Menkeu diminta kurangi utang

27 01 2007

JAKARTA: Koalisi Anti Utang (KAU) mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhati-hati terhadap langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ingin mengajukan utang kepada negara kreditor secara bilateral (G-to-G).

KAU menyatakan langkah tersebut justru berseberangan dengan kebijakan Presiden yang membubarkan Consultative Group for Indonesia (CGI), serta tidak lagi berutang kepada IMF.

Seruan tersebut dikeluarkan menanggapi pernyataan Sri Mulyani sebelumnya yang menyatakan beberapa lembaga keuangan internasional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia serta Bank Pembangunan Islam masih berkeinginan memberikan pinjaman kepada Indonesia.

“Pernyataan Menteri Keuangan tersebut justru bisa menjerumuskan Indonesia ke dalam jebakan utang yang lebih berat. Menteri Keuangan tidak lagi mengupayakan pengurangan utang untuk mengurangi beban anggaran,” demikian pernyataan KAU melalui siaran pers yang diterima Bisnis kemarin.

KAU menilai tidak ada komitmen dari Menkeu untuk mengurangi beban anggaran negara.

“Sebab, anggaran negara juga harus menanggung beban hutang dari SUN yang masa jatuh temponya pendek dan suku bunganya tinggi.”

Seruan serupa juga dilontarkan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).

Lembaga itu menyatakan pemerintah tidak perlu lagi membentuk forum koordinasi utang sebagai pengganti CGI yang dinyatakan telah dibubarkan.

Lebih lanjut INFID menyerukan agar pemerintah berupaya secara serius untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan dan tidak menggali utang baru yang bisa membebani masa depan bangsa Indonesia.

“Ditekankan bahwa dalam skalanya yang sekarang Debt Swap, meskipun mungkin baik bagi pendanaan sebuah proyek, namun itu bukanlah alternatif untuk memecahkan masalah utang Indonesia,” demikian salah satu seruan INFID.

Terkait dengan pembubaran CGI, INFID menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut.

“Pembubaran CGI merupakan langkah yang strategis dan signifikan dalam membangun kemandirian Indonesia, dan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi global,” demikian tulis INFID. (m04)

Bisnis Indonesia 27 Januari 2007





Koalisi Anti Utang Ingatkan Menteri Sri Mulyani

26 01 2007

Jakarta, Rakyat Merdeka. Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan mengajukan utang baru melalui forun G to G justru dinilai menjali blunder baru bagi utang RI. Padahal, Presiden SBY sendiri menyatakan Indonesia tak butuh lagi utang dari Consultative Group on Indonesia (CGI).

Dalam pernyataannya Jumat pagi ini (26/1), Koalisi Anti Utang (KAU) meminta pemerintah jangan menambah utang baru setelah lepas dari jeratan IMF maupun CGI kalau tidak mau terpuruk lagi. Koordinator Nasional KAU Kurfiardi mengatakan, komitmen SBY yang mengingingkan Indonesia terbebas dari utang harus dihargai. Sehingga, katanya, Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat mengelola perekonomian nasional secara mandiri.

Sayangnya, Menkeu Sri Mulyani justru mengambil kebijakan yang akan mengajukan utang dengan kreditor dengan model bilateral (G to G). Bahkan dengan meyakinkan, kata Kurfiardi, Mbak Ani –panggilan Menkeu—mengatakan bahwa lembaga keuangan internasional, seperti ADB, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Islam (IDB) masih punya hasrat besar memberi utang kepada Indonesia. Demikian pula dengan pemerintah China. “Pernyataan itu justru akan menjerumuskan Indonesia ke dalam jebakan utang yang lebih berat. Pemerintah seharusnya mengupayakan pengurangan utang untuk mengurangi beban defisit anggaran,” kecamnya.

KAU mengungkapkan, dengan melakukan pembicaraan dengan lembaga donor lain, mengindikasikan pemerintah hanya ingin mengalihkan kendali yang selama ini dipegang CGI kepada beberapa lembaga dan negara donor saja.

Rakyat Merdeka, 26 Januari 2007





Pemerintah Diminta Hapus Utang

26 01 2007

 

JAKARTA- Pemerintah diminta tidak lagi membuat utang baru dan menghapus utang lama, seiring dengan pembubaran Consultative Group on Indonesia (CGI). Jika pemerintah tidak melakukan penghapusan utang, pembubaran CGI hanya untuk mengalihkan kebergantungan utang kepada lembaga baru.

Demikian rangkuman pendapat dari Koordinator Koalisi Anti Utang Kusfiardi, dan Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) Donatus Klaudius Marut, di Jakarta, Jumat (26/1). Menurut Kusfiardi, rencana Presiden Yudhoyono membubarkan CGI harus berkorelasi dengan pengurangan beban utang Indonesia. Saat ini posisi utang pemerintah mencapai US$ 62 miliar.

Beban utang itu tidak hanya pokok utang yang telah dicairkan, tetapi juga biaya komitmen atas pinjaman yang belum sempat cair, yang nilainya pada 2005 sudah mencapai Rp 18 triliun. “Jika tidak ada penghapusan utang, pembubaran CGI hanya untuk mengalihkan kebergantungan utang pada lembaga baru seperti zaman Soeharto, yang membubarkan IGGI (Inter-Governmental Group for Indonesia) dan diganti dengan CGI,” katanya. Sementara itu, Infid mendukung sepenuhnya pembubaran CGI, dan harus dipastikan tidak lagi membentuk forum koordinasi utang sejenis sebagai pengganti CGI.

Menurut Infid, pemerintah harus menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri melalui proses yang terbuka dan transparan. Infid juga meminta agar pemerintah mengevaluasi kesinambungan serta efektivitas proyek yang dibiayai utang luar negeri.

Ekonom senior M Sadli menilai, meskipun CGI dibubarkan, pemerintah tetap harus berutang karena masih mencatat defisit anggaran. “Pemerintah akan tetap harus bekerja lebih keras mencari utang dengan bunga yang murah,” ungkap Sadli saat ditemui dalam diskusi “Indonesia and the World: Regaining Indonesia’s Position in the Region and in the International Area”, Kamis (25/1).

Pertahankan Dialog Menanggapi keputusan pemerintah membubarkan CGI, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Andrew Steer memandang masih penting untuk mempertahankan dialog yang terbuka dan profesional dengan masyarakat internasional, mengenai akses Indonesia terhadap modal, perdagangan dan teknologi internasional. Sementara itu, Principal Economist Indonesia Resident Mission ADB Ramesh Subramaniam mengatakan, ADB tetap akan memberikan pinjaman ke Indonesia bergantung pada kebutuhan pemerintah dan kesiapan proyek.

Sedangkan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Shin Ebihara, seusai bertemu Menko Perekonomian mengatakan, dia akan menyampaikan ke pemerintah Jepang mengenai keputusan pemerintah RI dan setelah mendapat tanggapan dari Tokyo, baru akan memberikan keterangan tentang sikap Jepang atas keputusan pemerintah. Duta Besar Australia untuk Indonesia Bill Farmer mengatakan, pembubaran forum multilateral negara-negara donor CGI oleh Presiden Yudhoyono tidak akan mempengaruhi komitmen-komitmen pemerintah Australia untuk bantuan-bantuan yang telah disepakati.

 

SUARA PEMBARUAN 26 Januari 2007





Pemerintah Akan Kirim Pemberitahuan Resmi Pengakhiran CGI

26 01 2007

 

Jakarta(ANTARA News) – Pemerintah akan mengirimkan pemberitahuan tertulis (resmi) mengenai pengakhiran forum Consulatitive Group on Indonesia (CGI) kepada bekas negara atau lembaga yang menjadi anggota koordinasi kreditor kepada Indonesia itu. “Sebenarnya begitu kita umumkan, keputusan itu sudah mulai efektif, tetapi secara formil nanti kita akan memberitahukan secara tertulis kepada mereka,” kata Menko Perekonomian Boediono dalam penjelasannya kepada wartawan dan analis pasar modal dan pasar uang di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, dalam kesempatan awal pemerintah sudah memberikan penjelasan kepada tiga anggota CGI yaitu Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia, dan Pemerintah Jepang melalui Dubesnya di Jakarta. “Saya sudah ketemu tidak saja dengan ADB dan Jepang, tetapi juga dengan Bank Dunia.

 

Semua menyatakan tidak keberatan bahkan mereka memberikan apresiasi,” kata Boediono dalam acara yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemerintah mengharapkan, anggota-anggota CGI lain juga tidak keberatan dengan keputusan pemerintah Indonesia dan setelah pengakhiran forum CGI itu hubungan RI dengan anggota-anggota CGI tetap berjalan lancar.

Boediono menjelaskan, keputusan pengakhiran forum CGI tahun 2007 ini bukan merupakan keputusan yang diambil secara tergesa-gesa, tetapi sudah disiapkan sejak beberapa tahun lalu. “Dalam pertemuan CGI tahun lalu (2006), kita sudah memberi sinyal bahwa bentuk atau forum seperti ini sudah tidak cocok lagi sehingga harus diakhiri. Kita akan memberi penjelasan kepada para anggota forum-forum tertentu.

 

Jadi tidak ada masalah,” katanya. Menurut dia, setelah pengakhiran forum CGI, format hubungan RI dengan kreditor akan diarahkan kepada hubungan bilateral yang dinilai lebih efektif daripada harus melalui forum koordinasi kreditor di CGI.

Kepada para analis, Boediono meyakinkan bahwa pengakhiran forum CGI tidak akan memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia karena pengelolaan yang baik dan hati-hati. “Tidak ada masalah, tidak akan ada dampak yang mengkhawatirkan karena kita kelola dengan baik,” katanya.

CGI merupakan konsorsium negara-negara dan lembaga-lembaga kreditor dan donor internasional untuk Indonesia yang dibentuk pada tahun 1992 sebagai pengganti konsorsium yang sama yaitu IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia) yang didirikan tahun 1967. CGI terdiri dari sekitar 30 kreditor bilateral dan multilateral diantaranya World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), dan pemerintahan-negara industri seperti Jepang, Amerika Serikat, United Kingdom dan lain-lain.

ANTARA 26 Januari 2007





Pembubaran CGI,Pemerintah Hindari Utang Baru

25 01 2007

 

JAKARTA-Pemerintah menghindari pengajuan utang luar negeri baru ke negara-negara donor yang bergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI). Sedangkan utang yang selama ini sudah diterima dari kreditor akan diselesaikan secara bilateral. Kebijakan tersebut ditempuh seiring dengan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membubarkan forum multilateral CGI, dan beralih ke penyelesaian utang secara bila- teral.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta kepada Pembaruan, di Jakarta, Kamis (25/1), mengatakan, pembubaran forum itu sebagai salah satu strategi pemerintah untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dalam negeri, seperti yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain itu, lanjutnya, untuk memenuhi ketentuan UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang menyebutkan rasio utang tinggal 31,8 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Tahun 2005, rasio utang mencapai 54,5 persen dari PDB, lalu turun jadi 43 persen pada 2006, dan tahun ini diturunkan di bawah 40 persen. “Untuk pembiayaan defisit APBN 2007 dari pinjaman CGI akan kita evaluasi kembali dan dibicarakan secara bilateral jika masih dibutuhkan,” jelasnya. Sebagai konsekuensi pembubaran CGI, utang luar negeri US$ 67 miliar akan diselesaikan secara bilateral.

Paskah menambahkan, pembiayaan anggaran ke depan akan memanfaatkan dana-dana rupiah yang ditempatkan oleh bank-bank di Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dana-dana bergulir yang pernah disalurkan pemerintah melalui bank, serta pe-nerbitan Surat Utang Negara (SUN). Menanggapi hal itu, Executive Chairman Majalah GlobeAsia Rizal Ramli memuji langkah Presiden Yudhoyono, yang dinilai sebagai tonggak baru kebijakan ekonomi yang lebih mandiri.

“Pengalaman membuktikan CGI dan organisasi donor sebelumnya, yakni IGGI, lebih banyak bertindak sebagai kartel dan mendikte negara-negara yang mendapat pinjaman,” katanya saat ditemui di sela-sela peluncuran Majalah GlobeAsia. Rizal yang pernah menjabat sebagai Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid mengatakan, ada beberapa negara anggota CGI selama ini yang memberikan pinjaman dalam jumlah kecil, yakni US$ 100 juta, tetapi permintaannya
macam-macam. Bahkan, ada yang mewajibkan Indonesia membeli barang dari mereka jauh lebih mahal dibanding jika dibeli ke pasar di negara-negara produsen lainnya.

Senada dengan itu, penerbit GlobeAsia Tanri Abeng berpendapat, keputusan membubarkan forum CGI sangat tepat karena fundamental ekonomi makro sudah
menunjukkan saatnya untuk mandiri, tanpa bergantung lagi pada utang. Selain itu, fondasi dalam negosiasi bilateral sudah dibangun sehingga forum multilateral, seperti CGI yang merupakan produk Orde Baru yang sudah selayaknya diubah. “Secara psikologis pun sangat positif di mata para investor, karena pembubaran CGI menandakan kita lebih mandiri,” kata Tanri yang juga mantan Menteri Negara Pembinaan BUMN di era Presiden BJ Habibie.

Menguntungkan Indonesia

Secara terpisah, ekonom dari lembaga kajian Econit, Hendri Saparini menilai, Indonesia bisa lebih optimal menyelesaikan utang tanpa forum CGI. Sebab, dengan cara bilateral akan memunculkan berbagai opsi penyelesaian pinjaman luar negeri yang menguntungkan Indonesia. Menurut dia, rencana Presiden itu diharapkan menjadi langkah awal kebijakan ekonomi Indonesia yang lebih mandiri. Pasalnya, CGI dinilai tidak menguntungkan Indonesia, apalagi posisi tawar Indonesia lemah bila penyelesaian utang lewat forum itu.

Selain itu, sambungnya, lembaga pengganti Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) itu juga dinilai lebih sebagai forum untuk bagi-bagi utang baru kepada Indonesia, dibandingkan forum tawar-menawar untuk menyelesaikan beban utang. Sebelumnya, seusai menerima Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Rodrigo Rato, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/1), Presiden Yudhoyono
menyatakan, Indonesia tidak lagi memerlukan CGI.

SUARA PEMBARUAN, 25 Januari 2007