Perombakan Harus Tumbuhkan Harapan

3 05 2007

Jakarta, Kompas – Perombakan Kabinet Indonesia Bersatu secara terbatas awal bulan ini diharapkan mampu memunculkan harapan publik dalam menghadapi berbagai masalah. Kabinet baru harus mampu mengurangi pengangguran, menghentikan kerusakan ekologi, dan menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Hal itu disampaikan mantan Ketua MPR Amien Rais di Jakarta, Rabu (2/5). Untuk itu, kabinet baru harus mampu memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mewujudkan harapan rakyat. “Meskipun banyak terjadi musibah, tetapi harus selalu ada harapan terjadinya perubahan,” ujar Amien.

Ia mengemukakan, kriteria menteri yang harus diganti adalah menteri yang melakukan pelanggaran hukum dan terlibat dalam pencucian uang, serta meloloskan perpanjangan kontrak karya pertambangan dan UU Penanaman Modal. Selain itu, lanjutnya, menteri yang berhalangan tetap karena sakit juga layak diganti.

Ray Rangkuti dari Lingkar Muda Indonesia di Jakarta, kemarin, mengatakan, Presiden sudah berkomitmen mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa, tetapi ironisnya kabinet yang dipilihnya selama ini merupakan penganut ekonomi neoliberalisme yang tidak berpihak kepada rakyat. Menteri bidang ekonomi yang dipilih Presiden ternyata memegang gagasan pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan utang luar negeri untuk menutupi defisit dan investor asing. Akibatnya, bangsa ini terpasung pada jebakan utang. “Kondisi ini berbuntut pada PHK dalam jumlah besar di industri manufaktur, masyarakat kehilangan daya beli, dan menyumbang kenaikan angka kemiskinan,” ujar Ray. Kusfiardi dari Koalisi Anti Utang mengatakan, kebijakan fiskal yang dilakukan para menteri bidang ekonomi tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud kemarin memperkirakan, perombakan kabinet yang kedua ini nanti bisa lebih banyak ketimbang perubahan pertama. Sebab, Presiden pernah menjanjikan perubahannya maksimal 30 persen. Menurut dia, kategori menteri yang layak diganti adalah mereka yang sakit sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya. Secara terpisah, fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Agus Condro Prayitno, mengakui, perombakan benar dan harus dilakukan secepatnya. Namun, perombakan itu harus diakui pula sebagai bukti dan pengakuan Presiden atas kesalahan memilih dan menempatkan orang dalam kabinet. Jika itu dilakukan, paling tidak rakyat akan mengapresiasi kejujuran Presiden. “Itu akan menambah nilai positif Presiden,” ujarnya.

Semalam, Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan, Fraksi PPP tidak menghadiri pertemuan pembahasan tentang perombakan kabinet. “Itu urusan Presiden. UUD sekarang ini telah mempertegas sistem presidensial, jangan lagi fraksi-fraksi di DPR membuatnya beraroma atau bercita rasa parlementer,” ujarnya. Sekembali dari kunjungan kerja di Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Tengah, kemarin di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden menerima secara khusus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS.

Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi mengharapkan Presiden segera merealisasikan janjinya dan jangan menunda-nunda lagi pergantian kabinet pada awal Mei ini. (INU/HAR/MZW/dik/MAM)

Kompas, 03 Mei 2007





Isu penggantian Menneg BUMN picu pro-kontra

3 05 2007

JAKARTA: Isu penggantian Menneg BUMN Sugiharto terkait agenda reshuffle terbatas Kabinet Indonesia Bersatupada Mei ini telah memicu pro-kontra di kalangan DPR. Sebagian fraksi, seperti dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Syarif Hasan, mengusulkan agar Sugiharto dicopot dari jabatannya karena kinerjanya dinilai tidak optimal. “Hampir seluruh fraksi memberikan masukan bahwa Menneg BUMN Sugiharto adalah salah satu menteri yang harus diganti,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, kemarin. Syarif tidak menjelaskan lebih lanjut siapa lagi menteri yang diusulkan dicopot. Dia hanya menyatakan kriteria menteri yang harus dicopot mengerucut pada dua masalah, yakni kesehatan dan kinerja yang buruk. Kesepakatan itu, kata Syarif, diambil dalam pertemuan informal lintas fraksi di satu hotel di Jakarta kemarin. Unsur fraksi yang terlibat a.l. FKB, FPG, FPDIP, FPD, FPAN, FBPD, dan FPBR.

Pertemuan di Hotel Ritz Carlton itu kabarnya diprakarsai oleh anggota DPD yang juga Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud, yang dikenal sebagai adik ipar Wapres Jusuf Kalla. Tapi dia membantah kabar tersebut dan menyatakan tidak ikut-ikutan mengusulkan pencopotan Sugiharto. Anggota DPR dari FPG Nusron Wahid dan Zulkifliemansyah dari FPKS mengingatkan Presiden SBY untuk menempatkan orang yang tepat di kantor Menneg BUMN-bukan sekadar mengganti-sehingga tidak mengulang kesalahan masa lalu ketika BUMN sering menjadi sapi perahan. Zulkifliemansyah memandang sangat pas jika Presiden SBY tetap menempatkan Sugiharto untuk memimpin Kementerian BUMN.

Dia menilai selama ini Sugiharto cukup independen dan keberadaannya di kabinet sangat dibutuhkan karena mampu bertindak sebagai buldozer SBY yang tidak mempan digoyang DPR. Sapi perahan Menurut dia, kalau posisi tersebut digantikan orang-orang parpol atau titipan partai politik, maka BUMN yang mulai membaik akan kembali menjadi sapi perahan. ”Perlu saya ingatkan, Sugiharto itu bukan kader PKS. Kalau dia punya kedekatan dengan beberapa kader PKS, itu benar, kami akui. Saya kira Presiden harus hati-hati dalam menentukan bos BUMN. Ingat, menjelang pemilu banyak parpol yang ngiler jabatan,” katanya.

Di tempat terpisah, Nusron Wahid mengatakan kalau Menneg BUMN mau diganti harus jelas ukuran tentang keberhasilan dari yang bersangkutan. Harus juga dipikirkan, ujarnya, mengenai calon penggantinya, apakah memiliki track record yang lebih baik dari Sugiharto. Daniel Tandjung, penasihat Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, mengatakan PPP tidak pernah mencabut dukungan terhadap Sugiharto sebagai Menneg BUMN. Menneg BUMN Sugiharto disebut-sebut akan diganti oleh Sofyan Djalil (kini Menkominfo), Sekretaris Menneg BUMN Said Didu, atau salah satu deputi Menneg BUMN, Muhayat.

Sementara itu, mantan Ketua MPR Amien Rais mengatakan seharusnya SBY mengganti menteri yang masuk dalam beberapa kriteria, yaitu pelanggar hukum terkait dugaan pencucian uang, penggadai bangsa untuk kepentingan asing seperti pada kasus kontrak pertambangan dan UU Penanaman Modal, serta kinerja yang biasa-biasa saja. “Dan yang sakit pasti harus diganti.” Koordinator Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Agusdin Pulungan menegaskan pihaknya tidak percaya lagi terhadap komitmen Presiden SBY yang prorakyat. “Namun, kita perlu menghargai upaya Presiden memperbaiki kegagalan-kegagalannya selama ini,” katanya dalam dialog pers bertema reshuffle di Jakarta, kemarin.

Koordinator Koalisi Anti-Utang (KAU) Kusfiardi menilai reshuffle jangan jadi bagian dari proyek konsolidasi politik saja. Komitmen Presiden untuk mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa sebenarnya sudah disampaikan ketika mengakhiri kerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI). Untuk itu, tuturnya, Presiden perlu melakukan perubahan kebijakan mendasar di bidang perekonomian. “Para menteri bidang ekonomi sekarang adalah penganut neoliberalisme fundamentalis yang menjalankan gagasan pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan utang luar negeri untuk menambal defisit dan ketergantungan pada investor asing,” katanya. Karena itu, katanya, perombakan kabinet harus menyentuh tim ekonomi, yang terdiri dari Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, termasuk Menteri Energi Sumber Daya Mineral. (Sutan Eries Adlin/Endot Brilliantono)

Bisnis Indonesia, 03 Mei 2007