Pembubaran Consultative Group for Indonesia (CGI) berpotensi kolusi dan moral hazard . Pasalnya, perundingan utang lewat bilateral tidak bisa diawasi oleh masyarakat luas termasuk lembaga swadaya masyarakat yang kerap dilibatkan di CGI.
Tapi pemerintah berdalih perundingan bilateral justru lebih rendah risikonya. `’Kongkalikong -nya akan lebih gampang kalau bilateral. Masyarakat tidak bisa koreksi lagi, tidak ada forum lagi,” tandas pengamat ekonomi UI, Faisal Basri, di Jakarta, Senin (29/1) siang.
CGI adalah forum konsultasi di mana Indonesia memaparkan kinerja ekonominya selama setahun di depan para negara dan lembaga multilateral yang bertindak sebagai kreditur. Bila disetujui, negara dan lembaga itu akan mengucurkan utang ke Indonesia. Turut memaparkan di CGI itu adalah para menteri ekonomi dan Menko Polkam, yang menurut Faisal sangat strategis. Sementara di perjanjian bilateral, lanjut dia, negosiasi utang dilakukan oleh pejabat level eselon II dan III. Dengan demikian, pendekatan negosiasi utangnya lebih ke teknokratik. ”Sekarang kita kehilangan forum untuk kontrol itu karena bilateral semua. Berunding utangnya kapan, kita tidak tahu. Jadi, masyarakat harus hati-hati,” pinta ekonom yang ingin menjadi Gubernur DKI Jakarta ini.
Kemandirian yang diinginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan membubarkan CGI harusnya dilakukan tuntas. Dalam arti, pemerintah tidak lagi membuat utang-utang luar negeri baru. Karena itu, Faisal mengkhawatirkan keamanan perjanjian bilateral pascabubarnya CGI.
Koalisi Anti Utang (KAU) juga meminta pemerintah tidak menambah utang baru setelah lepas dari jerat CGI, sehingga Indonesia tidak kembali terpuruk dalam jeratan utang dari lembaga donor lain. “Pernyataan Presiden yang ingin membubarkan CGI, mengurangi beban utang dan menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan seharusnya tidak ditindaklanjuti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan mengambil kebijakan mengajukan utang pda lembaga donor lain,” kata Koordinator Nasional KAU, Kurfiardi.
Ketakutan akan ada moral hazard ditepis pemerintah. Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu, Rahmat Waluyanto, mengklaim hal semacam itu tidak akan terjadi. ”Kita punya benchmark dalam melakukan negosiasi dengan setiap kreditur bekas anggota CGI dengan baik, sehingga kita juga bisa juga memperoleh syarat yang lebih baik,” tegasnya. Pendekatan bilateral, lanjut Rahmat, membuat pemerintah bisa tidak hanya terpaku pada satu tawaran saja.
Sejumlah tawaran utang akan dijajaki mana yang lebih menguntungkan, biaya rendah, dan risiko rendah. Untuk transparansi yang dipermasalahkan, Rahmat mengatakan pemerintah sudah cukup transparan dengan berkonsultasi ke DPR. Dikatakannya, ada strategi yang publik bisa tahu dan ada ukuran-ukuran kinerja yang jelas.
Republika, 30 Januari 2007
Blog Anti Utang 
Tinggalkan komentar