarta, Jumat.

REDD atau penurunan emisi dari deforestasi di negara-negara berkembang, lanjut Chalid, merupakan mekanisme yang ditawarkan dunia saat ini untuk menangani kerusakan hutan. REDD menawarkan insentif negara-negara utara bagi negara-negara selatan guna mengurangi emisi dari penggundulan hutannya.

Dengan kata lain, kata Chalid, negara-negara maju yang merupakan pembuang emisi karbon fosil terbesar dunia, juga biang kerok pemanasan global dan perubahan iklim bumi, akan merasa tak lagi punya dosa karena telah menebusnya dengan “membeli” hutan-hutan yang ada, termasuk hutan Indonesia.

Oleh karena itu, Walhi mengingatkan pemerintah agar tak tertarik dengan REDD tersebut. Apalagi, REDD akan menempatkan pemerintah sebagai “satpam” yang akan mengawasi rakyatnya sendiri demi kepentingan negara-negara maju yang tidak serius mencegah perubahan iklim untuk mengurangi emisi karbon fosilnya.

“Ini justru akan menimbulkan konflik sosial yang sangat rawan bagi urusan dalam negeri Indonesia. Bisa jadi, masyarakat Indonesia, terutama yang hidup di sekitar hutan, semakin terpinggirkan. Belum lagi jika ternyata dana itu kemudian tidak benar-benar untuk penyelamatan hutan, semakin terpuruklah kita,” kata Chalid dalam diskusi menyambut COP 13 UNFCCC di Bali pada 3-14 Desember 2007.

Anggota Komisi VII DPR RI dari FPAN Tjatur Sapto Edy mengingatkan pemerintah agar tidak hanya tertarik dengan insentif yang ditawarkan REDD, namun harus dikaji secara menyeluruh keuntungan dan kerugian yang akan ditanggung. “Kita harus punya visi sendiri,” katanya.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Saifullah Yusuf. Dikatakannya, sudah saatnya lingkungan menjadi bagian dari politik makro Indonesia yang mesti mendapat perhatian serius seperti halnya persoalan kemiskinan dan pengangguran. “Pemerintah harus ditekan agar bervisi lingkungan,” katanya.

Sementara itu Koordinator Nasional Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi menyatakan, Indonesia harus memanfaatkan forum COP 13 UNFCCC untuk memperjuangkan penghapusan hutang yang diwarisi dari rezim lalu yang disebutnya tidak bertanggungjawab.

“Dengan dihapuskannya hutang haram dan hutang tidak sah itu, serta menolak hutang baru, APBN kita akan surplus dan itu bisa kita gunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan,” katanya.

Dikatakannya, pemanasan global tidak terlepas dari peran lembaga keuangan internasional yang disokong negara-negara industri maju seperti IMF Bank Dunia yang selama puluhan tahun membiayai proyek yang menyebabkan terjadinya deforestasi dan penggunaan energi fosil. Ironisnya, lembaga keuangan internasional itu sekarang berperan menjadi penyelamat lingkungan dengan mendorong inisiatif untuk mengatasi pemanasan global.

Seharusnya, kata dia, inisiatif itu disertai dengan mengakui kesalahan serta memberi skema penghapusan 100 persen utang luar negeri negara dunia ketiga dengan tanpa syarat.pur

Republika Online, 16 Nopember 2007

http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=314109&kat_id=23

KTT Perubahan Jangan Hanya Untungkan Negara Industri Maju

JAKARTA (Suara Karya): Indonesia harus memainkan peranan penting pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB yang akan digelar di Bali awal Desember nanti.