Siaran Pers Koalisi Anti Utang (KAU)

14 05 2007

Reshuffle Harus Melepas Cengkeraman Neoliberalisme

Jakarta 2 Mei 2007, Presiden sudah berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa. Komitmen tersebut disampaikan setelah pemerintah mengakhiri kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI). Komitmen Presiden untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pasca hubungan dengan IMF dan CGI, membutuhkan perubahan kebijakan mendasar dibidang perekonomian.

Komitmen Presiden tersebut harus melandasi keputusan politik dalam melakukan reshuffle kali ini. Presiden harus mampu membangun komposisi kabinet nantinya dengan orang-orang yang bisa membawa Indonesia keluar dari cengkeraman neoliberalisme. Keharusan untuk bisa keluar dari cengkeraman neoliberalisme merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Watak neoliberalisme dalam pemerintah sudah melahirkan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945. Kemudian berdampak pada tidak teratasinya permasalahan ekonomi yang ada saat ini.

Para Menteri Bidang Ekonomi sebagai pemegang otoritas kebijakan yang ada sekarang adalah penganut neoliberalisme yang fundamentalis. Mereka menjalankan gagasan petumbuhan ekonomi yang mengandalkan utang luar negeri untuk menambal defisit dan ketergantungan pada investor asing. Kebijakan pertumbuhan ekonomi yang dijalankan para fundamentalis neoliberal di jajaran menteri bidang ekonomi saat ini, justru melahirkan kebijakan fiskal dan moneter yang terpasung oleh jebakan utang. Kondisi ini berbuntut pada PHK dalam jumlah besar di industri manufaktur, masyarakat kehilangan daya beli dan menyumbang pada kenaikan angka kemiskinan. Kinerja para fundamentalis neoliberalisme tersebut pada prinsipnya justru mengikis kemandirian perekonomian nasional.

Oleh karena itu maka perombakan kabinet harus menyentuh tim ekonomi, yang terdiri dari Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Penteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian termasuk Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Pergantian para menteri tersebut harus diikuti dengan menempatkan orang-orang yang memahami implementasi kebijakan yang menjadi mandat dari UUD 1945.

Tujuannya untuk melaksanakan langkah mendesak yang harus segera dilakukan pasca reshuffle. Langkah tersebut adalah melakukan koreksi atas kebijakan produk intervensi IMF dan CGI, agar kebijakan yang memperburuk kualitas sosial dan perekonomian rakyat Indonesia bisa dihentikan.

Para menteri bidang ekonomi pasca reshuffle, khususnya Menteri Keuangan, harus mengoreksi kebijakan liberalisasi ekonomi, pencabutan subsidi dan swastanisasi lewat privatisasi perusahaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berfungsi menjalankan pelayanan umum.

Kemudian diikuti dengan mengoreksi kebijakan anggaran negara (APBN) agar menjadi kebijakan yang sesuai dengan pemenuhan hak konstitusi rakyat. Kebijakan anggaran negara harus berkorelasi langsung dengan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28C, ayat 1), mendapat pendidikan (Pasal 31, ayat 1 dan 2), hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1), jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3), pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara (Pasal 34, ayat 1) dan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3).

Agar pemerintah memiliki kesempatan untuk mengalokasikan belanja negara demi pemenuhan hak konstitusi rakyat, maka para menteri bidang ekonomi, khususnya Menteri Keuangan, harus berusaha mendapatkan penghapusan utang. Untuk itu Menteri Keuangan harus mampu meyakinkan dunia internasional bahwa penghapusan utang merupakan bagian dari kebijakan untuk memajukan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat Indonesia. Kemudian mengedepankan pula aspek pertanggungjawaban kreditor yang selama ini telah mengabaikan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan yang mereka paksakan pada pemerintah Indonesia.[]





Reshuffle tak Perbaiki Ekonomi

7 05 2007

JAKARTA — Perombakan (reshuffle) kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tak menjawab kebutuhan rakyat. Menteri ekonomi yang dianggap gagal justru tetap menjabat. ”Bidang ekonomi tidak terlihat mendapat sentuhan pada reshuffle kali ini. Itu harus dicermati,” kata Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, di Bandung, Ahad (6/5). Padahal, menurut dia, masyarakat sangat berharap ada perubahan dalam susunan tim kementerian ekonomi.

Perubahan susunan di tim menteri ekonomi menjadi penting, katanya, selain karena kesejahteraan rakyat yang belum juga meningkat, PHK dan angka pengangguran pun masih tinggi. Perombakan kabinet semestinya bisa memberi harapan positif kepada masyarakat bahwa pilihan mereka saat pemilihan presiden tidak terlalu salah.

Koordinator Koalisi Anti-Utang (KAU), Kusfiardi, menilai kinerja tim ekonomi sejauh ini tidak menampakkan hasil dan prestasi. Dia mencontohkan melonjaknya angka pengangguran menjadi 11,5 juta dan jumlah penduduk miskin yang mencapai 40 juta lebih. ”Harga kebutuhan pokok juga sangat tinggi, sehingga tak terjangkau oleh masyarakat luas,” katanya.

Pergantian kabinet, harapnya, erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sementara, hingga kini Presiden sama sekali tak menyebut urgensi perubahan ini. ”Pergantian kabinet semata-mata untuk mengubah komposisi politik. Orientasi dan tujuan perubahannya, khususnya di bidang ekonomi, sama sekali tak terdengar.” Pengamat ekonomi dari Indef pun pesimistis menanggapi perombakan kabinet. ”Reshuffle tidak reshuffle, ekonomi kita tidak akan berubah. Indonesia butuh terobosan di sisi implementasi,” katanya.

Menurut dia, terobosan utama adalah mempercepat belanja pemerintah dan daerah, terutama belanja modal dan barang yang di APBN 2007 mencapai Rp 145,3 triliun. Dua belanja ini memegang peran penting karena dampaknya terasa langsung, seperti pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga diminta cepat menstabilkan harga bahan pokok. Setelah harga beras melonjak yang terjadi sejak akhir tahun lalu, sekarang minyak goreng ikut-ikutan melesat. Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Djimanto, mengatakan pengusaha minta pemerintah membuat iklim usaha yang bisa diprediksi dan stabil. ”Jangan banyak error-nya,” kata Djimanto.

Ketakpastian kondisi ekonomi dan kebijakan serta kesimpangsiuran aturan antara pusat dan daerah, membuat pengusaha sulit menghitung rencana bisnis. Dengan alasan itu, Djimanto meminta Presiden membentuk kabinet yang solid, prorakyat, dan propengusaha. ”Pengusaha itu objek. Ibarat konser musik, kalau dirijennya bagus, nanti musiknya juga bagus.”(kie/evy/has )

Republika, 07 Mei 2007





Tim Ekonomi Tak Tersentuh, Rakyat Tetap Merana

7 05 2007

JAKARTA (Suara Karya): Jika jajaran menteri strategis di tim ekonomi sampai tak tersentuh dalam perombakan kabinet, itu semakin menguatkan dugaan bahwa reshuffle kali ini sarat intervensi lembaga atau negara asing. Akibatnya, jelas, reshuffle menjadi kurang membawa manfaat karena kehidupan rakyat banyak tetap saja merana.

Ekonom Iman Sugema terus-terang mengaku tidak habis pikir bahwa dalam reshuffle kali ini tim ekonomi sampai tak tersentuh. Padahal selama ini tuntutan reshuffle mencuat karena kinerja tim ekonomi mengecewakan. Mereka gagal mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi.

“Menteri-menteri di tim ekonomi saat ini cenderung proasing sebagaimana tercermin dalam kebijakan-kebijakan mereka. Karena tim ekonomi ini tak terkena reshuffle, maka perombakan kabinet ini kurang membawa manfaat bagi kehidupan rakyat banyak,” ujar Iman di Jakarta, kemarin.

Penilaian senada juga diutarakan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno, ekonom Faisal Basri, dan Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi secara terpisah, mengomentari rencana reshuffle kabinet yang disebut-sebut diumumkan Presiden Yudhoyono pada Senin ini. Hingga semalam, berbagai keterangan menyebutkan bahwa reshuffle kabinet sedikit sekali menyentuh tim ekonomi. Kecuali Menneg BUMN, pos-pos lain di tim ekonomi kabinet santer diberitakan tetap dalam formasi seperti selama ini.

Menurut Iman, perombakan kabinet jelas tidak bermanfaat jika sejumlah menteri di tim ekonomi tidak diganti. Dia telak-telak menunjuk Menko Perekonomian sebagai salah satu pos yang layak dirombak karena sudah terbukti gagal mengkoordinasi dan menyinergikan menteri-menteri tim ekonomi.

“Presiden akan kena batunya. Kepercayaan rakyat terhadap dia akan bertambah luntur. Mulai saat ini, Presiden kehilangan modal politik gara-gara tidak mengganti tim ekonomi dan terlalu mendengar saran-saran pihak asing,” kata Iman. Menurut Iman, tim ekonomi yang dimotori Boediono dan Sri Mulyani sama sekali tidak memperhatikan masalah yang dihadapi sebagian besar rakyat, khususnya kalangan bawah, yakni kemiskinan dan pengangguran. Iman menunjuk masih terpuruknya kinerja sektor riil yang seharusnya banyak menyerap tenaga kerja.

Di tempat terpisah, Benny Soetrisno mengatakan, perombakan kabinet tidak akan bermanfaat jika sejumlah menteri di tim ekonomi tidak turut diganti. Dia menekankan, tim ekonomi gagal berperan akibat Menko Perekonomian tak mampu berfungsi sebagaimana mestinya, terutama menyinergikan menteri-menteri di bawahnya.
“Itu tak harus terjadi kalau saja Menko Perekonomian mampu menyinergikan dan menyinkronkan kebijakan antarmenteri dalam rangka mencapai target peningkatan kinerja perekonomian,” tutur Benny.

Di lain pihak, Faisal Basri mengatakan, tim ekonomi belum mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Kinerja ekspor yang meningkat serta stabilitas ekonomi makro dan sektor keuangan hingga saat ini juga tidak mampu menyentuh kehidupan rakyat. Menurut Faisal, sektor riil yang diharapkan dapat mengentaskan kedua masalah itu sejauh ini justru tidak berjalan optimal akibat lemahnya dukungan menteri-menteri di tim ekonomi. “Seharusnya dirombak. Bukan pantas lagi, tapi wajib. Sinergi diantara menteri-menteri ekonomi tidak bagus,” tuturnya.

Sementara itu, Kusfiardi mengemukakan, tim ekonomi di kabinet harus diganti total karena kebijakan-kebijakan mereka tidak prorakyat. Aneka kebijakan menteri-menteri ekonomi, katanya, tidak mampu membantu perbaikan kehidupan rakyat miskin di daerah-daerah, mengurangi pengangguran, dan menggerakkan dunia usaha. “Kebijakan ekonomi sangat liberal yang diusung menteri-menteri tim ekonomi hanya menyengsarakan rakyat di tingkat bawah. Jadi kalau reshuffle kali ini tidak menyentuh tim ekonomi, itu jelas menunjukkan intervensi lembaga atau negara asing yang selama ini kental berada di balik menteri-menteri ekonomi,” kata Kusfiardi. (Andrian/Indra)

Suara Karya, 07 Mei 2007





Hanya Copot Sugiarto, PDIP Kecewa

7 05 2007

JAKARTA – PDI Perjuangan kecewa terhadap hasil reshuffle. Alasannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertahankan menteri-menteri ekonomi. Menurut Wakil Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Hasto Kristianto, hasil reshuffle kali ini bertolak belakang dengan komitmen SBY. SBY, tambah Hasto, pernah mengatakan akan merombak tim ekonomi lantaran belum berhasil meningkatkan kinerja. “Yang didepak hanya Sugiarto,” katanya kemarin di Jakarta sambil melanjutkan semua orang tahu bahwa kinerja menteri ekonomi yang lain tidak lebih baik dari Sugiarto,” tegasnya, Menurut dia, presiden pernah menyatakan reshuffle kali ini merupakan bagian dari upaya memecahkan persoalan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. “Faktanya reshuffle hanya menjadi ajang kontestasi antar parpol pendukung SBY,” sesalnya.

Dia mengatakan, momentum reshuffle telah dimanfaatkan SBY untuk membangun kembali garansi parpol pendukung pemerintahan. “Kelihatan sekali reshuffle tidak didesain untuk menggerakkan sektor riil sebagai kunci atas persoalan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran,” tegasnya. Anggota Komisi VI DPR itu lantas menegaskan, penggantian Men BUMN saja sebenarnya kurang mencukupi untuk memperbaiki kondisi perekonomian rakyat yang terpuruk. Apalagi, presiden hanya terkesan mengganti Men BUMN berdasarkan pertimbangan politis. “Saya lihat belum muncul komitmen untuk menjadikan BUMN sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional yang menggerakkan sektor riil,” tandasnya.

Koordinator Koalisi Antiutang (KAU) Kusfiardi juga menyesalkan tidak adanya perombakan total terhadap tim ekonomi kabinet. “Kesan agenda reshuffle hanya menjadi alat konsolidasi politik semata terasa semakin kentara,” katanya ketika dihubungi kemarin. Menurut Ardi, keputusan presiden tidak merombak tim ekonomi hanya memperburuk citra presiden sendiri di mata masyarakat. Apalagi, pemerintah juga telah mengambil keputusan untuk mengakhiri kerja sama dengan IMF dan membubarkan CGI. “Kalau tim ekonomi yang jelas-jelas berwatak neoliberal tetap dipertahankan, publik pasti menilai presiden hanya memainkan politik pencitraan,” sesalnya. Saat ini tim ekonomi kabinet meliputi Menko Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Peradagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dan Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali.

Ardi menyampaikan, presiden seharusnya berani mengganti seluruh tim ekonomi dengan menteri baru yang memiliki komitmen melanjutkan visi presiden yang telah berani mengusir IMF dan CGI dari Indonesia. “Semua kebijakan yang keluar akibat tekanan IMF, CGI, termasuk World Bank harus dikoreksi lagi,” katanya. Dia lantas mencontohkan penumpukan utang luar negeri Indonesia, hadirnya UU Penanaman Modal, UU Sumber Daya Air, dan UU Migas sebagai segelintir produk legislasi yang didominasi semangat neoliberal. “Reshuffle ini harus menjadi jawaban atas problem rakyat, bukan sekadar memenuhi ambisi kekuasaan segelintir orang,” tandasnya. (pri)

Jawapos, 07 Mei 2007





Reshuffle Kabinet Harus Lepaskan Diri Dari Neoliberalisme

4 05 2007

Jakarta: Reshuffle (perombakan) kabinet yang akan dilaksanakan oleh Presiden harus mampu membangun komposisi kabinet dengan orang-orang yang bisa membuat Indonesia lepas dari neoliberalisme. Menurut siaran pers dari Koalisi Anti-Utang yang diterima kantor berita Antara Jakarta, Kamis (3/05), hal tersebut tidak bisa ditawar lagi karena neoliberalisme bertentangan dengan konsitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, kinerja sejumlah pihak yang dapat disebut sebagai fundamentalis neoliberal justru mengikis kemandirian ekonomi yang telah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Oleh karena itu, perombakan kabinet harus menyentuh tim ekonomi,dengan menempatkan orang-orang yang memahami implementasi kebijakan yang menjadi mandat dari UUD 1945. Pascareshuffle, diharapkan para menteri tersebut khusunya Menteri Keuangan (Menkeu), dapat mengoreksi kebijakan liberalisasi ekonomi, pencabutan subsidi dan swastanisasi melalui privatisasi perusahaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berfungsi menjalankan pelayanan umum. Selain itu, para menteri tersebut perlu pula untuk mengoreksi kebijakan anggaran negara (APBN) agar menjadi kebijakan yang sesuai dengan pemenuhan hak konstitusi rakyat.

Agar pemerintah memiliki kesempatan untuk mengalokasikan belanja negara demi pemenuhan hak konstitusi rakyat, maka Menkeu harus berusaha mendapatkan penghapusan utang. Untuk itu, ia harus mampu meyakinkan dunia internasional bahwa penghapusan utang merupakan bagian dari kebijakan untuk memajukan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat Indonesia. Kemudian, Menkeu patut mengedepankan pula aspek pertanggungjawaban kreditor yang selama ini telah mengabaikan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan yang mereka paksakan pada pemerintah Indonesia. (ant)

Beritasore.com, 04 Mei 2007