Jangan Terjebak dalam Utang Baru

27 01 2007

Wapres Minta Pembiayaan Domestik Ditingkatkan

Koordinator Koalisi Anti Utang Kusfiardi mengharapkan pemerintah berhati-hati agar tidak terjerumus dalam jebakan utang baru yang lebih berat setelah memutuskan untuk keluar dari forum pertemuan negara-negara donor atau Consultative Group on Indonesia.

Kusfiardi berpendapat, Menteri Keuangan justru terkesan hendak mengalihkan kendali yang selama ini dipegang CGI pada beberapa lembaga dan negara kreditor saja. ” Parahnya lagi, anggaran negara juga harus menanggung beban berat Surat Utang Negara (SUN) yang masa jatuh temponya pendek dan suku bunganya tinggi, ” ujar Kusfiardi di Jakarta, Jumat (26/1).

Meski demikian, tujuan Indonesia mengakhiri keberadaan CGI adalah dalam kerangka mengurangi beban utang dan menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan. Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta agar kebutuhan pembiayaan di dalam negeri pasca-CGI bisa dilakukan melalui penerbitan SUN dan perbankan. ” Kalau penerbitan SUN, tentu jelas itu tergantung pada kebutuhan pemerintah sendiri.

Akan tetapi, obligasi dan dana perbankan tentunya harus diutamakan sekarang ini, khususnya untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang sekarang digalakkan, seperti project financing, ” ujar Wapres Kalla setelah shalat Jumat di Istana Wapres, Jakarta. Menurut Wapres, pola kemitraan antara pemerintah dan swasta pasca-CGI ini akan lebih ditingkatkan lagi. ” Banyak proyek infrastruktur yang harus dikerjakan dengan pola kemitraan tersebut.

Misalnya saja proyek kelistrikan yang sekarang dibangun bersama swasta, ” kata Kalla. Tidak sepenuhnya bubar Seusai diterima Wapres, Direktur Eksekutif Yayasan Centre for Srategic and International Studies (CSIS) Hadi Soesastro menyatakan, forum negara-negara kreditor yang tergabung dalam CGI sebenarnya tidak sepenuhnya dibubarkan. Pasalnya, ujar Hadi, pemerintah masih memiliki akses untuk meminjam kepada tiga kreditor besar, yaitu Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Jepang. Pembubaran CGI itu memang sudah tiba waktunya. Sebenarnya, tiga atau empat tahun yang lalu sudah dibicarakan mengenai kemungkinan pembubarannya karena semakin lama kebutuhan kita terhadap CGI semakin berkurang, ” ujar Hadi.

Hadi mengatakan, ” Sebenarnya juga, forum CGI itu tidak dihapuskan sama sekali mengingat kita masih mempunyai akses meminjam ke Bank Dunia, ADB, dan Jepang. ” Bagian terbesar pinjaman CGI itu berasal dari Bank Dunia, ADB, dan Jepang. Dan, itu tidak diganggu gugat. Itu pun akan dilanjutkan lagi secara bilateral. Apalagi pemerintah juga sudah mendapat kepastian dari ketiga kreditor besar itu secara bilateral akan dilanjutkan lagi, ” ungkap Hadi.

Hadi menambahkan, kelanjutan kerja sama pinjaman dengan tiga negara dan kreditor besar itu akan diikat dengan perjanjian bilateral. Seperti diwartakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu lalu, menyatakan bahwa mulai tahun ini Indonesia tidak memerlukan lagi forum CGI. Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Andrew Steer, dalam pernyataan yang dikirim melalui surat elektronik, menyampaikan dukungan terhadap pernyataan Presiden Yudhoyono bahwa Indonesia tidak membutuhkan lagi kerangka CGI.

Perekonomian Indonesia saat ini dipandang sudah cukup kuat dan dapat mengurangi pinjaman dari lembaga donor. Model CGI yang lama, kata Steer, di mana Pemerintah Indonesia menyampaikan defisit anggarannya dan negara-negara donor yang tergabung dalam CGI memberi komitmen untuk mengisi kekurangan tersebut mungkin sudah tidak relevan lagi. Meski begitu, lanjut Andrew Steer, Bank Dunia memandang Pemerintah Indonesia perlu mempertahankan dialog terbuka dan profesional dengan masyarakat internasional soal akses Indonesia terhadap modal, perdagangan, dan teknologi internasional.

Kompas, 27 Januari 2007





Menkeu diminta kurangi utang

27 01 2007

JAKARTA: Koalisi Anti Utang (KAU) mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhati-hati terhadap langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ingin mengajukan utang kepada negara kreditor secara bilateral (G-to-G).

KAU menyatakan langkah tersebut justru berseberangan dengan kebijakan Presiden yang membubarkan Consultative Group for Indonesia (CGI), serta tidak lagi berutang kepada IMF.

Seruan tersebut dikeluarkan menanggapi pernyataan Sri Mulyani sebelumnya yang menyatakan beberapa lembaga keuangan internasional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia serta Bank Pembangunan Islam masih berkeinginan memberikan pinjaman kepada Indonesia.

“Pernyataan Menteri Keuangan tersebut justru bisa menjerumuskan Indonesia ke dalam jebakan utang yang lebih berat. Menteri Keuangan tidak lagi mengupayakan pengurangan utang untuk mengurangi beban anggaran,” demikian pernyataan KAU melalui siaran pers yang diterima Bisnis kemarin.

KAU menilai tidak ada komitmen dari Menkeu untuk mengurangi beban anggaran negara.

“Sebab, anggaran negara juga harus menanggung beban hutang dari SUN yang masa jatuh temponya pendek dan suku bunganya tinggi.”

Seruan serupa juga dilontarkan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).

Lembaga itu menyatakan pemerintah tidak perlu lagi membentuk forum koordinasi utang sebagai pengganti CGI yang dinyatakan telah dibubarkan.

Lebih lanjut INFID menyerukan agar pemerintah berupaya secara serius untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan dan tidak menggali utang baru yang bisa membebani masa depan bangsa Indonesia.

“Ditekankan bahwa dalam skalanya yang sekarang Debt Swap, meskipun mungkin baik bagi pendanaan sebuah proyek, namun itu bukanlah alternatif untuk memecahkan masalah utang Indonesia,” demikian salah satu seruan INFID.

Terkait dengan pembubaran CGI, INFID menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut.

“Pembubaran CGI merupakan langkah yang strategis dan signifikan dalam membangun kemandirian Indonesia, dan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi global,” demikian tulis INFID. (m04)

Bisnis Indonesia 27 Januari 2007