Tak relevan cari utangan ke ADB

15 05 2007

JAKARTA Usaha pemerintah untuk mencari utang baru dalam pertemuan ta-hunan ADB di Jepang pekan lalu tidak relevan. Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU), Kusfiardi, menyatakan utangan baru itu tak ada relevansinya dengan kebutuhan fiskal nasional yang memang benar dibutuhkan pemerintah.

“Pasalnya selama ini hasil evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang didanai utang ADB hampir semuanya tidak dapat diserap sesuai dengan target bahkan beberapa proyek tidak terserap sama sekali alias 0 persen meskipun sudah berjalan hampir 2 tahun,” ujarnya, kemarin. Utangan dari ADB itu sangat memberatkan negara pengutang dan menguntungkan kreditor. Selain memberatkan negara pengutang, transaksi tersebut juga tidak transparan serta tidak melibatkan rakyat. “Jadi wajar saja terjadi permasalahan dikemudian hari.”

Menurut Kusfiardi, buruknya penyerapan utang dari ADB membuktikan, selain tidak mampu menyelesaikan permasalahan beban utang luar negeri yang semakin menumpuk. “Tidak terserapnya utang dari ADB menunjukkan buruknya kinerja pelaksanaan proyek oleh pemerintah.” Selain itu utang dari ADB juga berkontribusi terhadap pemborosan anggaran karena selain terbebani dengan bunga utang. “Belum lagi keharusan pemerintah membayar ‘commitment fee’ dan ‘back log’ atau dana talangan untuk membiayai pelaksanaan proyek akibat lambatnya pencairan utang.”

KAU mencatat dana pemerintah yang digunakan untuk membayar back log proyek yang didanai utang ADB pada juni 2006 sebesar US$ 12,20 Juta.  “Itu merugikan. Itu juga menandakan pemerintah masih mempunyai ketercukupan dana untuk membiayai pembangunan, sehingga pengajuan utang baru oleh pemerintah patut dipertanyakan.” Seperti diketahui Menkeu Sri Mulyani baru saja melobi ADB untuk utang baru guna menutupi devisit APBN. Dalam APBN 2007 saja pemerintah harus mengalokasikan 30 persen dari total APBN untuk membayar utang luar ne-geri.

Menurut Kusfiardi, utang bukan solusi atasi defisit. “Pencairan utang baru tersebut membuktikan bahwa pemerintah layaknya residivis utang yang meskipun terbukti merugikan,” jelas dia. Beban utang luar negeri juga membebani rakyat karena pembayaran utang menyedot 50 persen dari pendapatan domestik yang berasal dari pajak serta tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat. “Dengan Menkeu tetap dijabat Sri Mulyani pemerintah masih terus mengupayakan utang baru,” katanya.(fen)

Harian Terbit, 15 Mei 2007


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: