Koalisi Anti Utang Ingatkan Menteri Sri Mulyani

26 01 2007

Jakarta, Rakyat Merdeka. Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan mengajukan utang baru melalui forun G to G justru dinilai menjali blunder baru bagi utang RI. Padahal, Presiden SBY sendiri menyatakan Indonesia tak butuh lagi utang dari Consultative Group on Indonesia (CGI).

Dalam pernyataannya Jumat pagi ini (26/1), Koalisi Anti Utang (KAU) meminta pemerintah jangan menambah utang baru setelah lepas dari jeratan IMF maupun CGI kalau tidak mau terpuruk lagi. Koordinator Nasional KAU Kurfiardi mengatakan, komitmen SBY yang mengingingkan Indonesia terbebas dari utang harus dihargai. Sehingga, katanya, Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat mengelola perekonomian nasional secara mandiri.

Sayangnya, Menkeu Sri Mulyani justru mengambil kebijakan yang akan mengajukan utang dengan kreditor dengan model bilateral (G to G). Bahkan dengan meyakinkan, kata Kurfiardi, Mbak Ani –panggilan Menkeu—mengatakan bahwa lembaga keuangan internasional, seperti ADB, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Islam (IDB) masih punya hasrat besar memberi utang kepada Indonesia. Demikian pula dengan pemerintah China. “Pernyataan itu justru akan menjerumuskan Indonesia ke dalam jebakan utang yang lebih berat. Pemerintah seharusnya mengupayakan pengurangan utang untuk mengurangi beban defisit anggaran,” kecamnya.

KAU mengungkapkan, dengan melakukan pembicaraan dengan lembaga donor lain, mengindikasikan pemerintah hanya ingin mengalihkan kendali yang selama ini dipegang CGI kepada beberapa lembaga dan negara donor saja.

Rakyat Merdeka, 26 Januari 2007





Pemerintah Diminta Hapus Utang

26 01 2007

 

JAKARTA- Pemerintah diminta tidak lagi membuat utang baru dan menghapus utang lama, seiring dengan pembubaran Consultative Group on Indonesia (CGI). Jika pemerintah tidak melakukan penghapusan utang, pembubaran CGI hanya untuk mengalihkan kebergantungan utang kepada lembaga baru.

Demikian rangkuman pendapat dari Koordinator Koalisi Anti Utang Kusfiardi, dan Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) Donatus Klaudius Marut, di Jakarta, Jumat (26/1). Menurut Kusfiardi, rencana Presiden Yudhoyono membubarkan CGI harus berkorelasi dengan pengurangan beban utang Indonesia. Saat ini posisi utang pemerintah mencapai US$ 62 miliar.

Beban utang itu tidak hanya pokok utang yang telah dicairkan, tetapi juga biaya komitmen atas pinjaman yang belum sempat cair, yang nilainya pada 2005 sudah mencapai Rp 18 triliun. “Jika tidak ada penghapusan utang, pembubaran CGI hanya untuk mengalihkan kebergantungan utang pada lembaga baru seperti zaman Soeharto, yang membubarkan IGGI (Inter-Governmental Group for Indonesia) dan diganti dengan CGI,” katanya. Sementara itu, Infid mendukung sepenuhnya pembubaran CGI, dan harus dipastikan tidak lagi membentuk forum koordinasi utang sejenis sebagai pengganti CGI.

Menurut Infid, pemerintah harus menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri melalui proses yang terbuka dan transparan. Infid juga meminta agar pemerintah mengevaluasi kesinambungan serta efektivitas proyek yang dibiayai utang luar negeri.

Ekonom senior M Sadli menilai, meskipun CGI dibubarkan, pemerintah tetap harus berutang karena masih mencatat defisit anggaran. “Pemerintah akan tetap harus bekerja lebih keras mencari utang dengan bunga yang murah,” ungkap Sadli saat ditemui dalam diskusi “Indonesia and the World: Regaining Indonesia’s Position in the Region and in the International Area”, Kamis (25/1).

Pertahankan Dialog Menanggapi keputusan pemerintah membubarkan CGI, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Andrew Steer memandang masih penting untuk mempertahankan dialog yang terbuka dan profesional dengan masyarakat internasional, mengenai akses Indonesia terhadap modal, perdagangan dan teknologi internasional. Sementara itu, Principal Economist Indonesia Resident Mission ADB Ramesh Subramaniam mengatakan, ADB tetap akan memberikan pinjaman ke Indonesia bergantung pada kebutuhan pemerintah dan kesiapan proyek.

Sedangkan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Shin Ebihara, seusai bertemu Menko Perekonomian mengatakan, dia akan menyampaikan ke pemerintah Jepang mengenai keputusan pemerintah RI dan setelah mendapat tanggapan dari Tokyo, baru akan memberikan keterangan tentang sikap Jepang atas keputusan pemerintah. Duta Besar Australia untuk Indonesia Bill Farmer mengatakan, pembubaran forum multilateral negara-negara donor CGI oleh Presiden Yudhoyono tidak akan mempengaruhi komitmen-komitmen pemerintah Australia untuk bantuan-bantuan yang telah disepakati.

 

SUARA PEMBARUAN 26 Januari 2007





Pemerintah Akan Kirim Pemberitahuan Resmi Pengakhiran CGI

26 01 2007

 

Jakarta(ANTARA News) – Pemerintah akan mengirimkan pemberitahuan tertulis (resmi) mengenai pengakhiran forum Consulatitive Group on Indonesia (CGI) kepada bekas negara atau lembaga yang menjadi anggota koordinasi kreditor kepada Indonesia itu. “Sebenarnya begitu kita umumkan, keputusan itu sudah mulai efektif, tetapi secara formil nanti kita akan memberitahukan secara tertulis kepada mereka,” kata Menko Perekonomian Boediono dalam penjelasannya kepada wartawan dan analis pasar modal dan pasar uang di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, dalam kesempatan awal pemerintah sudah memberikan penjelasan kepada tiga anggota CGI yaitu Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia, dan Pemerintah Jepang melalui Dubesnya di Jakarta. “Saya sudah ketemu tidak saja dengan ADB dan Jepang, tetapi juga dengan Bank Dunia.

 

Semua menyatakan tidak keberatan bahkan mereka memberikan apresiasi,” kata Boediono dalam acara yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemerintah mengharapkan, anggota-anggota CGI lain juga tidak keberatan dengan keputusan pemerintah Indonesia dan setelah pengakhiran forum CGI itu hubungan RI dengan anggota-anggota CGI tetap berjalan lancar.

Boediono menjelaskan, keputusan pengakhiran forum CGI tahun 2007 ini bukan merupakan keputusan yang diambil secara tergesa-gesa, tetapi sudah disiapkan sejak beberapa tahun lalu. “Dalam pertemuan CGI tahun lalu (2006), kita sudah memberi sinyal bahwa bentuk atau forum seperti ini sudah tidak cocok lagi sehingga harus diakhiri. Kita akan memberi penjelasan kepada para anggota forum-forum tertentu.

 

Jadi tidak ada masalah,” katanya. Menurut dia, setelah pengakhiran forum CGI, format hubungan RI dengan kreditor akan diarahkan kepada hubungan bilateral yang dinilai lebih efektif daripada harus melalui forum koordinasi kreditor di CGI.

Kepada para analis, Boediono meyakinkan bahwa pengakhiran forum CGI tidak akan memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia karena pengelolaan yang baik dan hati-hati. “Tidak ada masalah, tidak akan ada dampak yang mengkhawatirkan karena kita kelola dengan baik,” katanya.

CGI merupakan konsorsium negara-negara dan lembaga-lembaga kreditor dan donor internasional untuk Indonesia yang dibentuk pada tahun 1992 sebagai pengganti konsorsium yang sama yaitu IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia) yang didirikan tahun 1967. CGI terdiri dari sekitar 30 kreditor bilateral dan multilateral diantaranya World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), dan pemerintahan-negara industri seperti Jepang, Amerika Serikat, United Kingdom dan lain-lain.

ANTARA 26 Januari 2007