KTT Perubahan Jangan Hanya Untungkan Negara Industri Maju

14 11 2007

JAKARTA (Suara Karya): Indonesia harus memainkan peranan penting pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB yang akan digelar di Bali awal Desember nanti.

Baca entri selengkapnya »

Iklan




The New Rulers Of The World

7 08 2007




Batalkan utang baru di APBN-P 2007

3 08 2007

JAKARTA: Koalisi Anti Utang mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk tidak menyetujui penambahan utang yang diajukan pemerintah dalam APBN-P 2007 dan lebih memprioritaskan penghapusan komitmen utang yang belum dicairkan.

Koordinator Pusat Koalisi Anti Utang Kusfiardi meminta DPR segera mengaudit utang lama yang masuk dalam utang haram (odious debt) sehingga dapat digunakan untuk mendapat penghapusan utang.

“Hal ini seyogianya perlu dilakukan karena beban pembayaran utang luar negeri selama ini telah menggadaikan kesejahteraan rakyat,” katanya dalam siaran pers yang diterima Bisnis kemarin.

Dia beranggapan penambahan utang sebesar Rp2,8 triliun dalam APBN-P 2007 dan program privatisasi BUMN untuk menutup defisit anggaran selaras dengan Washington Consensus yang dipakai oleh kreditor internasional.

“Pinjaman program yang awalnya direncanakan Rp16,3 triliun pada APBN 2007, membengkak menjadi Rp19,1 triliun, yang akan didapat dari ADB dan Bank Dunia,” tuturnya di Jakarta kemarin. Menurut dia, dari total komitmen utang luar negeri pemerintah sebesar US$365 miliar, yang dapat dicairkan sampai akhir Juni 2005 hanya US$162 miliar. Kondisi tersebut menambah beban pemerintah dengan pembayaran commitment fee sebesar US$24 miliar hingga 2005.

Belum Cair

“[Pembayaran] Ini tetap harus dilakukan meskipun total komitmen utang itu sebagian besar belum dicairkan. Penambahan uang baru ini jelas bukan solusi tepat.”

Sebaliknya, alokasi untuk membayar commitment fee dapat digunakan untuk menutup defisit APBN-P 2007. Kusfiardi menyatakan penambahan utang baru berupa utang program juga membuat pemerintah tidak mampu merumuskan kebijakan secara independen dan pro rakyat, karena acuan kebijakan telah dirumuskan oleh kreditor. “Utang program baik berupa multilateral maupun bilateral selalu disertai policy matrix yang mesti dipenuhi pemerintah untuk mencairkan utang,” katanya.

Selain itu, utang dari lembaga multilateral memiliki persyaratan untuk disbursment seperti no objection letter (NOL) yang ditentukan berdasarkan kepentingan kreditor. Hal ini, menunjukkan bahwa dalam transaksi utang luar negeri, pemerintah hanya sebagai bawahan kreditor internasional.

Dia menambahkan pengelolaan utang oleh pemerintah saat ini jauh dari harapan dan hal ini terlihat dari ketidakmampuan pemerintah dalam menurunkan outstanding utang luar negeri. Jumlah outstanding utang luar negeri terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada 2004 sebesar US$5,23 miliar, sedangkan pada 2006 meningkat menjadi US$13,87 miliar. Dengan kondisi demikian, katanya, maka setiap tahun bunga utang akan akan terus meningkat.

Oleh: Diena Lestari

Bisnis Indonesia, 3 Agustus 2007





Rencana Menambah Utang Diprotes

1 08 2007

JAKARTA — Koalisi Anti-Utang memprotes rencana pemerintah menambah utang baru. Protes itu disampaikan Koalisi dengan berdemonstrasi di Departemen Keuangan kemarin.

“Penambahan utang baru jelas sangat merugikan. Itu bertolak belakang dengan janji pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri,” kata koordinator aksi Koalisi, Dani Setiawan.

Menurut dia, pinjaman program yang semula direncanakan Rp 16,3 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007 meningkat menjadi Rp 19,1 triliun pada nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2007. Rencananya, tambahan utang itu akan diperoleh pemerintah dari Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia.

Tambahan utang baru itu, Dani melanjutkan, bukanlah solusi yang tepat dan tidak bisa dibiarkan terjadi karena selama ini pencairan utang oleh pemerintah masih sangat rendah. “Yang sudah ada komitmennya saja tidak dicairkan, kok, mau menambah utang lagi. Itu kan tidak benar,” katanya. AGUS SUPRIYANTO

Koran Tempo, 01 Agustus 2007





Wayang Karton Demo Depkeu Tolak Utang

31 07 2007

Dikhy Sasra – detikcom

Jakarta – Depan kantor Departemen Keuangan di Jl Lapangan Banteng, Jakpus, diramaikan sekitar 20 wayang karton warna-warni. Mereka menuntut pemerintah jangan kebanyakan berutang.

Tentu saja wayang karton tersebut ada yang mengendalikan. Mereka adalah anggota Koalisi Anti Utang (KAU), yang menolak pemerintah menambah utang baru dalam APBN 2007.

Tuntutan mereka tertera di dada wayang karton tersebut. Antara lain “Tolak utang”, “Realisasikan anggaran pendidikan 20 persen”, “Turunkan tarif listrik” dan “TurunkanBBM”. Selain itu, mereka juga membentangkan spanduk besar bertuliskan “Tolak utang luar negeri”.

“Selama ini pemerintah tidak berpihak kepada petani kecil. Malah utang negara mau ditambah,” teriak salah seorang pendemo di depan kantor Depkeu, Selasa (31/7/2007).

Aksi yang diikuti sekitar 50 orang ini tidak terlalu mempengaruhi arus lalu lintas di Jl Lapangan Banteng. Jalan hanya sedikit tersendat karena pengendara mobil memperlambat lajunya untuk melihat sekilas aksi tersebut.

Detikcom, 31 Juli 2007





Stop adding new debt, NGOs tell govt

26 07 2007

The Jakarta Post, Jakarta

An anti-debt group is demanding the government stop adding debt to fund the state budget because they said most of the agreed loan commitments have not yet been disbursed. Coordinator of the Anti-debt Coalition Kusfiardi asked the government to forego borrowing Rp 2.8 trillion (about US$308 million) of program loans as per a proposed revision of the 2007 state budget. The new debt would raise total program loans from Rp 16.3 trillion to Rp 19.1 trillion. He said the country’s foreign debt, including that owed to the International Monetary Fund, stood at US$365 billion in 2005, only $162 billion of which had been disbursed.

“The government should focus more on eliminating undisbursed loans and stop adding new debt,” Kusfiardi said. “The House of Representatives should also refuse the government’s new debt proposal.” He added the government had to pay commitment fees for the undisbursed loans, which further burdened the state budget from year to year.

“Eliminating undisbursed loans can shift the allocation of commitment fees to help pay the state budget deficit,” he said. The government could do this by asking creditors for a debt cut because Indonesia had faced many natural disasters lately. He said Indonesia should also seek debt reduction for loans the New Order regime had

embezzled or used to pay commitment fees. “We urge the government to audit debts of the past, including odious debts, in order to get a debt cut,” he said. “The government’s debt payment has severely damaged the people’s welfare.”

He said debts made it impossible for the government to formulate policies independently because creditors imposed a policy matrix among debt disbursement requirements. “The state budget should be able to correspond with the people’s basic rights, such as education, health and public service,” he said. “Adding more debts makes the government unable to formulate adequate state budgets.

“We can see this from the education budget, which has never reached 20 percent as the Constitution has mandated.” Ragwan Aljufri from Women’s Solidarity also rejected the government’s plan to add more debt. “The government should also consider gender in formulating the state budget,” she said. “Adding new debts will diminish local economies and impoverish women.” She said the government had failed to fulfill the people’s basic rights, especially toward women’s health.

She cited 2006 data from the Health Ministry that showed 4,283 women had been diagnosed with uterine cancer and 2,993 with breast cancer. “Most women can’t take care of their health because the hospital costs are very high,” Ragwan said. “With only Rp 17.46 trillion or 2.2 percent for health in the state budget, the government definitely can’t fulfill that basic need.” She said the government could focus undisbursed funds on empowerment programs for women, including education and skills training. She said the government needed to allocate a special budget for female migrant workers because they were vulnerable to rape and sexually transmitted diseases. (14)

The Jakarta Post, 26 Juli 2007





KAU kecam utang baru

25 07 2007

JAKARTA: Rencana menambah utang baru sekitar Rp2,83 triliun dalam APBN-P 2007 dinilai mengecewakan karena bertentangan dengan janji pemerintah untuk mengurangi pinjaman luar negeri.

Koordinator Koalisi Anti Utang Kusfiardi menegaskan penambahan utang baru menunjukkan sikap pemerintah yang masih menggunakan paradigma neoliberal dalam menyusun kebijakan anggaran negara.

“Defisit anggaran yang akan ditutup dengan utang dan privatisasi BUMN jelas selaras dengan semangat Washington Consensus yang dianjurkan oleh lembaga kreditor internasional,” kata dia dalam siaran pers yang diterima Bisnis, kemarin.

Kusfiardi mengingatkan komitmen yang disampaikan langsung oleh Presiden pada saat melunasi pinjaman Dana Moneter Internasional dan pembubaran Consultative Group for Indonesia awal 2007. Saat itu, pemerintah bersikap untuk mengurangi pinjaman luar negeri. Namun, pinjaman program yang semula direncanakan Rp16,3 triliun pada APBN 2007 malah meningkat menjadi Rp19,1 triliun. (Bisnis/aph)

Bisnis Indonesia, 25 Juli 2007