Siaran Pers Koalisi Anti Utang (KAU)

16 05 2007

Utang Baru ADB Tidak Relevan

Jakarta 13 Mei 2007, Usaha pemerintah untuk mencari utang baru dalam pertemuan tahunan ADB pada tanggal 4-7 Mei 2007 di Jepang tidak relevan. Karena evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang didanai oleh utang ADB hampir semuanya tidak dapat diserap sesuai dengan target bahkan beberapa proyek tidak terserap sama sekali (0%) meskipun sudah berjalan hampir 2 tahun. Hal ini disebabkan syarat ADB yang menyertai proyek tersebut memberatkan negara pengutang dan menguntungkan kreditor. Selain memberatkan negara pengutang transaksi tersebut juga tidak transparan serta tidak melibatkan rakyat wajar saja terjadi permasalahan dikemudian hari. Buruknya penyerapan utang dari ADB membuktikan bahwa selain tidak mampu menyelesaikan permasalahan beban utang luar negeri yang semakin menumpuk. Tidak terserapnya utang dari ADB menunjukkan buruknya kinerja pelaksanaan proyek oleh pemerintah.

Selain itu utang dari ADB juga berkontribusi terhadap pemborosan anggaran karena selain terbebani dengan bunga utang dan commitment fee pemerintah juga harus membayar back log atau dana talangan untuk membiayai pelaksanaan proyek akibat lambatnya pencairan utang. Dana pemerintah yang digunakan untuk membayar back log proyek yang didanai utang ADB pada juni 2006 sebesar $US 12.20 Juta. Selain merugikan pemerintah pembayaran back log tersebut membuktikan bahwa pemerintah masih mempunyai ketercukupan dana untuk membiayai pembangunan, sehingga pengajuan utang baru oleh pemerintah patut dipertanyakan.

Pengajuan utang baru dari ADB untuk menutupi devisit APBN tidak akan menyelesaikan permasalahan karena beban utang juga berkontribusi dalam menekan APBN sehingga terjadi devisit. Apalagi ditambah dengan utang baru, beban utang tersebut akan semakin berlipat. Dalam APBN 2007 saja pemerintah harus mengalokasikan 30% dari total APBN untuk membayar utang luar negeri. Akibatnya hak konstitusi rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi tidak terpenuhi.

Dengan beban utang yang memberatkan APBN, persyaratan utang yang memberatkan disertai dengan kinerja pemerintah yang buruk. Pengajuan utang baru kepada ADB menjadi tidak relevan dengan keinginan pemerintah untuk mengurangi beban utang luar negeri. Pencairan utang baru tersebut membuktikan bahwa pemerintah layaknya residivis utang yang meskipun terbukti bahwa transaksi utang luar negeri merugikan negara pengutang selain itu beban utang luar negeri juga membebani rakyat karena pembayaran utang menyedot 50% dari pendapatan domestik yang berasal dari pajak serta tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat. Namun pemerintah masih terus mengupayakan utang baru. Perilaku ini akan memperpuruk bangsa ini dalam jerat utang.[]


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: