Pertaruhan Presiden

1 02 2007

Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta membuat pernyataan yang, menurut harian ini, vivere peri coloso, agak nyerempet bahaya. Setelah pembubaran Consultative Group for Indonesia (CGI) yang dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan diperkuat dengan pidato Kepala Negara tadi malam, yang menekankan kemandirian
pembiayaan anggaran dari utang luar negeri, petinggi Bappenas itu justru mengatakan pemerintah perlu membentuk forum kreditor baru.

Forum itu dibutuhkan bagi setidaknya tiga kreditor terbesar Indonesia, yaitu Jepang, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Alasannya, menurut Paskah seperti diberitakan harian ini, karena masing-masing kreditor sulit melepaskan diri dari persyaratan pinjaman yang telah ditetapkan mengikat antarkreditor. Jika argumentasi ini benar, berarti pemerintah tetap menyerah kepada kreditor.

Sebab lilitan beban utang luar negeri-di luar beban utang dalam negeri-yang menjadi isu klasik dan menyunat kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi sejak krisis 1997/1998, muncul karena persyaratan pinjaman yang tidak berpihak kepada kepentingan Indonesia, tetapi lebih melayani kepentingan kreditor. Memang ada sebagian, tetapi dalam porsi yang sangat kecil, dana dari kreditor yang diberikan kepada Indonesia dalam bentuk hibah.

Tetapi hibah itu lebih merupakan pemanis. Sebagian besar uang kreditor berupa pinjaman, baik proyek maupun program, yang disertai persyaratan ketat, mengikat dan menyulitkan. Walhasil, jika Bappenas berkehendak membuat forum kreditor baru dengan dalih mereka sulit mengubah persyaratan pinjaman yang bersifat
mengikat, berarti sangat tidak konsisten dengan tekad Presiden yang bermaksud meningkatkan kemandirian-menghapuskan ikatan-ikatan-dengan membubarkan CGI.
Harian ini sangat sepakat dengan pembubaran CGI dan mendukung tujuan di balik pembubaran itu, yakni untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada kreditor asing, sekaligus pencarian sumber pembiayaan alternatif ketimbang utang luar negeri.

Landasannya bukan semata-mata nasionalisme sempit atau ingin mengisolasi diri dari lingkungan pergaulan internasional, tetapi lebih untuk mengoptimalkan potensi domestik maupun pendekatan-pendekatan lain yang lebih rasional dan berpihak kepada perekonomian Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut, pernyataan Presiden Yudhoyono mengenai perlunya membangun kemandirian itu, patut dijalankan oleh anggota kabinetnya, bukan justru sebaliknya.

Apalagi, pernyataan mengenai kemandirian dan pembiayaan alternative tanpa harus diikat persyaratan pinjaman yang membelenggu seperti di era CGI kembali ditegaskan Kepala Negara tadi malam, dalam kerangka pidato awal tahun Presiden. Bahkan dengan tegas Presiden Yudhoyono mengatakan tidak ingin ekonomi Indonesia disandera oleh utang yang besar, dan kebijakan serta program pembangunan ekonomi didikte pihak lain.

Karena itu, kita berharap pernyataan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengenai perlunya membentuk forum kreditor baru untuk mendapatkan pinjaman luar negeri itu cuma slip of tongue, sekadar keseleo lidah. Sebab, jika hal itu benar-benar merupakan kebijakan pemerintah yang riil, berarti pernyataan Kepala Negara membubarkan CGI seperti kebohongan publik yang luar biasa besar. Kita pun tidak ingin persepsi seperti itu muncul dalam kabinet di sisa waktu kepemimpinan Presiden Yudhoyono hingga 2009.

Bisnis Indonesia, 01 Februari 2007





Bappenas Akui Sulit Negosiasikan Pinjaman Lama

1 02 2007

JAKARTA – Pemerintah masih mungkin menjalin koordinasi bersama dengan beberapa negara dan lembaga donor meski forum Consultative Group for Indonesia (CGI) sudah dibubarkan. Tetapi, koordinasi itu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas utang yang dikucurkan.

Hal itu disampaikan Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo usai menghadiri acara pelantikan pejabat eselon I Bappenas di Jakarta kemarin. “Kita ingin mereka koordinasi, dan tentunya kita tetap koordinasi secara bilateral. Mungkin pada waktu tertentu perlu ada forum koordinasi antara kita dengan mereka secara bersama,” kata Lukita. Menurut dia, prinsipnya Indonesia akan menyelaraskan program dan tawaran utang. Termasuk, memresentasikan blue book (rencana utang) yang disusun. “Blue book itu kan program pembangunan kita, mengacu pada RPJMN. Kita dari Bappenas akan koordinasi dengan Menkeu, Menko Perekonomian, dan juga Deplu. Selanjutnya, kita koordinasi dengan donor,” tuturnya.

Men PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menegaskan bahwa kreditor harus mengikuti pola yang diinginkan pemerintah. “Utang baru kita batasi. Yang sulit adalah menegosiasikan utang lama dan yang sedang berjalan. Utang lama itu memakai term bersama, yaitu persyaratan yang mereka tetapkan dalam CGI,” katanya. Meski negosiasi dilakukan secara bilateral, pemerintah harus mencari argumentasi agar term dan kondisi yang diberikan bisa memberi keringanan. “Paling tidak, terkait suku bunga, dan batas waktu pembayaran. Ini yang berat mengurus dan menegosiasikan utang lama dan
yang sedang berjalan,” tutur mantan Ketua Komisi XI DPR RI tersebut.

Dia menyebut, meski sudah merencanakan sejumlah utang jangka menengah, pemerintah tetap akan berupaya menekan jumlah utang luar negeri (LN) baru. “Sedangkan komitmen utang lama akan terus dinegosiasikan, terutama terkait pembayaran setiap tahun dalam APBN,” ujarnya. Sebelumnya, pemerintah memastikan rencana utang baru USD 40 miliar selama 2006-2009 tetap dinegosiasikan dengan kreditor secara bilateral.

Tetapi, pemerintah akan memprioritaskan utang lunak. Saat ini RI masih memiliki utang USD 24,816 miliar kepada Jepang. Lalu, utang ke Bank Pembangunan Asia (ADB) USD 10,177 miliar, Bank Dunia USD 7,463 miliar, dan AS USD 3,979 miliar. Selain itu, utang ke Jerman USD 3,450 miliar, Prancis USD 1,313 miliar, Inggris USD 2,194 miliar, dan lainnya USD 7,986 miliar. Saat ini posisi utang Indonesia mencapai USD 61,3 miliar. Dari jumlah itu, USD 10 miliar di antaranya merupakan utang on-going atau yang proyeknya sedang berjalan.

Jawapos, 01 Februari 2007





Bappenas: Perlu forum kreditor baru

31 01 2007

JAKARTA: Bappenas menilai perlu membentuk forum baru untuk mendapatkan pinjaman, setidaknya bagi tiga kreditor terbesar Indonesia, yaitu Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Dunia.

Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan forum tersebut dibutuhkan karena masing-masing kreditor itu mengaku sulit mele-paskan diri dari persyaratan alokasi pinjaman yang sebelumnya telah ditetapkan mengikat antarkreditor. “Sepertinya Jepang akan sulit melepaskan diri dari term-nya Bank Dunia. Mereka minta ada forum setidaknya yang bertiga itu,” ujarnya, kemarin.

Untuk merealisasikan hal ini, pihaknya masih merumuskan kebijakan yang dinilai paling efektif. Sejauh ini, pemerintah akan memanfaatkan fasilitas kerja sama bilateral. Dia mengemukakan kerja sama bilateral memudahkan Indonesia melakukan negosiasi dengan kreditor. Dengan negosiasi bilateral, pemerintah dapat meminta pembebasan biaya utang yang tidak diserap (commitment fee). Hal ini lebih mudah, karena masing-masing kreditor memiliki persyaratan berbeda.

Melalui Consultative Group for Indonesia (CGI), jelasnya, biasanya kreditor lebih kuat karena sering kali menerapkan persyaratan yang hampir sama. Terkait hal itu, jelasnya, saat ini pemerintah sedang membahas bentuk kerja sama bilateral yang akan dilakukan dengan sejumlah kreditor. Kebijakan ini akan melibatkan duta-duta besar negara sahabat, mengingat dilakukan antarnegara. Namun, yang pasti pengajuan pinjaman dan penyerapannya tetap mengacu kepada PP No 2/2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

Mengenai keraguan dari sejumlah ekonom tentang transparansi pinjaman melalui bilateral, Paskah mengatakan akan tetap dilakukan terbuka dengan mekanisme sebelumnya. Usulan pinjaman kementerian dan lembaga pemerintah, serta pemerintah daerah, diverifikasi, kemudian dimasukkan ke daftar pinjaman proyek yang akan ditawarkan kepada kreditor (blue book). US$40 miliar Saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi terhadap usulan pinjaman kementerian dan lembaga negara, serta pemerintah daerah sebesar US$40 miliar untuk pinjaman pada 2006-2009. Pinjaman itu akan ditekankan untuk mengoptimalkan nilai rupiah, dan akan diutamakan berasal dari pendanaan dalam negeri.

Dari jumlah itu, tambahnya, usulan terbesar berasal dari proyek infrastruktur. Paskah mengemukakan dari sejumlah usulan tersebut, diperkirakan hanya akan disetujui sekitar 50%-nya. Langkah ini, dilakukan terkait dengan rencana pemerintah mengurangi rasio utang terhadap produk domestic bruto (PDB). Untuk pinjaman luar negeri, jelasnya, pemerintah akan tetap memprioritaskan pinjaman jangka panjang dan suku bunga rendah (pinjaman lunak), dan pinjaman nonkomersial.

Paskah menambahkan salah satu kemajuan kerja sama bilateral adalah banyaknya usulan debt swap (konversi utang) yang disetujui kreditor. Saat ini, debt swap yang sudah disetujui berasal dari Jerman dan Italia.

Bisnis Indonesia, 31 Januari 2007






RI Tetap Utang USD 40 Miliar

31 01 2007

Setelah CGI Bubar, Dilakukan Bilateral
JAKARTA – Pembubaran Consultative Group on Indonesia (CGI) tak memengaruhi perencanaan utang baru. Pemerintah memastikan rencana utang USD 40 miliar selama 2006-2009 tetap dinegosiasikan dengan kreditor secara bilateral.

Namun, pemerintah memprioritaskan utang lunak. “Tetap ada rencana utang-utang baru yang sekarang dilakukan exercise di Bappenas antara 2006 sampai 2009. Itu sudah kita proyeksikan jumlahnya dari yang diajukan kementerian/lembaga,” kata Men PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Kantor Depkeu kemarin. Dia mengatakan pemerintah masih membutuhkan pembiayaan dari utang luar negeri. “Masih ada pembiayaan luar negeri yang kita perlukan. Sebab, tidak hanya dalam bentuk pinjaman, tapi juga hibah,” ujarnya.
Pemerintah tetap berpegangan pada PP No 2/2006 yang mengatur tata cara pembiayaan dari pinjaman dan hibah luar negeri.

“Itu melalui mekanisme blue book (perencanaan),” tambah mantan ketua Komisi XI DPR tersebut. Namun, diakuinya, untuk kebutuhan tertentu harus mulai memprioritaskan pembiayaan dari dalam negeri. Caranya, melalui optimalisasi dan efisiensi APBN maupun menggunakan dana-dana rupiah di perbankan nasional.

Beberapa pengadaan barang yang selama ini menggunakan utang luar negeri juga harus menggunakan dana domestik. Seperti peralatan alutsista (alat utama sistem persenjataan) akan dioptimalkan dari PT DI, PT PAL, PT Pindad, dan PT Krakatau Steel. “Itu akan kita optimalkan,” katanya. Untuk mewujudkan hal tersebut harus ada dukungan dari perbankan dalam negeri.

Saat ini sudah ada sejumlah bank yang berminat. Kata Paskah, perbankan juga mau melirik beberapa proyek infrastruktur. Seperti pembangunan airport dan pelabuhan. “Dalam waktu dekat, Bappenas akan melakukan pembicaraan dengan bank lokal,” kata dia. Posisi utang Indonesia saat ini mencapai USD 61,3 miliar. Sekitar USD 10 miliar di antaranya merupakan utang on going atau yang proyeknya sedang berjalan. (sof)
Jawapos, 31 Januari 2007

 





Utang Bilateral Rawan Kolusi

30 01 2007

Pembubaran Consultative Group for Indonesia (CGI) berpotensi kolusi dan moral hazard . Pasalnya, perundingan utang lewat bilateral tidak bisa diawasi oleh masyarakat luas termasuk lembaga swadaya masyarakat yang kerap dilibatkan di CGI.

Tapi pemerintah berdalih perundingan bilateral justru lebih rendah risikonya. `’Kongkalikong -nya akan lebih gampang kalau bilateral. Masyarakat tidak bisa koreksi lagi, tidak ada forum lagi,” tandas pengamat ekonomi UI, Faisal Basri, di Jakarta, Senin (29/1) siang.

CGI adalah forum konsultasi di mana Indonesia memaparkan kinerja ekonominya selama setahun di depan para negara dan lembaga multilateral yang bertindak sebagai kreditur. Bila disetujui, negara dan lembaga itu akan mengucurkan utang ke Indonesia. Turut memaparkan di CGI itu adalah para menteri ekonomi dan Menko Polkam, yang menurut Faisal sangat strategis. Sementara di perjanjian bilateral, lanjut dia, negosiasi utang dilakukan oleh pejabat level eselon II dan III. Dengan demikian, pendekatan negosiasi utangnya lebih ke teknokratik. ”Sekarang kita kehilangan forum untuk kontrol itu karena bilateral semua. Berunding utangnya kapan, kita tidak tahu. Jadi, masyarakat harus hati-hati,” pinta ekonom yang ingin menjadi Gubernur DKI Jakarta ini.

Kemandirian yang diinginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan membubarkan CGI harusnya dilakukan tuntas. Dalam arti, pemerintah tidak lagi membuat utang-utang luar negeri baru. Karena itu, Faisal mengkhawatirkan keamanan perjanjian bilateral pascabubarnya CGI.

Koalisi Anti Utang (KAU) juga meminta pemerintah tidak menambah utang baru setelah lepas dari jerat CGI, sehingga Indonesia tidak kembali terpuruk dalam jeratan utang dari lembaga donor lain. “Pernyataan Presiden yang ingin membubarkan CGI, mengurangi beban utang dan menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan seharusnya tidak ditindaklanjuti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan mengambil kebijakan mengajukan utang pda lembaga donor lain,” kata Koordinator Nasional KAU, Kurfiardi.

Ketakutan akan ada moral hazard ditepis pemerintah. Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu, Rahmat Waluyanto, mengklaim hal semacam itu tidak akan terjadi. ”Kita punya benchmark dalam melakukan negosiasi dengan setiap kreditur bekas anggota CGI dengan baik, sehingga kita juga bisa juga memperoleh syarat yang lebih baik,” tegasnya. Pendekatan bilateral, lanjut Rahmat, membuat pemerintah bisa tidak hanya terpaku pada satu tawaran saja.

Sejumlah tawaran utang akan dijajaki mana yang lebih menguntungkan, biaya rendah, dan risiko rendah. Untuk transparansi yang dipermasalahkan, Rahmat mengatakan pemerintah sudah cukup transparan dengan berkonsultasi ke DPR. Dikatakannya, ada strategi yang publik bisa tahu dan ada ukuran-ukuran kinerja yang jelas.

Republika, 30 Januari 2007