Rencana Pemerintah Bikin Utang Baru Ditentang Keras

17 04 2007

JAKARTA (Suara Karya): Rencana pemerintah menambah pinjaman luar negeri baru dalam APBNP 2007 mendapat penolakan keras. Pemerintah dinilai telah berlaku tidak jujur dalam menegakkan komitmen kemandirian ekonomi dengan mengurangi utang luar negeri. Sebagaimana diketahui, untuk menambal 50 persen defisit anggaran yang besarnya mencapai Rp 56,9 triliun hingga Rp 75,87 triliun dalam APBNP 2007, pemerintah akan menggunakan pinjaman baru melalui skema International Development Asistance (IDA), Bank Dunia. Rencana pinjaman baru tersebut akan dinegosiasikan oleh pemerintah dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia pada bulan April 2007 di Amerika Serikat.

Pada tahun ini pemerintah Indonesia juga mendapatkan utang baru dari Jepang sebesar Rp 7,72 triliun untuk pembiayaan infrastruktur. Pencairan utang baru untuk pemerintah Indonesia tahun 2007 juga berasal dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 200 juta dolar AS untuk pembangunan kebijakan. Jumlah utang baru dari Jepang dan ADB tersebut tentu akan semakin mengakumulasi jumlah total utang luar negeri Indonesia yang sudah mencapai 128,36 juta dolar AS pada kuartal ketiga 2006. Yuyun Harmono, Outreach Koalisi Anti Utang (KAU) mencatat, total komitmen utang Jepang kepada Indonesia yang disetujui sampai tahun 2007 berjumlah Rp 322,12 triliun. Hingga saat ini, dari 10 negara Asean, Indonesia merupakan negara penerima pinjaman terbesar dari pemerintah Jepang. Yaitu mencapai 1,22 miliar dolar AS atau 52 persen dari total bantuan.

Koalisi Anti Utang memandang, kebijakan menutup defisit anggaran APBNP 2007 dengan pinjaman baru dari Bank Dunia, Jepang, dan ADB, menunjukkan bahwa agenda kemandirian ekonomi pemerintah hanya lips service. Terbukti saat ini pemerintah masih menggantungkan pembiayaan pembangunan dari dana utang luar negeri. Padahal kondisi anggaran negara akibat besarnya beban pembayaran utang luar negeri pada tahun 2007 sudah sangat besar. Utang jatuh tempo sebesar Rp 80,88 triliun yang harus dibayar tahun ini, jelas akan mengorbankan porsi anggaran negara (APBN) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu Koalisi Anti Utang menyatakan menentang rencana pemerintah untuk membiayai defisit anggaran APBNP 2007 melalui pinjaman luar negeri. APBNP 2007 Koalisi Anti Utang juga mendesak agar pembahasan APBNP 2007 oleh pemerintah dan DPR lebih memprioritaskan pemenuhan hak dasar rakyat ketimbang membayar utang. Hal tersebut dirasa penting mengingat diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 2,5 juta orang, angka kemiskinan yang membengkak 3,1 juta jiwa akibat berbagai bencana alam serta 1,4 juta dari 12,9 juta anak usia 13-15 tahun belum nikmati bangku sekolah menengah.

Berbagai bencana yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2006 ini yang menaikkan defisit APBN seharusnya digunakan pemerintah untuk meminta penghapusan utang dan bukan menambah utang baru. Terkait dengan pembahasan APBNP 2007 saat ini, Koalisi Anti Utang juga menyerukan kepada DPR untuk mendesak pemerintah untuk sungguh-sungguh mengupayakan pembatalan seluruh komitmen utang (pledge) dari kreditor bilateral maupun multilateral yang disepakati dalam sidang CGI terdahulu. (Devita)

SUARA KARYA, 17 April 2007





Kebijakan utang pemerintah menuai kritik

17 04 2007

JAKARTA: Sejumlah kalangan mengkritik keras keputusan pemerintah meraih sebanyak-banyaknya sumber pembiayaan melalui mekanisme utang kepada lembaga-lembaga donor untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan. Mereka juga menyayangkan kenapa pemerintah sejak awal tidak terbuka dan transparan jika dari total Rp51 triliun biaya program pengentasan kemiskinan terintegrasi seperti dipatok APBN 2007, 70%-nya ternyata berasal dari utang milik lembaga donor.

Presiden Direktur Indef Fadhil Hassan menyatakan fakta tersebut kembali memaksa publik untuk mengingat bahwa dua pekan sebelum Presiden membubarkan Consultative Group for Indonesia, pemerintah telah menekan satu perjanjian utang terbesar dengan Bank Dunia. “Jumlah-nya berapa, di deal itu kita belum tahu. Yang saya tahu, itu loan terbesar yang pernah kita teken dengan Bank Dunia. Dan loan itu untuk proyek pengentasan kemiskinan yang terintegrasi,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Belum ada pernyataan resmi dari Bank Dunia terkait informasi ini. termasuk berapa persisnya besaran utang-utang proyek yang diberikan lembaga pimpinan Paul Wolfowitz tersebut untuk membiayai program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Pernyataan menyangkut 70% biaya program pengentasan kemiskinan 2007 berasal dari utang lembaga donor, yaitu Bank Dunia yang terbesar dan Jepang, datang dari Sekretaris Menneg PPN/ Kepala Badan Perencanaan Nasional Syahrian Loetan di Jakarta, akhir pekan lalu. Yuyun Harmono, Outreach Koalisi Anti Utang (KAU), juga menolak atas rencana pemerintah untuk membiayai defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2007 melalui mekanisme pinjaman luar negeri.

Anggota Komisi XI DPR Dradjad H. Wibowo (F-PAN) menyatakan Departemen Keuangan dan Bappenas belum pernah mengajak DPR membahas anggaran kemiskinan yang sumber pembiayaannya berasal dari utang. “Yang sampai ke Komisi XI jumlah agregatnya saja. Malah pernah Depkeu menyerahkan satu halaman saja yang berisi nama proyek, nilai utang dan kementerian-lembaganya. Bayangkan, hanya satu halaman penjelasan untuk utang senilai US$1 miliar lebih,” katanya.

Pada kesempatan lain, Menko Perekonomian Boediono yang ditanya pers mengenai anggaran kemiskinan yang 70%-nya berasal dari utang mengakui utang tersebut memang masih dipakai untuk tahun anggaran 2007. “Tapi itu hanya tahun ini, tahun depan mungkin akan kita tingkatkan dan mungkin memakai dana kita lebih banyak lagi, tapi ini kan kombinasi [biaya dari utang dan dari dalam negeri]. Tahun ini mungkin masih gunakan dana dari proyek,” katanya. Boediono mengatakan pemerintah menginginkan agar pembiayaan program pengentasan kemiskinan lebih banyak berasal dari dalam negeri. Jadi tahun depan, meski tak menyebut detail, dia menjamin porsi utang untuk kemiskinan akan lebih sedikit. (Diena Lestari)

Bisnis Indonesia, 17 April 2007