Siaran Pers Koalisi Anti Utang (KAU) Menolak Kedatangan Rodrigo Rato

24 01 2007

Mewaspadai Intervensi dibalik Kunjungan IMF

Jakarta, 22 Januari 2007, Direktur Pelaksana IMF Rodrigo Rato mengadakan kunjungan selama dua hari di Indonesia pada 23-24 Januari 2007. Kunjungan ini patut diwaspadai sebagai upaya untuk mengamankan agenda mereka di Indonesia. Rodrigo Rato akan memanfaatkan Indonesia untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh IMF. Upaya tersebut merupakan bentuk intervensi lain yang dilakukan IMF terhadap Indonesia setelah Letter of Intent (LoI) dan Post Program Monitoring (PPM). Inervensi ini hanya akan melanggengkan buruknya kualitas sosial dan perekonomian rakyat Indonesia. Sekaligus menutup jalan untuk mengoreksi kebijakan yang lahir dari adanya intervensi IMF khususnya kebijakan fiskal dan moneter.

Seharusnya pemerintah memanfaatkan kunjungan IMF untuk menghapuskaan utang Indonesia dan segala produk kebijakan yang lahir dari hasil intervensi melali LOI dan PPM. Kemudian diikuti dengan tindakan meninjau ulang keanggotaan Indonesia di IMF dan bahkan mulai memikirkan upaya untuk membubarkan lembaga ini. Bukan malah sebaliknya, membiarkan Indonesia dimanfaatkan oleh IMF untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapinya.

Masalah yang dihadapi oleh IMF adalah memburuknya potensi pendapatan akibat percepatan pelunasan utang yang telah dilakukan beberapa Negara seperti Indonesia, Serbia dan Uruguay. Kemudian ditambah lagi dengan proyeksi IMF yang sudah memprediksikan kerugian operasional sebesar US$87,5 juta dan US$280 juta pada 2009. Selain itu, IMF juga akan mencatat defisit sebesar SDR70 juta (US$105 juta) ditahun fiskal 2007 yang akan berakhir pada 30 April 2007. Defisit tersebut telah melebar dari proyeksi awal, yakni SDR 60 juta (US$90 juta).

Solusi yang akan digunakan untuk menyelamatkan IMF dari kerugian tersebut adalah tingginya tingkat suku bunga global. Tingginya tingkat suku bunga dapat mengkompensasi berkurangnya penerimaan karena menurunnya credit outstanding. Sekaligus mendorong kenaikan pendapatan melebihi dari yang diperkirakan di rekening investasi baru.

Skenario IMF untuk mempertahankan tingginya tingkat suku bunga global adalah dengan memastikan bahwa agenda liberalisasi di sektor keuangan bisa tetap berjalan. Indikatornya adalah tetap memberlakukan kebijakan rezim devisa bebas dan nilai tukar bebas mengambang. Kemudian menggunakan tingkat suku bunga sebagai instrumen kebijakan untuk mengendalikan nilai tukar. Skenario kebijakan seperti ini memudahkan IMF untuk mengambil keuntungan dari Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui, selain menyalurkan dananya melalui pinjaman, IMF juga memutarkan dananya di pasar uang dan pasar modal di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan demikian maka IMF dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang utama dunia. Pengaruh IMF tersebut akan disesuaikan dengan kepentingannya mengambil keuntungan dari tingkat suku bunga yang berlaku. Keuntungan tersebut juga akan dinikmati oleh pebisnis di sector keuangan seperti pasar uang, pasar modal dan perbankan. Termasuk kelompok perbankan penerima obligasi rekap yang sebagian besar sudah dikuasai asing.Dengan demikian kunjungan IMF selama dua hari di Indonesia dengan kelompok strategis diharapkan bisa memberikan legitimasi bagi agenda-agenda yang menjadi skenario mereka.

Dampak Skenario IMF untuk Indonesia
Kondisi yang dikehendaki oleh IMF justru akan mematikan peran intermediary yang melekat pada institusi keuangan termasuk perbankan. Kemudian akan mematikan potensi sektor riil domestik. Karena pada saat tingkat suku bunga tinggi maka dana masyarakat, khususnya perbankan, sulit mengalir ke sektor riil dan menggerakkan dunia usaha. Disisi yang lain keuangan negara akan semakin terbebani oleh situasi yang tercipta oleh tingginya tingkat suku bunga tersebut.

Keuangan negara justru semakin terbebani karena harus menanggung bukan saja bunga obligasi rekap tetapi juga pembayaran bunga surat berhargaseperti Seritifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN) dan Obligasi Republik Indonesia (ORI). Padahal pembayaran utang luar negeri (cicilan pokok dan bunganya) saja sudah sangat membebani alokasi belanja pemerintah dalam APBN.

Kondisi ini terlihat dari besarnya net negatif transfer yang menghisap dana domestik. Kemudian juga terlihat dari rasio beban utang terhadap penerimaan dalam negeri yang mencapai tiga puluh persen dari penerimaan dalam negeri dan rasio pembayaran utang terhadap penerimaan pajak domestik sudah mencapai kisaran lima puluh persen. Kondisi ini akan membuat pemerintah tidak dapat mengalokasikan belanja negara untuk pemenuhan hak konstitusi rakyat.

Dalam amanat konstitusi UUD 1945 hak-hak konstitusi rakyat tersebut terdiri dari pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28C, ayat 1), mendapat pendidikan (Pasal 31, ayat 1 dan 2), hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1), jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3), pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara (Pasal 34, ayat 1) dan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3).

Dengan demikian maka kunjungan IMF ke Indonesia hanya akan melanggengkan buruknya kualitas sosial dan perekonomian rakyat Indonesia. Sekaligus menutup jalan untuk mengoreksi kebijakan yang lahir dari adanya intervensi IMF khususnya kebijakan fiskal dan moneter.





Menkeu: IMF tak relevan lagi

24 01 2007

JAKARTA: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan berbagai macam produk yang biasa ditawarkan Dana Moneter Internasional (IMF) kepada negara berkembang untuk menjaga stabilitas perekonomian regional maupun global sudah tidak terlalu relevan bagi Indonesia.

Menkeu mengatakan pemerintah juga sudah melakukan swap neraca pembayaran bilateral dengan jumlah besar, baik dengan China, Jepang, maupun Asean melalui Inisiatif Chiang Mai. “Peran IMF jadi jauh kurang relevan pada hari-hari ini,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Menkeu menekankan yang relevan bagi Indonesia saat ini adalah bagaimana IMF bisa lebih berperan menyelesaikan ketidakseimbangan global akibat distorsi perekonomian yang ditimbulkan negara maju seperti Amerika Serikat dan China. “Kita akan katakan, IMF harus beri pandangan, kritik, juga advise kepada AS, Eropa dan Jepang, tiga negara yang banyak persoalan strukturalnya, secara sama kerasnya ketika IMF menasihati negara berkembang, sehingga IMF dinilai konsisten,” sambungnya.

IMF, lanjut Menkeu, juga harus lebih kredibel dalam memberikan kritik dan sarannya kepada negara-negara super power itu, supaya tidak dianggap menerapkan standar ganda. “Kalau ke negara lebih ringan [lemah] mereka keras, tapi ke negara super power tidak.” Menkeu mengatakan itu menanggapi kedatangan Managing Director IMF Rodrigo de Rato ke Jakarta, pekan ini. Menurut Sri Mulyani, kunjungan itu pengawasan biasa, sehubungan posisi Indonesia sebagai anggota biasa di IMF.

Kedatangan pertama pejabat IMF ke Indonesia pascapelunasan utang itu pun kemarin disambut demonstrasi sejumlah organisasi nonpemerintah (ornop). Beberapa ornop lain memilih cara lain seperti melakukan konferensi pers. Koalisi Anti Utang (KAU) pimpinan Kusfiardi misalnya, bersama sejumlah elemen lain menggelar aksi damai penolakan IMF di depan bank sentral. Sementara itu, Infid dan beberapa ornop lain menggelar konferensi pers penolakan IMF di sekretariatnya. Para aktivis berpandangan sudah tidak ada lagi legitimasi bagi IMF untuk memaksakan kehendaknya di Indonesia.

Mereka juga mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan upaya coba-coba membuat utang baru kepada IMF. De Rato kemarin membatalkan kunjungan ke Depkeu. Tapi tadi malam, dia dijadwalkan menghadiri satu jamuan makan dengan sejumlah pejabat tinggi a.l. Menkeu dan Menko Perekonomian. Hari ini, dia dijadwalkan diterima di istana. Menko Perekonomian Boediono menegaskan pemerintah tidak akan mengajukan utang baru kepada IMF. Pemerintah juga tak akan mau lagi didikte oleh lembaga internasional itu.

Bisnis Indonesia, 24 Januari 2007





Saat IMF Kunjungi Mantan ‘Pasien’

24 01 2007

detikcom Jakarta – Kedatangan Managing Director IMF Rodrigo Rato ke Indonesia disikapi dingin oleh pemerintah dan LSM. Rencananya Rato akan diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pukul 11.00 WIB.

Sebelum menerima Rato, SBY akan menggelar rapat terbatas pukul 09.00 WIB, Rabu (24/1/2007) dengan Menko Perekonomian, Menko Kesra, Menko Polhukam, Mensesneg, Menteri ESDM, Menkeu, dan Seskab sebagai persiapan menghadapi Rato.

Pemerintah tampaknya sangat mewaspadai kedatangan Rato apalagi RI kini sudah bebas utang dari IMF sejak Oktober 2006. Lalu apa agenda Rato? Kedatangan Rato bagaikan kunjungan dokter ke mantan pasien. Sayang sang pasien kini tak butuh lagi resep dokter tersebut karena terbukti tidak manjur. Belum lagi kaki Rato menginjak Indonesia, kalangan LSM seperti Koalisi Anti Utang, Gerakan Aliansi Rakyat untuk Penghapusan Utang (GARPU) dan INFID, memperingatkan pemerintah agar tidak lagi terkecoh oleh IMF. Pemerintah diminta mewaspadai kedatangan IMF karena ditakutkan banyak agenda tersembunyi di balik kedatangan Rato.

Menkeu Sri Mulyani pun dengan tegas meminta IMF agar tidak menerapkan standar ganda. Pandangan dan kritikan kepada negara-negara kecil, juga harus disampaikan kepada negara-negara maju dan besar. Keberadaan IMF di Indonesia juga dinilai Sri Mulyani sudah tidak lagi relevan. Sedangkan Menko Perekonomian Boediono menjamin RI tidak akan didikte lagi oleh IMF.

Namun kedatangan Rato ini, menurut Sri Mulyani, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kritikan harus disampaikan kepada IMF yang selama ini dianggap tidak adil terhadap negara kecil. Indonesia pun punya kesempatan untuk mengeluarkan pendapat ke IMF mengenai penyelesaian persoalan global. Rato mengunjungi Indonesia 23-24 Januari 2007. Kunjungan Rato merupakan rangkaian acaranya ke Asia setelah sebelumnya mengunjungi Jepang. Rato turut hadir dalam acara peringatan 10 tahun krisis ekonomi Asia yang digelar Bank Sentral Jepang. Setelah mengunjungi Indonesia, Rato dijadwalkan mengunjungi Cina.

Detikcom, 24 Januari 2007





Pengamat: Pembubaran CGI Sangat Tepat

24 01 2007

Jakarta- Kalangan pengamat ekonomi menilai pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengakhiri format forum CGI pada tahun 2007 adalah pernyataan yang tepat dan memperkuat posisi tawar Indonesia di mata negara lain. “CGI itu merupakan satu kelompok, lebih bagus kita membina hubungan bilateral.

Kalau dengan bilateral akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, sebab kepentingan masing-masing negara anggota itu berlainan,” kata pengamat ekonomi INDEF, Aviliani, di sela diskusi ekonomi politik yang di gelar salah satu parpol di Jakarta, Rabu (24/1). Ia mengungkapkan sudah saatnya CGI dibubarkan karena forum itu membuat Indonesia seolah-olah tidak memiliki posisi tawar (“bargaining position”) di mata Amerika Serikat. Dengan konsep kerjasama bilateral, lanjutnya, Indonesia lebih memiliki nilai tawar yang kuat karena hanya berhadapan dengan satu per satu negara, bukan dengan banyak negara seperti dalam suatu forum CGI.

“Saya rasa sudah saatnya CGI dibubarkan karena kepentingannya multinasional. Kalau dalam bentuk bilateral jauh lebih bagus karena itu nanti bisa mengarah misalnya pada hubungan perdagangan atau industri,” ujarnya. Dalam bentuk kerjasama bilateral, Aviliani mengibaratkan sebagaimana seseorang berinvestasi dalam bentuk portofolio. “Ibaratnya kalau kita berinvestasi portofolionya akan menjadi lebih banyak sehingga memperkuat ‘bargaining position’ kita,” tambahnya. Sementara soal kemungkinan pembubaran CGI akan mempersulit Indonesia mendapatkan bantuan dana dari luar negeri, Aviliani membantah hal itu. “Saya rasa tidak akan kesulitan.

Sangat banyak yang ingin masuk ke Indonesia. Hanya persoalannya adalah payung hukumnya yang masih menjadi pertanyaan besar bagi sejumlah lembaga donor,” ujarnya. Sementara itu pengamat ekonomi Richard Claporth menyatakan mendukung pernyataan Presiden SBY bahwa tidak perlu ada CGI lagi bagi Indonesia.

“Coba dulu jalan sendiri, jangan terlalu bergantung pada lembaga donor,” kata Richard yang juga salah satu Komisaris Bank Mandiri ini. Menurut Richard, Indoensia tidak perlu khawatir akan kesulitan mendapat dana pinjaman bila CGI dibubarkan. Menurutnya, Indonesia masih memiliki cadangan dana sebesar 40 miliar dolar AS yang itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya daripada harus berhutang kembali.

Jangan hanya retorika

Sementara itu sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Anti Utang (KAU) menyatakan mendukung sepenuhnya langkah Presiden. Mereka berharap hal itu tak hanya sebatas retorika Presiden saja. “Asalkan Presiden jangan hanya bicara saja, ucapan itu harus segera direalisasikan,” ujar Koordinator Nasional Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi. Kusfiardi mengungkapkan bila Presiden SBY serius dan bersungguh-sungguh dengan pernyataan tersebut, maka segera saja pemerintah Indonesia segera membuat pernyataan tertulis pada CGI untuk segera dibubarkan.

“Kalau memang serius Presiden tinggal minta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera menyurati Bank Dunia selaku koordinator CGI agar lembaga itu dibubarkan,” katanya. Ia menyarankan pemerintah tak lagi bergantung pada utang luar negeri dalam pembangunan. Anggaran untuk itu, lanjutnya, dapat didukung ari sektor penerimaan pajak dan penerimaan dari sumber daya alam. “Saya pikir kita jangan lagi terjebak pada pemikiran bahwa kita harus mendapat utang baru.

Tapi bagaimana penerimaan dalam negeri di tingkatkan sehingga kita tak lagi tergantung pada utang luar negeri,” katanya. CGI merupakan konsorsium negara-negara dan lembaga-lembaga kreditor dan donor untuk Indonesia yang dibentuk pada tahun 1992 sebagai pengganti konsorsium yang sama yaitu IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia). CGI terdiri dari sekitar 30 kreditor bilateral dan multilateral diantaranya World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), dan pemerintahan-negara industri seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap forum CGI tidak perlu lagi. “Saya pandang perlu untuk mengakhiri format forum CGI tahun 2007 ini CGI saya nyatakan tidak perlu ada lagi,” kata Presiden. Kebijakan itu diambil karena Indonesia sudah bisa mengatasi problema utang luar negerinya tanpa keterlibatan forum CGI.

Republika, 24 Januari 2007





CGI Akan Dibubarkan

24 01 2007

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap forum Consultative Group on Indonesia (CGI) tidak perlu lagi dan berencana untuk mengakhiri forum tersebut pada tahun ini.

“Saya pandang perlu untuk mengakhiri format forum CGI tahun 2007 ini. CGI saya nyatakan tidak perlu ada lagi,” kata Presiden saat dicegat wartawan, di halaman kompleks Istana Kepresiden Jakarta, Rabu.

Kebijakan itu diambil karena Indonesia sudah bisa mengatasi problema utang luar negerinya tanpa keterlibatan forum CGI. “Penting bagi kita untuk lebih mandiri membangun kemandirian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” katanya. Forum CGI didirikan oleh pemerintah Indonesia dan Bank Dunia untuk mengkoordinasi negara-negara pemberi pinjaman di Indonesia.

Presiden mengatakan dengan tidak adanya forum CGI maka pemerintah harus merencanakan anggaran pembangunannya dengan lebih matang dan hati-hati dan bertanggungjawab penuh agar tidak mengurangi kualitas perencanaan dan pencapaian pembangunan. Sementara mengenai pertemuan dengan Direktur Pelaksana IMF Rodrigo de Rato, menurut Presiden, IMF datang bukan untuk menawarkan pinjaman lagi dan pemerintah pun tidak berpikir dan berencana untuk berutang lagi kepada IMF dan lembaga-lembaga lain.

“Kita harus mulai mengurangi pinjaman luar negeri agar APBN lebih sehat, dan rasio utang kita terhadap PDB (produk domestik bruto) makin harus berkurang mendekati angka normal,” kata Presiden

ANTARA 24 Januari 2007