UTANG BARU KE ADB Tidak Menyelesaikan Masalah, Harus Ditinjau

14 05 2007

Ulang Pengajuan utang baru kepada Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2007 tidak akan menyelesaikan permasalahan.

Karena itu, utang tersebut harus ditinjau ulang karena dinilai berkontribusi dalam menekan APBN sehingga justru menambah defisit  BEBAN utang pemerintah akan semakin berlipat. Dalam APBN 2007 saja,pemerintah harus mengalokasikan 30% dari total APBN untuk membayar utang luar negeri. Usaha pemerintah mencari utang baru dalam pertemuan tahunan ADB pada 4–7 Mei 2007 di Jepang beberapa waktu lalu sangat tidak relevan.

Sebab,evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang didanai utang ADB sendiri hampir semua tidak terserap sesuai target.Bahkan,beberapa proyek tidak terserap sama sekali (0%) meskipun sudah berjalan hampir dua tahun. Hal itu disebabkan syarat ADB yang menyertai proyek tersebut memberatkan negara pengutang dan menguntungkan kreditor.

Selain memberatkan negara pengutang, transaksi tersebut juga tidak transparan serta tidak melibatkan rakyat.Wajar saja terjadi permasalahan di kemudian hari. ’’Buruknya penyerapan utang dari ADB membuktikan bahwa selain tidak mampu menyelesaikan permasalahan beban utang luar negeri yang semakin menumpuk.tidak terserapnya utang dari ADB juga menunjukkan kinerja pelaksanaan proyek oleh pemerintah sangat buruk,”ujar Koordinator Nasional Koalisi Anti-Utang (KAU) Kusfiardi, di Jakarta,kemarin.

Selain itu, jelas dia, utang dari ADB berkontribusi terhadap pemborosan anggaran. Sebab, selain terbebani dengan bunga utang dan commitment fee, pemerintah juga harus membayar back log (dana talangan) untuk membiayai pelaksanaan proyek akibat lambatnya pencairan utang. ’’Ini kan aneh kalau harus bayar dana talangan.Kalau memang pemerintah punya dana, buat apa minta rembesan yang sifatnya jelas-jelas utang,” jelasnya. Pada Juni 2006, jelas dia, dana pemerintah yang digunakan untuk membayar proyek back log yang didanai utang ADB mencapai USD12,2 juta.

Sementara itu, saat ini pemerintah harus membayar dana talangan ke Word Bank sekitar USD700 juta. ’’Hal itu selain merugikan pemerintah,pembayaran back log membuktikan bahwa pemerintah masih mempunyai ketercukupan dana untuk membiayai pembangunan. Karena itu, pengajuan utang baru oleh pemerintah patut dipertanyakan,”ujarnya. Menteri Negara (Meneg) PPN/- Kepala Bappenas Paskah Suzetta, beberapa waktu lalu menyatakan, pemerintah akan bernegosiasi secara bilateral dengan ADB dengan pengajuan utang senilai USD600 juta.(thomas pulungan)

Seputar Indonesia, 14 Mei 2007


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: