Usulan Pembatasan Utang Luar Negeri Swasta Menguat

28 04 2007

Diam-diam utang luar negeri swasta saban tahun nominalnya terus meningkat. Khawatir terjadi krisis ekonomi lagi, pemerintah pun didesak untuk membatasi utang swasta tersebut. Desakan pembatasan utang swasta mulai menguat. KOALISI Anti Utang (KAU) setuju agar utang luar negeri swasta dibatasi. Bahkan, lembaga yang dikomandoi Kusfiardi ini jauh lebih dari itu, utang luar negeri, baik swasta atau pun pemerintah harus distop.

Selain itu, dana komitmen utang pemerintah juga harus segera dialokasikan untuk pembangunan domestik. “Usulan pembatasan utang di swasta memang bagus. Tapi itu bukan solusi tepat, tapi bagaimana pemerintah menyetop seluruh aliran dana pinjaman luar negeri, sehingga negeri ini bisa lebih mandiri serta lepas dari cengkraman asing,” tegas Ketua KAU Kusfiardi kepada Rakyat Merdeka. Menurut KAU, usulan swasta dalam pembatasan utang luar negeri memang sangat baik. Pasalnya, selama ini kontrol yang dilakukan pemerintah atas utang swasta sangat lemah. Akibatnya jumlah utang melambung tinggi dan tingkat kemiskinan dan penggugaran semakin tinggi pula. “Ke depan nanti yang perlu diperhatikan pemerintah adalah menyetop semua aliran utang sekaligus menggunakan dana komitmen utang pemerintah untuk kepentingan domestik,” harapnya. Kusfiardi menilai, meningkatnya arus dana asing ke sektor swasta tidak serta merta karena kondisi ekonomi Indonesia membaik.

Lebih dari itu, sebut dia, hal tersebut karena ada kepentingan asing yang tujuannya menyedot seluruh aset Indonesia. “Dan ini sudah terjadi,” tandasnya. Lebih lanjut, kata Kusfiardi, penumpukan utang luar negeri atas swasta tidak bias disalahkan. Pasalnya, kontrol pemerintah saja tidak ada dan sangat lemah. “Jadi wajar jika terjadi pembengkakan utang,” cetusnya. Dia mengatakan, dana pinjaman luar negeri sangat rawan penyelewengan. Karenanya, kata dia, perlu ada langkah tegas pemerintah yakni menyetop seluruh aliran dana luar negeri. “Pemerintah juga mestinya konsisten untuk tidak melakukan pinjaman dana luar negeri lagi, karena itu akan menambah beban penderitaan bagi negeri ini,” tegasnya.

Kusfiardi bahkan mengatakan, pernyataan kepala Bappenas dalam menanggapi usulan swasta perihal pembatasan utang merupakan akal-akalan pemerintah saja. Padahal, kata dia, pembatasan itu perlu dilakukan, sehingga proses aliran dana bisa diketahui dan tidak terjadi pembengkakan utang yang selama ini terjadi. “Hingga kini total komitmen utang Indonesia yang harus dibayar adalah sebesar 270 miliar dari jumlah total utang sebesar 400 miliar dolar. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali menyetop utang luar negeri, dan pemerintah harus konsisten juga,” tandasnya. Sebelumnya dalam menyikapi desakan agar pemerintah melakukan penyetopan utang swasta, Kepala Bapenas Paskah Suzetta menilai usulan tersebut terlalau dini. Bahkan, kata dia, pemerintah dan BI tidak memiliki kewenangan regulasi untuk mengatur utang swasta. Kata dia, yang diperlukan saat ini adalah bagaimana mengawasi utang luar negeri swasta yang terus meningkat.

Tak cuma enggan melakukan penyetopan, Paskah bahkan menyebut, meningkatnya arus dana asing yang masuk melalui sektor swasta justru menunjukkan bahwa kreditur menilai prospek ekonomi Indonesia berada pada kondisi yang baik. “Jadi yang perlu dilakukan sekarang adalah mengawasi arus dana yang masuk dari luar negeri baik melalui sektor swasta maupun perusahaan badan usaha milik negara. Itu merupakan tanggung jawab pemerintah dan Bank Indonesia,” tandasnya. Hal senada juga dikatakan pengamat ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Umar Juoro. Menurutnya pembatasan dan pengawasan aliran dana luar perlu dilakukan pemerintah. Tujuannya untuk mencegah terjadinya pembengkakan utang. “Sikap itulah yang harus dilakukan pemerintah, karena selama ini kontrol atas swasta tidak pernah dilakukan. Tak heran jika nilai utang luar makin tinggi. Dan ke depan nanti tanggung jawab utang dibebankan untuk swasta bukan pemerintah,” kata Umar Juoro di Jakarta.

Dia menyarankan, saat ini yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana menyetop seluruh aliran dana asing yang masuk ke Indonesia sekaligus menggunakan dana komitmen utang untuk pembangunan infrastruktur. “Menyetop seluruh aliran dana asing merupakan solusi tepat untuk membebaskan negeri ini dari ketergantungan pihak asing, sehingga ke depan nanti negeri ini bisa lebih maju dari negera luar,” ujarnya. Sementara Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imam Sugema, pernah mengatakan, utang swasta ke luar negeri dinilai tidak mengkhawatirkan bila berorientasi pada sektor ekspor.

Pasalnya, meskipun memiliki utang dalam bentuk dolar, namun pendapatan yang diterima juga dalam bentuk dolar. Kendati demikian, besarnya arus lalu lintas dana asing yang masuk dari luar negeri dapat memicu krisis moneter bila utang tersebut tidak dilindungi. Menurutnya, yang perlu dikendalikan adalah aliran dana panas di pasar modal dan pasar uang. Pemerintah dan BI sebaiknya mengendalikan aliran dana panas itu secara bertahap. “Tidak mesti langsung drastis dibatasi seperti di Thailand. Pembatasan bisa dilakukan, misalnya, dengan pembatasan jenis transaksi atau volume transaksinya,” ujarnya. RM


Rakyat Merdeka, 28 April 2007


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: