Menkeu diminta kurangi utang

27 01 2007

JAKARTA: Koalisi Anti Utang (KAU) mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhati-hati terhadap langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ingin mengajukan utang kepada negara kreditor secara bilateral (G-to-G).

KAU menyatakan langkah tersebut justru berseberangan dengan kebijakan Presiden yang membubarkan Consultative Group for Indonesia (CGI), serta tidak lagi berutang kepada IMF.

Seruan tersebut dikeluarkan menanggapi pernyataan Sri Mulyani sebelumnya yang menyatakan beberapa lembaga keuangan internasional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Dunia serta Bank Pembangunan Islam masih berkeinginan memberikan pinjaman kepada Indonesia.

“Pernyataan Menteri Keuangan tersebut justru bisa menjerumuskan Indonesia ke dalam jebakan utang yang lebih berat. Menteri Keuangan tidak lagi mengupayakan pengurangan utang untuk mengurangi beban anggaran,” demikian pernyataan KAU melalui siaran pers yang diterima Bisnis kemarin.

KAU menilai tidak ada komitmen dari Menkeu untuk mengurangi beban anggaran negara.

“Sebab, anggaran negara juga harus menanggung beban hutang dari SUN yang masa jatuh temponya pendek dan suku bunganya tinggi.”

Seruan serupa juga dilontarkan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).

Lembaga itu menyatakan pemerintah tidak perlu lagi membentuk forum koordinasi utang sebagai pengganti CGI yang dinyatakan telah dibubarkan.

Lebih lanjut INFID menyerukan agar pemerintah berupaya secara serius untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan dan tidak menggali utang baru yang bisa membebani masa depan bangsa Indonesia.

“Ditekankan bahwa dalam skalanya yang sekarang Debt Swap, meskipun mungkin baik bagi pendanaan sebuah proyek, namun itu bukanlah alternatif untuk memecahkan masalah utang Indonesia,” demikian salah satu seruan INFID.

Terkait dengan pembubaran CGI, INFID menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut.

“Pembubaran CGI merupakan langkah yang strategis dan signifikan dalam membangun kemandirian Indonesia, dan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi global,” demikian tulis INFID. (m04)

Bisnis Indonesia 27 Januari 2007


Aksi

Information

Tinggalkan komentar