Perombakan Harus Tumbuhkan Harapan

3 05 2007

Jakarta, Kompas – Perombakan Kabinet Indonesia Bersatu secara terbatas awal bulan ini diharapkan mampu memunculkan harapan publik dalam menghadapi berbagai masalah. Kabinet baru harus mampu mengurangi pengangguran, menghentikan kerusakan ekologi, dan menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Hal itu disampaikan mantan Ketua MPR Amien Rais di Jakarta, Rabu (2/5). Untuk itu, kabinet baru harus mampu memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mewujudkan harapan rakyat. “Meskipun banyak terjadi musibah, tetapi harus selalu ada harapan terjadinya perubahan,” ujar Amien.

Ia mengemukakan, kriteria menteri yang harus diganti adalah menteri yang melakukan pelanggaran hukum dan terlibat dalam pencucian uang, serta meloloskan perpanjangan kontrak karya pertambangan dan UU Penanaman Modal. Selain itu, lanjutnya, menteri yang berhalangan tetap karena sakit juga layak diganti.

Ray Rangkuti dari Lingkar Muda Indonesia di Jakarta, kemarin, mengatakan, Presiden sudah berkomitmen mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa, tetapi ironisnya kabinet yang dipilihnya selama ini merupakan penganut ekonomi neoliberalisme yang tidak berpihak kepada rakyat. Menteri bidang ekonomi yang dipilih Presiden ternyata memegang gagasan pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan utang luar negeri untuk menutupi defisit dan investor asing. Akibatnya, bangsa ini terpasung pada jebakan utang. “Kondisi ini berbuntut pada PHK dalam jumlah besar di industri manufaktur, masyarakat kehilangan daya beli, dan menyumbang kenaikan angka kemiskinan,” ujar Ray. Kusfiardi dari Koalisi Anti Utang mengatakan, kebijakan fiskal yang dilakukan para menteri bidang ekonomi tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud kemarin memperkirakan, perombakan kabinet yang kedua ini nanti bisa lebih banyak ketimbang perubahan pertama. Sebab, Presiden pernah menjanjikan perubahannya maksimal 30 persen. Menurut dia, kategori menteri yang layak diganti adalah mereka yang sakit sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya. Secara terpisah, fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Agus Condro Prayitno, mengakui, perombakan benar dan harus dilakukan secepatnya. Namun, perombakan itu harus diakui pula sebagai bukti dan pengakuan Presiden atas kesalahan memilih dan menempatkan orang dalam kabinet. Jika itu dilakukan, paling tidak rakyat akan mengapresiasi kejujuran Presiden. “Itu akan menambah nilai positif Presiden,” ujarnya.

Semalam, Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan, Fraksi PPP tidak menghadiri pertemuan pembahasan tentang perombakan kabinet. “Itu urusan Presiden. UUD sekarang ini telah mempertegas sistem presidensial, jangan lagi fraksi-fraksi di DPR membuatnya beraroma atau bercita rasa parlementer,” ujarnya. Sekembali dari kunjungan kerja di Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Tengah, kemarin di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden menerima secara khusus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS.

Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi mengharapkan Presiden segera merealisasikan janjinya dan jangan menunda-nunda lagi pergantian kabinet pada awal Mei ini. (INU/HAR/MZW/dik/MAM)

Kompas, 03 Mei 2007


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: