Tak relevan cari utangan ke ADB

15 05 2007

JAKARTA Usaha pemerintah untuk mencari utang baru dalam pertemuan ta-hunan ADB di Jepang pekan lalu tidak relevan. Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU), Kusfiardi, menyatakan utangan baru itu tak ada relevansinya dengan kebutuhan fiskal nasional yang memang benar dibutuhkan pemerintah.

“Pasalnya selama ini hasil evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang didanai utang ADB hampir semuanya tidak dapat diserap sesuai dengan target bahkan beberapa proyek tidak terserap sama sekali alias 0 persen meskipun sudah berjalan hampir 2 tahun,” ujarnya, kemarin. Utangan dari ADB itu sangat memberatkan negara pengutang dan menguntungkan kreditor. Selain memberatkan negara pengutang, transaksi tersebut juga tidak transparan serta tidak melibatkan rakyat. “Jadi wajar saja terjadi permasalahan dikemudian hari.”

Menurut Kusfiardi, buruknya penyerapan utang dari ADB membuktikan, selain tidak mampu menyelesaikan permasalahan beban utang luar negeri yang semakin menumpuk. “Tidak terserapnya utang dari ADB menunjukkan buruknya kinerja pelaksanaan proyek oleh pemerintah.” Selain itu utang dari ADB juga berkontribusi terhadap pemborosan anggaran karena selain terbebani dengan bunga utang. “Belum lagi keharusan pemerintah membayar ‘commitment fee’ dan ‘back log’ atau dana talangan untuk membiayai pelaksanaan proyek akibat lambatnya pencairan utang.”

KAU mencatat dana pemerintah yang digunakan untuk membayar back log proyek yang didanai utang ADB pada juni 2006 sebesar US$ 12,20 Juta.  “Itu merugikan. Itu juga menandakan pemerintah masih mempunyai ketercukupan dana untuk membiayai pembangunan, sehingga pengajuan utang baru oleh pemerintah patut dipertanyakan.” Seperti diketahui Menkeu Sri Mulyani baru saja melobi ADB untuk utang baru guna menutupi devisit APBN. Dalam APBN 2007 saja pemerintah harus mengalokasikan 30 persen dari total APBN untuk membayar utang luar ne-geri.

Menurut Kusfiardi, utang bukan solusi atasi defisit. “Pencairan utang baru tersebut membuktikan bahwa pemerintah layaknya residivis utang yang meskipun terbukti merugikan,” jelas dia. Beban utang luar negeri juga membebani rakyat karena pembayaran utang menyedot 50 persen dari pendapatan domestik yang berasal dari pajak serta tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat. “Dengan Menkeu tetap dijabat Sri Mulyani pemerintah masih terus mengupayakan utang baru,” katanya.(fen)

Harian Terbit, 15 Mei 2007





Bappenas kaji pengembalian utang Bank Dunia

15 05 2007

JAKARTA: Pemerintah masih melakukan sejumlah kajian terkait dengan permintaan Bank Dunia untuk mengembalikan utang sebesar US$4,7 (Rp42,3 miliar) juta yang dialokasikan buat sejumlah program dan proyek periode 2000-2005.

Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyatakan permintaan Bank Dunia untuk mengembalikan utang tersebut akibat tidak terserapnya dana yang disediakan bagi sejumlah program dan proyek tersebut.  “Permintaan pengembalian dana tersebut lebih karena ketidaksiapan dan tak terserapnya dana yang disediakan Bank Dunia untuk proyek dan sejumlah program tersebut,” tuturnya di Departemen Keuangan kemarin.

Namun, Paskah menolak menjawab ketika ditanya tentang permintaan Bank Dunia untuk mengembalikan dana US$4,7 juta lebih karena adanya indikasi korupsi. Bank Dunia sebelumnya meminta agar pinjaman dana sebesar US$4,7 juta untuk proyek pembangunan infrastruktur di Departemen PU dikembalikan karena terindikasi dikorupsi.

Paskah menambahkan lembaga keuangan internasional tersebut tidak menetapkan batas waktu untuk pengembalian dana tersebut. Ketika ditanya mengenai kemungkinan tambahan utang kepada ADB (Asia Development Bank) mengingat kemungkinan kenaikan defisit APBN 2007 dari target 1,1% PDB dari yang disepakati, Paskah enggan berkomentar.

Sementara itu, Kusfiardi, Koordinator Nasional Koalisi Anti Utang, menilai upaya pemerintah untuk mengajukan utang baru dari ADB demi menutupi defisit APBN sebagai tindakan yang akan menambah beban baru.( Diena Lestari)

Bisnis Indonesia, 15 Mei 2007