Penghalangan Korban Lapindo ke Jakarta Disesalkan

16 04 2007

JAKARTA–MIOL: Berbagai upaya untuk menghalangi keinginan warga korban lumpur Lapindo menuju Jakarta disesalkan sejumlah kalangan. Belasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam ‘Kaukus Pembela Hak-Hak Sipil dan Ekonomi Korban Lumpur Lapindo’ menyesalkan pemerintah provinsi (pemprov) dan Polda Jawa Timur yang menghalangi warga korban lumpur yang ingin berdemo ke Jakarta. “Seharusnya malah pemerintah provinsi memfasilitasi mereka berangkat ke Jakarta. Kalau perlu sediakan bus atau gerbong khusus.

Rakyat mau bertemu presidennya kok dihalangi,” ujar Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit, di Universitas Paramadina, Senin (16/4). Koalisi tersebut menuntut pemerintah bersikap adil dengan menuntut secara tegas PT Lapindo Brantas mengganti seluruh kerugian yang ditanggung masyarakat Porong, yakni tanah, rumah dan harta benda mereka. “Pemerintah mestinya juga melakukan advokasi dan pembelaan terhadap hak-hak sipil, sekaligus bertanggung jawab atas semburan lumpur tersebut,” kata Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Yudi Latif.

Selain melakukan langkah-langkah penyelesaian ganti rugi, menurut dia, bentuk tanggung jawab itu harus diwujudkan dengan menonaktifkan pemilik saham Lapindo, Aburizal Bakrie, dari jabatan Menkokesra. “Apa yang terjadi di Sidoarjo bertentangan dengan tugasnya selaku Menkokesra,” katanya. Bila itu tidak dilakukan, menurutnya, pemerintah semakin menyempurnakan pelecehan hak asasi manusia. “Semakin jelas terlihat bahwa pemerintah lebih melindungi segelintir pengusaha dibanding ribuan rakyat setempat yang menderita.” Sementara, Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi menyesalkan langkah pemerintah menambah pinjaman sebanyak Rp20 triliun lagi dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Jepang untuk membayar ganti rugi tersebut. “Itu sama saja dengan membebankan tanggung jawab Lapindo kepada rakyat.

Seharusnya bisa dipakai dana menganggur yang ada di BI disertai penyitaan aset Lapindo yang bisa dilelang untuk menutup biaya tersebut.” Ditemui di tempat yang sama, Fungsionaris PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan partainya siap memfasilitasi keperluan sekitar 100 warga Porong yang sudah sampai di Jakarta. “Kita akan sediakan makan dan berbagai keperluan mereka,” katanya. Fraksi PDIP di DPR, menurut Budiman, juga sudah menyatakan kesiapan untuk menerima kedatangan warga di DPR. “Silakan warga ke DPR untuk memberikan aspirasinya. Kesiapan tersebut sudah disampaikan Sekjen Pramono Anung dan Ketua Fraksi PDIP DPR Cahyo Kumolo,” ujarnya. (HR/Ccr/OL-03)

Media Indonesia Online, 16 April 2007





Aktivis Demokrasi Dukung Pengunjuk Rasa

16 04 2007

JAKARTA, KOMPAS – Beberapa aktivis demokrasi di Jakarta, Senin (16/4), mendukung para korban lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, berunjuk rasa menyampaikam aspirasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka. “Mengapa sampai sekarang terus berjatuhan korban dalam kasus lumpur panas PT Lapindo Brantas, tetapi negara tetap tidak menetapkan pelakunya? Ketika negara tidak melaksanakan kewajibannya itulah, maka hak rakyat adalah melawan (demontrasi),” demikian kata Sekretaris Jenderal Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Budiman Sudjatmiko dalam konferensi pers bersama aktivis demokrasi lainnya di Universitas Paramadina, Jakarta.

Hadir saat itu antara lain rohaniwan Benny Susetyo, Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate Sukardi Rinakit, seniman Radhar P Dahana, Koordinator Gerakan Kaum Muda Ray Rangkuti, Ketua Pedoman Indonesia Fadjroel Rachman, Ketua Wahana Tani Indonesia Agusdin Pulungan, Yudi Latif dari Universitas Paramadina, Koordinator Nasional Koalisi Anti Utang Kusfiardi, Deputy Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Ridha Saleh, dan lain-lain.

Para aktivis ini membentuk forum Kaukus Pembela Hak-hak Sipil dan Ekonomi Korban Lapindo guna memberikan dukungan kepada setiap korban lumpur panas di Sidoarjo untuk meraih hak-haknya. “Persoalan masyarakat Jawa Timur akibat lumpur Lapindo merupakan persoalan bangsa. Akibat bencana ini, ada lebih dari 15 juta penduduk terpengaruh matapencahariannya dan terus terancam pengangguran,” kata Benny.

“Rencana penyelesaian pembayaran ganti rugi para korban lumpur Porong kini juga rawan persoalan, karena pemerintah akan mengandalkan utang luar negeri Rp 20 triliun, yang nantinya utang tersebut sepenuhnya menjadi beban seluruh masyarakat Indonesia. Di mana tanggung jawab perusahaan yang menyebabkan musibah ini?” kata Kusfiardi. Sukardi Rinakit pada kesempatan itu juga menyinggung, perlunya pemerintah pusat mengambil alih penyelamatan para korban Lapindo dengan segera. Tetapi, aset perusahaan yang menyebabkan peristiwa tersebut juga harus disita dan dilelang untuk pemenuhan ganti rugi penduduk.

KOMPAS CYBER MEDIA,  16 April 2007