Tim Ekonomi Tak Tersentuh, Rakyat Tetap Merana

7 05 2007

JAKARTA (Suara Karya): Jika jajaran menteri strategis di tim ekonomi sampai tak tersentuh dalam perombakan kabinet, itu semakin menguatkan dugaan bahwa reshuffle kali ini sarat intervensi lembaga atau negara asing. Akibatnya, jelas, reshuffle menjadi kurang membawa manfaat karena kehidupan rakyat banyak tetap saja merana.

Ekonom Iman Sugema terus-terang mengaku tidak habis pikir bahwa dalam reshuffle kali ini tim ekonomi sampai tak tersentuh. Padahal selama ini tuntutan reshuffle mencuat karena kinerja tim ekonomi mengecewakan. Mereka gagal mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi.

“Menteri-menteri di tim ekonomi saat ini cenderung proasing sebagaimana tercermin dalam kebijakan-kebijakan mereka. Karena tim ekonomi ini tak terkena reshuffle, maka perombakan kabinet ini kurang membawa manfaat bagi kehidupan rakyat banyak,” ujar Iman di Jakarta, kemarin.

Penilaian senada juga diutarakan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno, ekonom Faisal Basri, dan Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi secara terpisah, mengomentari rencana reshuffle kabinet yang disebut-sebut diumumkan Presiden Yudhoyono pada Senin ini. Hingga semalam, berbagai keterangan menyebutkan bahwa reshuffle kabinet sedikit sekali menyentuh tim ekonomi. Kecuali Menneg BUMN, pos-pos lain di tim ekonomi kabinet santer diberitakan tetap dalam formasi seperti selama ini.

Menurut Iman, perombakan kabinet jelas tidak bermanfaat jika sejumlah menteri di tim ekonomi tidak diganti. Dia telak-telak menunjuk Menko Perekonomian sebagai salah satu pos yang layak dirombak karena sudah terbukti gagal mengkoordinasi dan menyinergikan menteri-menteri tim ekonomi.

“Presiden akan kena batunya. Kepercayaan rakyat terhadap dia akan bertambah luntur. Mulai saat ini, Presiden kehilangan modal politik gara-gara tidak mengganti tim ekonomi dan terlalu mendengar saran-saran pihak asing,” kata Iman. Menurut Iman, tim ekonomi yang dimotori Boediono dan Sri Mulyani sama sekali tidak memperhatikan masalah yang dihadapi sebagian besar rakyat, khususnya kalangan bawah, yakni kemiskinan dan pengangguran. Iman menunjuk masih terpuruknya kinerja sektor riil yang seharusnya banyak menyerap tenaga kerja.

Di tempat terpisah, Benny Soetrisno mengatakan, perombakan kabinet tidak akan bermanfaat jika sejumlah menteri di tim ekonomi tidak turut diganti. Dia menekankan, tim ekonomi gagal berperan akibat Menko Perekonomian tak mampu berfungsi sebagaimana mestinya, terutama menyinergikan menteri-menteri di bawahnya.
“Itu tak harus terjadi kalau saja Menko Perekonomian mampu menyinergikan dan menyinkronkan kebijakan antarmenteri dalam rangka mencapai target peningkatan kinerja perekonomian,” tutur Benny.

Di lain pihak, Faisal Basri mengatakan, tim ekonomi belum mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Kinerja ekspor yang meningkat serta stabilitas ekonomi makro dan sektor keuangan hingga saat ini juga tidak mampu menyentuh kehidupan rakyat. Menurut Faisal, sektor riil yang diharapkan dapat mengentaskan kedua masalah itu sejauh ini justru tidak berjalan optimal akibat lemahnya dukungan menteri-menteri di tim ekonomi. “Seharusnya dirombak. Bukan pantas lagi, tapi wajib. Sinergi diantara menteri-menteri ekonomi tidak bagus,” tuturnya.

Sementara itu, Kusfiardi mengemukakan, tim ekonomi di kabinet harus diganti total karena kebijakan-kebijakan mereka tidak prorakyat. Aneka kebijakan menteri-menteri ekonomi, katanya, tidak mampu membantu perbaikan kehidupan rakyat miskin di daerah-daerah, mengurangi pengangguran, dan menggerakkan dunia usaha. “Kebijakan ekonomi sangat liberal yang diusung menteri-menteri tim ekonomi hanya menyengsarakan rakyat di tingkat bawah. Jadi kalau reshuffle kali ini tidak menyentuh tim ekonomi, itu jelas menunjukkan intervensi lembaga atau negara asing yang selama ini kental berada di balik menteri-menteri ekonomi,” kata Kusfiardi. (Andrian/Indra)

Suara Karya, 07 Mei 2007

Iklan




Hanya Copot Sugiarto, PDIP Kecewa

7 05 2007

JAKARTA – PDI Perjuangan kecewa terhadap hasil reshuffle. Alasannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertahankan menteri-menteri ekonomi. Menurut Wakil Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Hasto Kristianto, hasil reshuffle kali ini bertolak belakang dengan komitmen SBY. SBY, tambah Hasto, pernah mengatakan akan merombak tim ekonomi lantaran belum berhasil meningkatkan kinerja. “Yang didepak hanya Sugiarto,” katanya kemarin di Jakarta sambil melanjutkan semua orang tahu bahwa kinerja menteri ekonomi yang lain tidak lebih baik dari Sugiarto,” tegasnya, Menurut dia, presiden pernah menyatakan reshuffle kali ini merupakan bagian dari upaya memecahkan persoalan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. “Faktanya reshuffle hanya menjadi ajang kontestasi antar parpol pendukung SBY,” sesalnya.

Dia mengatakan, momentum reshuffle telah dimanfaatkan SBY untuk membangun kembali garansi parpol pendukung pemerintahan. “Kelihatan sekali reshuffle tidak didesain untuk menggerakkan sektor riil sebagai kunci atas persoalan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran,” tegasnya. Anggota Komisi VI DPR itu lantas menegaskan, penggantian Men BUMN saja sebenarnya kurang mencukupi untuk memperbaiki kondisi perekonomian rakyat yang terpuruk. Apalagi, presiden hanya terkesan mengganti Men BUMN berdasarkan pertimbangan politis. “Saya lihat belum muncul komitmen untuk menjadikan BUMN sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional yang menggerakkan sektor riil,” tandasnya.

Koordinator Koalisi Antiutang (KAU) Kusfiardi juga menyesalkan tidak adanya perombakan total terhadap tim ekonomi kabinet. “Kesan agenda reshuffle hanya menjadi alat konsolidasi politik semata terasa semakin kentara,” katanya ketika dihubungi kemarin. Menurut Ardi, keputusan presiden tidak merombak tim ekonomi hanya memperburuk citra presiden sendiri di mata masyarakat. Apalagi, pemerintah juga telah mengambil keputusan untuk mengakhiri kerja sama dengan IMF dan membubarkan CGI. “Kalau tim ekonomi yang jelas-jelas berwatak neoliberal tetap dipertahankan, publik pasti menilai presiden hanya memainkan politik pencitraan,” sesalnya. Saat ini tim ekonomi kabinet meliputi Menko Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Peradagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dan Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali.

Ardi menyampaikan, presiden seharusnya berani mengganti seluruh tim ekonomi dengan menteri baru yang memiliki komitmen melanjutkan visi presiden yang telah berani mengusir IMF dan CGI dari Indonesia. “Semua kebijakan yang keluar akibat tekanan IMF, CGI, termasuk World Bank harus dikoreksi lagi,” katanya. Dia lantas mencontohkan penumpukan utang luar negeri Indonesia, hadirnya UU Penanaman Modal, UU Sumber Daya Air, dan UU Migas sebagai segelintir produk legislasi yang didominasi semangat neoliberal. “Reshuffle ini harus menjadi jawaban atas problem rakyat, bukan sekadar memenuhi ambisi kekuasaan segelintir orang,” tandasnya. (pri)

Jawapos, 07 Mei 2007





Reshuffle Kabinet Harus Lepaskan Diri Dari Neoliberalisme

4 05 2007

Jakarta: Reshuffle (perombakan) kabinet yang akan dilaksanakan oleh Presiden harus mampu membangun komposisi kabinet dengan orang-orang yang bisa membuat Indonesia lepas dari neoliberalisme. Menurut siaran pers dari Koalisi Anti-Utang yang diterima kantor berita Antara Jakarta, Kamis (3/05), hal tersebut tidak bisa ditawar lagi karena neoliberalisme bertentangan dengan konsitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, kinerja sejumlah pihak yang dapat disebut sebagai fundamentalis neoliberal justru mengikis kemandirian ekonomi yang telah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Oleh karena itu, perombakan kabinet harus menyentuh tim ekonomi,dengan menempatkan orang-orang yang memahami implementasi kebijakan yang menjadi mandat dari UUD 1945. Pascareshuffle, diharapkan para menteri tersebut khusunya Menteri Keuangan (Menkeu), dapat mengoreksi kebijakan liberalisasi ekonomi, pencabutan subsidi dan swastanisasi melalui privatisasi perusahaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berfungsi menjalankan pelayanan umum. Selain itu, para menteri tersebut perlu pula untuk mengoreksi kebijakan anggaran negara (APBN) agar menjadi kebijakan yang sesuai dengan pemenuhan hak konstitusi rakyat.

Agar pemerintah memiliki kesempatan untuk mengalokasikan belanja negara demi pemenuhan hak konstitusi rakyat, maka Menkeu harus berusaha mendapatkan penghapusan utang. Untuk itu, ia harus mampu meyakinkan dunia internasional bahwa penghapusan utang merupakan bagian dari kebijakan untuk memajukan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat Indonesia. Kemudian, Menkeu patut mengedepankan pula aspek pertanggungjawaban kreditor yang selama ini telah mengabaikan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan yang mereka paksakan pada pemerintah Indonesia. (ant)

Beritasore.com, 04 Mei 2007





Perombakan Harus Tumbuhkan Harapan

3 05 2007

Jakarta, Kompas – Perombakan Kabinet Indonesia Bersatu secara terbatas awal bulan ini diharapkan mampu memunculkan harapan publik dalam menghadapi berbagai masalah. Kabinet baru harus mampu mengurangi pengangguran, menghentikan kerusakan ekologi, dan menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Hal itu disampaikan mantan Ketua MPR Amien Rais di Jakarta, Rabu (2/5). Untuk itu, kabinet baru harus mampu memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mewujudkan harapan rakyat. “Meskipun banyak terjadi musibah, tetapi harus selalu ada harapan terjadinya perubahan,” ujar Amien.

Ia mengemukakan, kriteria menteri yang harus diganti adalah menteri yang melakukan pelanggaran hukum dan terlibat dalam pencucian uang, serta meloloskan perpanjangan kontrak karya pertambangan dan UU Penanaman Modal. Selain itu, lanjutnya, menteri yang berhalangan tetap karena sakit juga layak diganti.

Ray Rangkuti dari Lingkar Muda Indonesia di Jakarta, kemarin, mengatakan, Presiden sudah berkomitmen mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa, tetapi ironisnya kabinet yang dipilihnya selama ini merupakan penganut ekonomi neoliberalisme yang tidak berpihak kepada rakyat. Menteri bidang ekonomi yang dipilih Presiden ternyata memegang gagasan pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan utang luar negeri untuk menutupi defisit dan investor asing. Akibatnya, bangsa ini terpasung pada jebakan utang. “Kondisi ini berbuntut pada PHK dalam jumlah besar di industri manufaktur, masyarakat kehilangan daya beli, dan menyumbang kenaikan angka kemiskinan,” ujar Ray. Kusfiardi dari Koalisi Anti Utang mengatakan, kebijakan fiskal yang dilakukan para menteri bidang ekonomi tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud kemarin memperkirakan, perombakan kabinet yang kedua ini nanti bisa lebih banyak ketimbang perubahan pertama. Sebab, Presiden pernah menjanjikan perubahannya maksimal 30 persen. Menurut dia, kategori menteri yang layak diganti adalah mereka yang sakit sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya. Secara terpisah, fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Agus Condro Prayitno, mengakui, perombakan benar dan harus dilakukan secepatnya. Namun, perombakan itu harus diakui pula sebagai bukti dan pengakuan Presiden atas kesalahan memilih dan menempatkan orang dalam kabinet. Jika itu dilakukan, paling tidak rakyat akan mengapresiasi kejujuran Presiden. “Itu akan menambah nilai positif Presiden,” ujarnya.

Semalam, Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan, Fraksi PPP tidak menghadiri pertemuan pembahasan tentang perombakan kabinet. “Itu urusan Presiden. UUD sekarang ini telah mempertegas sistem presidensial, jangan lagi fraksi-fraksi di DPR membuatnya beraroma atau bercita rasa parlementer,” ujarnya. Sekembali dari kunjungan kerja di Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Tengah, kemarin di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden menerima secara khusus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS.

Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi mengharapkan Presiden segera merealisasikan janjinya dan jangan menunda-nunda lagi pergantian kabinet pada awal Mei ini. (INU/HAR/MZW/dik/MAM)

Kompas, 03 Mei 2007





Isu penggantian Menneg BUMN picu pro-kontra

3 05 2007

JAKARTA: Isu penggantian Menneg BUMN Sugiharto terkait agenda reshuffle terbatas Kabinet Indonesia Bersatupada Mei ini telah memicu pro-kontra di kalangan DPR. Sebagian fraksi, seperti dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Syarif Hasan, mengusulkan agar Sugiharto dicopot dari jabatannya karena kinerjanya dinilai tidak optimal. “Hampir seluruh fraksi memberikan masukan bahwa Menneg BUMN Sugiharto adalah salah satu menteri yang harus diganti,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, kemarin. Syarif tidak menjelaskan lebih lanjut siapa lagi menteri yang diusulkan dicopot. Dia hanya menyatakan kriteria menteri yang harus dicopot mengerucut pada dua masalah, yakni kesehatan dan kinerja yang buruk. Kesepakatan itu, kata Syarif, diambil dalam pertemuan informal lintas fraksi di satu hotel di Jakarta kemarin. Unsur fraksi yang terlibat a.l. FKB, FPG, FPDIP, FPD, FPAN, FBPD, dan FPBR.

Pertemuan di Hotel Ritz Carlton itu kabarnya diprakarsai oleh anggota DPD yang juga Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud, yang dikenal sebagai adik ipar Wapres Jusuf Kalla. Tapi dia membantah kabar tersebut dan menyatakan tidak ikut-ikutan mengusulkan pencopotan Sugiharto. Anggota DPR dari FPG Nusron Wahid dan Zulkifliemansyah dari FPKS mengingatkan Presiden SBY untuk menempatkan orang yang tepat di kantor Menneg BUMN-bukan sekadar mengganti-sehingga tidak mengulang kesalahan masa lalu ketika BUMN sering menjadi sapi perahan. Zulkifliemansyah memandang sangat pas jika Presiden SBY tetap menempatkan Sugiharto untuk memimpin Kementerian BUMN.

Dia menilai selama ini Sugiharto cukup independen dan keberadaannya di kabinet sangat dibutuhkan karena mampu bertindak sebagai buldozer SBY yang tidak mempan digoyang DPR. Sapi perahan Menurut dia, kalau posisi tersebut digantikan orang-orang parpol atau titipan partai politik, maka BUMN yang mulai membaik akan kembali menjadi sapi perahan. ”Perlu saya ingatkan, Sugiharto itu bukan kader PKS. Kalau dia punya kedekatan dengan beberapa kader PKS, itu benar, kami akui. Saya kira Presiden harus hati-hati dalam menentukan bos BUMN. Ingat, menjelang pemilu banyak parpol yang ngiler jabatan,” katanya.

Di tempat terpisah, Nusron Wahid mengatakan kalau Menneg BUMN mau diganti harus jelas ukuran tentang keberhasilan dari yang bersangkutan. Harus juga dipikirkan, ujarnya, mengenai calon penggantinya, apakah memiliki track record yang lebih baik dari Sugiharto. Daniel Tandjung, penasihat Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, mengatakan PPP tidak pernah mencabut dukungan terhadap Sugiharto sebagai Menneg BUMN. Menneg BUMN Sugiharto disebut-sebut akan diganti oleh Sofyan Djalil (kini Menkominfo), Sekretaris Menneg BUMN Said Didu, atau salah satu deputi Menneg BUMN, Muhayat.

Sementara itu, mantan Ketua MPR Amien Rais mengatakan seharusnya SBY mengganti menteri yang masuk dalam beberapa kriteria, yaitu pelanggar hukum terkait dugaan pencucian uang, penggadai bangsa untuk kepentingan asing seperti pada kasus kontrak pertambangan dan UU Penanaman Modal, serta kinerja yang biasa-biasa saja. “Dan yang sakit pasti harus diganti.” Koordinator Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Agusdin Pulungan menegaskan pihaknya tidak percaya lagi terhadap komitmen Presiden SBY yang prorakyat. “Namun, kita perlu menghargai upaya Presiden memperbaiki kegagalan-kegagalannya selama ini,” katanya dalam dialog pers bertema reshuffle di Jakarta, kemarin.

Koordinator Koalisi Anti-Utang (KAU) Kusfiardi menilai reshuffle jangan jadi bagian dari proyek konsolidasi politik saja. Komitmen Presiden untuk mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa sebenarnya sudah disampaikan ketika mengakhiri kerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI). Untuk itu, tuturnya, Presiden perlu melakukan perubahan kebijakan mendasar di bidang perekonomian. “Para menteri bidang ekonomi sekarang adalah penganut neoliberalisme fundamentalis yang menjalankan gagasan pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan utang luar negeri untuk menambal defisit dan ketergantungan pada investor asing,” katanya. Karena itu, katanya, perombakan kabinet harus menyentuh tim ekonomi, yang terdiri dari Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, termasuk Menteri Energi Sumber Daya Mineral. (Sutan Eries Adlin/Endot Brilliantono)

Bisnis Indonesia, 03 Mei 2007