UTANG BARU KE ADB Tidak Menyelesaikan Masalah, Harus Ditinjau

14 05 2007

Ulang Pengajuan utang baru kepada Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2007 tidak akan menyelesaikan permasalahan.

Karena itu, utang tersebut harus ditinjau ulang karena dinilai berkontribusi dalam menekan APBN sehingga justru menambah defisit  BEBAN utang pemerintah akan semakin berlipat. Dalam APBN 2007 saja,pemerintah harus mengalokasikan 30% dari total APBN untuk membayar utang luar negeri. Usaha pemerintah mencari utang baru dalam pertemuan tahunan ADB pada 4–7 Mei 2007 di Jepang beberapa waktu lalu sangat tidak relevan.

Sebab,evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang didanai utang ADB sendiri hampir semua tidak terserap sesuai target.Bahkan,beberapa proyek tidak terserap sama sekali (0%) meskipun sudah berjalan hampir dua tahun. Hal itu disebabkan syarat ADB yang menyertai proyek tersebut memberatkan negara pengutang dan menguntungkan kreditor.

Selain memberatkan negara pengutang, transaksi tersebut juga tidak transparan serta tidak melibatkan rakyat.Wajar saja terjadi permasalahan di kemudian hari. ’’Buruknya penyerapan utang dari ADB membuktikan bahwa selain tidak mampu menyelesaikan permasalahan beban utang luar negeri yang semakin menumpuk.tidak terserapnya utang dari ADB juga menunjukkan kinerja pelaksanaan proyek oleh pemerintah sangat buruk,”ujar Koordinator Nasional Koalisi Anti-Utang (KAU) Kusfiardi, di Jakarta,kemarin.

Selain itu, jelas dia, utang dari ADB berkontribusi terhadap pemborosan anggaran. Sebab, selain terbebani dengan bunga utang dan commitment fee, pemerintah juga harus membayar back log (dana talangan) untuk membiayai pelaksanaan proyek akibat lambatnya pencairan utang. ’’Ini kan aneh kalau harus bayar dana talangan.Kalau memang pemerintah punya dana, buat apa minta rembesan yang sifatnya jelas-jelas utang,” jelasnya. Pada Juni 2006, jelas dia, dana pemerintah yang digunakan untuk membayar proyek back log yang didanai utang ADB mencapai USD12,2 juta.

Sementara itu, saat ini pemerintah harus membayar dana talangan ke Word Bank sekitar USD700 juta. ’’Hal itu selain merugikan pemerintah,pembayaran back log membuktikan bahwa pemerintah masih mempunyai ketercukupan dana untuk membiayai pembangunan. Karena itu, pengajuan utang baru oleh pemerintah patut dipertanyakan,”ujarnya. Menteri Negara (Meneg) PPN/- Kepala Bappenas Paskah Suzetta, beberapa waktu lalu menyatakan, pemerintah akan bernegosiasi secara bilateral dengan ADB dengan pengajuan utang senilai USD600 juta.(thomas pulungan)

Seputar Indonesia, 14 Mei 2007

Iklan




Siaran Pers Koalisi Anti Utang (KAU)

14 05 2007

Reshuffle Harus Melepas Cengkeraman Neoliberalisme

Jakarta 2 Mei 2007, Presiden sudah berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa. Komitmen tersebut disampaikan setelah pemerintah mengakhiri kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI). Komitmen Presiden untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pasca hubungan dengan IMF dan CGI, membutuhkan perubahan kebijakan mendasar dibidang perekonomian.

Komitmen Presiden tersebut harus melandasi keputusan politik dalam melakukan reshuffle kali ini. Presiden harus mampu membangun komposisi kabinet nantinya dengan orang-orang yang bisa membawa Indonesia keluar dari cengkeraman neoliberalisme. Keharusan untuk bisa keluar dari cengkeraman neoliberalisme merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Watak neoliberalisme dalam pemerintah sudah melahirkan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945. Kemudian berdampak pada tidak teratasinya permasalahan ekonomi yang ada saat ini.

Para Menteri Bidang Ekonomi sebagai pemegang otoritas kebijakan yang ada sekarang adalah penganut neoliberalisme yang fundamentalis. Mereka menjalankan gagasan petumbuhan ekonomi yang mengandalkan utang luar negeri untuk menambal defisit dan ketergantungan pada investor asing. Kebijakan pertumbuhan ekonomi yang dijalankan para fundamentalis neoliberal di jajaran menteri bidang ekonomi saat ini, justru melahirkan kebijakan fiskal dan moneter yang terpasung oleh jebakan utang. Kondisi ini berbuntut pada PHK dalam jumlah besar di industri manufaktur, masyarakat kehilangan daya beli dan menyumbang pada kenaikan angka kemiskinan. Kinerja para fundamentalis neoliberalisme tersebut pada prinsipnya justru mengikis kemandirian perekonomian nasional.

Oleh karena itu maka perombakan kabinet harus menyentuh tim ekonomi, yang terdiri dari Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Penteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian termasuk Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Pergantian para menteri tersebut harus diikuti dengan menempatkan orang-orang yang memahami implementasi kebijakan yang menjadi mandat dari UUD 1945.

Tujuannya untuk melaksanakan langkah mendesak yang harus segera dilakukan pasca reshuffle. Langkah tersebut adalah melakukan koreksi atas kebijakan produk intervensi IMF dan CGI, agar kebijakan yang memperburuk kualitas sosial dan perekonomian rakyat Indonesia bisa dihentikan.

Para menteri bidang ekonomi pasca reshuffle, khususnya Menteri Keuangan, harus mengoreksi kebijakan liberalisasi ekonomi, pencabutan subsidi dan swastanisasi lewat privatisasi perusahaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berfungsi menjalankan pelayanan umum.

Kemudian diikuti dengan mengoreksi kebijakan anggaran negara (APBN) agar menjadi kebijakan yang sesuai dengan pemenuhan hak konstitusi rakyat. Kebijakan anggaran negara harus berkorelasi langsung dengan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28C, ayat 1), mendapat pendidikan (Pasal 31, ayat 1 dan 2), hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1), jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3), pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara (Pasal 34, ayat 1) dan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3).

Agar pemerintah memiliki kesempatan untuk mengalokasikan belanja negara demi pemenuhan hak konstitusi rakyat, maka para menteri bidang ekonomi, khususnya Menteri Keuangan, harus berusaha mendapatkan penghapusan utang. Untuk itu Menteri Keuangan harus mampu meyakinkan dunia internasional bahwa penghapusan utang merupakan bagian dari kebijakan untuk memajukan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat Indonesia. Kemudian mengedepankan pula aspek pertanggungjawaban kreditor yang selama ini telah mengabaikan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan yang mereka paksakan pada pemerintah Indonesia.[]