Penghalangan Korban Lapindo ke Jakarta Disesalkan

16 04 2007

JAKARTA–MIOL: Berbagai upaya untuk menghalangi keinginan warga korban lumpur Lapindo menuju Jakarta disesalkan sejumlah kalangan. Belasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam ‘Kaukus Pembela Hak-Hak Sipil dan Ekonomi Korban Lumpur Lapindo’ menyesalkan pemerintah provinsi (pemprov) dan Polda Jawa Timur yang menghalangi warga korban lumpur yang ingin berdemo ke Jakarta. “Seharusnya malah pemerintah provinsi memfasilitasi mereka berangkat ke Jakarta. Kalau perlu sediakan bus atau gerbong khusus.

Rakyat mau bertemu presidennya kok dihalangi,” ujar Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit, di Universitas Paramadina, Senin (16/4). Koalisi tersebut menuntut pemerintah bersikap adil dengan menuntut secara tegas PT Lapindo Brantas mengganti seluruh kerugian yang ditanggung masyarakat Porong, yakni tanah, rumah dan harta benda mereka. “Pemerintah mestinya juga melakukan advokasi dan pembelaan terhadap hak-hak sipil, sekaligus bertanggung jawab atas semburan lumpur tersebut,” kata Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Yudi Latif.

Selain melakukan langkah-langkah penyelesaian ganti rugi, menurut dia, bentuk tanggung jawab itu harus diwujudkan dengan menonaktifkan pemilik saham Lapindo, Aburizal Bakrie, dari jabatan Menkokesra. “Apa yang terjadi di Sidoarjo bertentangan dengan tugasnya selaku Menkokesra,” katanya. Bila itu tidak dilakukan, menurutnya, pemerintah semakin menyempurnakan pelecehan hak asasi manusia. “Semakin jelas terlihat bahwa pemerintah lebih melindungi segelintir pengusaha dibanding ribuan rakyat setempat yang menderita.” Sementara, Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi menyesalkan langkah pemerintah menambah pinjaman sebanyak Rp20 triliun lagi dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Jepang untuk membayar ganti rugi tersebut. “Itu sama saja dengan membebankan tanggung jawab Lapindo kepada rakyat.

Seharusnya bisa dipakai dana menganggur yang ada di BI disertai penyitaan aset Lapindo yang bisa dilelang untuk menutup biaya tersebut.” Ditemui di tempat yang sama, Fungsionaris PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan partainya siap memfasilitasi keperluan sekitar 100 warga Porong yang sudah sampai di Jakarta. “Kita akan sediakan makan dan berbagai keperluan mereka,” katanya. Fraksi PDIP di DPR, menurut Budiman, juga sudah menyatakan kesiapan untuk menerima kedatangan warga di DPR. “Silakan warga ke DPR untuk memberikan aspirasinya. Kesiapan tersebut sudah disampaikan Sekjen Pramono Anung dan Ketua Fraksi PDIP DPR Cahyo Kumolo,” ujarnya. (HR/Ccr/OL-03)

Media Indonesia Online, 16 April 2007


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: