KAU Desak Pemerintah & DPR Kurangi Utang pada APBN-P 2007

24 07 2007

Rani Hardjanti – Okezone

JAKARTA – Koalisi Anti Utang (KAU) mendesak pemerintah tidak utang dalam APBN-P 2007sekira Rp2,8 triilun. Sebab, rencana itu bertolak belakang dengan komitmen yang berulang kali didengungkan pemerintah, untuk mengurangi pinjaman dan ketergantungan luar negeri.

“Padahal, komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat melunasi pinjaman Dana Moneter internasional (IMF) dan pembubaran Consultative Groups on Indonesia (CGI) awal 2007 lalu,” kata Koordinator Nasional KAU Kusfiardi, dalam keterangan tertulis yang diterima okezone, di Jakarta, Selasa (24/7/2007).

Menurutnya, pemerintah semestinya memprioritaskan penghapusan komitmen utang yang belum dicairkan. Selain itu, DPR juga diminta untuk tidak menyetujui penambahan jumlah utang dalam APBN-P 2007. “Karena beban pembayaran utang luar negeri selama ini telah menggadaikan kesejahteraan rakyat,” kata dia. Menurutnya, pemerintah masih menggunakan paradigma neoliberal dalam menyusun kebijakan anggaran negara. Defisit anggaran yang akan ditutup dengan utang dan privatisasi BUMN, kata dia, jelas selaras dengan semangat Washington Consensus yang dianjurkan oleh lembaga kreditor internasional.

Seperti diketahui, pinjaman program yang semula direncanakan dalam APBN 2007 sekira Rp16,3 triliun. Namun, meningkat menjadi Rp19,1 triliun, yang berasal dari pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia. Padahal, selama ini dari USD365 miliar total komitmen utang luar negeri pemerintah, yang bisa dicairkan hanya USD162 miliar sampai akhir Juni 2005. “Seharusnya pemerintah menghapus komitmen utang yang belum dicairkan sehingga alokasi untuk membayar commitment fee dapat digunakan untuk menutup defisit APBN-P 2007,” paparnya. (rhs)

Okezone.com, 24 Juli 2007





Pemerintah Akan Keluarkan Aturan Utang Dalam Negeri

12 06 2007

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Paskah Suzetta mengatakan pemerintah akan mengeluarkan aturan baru mengenai utang dalam negeri pemerintah.

“Di samping utang LN, dengan PPN no 2 tahun 2006 nanti ada aturan pemerintah yang mengatur mekanisme utang dalam negeri supaya tidak melampaui target rasio utang dengan PDB,” kata Paskah yang juga Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, mekanisme peraturan utang dalam negeri tersebut telah dijelaskan kepada Menko Perekonomian Boediono. “Saya sudah jelaskan tadi siang di kantor Menko (Menko Perekonomian Boediono),” katanya.

Ia menambahkan aturan tersebut digunakan untuk mendukung rencana pemerintah mengurangi rasio utang pemerintah pada tahun 2008 yang mencapai sekitar 35,2 persen dibanding pada APBN 2007 yang mencapai sekitar 37 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Rasio utang pemerintah terus turun dari kurang lebih 54 persen pada 2004 menjadi 48 persen pada 2005 dan diperkirakan 37 persen dalam APBN 2007, utang terus menurun,” katanya.

Menurut Paskah, pemerintah terus menerapkan kebijakan untuk menurunkan rasio utang sehingga ditargetkan mencapai sekitar 31,8 persen pada 2009, khususnya untuk pinjaman luar negeri, baik bilateral maupun multilateral.

Ia menyebutkan, pemerintah memang menerbitkan surat utang dalam negeri dalam berbagai bentuk untuk mengurangi pinjaman luar negeri.

“Untuk menutup defisit, tentunya kita tidak hanya melalui pinjaman luar negeri tapi kita mengkombinasikan antara optimalisasi anggaran, penerbitan surat utang negara, dan terakhir baru pinjaman luar negeri,” katanya.

Pada 2007 ini, jelas Paskah, pemerintah merencanakan hanya akan menarik pinjaman luar negeri sebesar sekitar 1,7 miliar dolar AS dari jumlah pinjaman luar negeri 2007 yang telah disetujui DPR sebesar 4 miliar dolar AS.

Sementara itu, untuk utang luar negeri, Paskah menyatakan bahwa pada tahun ini telah terjadi penurunan jumlah pinjaman dari tahun sebelumnya.

Menurut Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi, saat ini pinjaman luar negeri oleh pemerintah justru dialihkan dari non komersial, menjadi utang komersial.

Menurutnya hal ini ditunjukan dengan penerbitan surat utang negara (SUN). Penerbitan SUN tersebut menurut dia justru memicu peralihan utang luar negeri yang bersifat non komersial melalui skema bilateral maupun multilateral menjadi utang dalam pasar komersial.

“Bunganya lebih tinggi dibanding yang non komersial,” kata Kusfiardi.

Menurutnya hal tersebut dapat dilihat dari data BI tentang `outstanding` utang luar negeri Indonesia untuk pinjaman non komersial menurun dari 77,491 juta dolar AS pada 2004 menjadi 70,632 juta dolar AS pada 2005, dan menurun kembali pada 2006 menjadi 60,251 juta dolar AS.

Sedangkan untuk outstanding utang luar negeri pada tahun 2004 mencapai 5,234 juta dolar AS, meningkat menjadi 9,440 juta dolar pada tahun 2005, dan pada tahun 2006 meningkat lagi menjadi 13,875 juta dolar AS.

“Ini membuktikan telah terjadi pergeseran utang luar negeri dari berbentuk pinjaman non komersial dengan bunga rendah menjadi pinjaman komersial dengan bunga pasar,” katanya.

Menurut data Bank Indonesia, arus masuk dana asing ke Indonesia selama Januari-Mei 2007 mencapai 8,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp76,5 triliun (1 Dolar AS = Rp9.000).

Dana tersebut di Surat Utang Negara (SUN) mencapai 3,96 miliar dolar AS, Surat Bank Indonesia (SBI) mencapai 3,2 miliar dolar AS, dan di pasar saham mencapai 1,3 miliar dolar AS.

Sedangkan untuk posisi Mei 2007, menurut dia kepemilikan asing di SBI mencapai 6 miliar dolar AS dan di SUN mencapai 9,4 miliar dolar AS.(*)

Antara, 12 Juni 2007





Siaran Pers Koalisi Anti Utang (KAU)

16 05 2007

Utang Baru ADB Tidak Relevan

Jakarta 13 Mei 2007, Usaha pemerintah untuk mencari utang baru dalam pertemuan tahunan ADB pada tanggal 4-7 Mei 2007 di Jepang tidak relevan. Karena evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang didanai oleh utang ADB hampir semuanya tidak dapat diserap sesuai dengan target bahkan beberapa proyek tidak terserap sama sekali (0%) meskipun sudah berjalan hampir 2 tahun. Hal ini disebabkan syarat ADB yang menyertai proyek tersebut memberatkan negara pengutang dan menguntungkan kreditor. Selain memberatkan negara pengutang transaksi tersebut juga tidak transparan serta tidak melibatkan rakyat wajar saja terjadi permasalahan dikemudian hari. Buruknya penyerapan utang dari ADB membuktikan bahwa selain tidak mampu menyelesaikan permasalahan beban utang luar negeri yang semakin menumpuk. Tidak terserapnya utang dari ADB menunjukkan buruknya kinerja pelaksanaan proyek oleh pemerintah.

Selain itu utang dari ADB juga berkontribusi terhadap pemborosan anggaran karena selain terbebani dengan bunga utang dan commitment fee pemerintah juga harus membayar back log atau dana talangan untuk membiayai pelaksanaan proyek akibat lambatnya pencairan utang. Dana pemerintah yang digunakan untuk membayar back log proyek yang didanai utang ADB pada juni 2006 sebesar $US 12.20 Juta. Selain merugikan pemerintah pembayaran back log tersebut membuktikan bahwa pemerintah masih mempunyai ketercukupan dana untuk membiayai pembangunan, sehingga pengajuan utang baru oleh pemerintah patut dipertanyakan.

Pengajuan utang baru dari ADB untuk menutupi devisit APBN tidak akan menyelesaikan permasalahan karena beban utang juga berkontribusi dalam menekan APBN sehingga terjadi devisit. Apalagi ditambah dengan utang baru, beban utang tersebut akan semakin berlipat. Dalam APBN 2007 saja pemerintah harus mengalokasikan 30% dari total APBN untuk membayar utang luar negeri. Akibatnya hak konstitusi rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi tidak terpenuhi.

Dengan beban utang yang memberatkan APBN, persyaratan utang yang memberatkan disertai dengan kinerja pemerintah yang buruk. Pengajuan utang baru kepada ADB menjadi tidak relevan dengan keinginan pemerintah untuk mengurangi beban utang luar negeri. Pencairan utang baru tersebut membuktikan bahwa pemerintah layaknya residivis utang yang meskipun terbukti bahwa transaksi utang luar negeri merugikan negara pengutang selain itu beban utang luar negeri juga membebani rakyat karena pembayaran utang menyedot 50% dari pendapatan domestik yang berasal dari pajak serta tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat. Namun pemerintah masih terus mengupayakan utang baru. Perilaku ini akan memperpuruk bangsa ini dalam jerat utang.[]





Tak relevan cari utangan ke ADB

15 05 2007

JAKARTA Usaha pemerintah untuk mencari utang baru dalam pertemuan ta-hunan ADB di Jepang pekan lalu tidak relevan. Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU), Kusfiardi, menyatakan utangan baru itu tak ada relevansinya dengan kebutuhan fiskal nasional yang memang benar dibutuhkan pemerintah.

“Pasalnya selama ini hasil evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang didanai utang ADB hampir semuanya tidak dapat diserap sesuai dengan target bahkan beberapa proyek tidak terserap sama sekali alias 0 persen meskipun sudah berjalan hampir 2 tahun,” ujarnya, kemarin. Utangan dari ADB itu sangat memberatkan negara pengutang dan menguntungkan kreditor. Selain memberatkan negara pengutang, transaksi tersebut juga tidak transparan serta tidak melibatkan rakyat. “Jadi wajar saja terjadi permasalahan dikemudian hari.”

Menurut Kusfiardi, buruknya penyerapan utang dari ADB membuktikan, selain tidak mampu menyelesaikan permasalahan beban utang luar negeri yang semakin menumpuk. “Tidak terserapnya utang dari ADB menunjukkan buruknya kinerja pelaksanaan proyek oleh pemerintah.” Selain itu utang dari ADB juga berkontribusi terhadap pemborosan anggaran karena selain terbebani dengan bunga utang. “Belum lagi keharusan pemerintah membayar ‘commitment fee’ dan ‘back log’ atau dana talangan untuk membiayai pelaksanaan proyek akibat lambatnya pencairan utang.”

KAU mencatat dana pemerintah yang digunakan untuk membayar back log proyek yang didanai utang ADB pada juni 2006 sebesar US$ 12,20 Juta.  “Itu merugikan. Itu juga menandakan pemerintah masih mempunyai ketercukupan dana untuk membiayai pembangunan, sehingga pengajuan utang baru oleh pemerintah patut dipertanyakan.” Seperti diketahui Menkeu Sri Mulyani baru saja melobi ADB untuk utang baru guna menutupi devisit APBN. Dalam APBN 2007 saja pemerintah harus mengalokasikan 30 persen dari total APBN untuk membayar utang luar ne-geri.

Menurut Kusfiardi, utang bukan solusi atasi defisit. “Pencairan utang baru tersebut membuktikan bahwa pemerintah layaknya residivis utang yang meskipun terbukti merugikan,” jelas dia. Beban utang luar negeri juga membebani rakyat karena pembayaran utang menyedot 50 persen dari pendapatan domestik yang berasal dari pajak serta tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat. “Dengan Menkeu tetap dijabat Sri Mulyani pemerintah masih terus mengupayakan utang baru,” katanya.(fen)

Harian Terbit, 15 Mei 2007





Bappenas kaji pengembalian utang Bank Dunia

15 05 2007

JAKARTA: Pemerintah masih melakukan sejumlah kajian terkait dengan permintaan Bank Dunia untuk mengembalikan utang sebesar US$4,7 (Rp42,3 miliar) juta yang dialokasikan buat sejumlah program dan proyek periode 2000-2005.

Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyatakan permintaan Bank Dunia untuk mengembalikan utang tersebut akibat tidak terserapnya dana yang disediakan bagi sejumlah program dan proyek tersebut.  “Permintaan pengembalian dana tersebut lebih karena ketidaksiapan dan tak terserapnya dana yang disediakan Bank Dunia untuk proyek dan sejumlah program tersebut,” tuturnya di Departemen Keuangan kemarin.

Namun, Paskah menolak menjawab ketika ditanya tentang permintaan Bank Dunia untuk mengembalikan dana US$4,7 juta lebih karena adanya indikasi korupsi. Bank Dunia sebelumnya meminta agar pinjaman dana sebesar US$4,7 juta untuk proyek pembangunan infrastruktur di Departemen PU dikembalikan karena terindikasi dikorupsi.

Paskah menambahkan lembaga keuangan internasional tersebut tidak menetapkan batas waktu untuk pengembalian dana tersebut. Ketika ditanya mengenai kemungkinan tambahan utang kepada ADB (Asia Development Bank) mengingat kemungkinan kenaikan defisit APBN 2007 dari target 1,1% PDB dari yang disepakati, Paskah enggan berkomentar.

Sementara itu, Kusfiardi, Koordinator Nasional Koalisi Anti Utang, menilai upaya pemerintah untuk mengajukan utang baru dari ADB demi menutupi defisit APBN sebagai tindakan yang akan menambah beban baru.( Diena Lestari)

Bisnis Indonesia, 15 Mei 2007