Pembiayaan USD7 M Dibatalkan

14 06 2007

PADANG (SINDO) – Kementerian Negara PPN/Bappenas akan membatalkan pembiayaan proyek pembangunan sekitar USD6–7 miliar dari USD15 miliar yang sudah disepakati sejak tahun 2000.

Pembiayaan akan dibatalkan karena kinerja proyeknya tidak baik. ”Proyek-proyek tersebut tidak baik terkait dengan penyerapannya yang lambat akibat proyeknya terkendala, seperti adanya sengketa tanah,sehingga proyek tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di sela dialog dengan Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Mawardi Effendi di Padang,kemarin. Dia mengatakan, ke depan Bappenas akan lebih selektif dalam meloloskan pinjaman untuk pembiayaan proyek-proyek.

Terlebih proyek yang terkait pinjaman luar negeri, yang mengharuskan pemerintah tetap harus membayar bunga pinjaman, meski proyek yang dibiayai tidak berjalan. Dia juga mengatakan, untuk membiayai program- program pembangunan, pemerintah bertekad melakukan kombinasi pembiayaan, yakni pembiayaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri, dibantu dengan pembiayaan lain yang bersumber dari dalam negeri. ”Kombinasi dengan pinjaman dalam negeri ini untuk menghindari pinjaman dari luar negeri, seperti dari lembaga multilateral dan bilateral yang biasanya lebih mengikat,” katanya.

Pada 2007, pemerintah berencana hanya menarik pinjaman luar negeri sebesar sekitar USD1,7 miliar dari jumlah pinjaman luar negeri 2007 yang telah disetujui DPR sebesar USD4 miliar. Pinjaman itu antara lain berasal dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan JBIC. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Econit Advisory Hendri Saparini mengatakan, pemerintah harus berpandangan bahwa utang luar negeri merupakan beban yang sangat menghambat Penciptaan kesejahteraan masyarakat. Paradigma seperti ini akan mendorong pencarian jalan keluar bagi pembebasan utang luar negeri. ’’Tapi sekarang, utang luar negeri malah tidak dianggap sebagai beban,” tandas Hendri.

Hendri menjelaskan, untuk mempercepat proses pemulihan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerintah perlu secepatnya melakukan penghapusan utang luar negeri ’’Sangat positif ketika pemerintah bubarkan CGI (consultative group of Indonesia) karena mencerminkan kemandirian. Tapi sangat disayangkan ketika kemudian, kemandirian ini malah digunakan untuk cari utang baru. Padahal utang darimanapun sangat berisiko secara sosial ekonomi dan politik,” terang dia.

Sementara itu,Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM Revrisond Baswir mengatakan, sulitnya upaya penghapusan utang luar negeri disebabkan beberapa faktor. Pertama, terlalu takutnya pejabat pembuat kebijakan ekonomi terhadap kreditor.”Akibatnya mudah dipahami prospek penghapusan utang luar negeri sangat sulit dilakukan,” kata Revrisond. Faktor lain, kata Revrisond, adalah adanya pemborosan di tingkat birokrasi. (ant/zaenal muttaqin)

Seputar Indonesia, 14 Juni 2007


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: