Usulan Pembatasan Utang Luar Negeri Swasta Menguat

28 04 2007

Diam-diam utang luar negeri swasta saban tahun nominalnya terus meningkat. Khawatir terjadi krisis ekonomi lagi, pemerintah pun didesak untuk membatasi utang swasta tersebut. Desakan pembatasan utang swasta mulai menguat. KOALISI Anti Utang (KAU) setuju agar utang luar negeri swasta dibatasi. Bahkan, lembaga yang dikomandoi Kusfiardi ini jauh lebih dari itu, utang luar negeri, baik swasta atau pun pemerintah harus distop.

Selain itu, dana komitmen utang pemerintah juga harus segera dialokasikan untuk pembangunan domestik. “Usulan pembatasan utang di swasta memang bagus. Tapi itu bukan solusi tepat, tapi bagaimana pemerintah menyetop seluruh aliran dana pinjaman luar negeri, sehingga negeri ini bisa lebih mandiri serta lepas dari cengkraman asing,” tegas Ketua KAU Kusfiardi kepada Rakyat Merdeka. Menurut KAU, usulan swasta dalam pembatasan utang luar negeri memang sangat baik. Pasalnya, selama ini kontrol yang dilakukan pemerintah atas utang swasta sangat lemah. Akibatnya jumlah utang melambung tinggi dan tingkat kemiskinan dan penggugaran semakin tinggi pula. “Ke depan nanti yang perlu diperhatikan pemerintah adalah menyetop semua aliran utang sekaligus menggunakan dana komitmen utang pemerintah untuk kepentingan domestik,” harapnya. Kusfiardi menilai, meningkatnya arus dana asing ke sektor swasta tidak serta merta karena kondisi ekonomi Indonesia membaik.

Lebih dari itu, sebut dia, hal tersebut karena ada kepentingan asing yang tujuannya menyedot seluruh aset Indonesia. “Dan ini sudah terjadi,” tandasnya. Lebih lanjut, kata Kusfiardi, penumpukan utang luar negeri atas swasta tidak bias disalahkan. Pasalnya, kontrol pemerintah saja tidak ada dan sangat lemah. “Jadi wajar jika terjadi pembengkakan utang,” cetusnya. Dia mengatakan, dana pinjaman luar negeri sangat rawan penyelewengan. Karenanya, kata dia, perlu ada langkah tegas pemerintah yakni menyetop seluruh aliran dana luar negeri. “Pemerintah juga mestinya konsisten untuk tidak melakukan pinjaman dana luar negeri lagi, karena itu akan menambah beban penderitaan bagi negeri ini,” tegasnya.

Kusfiardi bahkan mengatakan, pernyataan kepala Bappenas dalam menanggapi usulan swasta perihal pembatasan utang merupakan akal-akalan pemerintah saja. Padahal, kata dia, pembatasan itu perlu dilakukan, sehingga proses aliran dana bisa diketahui dan tidak terjadi pembengkakan utang yang selama ini terjadi. “Hingga kini total komitmen utang Indonesia yang harus dibayar adalah sebesar 270 miliar dari jumlah total utang sebesar 400 miliar dolar. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali menyetop utang luar negeri, dan pemerintah harus konsisten juga,” tandasnya. Sebelumnya dalam menyikapi desakan agar pemerintah melakukan penyetopan utang swasta, Kepala Bapenas Paskah Suzetta menilai usulan tersebut terlalau dini. Bahkan, kata dia, pemerintah dan BI tidak memiliki kewenangan regulasi untuk mengatur utang swasta. Kata dia, yang diperlukan saat ini adalah bagaimana mengawasi utang luar negeri swasta yang terus meningkat.

Tak cuma enggan melakukan penyetopan, Paskah bahkan menyebut, meningkatnya arus dana asing yang masuk melalui sektor swasta justru menunjukkan bahwa kreditur menilai prospek ekonomi Indonesia berada pada kondisi yang baik. “Jadi yang perlu dilakukan sekarang adalah mengawasi arus dana yang masuk dari luar negeri baik melalui sektor swasta maupun perusahaan badan usaha milik negara. Itu merupakan tanggung jawab pemerintah dan Bank Indonesia,” tandasnya. Hal senada juga dikatakan pengamat ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Umar Juoro. Menurutnya pembatasan dan pengawasan aliran dana luar perlu dilakukan pemerintah. Tujuannya untuk mencegah terjadinya pembengkakan utang. “Sikap itulah yang harus dilakukan pemerintah, karena selama ini kontrol atas swasta tidak pernah dilakukan. Tak heran jika nilai utang luar makin tinggi. Dan ke depan nanti tanggung jawab utang dibebankan untuk swasta bukan pemerintah,” kata Umar Juoro di Jakarta.

Dia menyarankan, saat ini yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana menyetop seluruh aliran dana asing yang masuk ke Indonesia sekaligus menggunakan dana komitmen utang untuk pembangunan infrastruktur. “Menyetop seluruh aliran dana asing merupakan solusi tepat untuk membebaskan negeri ini dari ketergantungan pihak asing, sehingga ke depan nanti negeri ini bisa lebih maju dari negera luar,” ujarnya. Sementara Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imam Sugema, pernah mengatakan, utang swasta ke luar negeri dinilai tidak mengkhawatirkan bila berorientasi pada sektor ekspor.

Pasalnya, meskipun memiliki utang dalam bentuk dolar, namun pendapatan yang diterima juga dalam bentuk dolar. Kendati demikian, besarnya arus lalu lintas dana asing yang masuk dari luar negeri dapat memicu krisis moneter bila utang tersebut tidak dilindungi. Menurutnya, yang perlu dikendalikan adalah aliran dana panas di pasar modal dan pasar uang. Pemerintah dan BI sebaiknya mengendalikan aliran dana panas itu secara bertahap. “Tidak mesti langsung drastis dibatasi seperti di Thailand. Pembatasan bisa dilakukan, misalnya, dengan pembatasan jenis transaksi atau volume transaksinya,” ujarnya. RM


Rakyat Merdeka, 28 April 2007

Iklan




Rencana Pemerintah Bikin Utang Baru Ditentang Keras

17 04 2007

JAKARTA (Suara Karya): Rencana pemerintah menambah pinjaman luar negeri baru dalam APBNP 2007 mendapat penolakan keras. Pemerintah dinilai telah berlaku tidak jujur dalam menegakkan komitmen kemandirian ekonomi dengan mengurangi utang luar negeri. Sebagaimana diketahui, untuk menambal 50 persen defisit anggaran yang besarnya mencapai Rp 56,9 triliun hingga Rp 75,87 triliun dalam APBNP 2007, pemerintah akan menggunakan pinjaman baru melalui skema International Development Asistance (IDA), Bank Dunia. Rencana pinjaman baru tersebut akan dinegosiasikan oleh pemerintah dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia pada bulan April 2007 di Amerika Serikat.

Pada tahun ini pemerintah Indonesia juga mendapatkan utang baru dari Jepang sebesar Rp 7,72 triliun untuk pembiayaan infrastruktur. Pencairan utang baru untuk pemerintah Indonesia tahun 2007 juga berasal dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 200 juta dolar AS untuk pembangunan kebijakan. Jumlah utang baru dari Jepang dan ADB tersebut tentu akan semakin mengakumulasi jumlah total utang luar negeri Indonesia yang sudah mencapai 128,36 juta dolar AS pada kuartal ketiga 2006. Yuyun Harmono, Outreach Koalisi Anti Utang (KAU) mencatat, total komitmen utang Jepang kepada Indonesia yang disetujui sampai tahun 2007 berjumlah Rp 322,12 triliun. Hingga saat ini, dari 10 negara Asean, Indonesia merupakan negara penerima pinjaman terbesar dari pemerintah Jepang. Yaitu mencapai 1,22 miliar dolar AS atau 52 persen dari total bantuan.

Koalisi Anti Utang memandang, kebijakan menutup defisit anggaran APBNP 2007 dengan pinjaman baru dari Bank Dunia, Jepang, dan ADB, menunjukkan bahwa agenda kemandirian ekonomi pemerintah hanya lips service. Terbukti saat ini pemerintah masih menggantungkan pembiayaan pembangunan dari dana utang luar negeri. Padahal kondisi anggaran negara akibat besarnya beban pembayaran utang luar negeri pada tahun 2007 sudah sangat besar. Utang jatuh tempo sebesar Rp 80,88 triliun yang harus dibayar tahun ini, jelas akan mengorbankan porsi anggaran negara (APBN) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu Koalisi Anti Utang menyatakan menentang rencana pemerintah untuk membiayai defisit anggaran APBNP 2007 melalui pinjaman luar negeri. APBNP 2007 Koalisi Anti Utang juga mendesak agar pembahasan APBNP 2007 oleh pemerintah dan DPR lebih memprioritaskan pemenuhan hak dasar rakyat ketimbang membayar utang. Hal tersebut dirasa penting mengingat diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 2,5 juta orang, angka kemiskinan yang membengkak 3,1 juta jiwa akibat berbagai bencana alam serta 1,4 juta dari 12,9 juta anak usia 13-15 tahun belum nikmati bangku sekolah menengah.

Berbagai bencana yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2006 ini yang menaikkan defisit APBN seharusnya digunakan pemerintah untuk meminta penghapusan utang dan bukan menambah utang baru. Terkait dengan pembahasan APBNP 2007 saat ini, Koalisi Anti Utang juga menyerukan kepada DPR untuk mendesak pemerintah untuk sungguh-sungguh mengupayakan pembatalan seluruh komitmen utang (pledge) dari kreditor bilateral maupun multilateral yang disepakati dalam sidang CGI terdahulu. (Devita)

SUARA KARYA, 17 April 2007





Kebijakan utang pemerintah menuai kritik

17 04 2007

JAKARTA: Sejumlah kalangan mengkritik keras keputusan pemerintah meraih sebanyak-banyaknya sumber pembiayaan melalui mekanisme utang kepada lembaga-lembaga donor untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan. Mereka juga menyayangkan kenapa pemerintah sejak awal tidak terbuka dan transparan jika dari total Rp51 triliun biaya program pengentasan kemiskinan terintegrasi seperti dipatok APBN 2007, 70%-nya ternyata berasal dari utang milik lembaga donor.

Presiden Direktur Indef Fadhil Hassan menyatakan fakta tersebut kembali memaksa publik untuk mengingat bahwa dua pekan sebelum Presiden membubarkan Consultative Group for Indonesia, pemerintah telah menekan satu perjanjian utang terbesar dengan Bank Dunia. “Jumlah-nya berapa, di deal itu kita belum tahu. Yang saya tahu, itu loan terbesar yang pernah kita teken dengan Bank Dunia. Dan loan itu untuk proyek pengentasan kemiskinan yang terintegrasi,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Belum ada pernyataan resmi dari Bank Dunia terkait informasi ini. termasuk berapa persisnya besaran utang-utang proyek yang diberikan lembaga pimpinan Paul Wolfowitz tersebut untuk membiayai program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Pernyataan menyangkut 70% biaya program pengentasan kemiskinan 2007 berasal dari utang lembaga donor, yaitu Bank Dunia yang terbesar dan Jepang, datang dari Sekretaris Menneg PPN/ Kepala Badan Perencanaan Nasional Syahrian Loetan di Jakarta, akhir pekan lalu. Yuyun Harmono, Outreach Koalisi Anti Utang (KAU), juga menolak atas rencana pemerintah untuk membiayai defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2007 melalui mekanisme pinjaman luar negeri.

Anggota Komisi XI DPR Dradjad H. Wibowo (F-PAN) menyatakan Departemen Keuangan dan Bappenas belum pernah mengajak DPR membahas anggaran kemiskinan yang sumber pembiayaannya berasal dari utang. “Yang sampai ke Komisi XI jumlah agregatnya saja. Malah pernah Depkeu menyerahkan satu halaman saja yang berisi nama proyek, nilai utang dan kementerian-lembaganya. Bayangkan, hanya satu halaman penjelasan untuk utang senilai US$1 miliar lebih,” katanya.

Pada kesempatan lain, Menko Perekonomian Boediono yang ditanya pers mengenai anggaran kemiskinan yang 70%-nya berasal dari utang mengakui utang tersebut memang masih dipakai untuk tahun anggaran 2007. “Tapi itu hanya tahun ini, tahun depan mungkin akan kita tingkatkan dan mungkin memakai dana kita lebih banyak lagi, tapi ini kan kombinasi [biaya dari utang dan dari dalam negeri]. Tahun ini mungkin masih gunakan dana dari proyek,” katanya. Boediono mengatakan pemerintah menginginkan agar pembiayaan program pengentasan kemiskinan lebih banyak berasal dari dalam negeri. Jadi tahun depan, meski tak menyebut detail, dia menjamin porsi utang untuk kemiskinan akan lebih sedikit. (Diena Lestari)

Bisnis Indonesia, 17 April 2007





Penghalangan Korban Lapindo ke Jakarta Disesalkan

16 04 2007

JAKARTA–MIOL: Berbagai upaya untuk menghalangi keinginan warga korban lumpur Lapindo menuju Jakarta disesalkan sejumlah kalangan. Belasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam ‘Kaukus Pembela Hak-Hak Sipil dan Ekonomi Korban Lumpur Lapindo’ menyesalkan pemerintah provinsi (pemprov) dan Polda Jawa Timur yang menghalangi warga korban lumpur yang ingin berdemo ke Jakarta. “Seharusnya malah pemerintah provinsi memfasilitasi mereka berangkat ke Jakarta. Kalau perlu sediakan bus atau gerbong khusus.

Rakyat mau bertemu presidennya kok dihalangi,” ujar Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit, di Universitas Paramadina, Senin (16/4). Koalisi tersebut menuntut pemerintah bersikap adil dengan menuntut secara tegas PT Lapindo Brantas mengganti seluruh kerugian yang ditanggung masyarakat Porong, yakni tanah, rumah dan harta benda mereka. “Pemerintah mestinya juga melakukan advokasi dan pembelaan terhadap hak-hak sipil, sekaligus bertanggung jawab atas semburan lumpur tersebut,” kata Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Yudi Latif.

Selain melakukan langkah-langkah penyelesaian ganti rugi, menurut dia, bentuk tanggung jawab itu harus diwujudkan dengan menonaktifkan pemilik saham Lapindo, Aburizal Bakrie, dari jabatan Menkokesra. “Apa yang terjadi di Sidoarjo bertentangan dengan tugasnya selaku Menkokesra,” katanya. Bila itu tidak dilakukan, menurutnya, pemerintah semakin menyempurnakan pelecehan hak asasi manusia. “Semakin jelas terlihat bahwa pemerintah lebih melindungi segelintir pengusaha dibanding ribuan rakyat setempat yang menderita.” Sementara, Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi menyesalkan langkah pemerintah menambah pinjaman sebanyak Rp20 triliun lagi dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Jepang untuk membayar ganti rugi tersebut. “Itu sama saja dengan membebankan tanggung jawab Lapindo kepada rakyat.

Seharusnya bisa dipakai dana menganggur yang ada di BI disertai penyitaan aset Lapindo yang bisa dilelang untuk menutup biaya tersebut.” Ditemui di tempat yang sama, Fungsionaris PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan partainya siap memfasilitasi keperluan sekitar 100 warga Porong yang sudah sampai di Jakarta. “Kita akan sediakan makan dan berbagai keperluan mereka,” katanya. Fraksi PDIP di DPR, menurut Budiman, juga sudah menyatakan kesiapan untuk menerima kedatangan warga di DPR. “Silakan warga ke DPR untuk memberikan aspirasinya. Kesiapan tersebut sudah disampaikan Sekjen Pramono Anung dan Ketua Fraksi PDIP DPR Cahyo Kumolo,” ujarnya. (HR/Ccr/OL-03)

Media Indonesia Online, 16 April 2007





Aktivis Demokrasi Dukung Pengunjuk Rasa

16 04 2007

JAKARTA, KOMPAS – Beberapa aktivis demokrasi di Jakarta, Senin (16/4), mendukung para korban lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, berunjuk rasa menyampaikam aspirasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka. “Mengapa sampai sekarang terus berjatuhan korban dalam kasus lumpur panas PT Lapindo Brantas, tetapi negara tetap tidak menetapkan pelakunya? Ketika negara tidak melaksanakan kewajibannya itulah, maka hak rakyat adalah melawan (demontrasi),” demikian kata Sekretaris Jenderal Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Budiman Sudjatmiko dalam konferensi pers bersama aktivis demokrasi lainnya di Universitas Paramadina, Jakarta.

Hadir saat itu antara lain rohaniwan Benny Susetyo, Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate Sukardi Rinakit, seniman Radhar P Dahana, Koordinator Gerakan Kaum Muda Ray Rangkuti, Ketua Pedoman Indonesia Fadjroel Rachman, Ketua Wahana Tani Indonesia Agusdin Pulungan, Yudi Latif dari Universitas Paramadina, Koordinator Nasional Koalisi Anti Utang Kusfiardi, Deputy Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Ridha Saleh, dan lain-lain.

Para aktivis ini membentuk forum Kaukus Pembela Hak-hak Sipil dan Ekonomi Korban Lapindo guna memberikan dukungan kepada setiap korban lumpur panas di Sidoarjo untuk meraih hak-haknya. “Persoalan masyarakat Jawa Timur akibat lumpur Lapindo merupakan persoalan bangsa. Akibat bencana ini, ada lebih dari 15 juta penduduk terpengaruh matapencahariannya dan terus terancam pengangguran,” kata Benny.

“Rencana penyelesaian pembayaran ganti rugi para korban lumpur Porong kini juga rawan persoalan, karena pemerintah akan mengandalkan utang luar negeri Rp 20 triliun, yang nantinya utang tersebut sepenuhnya menjadi beban seluruh masyarakat Indonesia. Di mana tanggung jawab perusahaan yang menyebabkan musibah ini?” kata Kusfiardi. Sukardi Rinakit pada kesempatan itu juga menyinggung, perlunya pemerintah pusat mengambil alih penyelamatan para korban Lapindo dengan segera. Tetapi, aset perusahaan yang menyebabkan peristiwa tersebut juga harus disita dan dilelang untuk pemenuhan ganti rugi penduduk.

KOMPAS CYBER MEDIA,  16 April 2007





Terbukti, KIB Penganut Ajaran Neoliberal

12 04 2007

Undang-Undang Penanaman Modal (UU PM) tetap disahkan. Protes berlalu begitu saja seolah tanpa arti. Berbagai tudingan pun dialamatkan kepada pemerintah yang berkuasa.

KESEJAHTERAAN rakyat serta kemandirian bangsa bukan terletak pada investasi asing. Keberadaan investasi asing justru sebaliknya, akan membuat roda perekonomian nasional runtuh secara perlahan-lahan dan pasti. Uniknya, pemerintah justru malah memapatenkan investor asing dalam Undang-undang Penanaman Modal (UU PM). Diketahui ketika pengesahan UU PM, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) walk out.

Kedua fraksi itu tidak setuju dengan disahkannya UU PM. Gayus Lumbuun, anggota fraksi partai moncong putih, menegaskan, UU PM lebih berpihak pada investor asing. Selain itu, UU PM juga tidak memberikan sanksi atas kejahatan korporasi. Menurut Noorsy, dalam sejarah perekonomian dunia, tidak ada satu negara pun yang mampu menyesejahtrakan rakyat dan memandirikan bangsanya melalui investasi asing Dia menyontohkan eksistensi perekonomian negara Government Seven alias G7 yang menyadarkan diri pada investasi domestik, khususnya pada pengadaan barang publik dan pendayagunaan sumber daya alam. “Bukan pada investasi asing,” kata Direktur Lembaga Studi dan Kajian Publik (LSKP) Ichsanuddin Noorsy kepada Rakyat Merdeka di Jakarta.

Selain negara G7, kata dia, ada beberapa negara industri baru di Asia seperti Singapura dan Korea Selatan yang tidak memperkenankan investasi asing masuk ke sektor-sektor strategis. Kata dia, dengan masuknya investor asing ke sektor-sektor strategis justru bukan menguntungkan perekonomian dalam negeri, dan bahkan malah menguntungkan asing. “Kalau dasar berpikirnya adalah investasi asing, maka pemerintah dan DPR gagal belajar dari kegagalan ekonomi Orde Baru. Akibat kegagalan belajar itu, pemerintah dan DPR sekarang ini pun akan mengarahkan perekonomian menuju keruntuhan berikutnya, seperti yang dialami Orde Baru pada krisis 1997-1998,” ungkapnya.

Dia menilai, keberadaan UU PM sekarang membuktikan uang adalah panglima. Akibatnya, demi uang, apapun jadi tergadaikan termasuk hak guna usaha yang 75 tahun itu. “Sikap ini membuktikan bahwa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) adalah pelaksana ajaran neoliberal paling konsisten dibandingkan dengan negara-negara lain,” tukasnya. Noorsy meminta keberadaan investasi asing di Indonesia diwaspadai dan terus dimonitoring. Pasalnya, kata dia, jika tidak negeri ini akan terus mengalami keterpurukan. Dia menandaskan, untuk menyejahterakan rakyat bukan pada asing, tapi bagaimana meningkatkan investasi domestik. “Fakta ini menunjukan bahwa dana investasi asing justru menjerumuskan bangsa Indonesia ke arah kehancuran dan rakyat Indonesia tetap berada di garis kemiskinan serta menjadi jajahan bagi negara asing,” ujarnya.

Kuatkan Domestik

Senada juga dikatakan Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi. Menurutnya, lahirnya UU PM membuktikan bahwa pemerintahan lebih berpihak pada asing dibandingkan dengan bangsanya sendiri. “Kesejahteraan bangsa bukan karena adanya investasi asing, tapi bagaimana pemerintah menyandarkan pada investasi domestik, sehingga pengadaan barang serta pemberdayaan aset alam bisa lebih produktif bagi kesejahteraan rakyat,” ungkapnya. Dikatakan, keberadaan UU PM lebih berpihak pada kepentingan asing bukan pada kepentingan ekonomi nasional yang tujuan untuk mensejahtrakan rakyat.

Lebih dari itu, UU PM adalah upaya pemerintahan menggadaikan kekayaan alam kepada para investor asing. “Itu sangat berbahaya bagi kestabilan bangsa dan negara ini,” tukasnya. UU PM itu, sebut Kusfiardi adalah bentuk penjajahan secara diam-diam atau silent takeover atas kedaulatan ekonomi politik Indonesia. Selain itu, UU itu menunjukkan kebijakan yang paradoks terhadap komitmen kemandirian ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta mengingkari semangat konstitusi dan UUD 1945 mengenai kewajiban negara melindungi dan mensejahterakan kehidupan rakyat.

Soal keoptimisan Bos Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi untuk meningkatkan iklim investasi sangat bagus. Namun, optimisme itu harus memiliki acuan yang jelas. Pasalnya, selama ini iklim investasi asing selalu membuat bangsa ini menjadi terpuruk. Salah satunya soal pinjaman luar negeri “Kenaikan iklim investasi bisa saja terwujud, jika pemerintah bersandar pada investasi domestik, bukan investasi asing,” tandasnya. RM

Rakyat Merdeka, 12 April 2007