HTI Tolak RUU Penanaman Modal

28 03 2007

Rancangan Undang-undang Penanaman Modal (RUU PM) yang rencananya akan disahkan oleh DPR bukan hanya ditolak oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), namun juga ditolak oleh ormas Islam yang menganggap RUU itu bertentangan dengan syariat Islam. Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto menegaskan, secara mendasar RUU Penanaman Modal ini bertentangan dengan syariat Islam, dan secara factual dapat menjerumuskan Indonesia kepada penjajahan ekonomi.

Menurutnya, yang menjadi persoalan mendasar UU PM antara lain, penyamaan kesempatan bagi investor dalam dan luar negeri disemua bidang usaha, dengan ketentuan ini penanaman modal asing mendapat akses yang luas untuk melakukan investasi di dalam negeri. Selain itu, dengan RUU PM ini pengelompokan atau klasifikasi usaha tertutup dan terbuka menjadi tidak jelas, serta melegalkan perampasan milik individu karena tidak terdapat sektor-sektor usaha. “Bab V mengenai perlakuan terhadap Penanaman Modal pada pasal 6 terutama ayat 1 menyebutkan, ‘Pemerintah memberikan perlakukan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatannya di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ‘ hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Islam yang pernah diajarkan pada zaman Umar bin Khatab, di mana masyarakat yang berada di dalam sebuah negara mempunyai kesempatan yang lebih besar daripada orang asing yang datang, ” jelas Ismail Yusanto dalam jumpa pers, di Gedung Anakida, Jakarta Selatan, Rabu (28/3).

Lebih lanjut Ia mengatakan, bahwa RUU PM diperlukan untuk memacu invetasi asing ke dalam negeri hal ini adalah alasan yang menyesatkan, sebab kenyataannya Gubernur Bank Indonesia pernah mengatakan dana yang tersedia di dalam negeri sekitar 210 trilyun rupiah, semestinya dapat dimanfaatkan untuk mengembangan investasi. “Sebenarnya bukan tidak ada investasi, tapi sistemlah yang tidak memberikan suasana kondusif bagi berkembangnya investasi, ” tandasnya. Sementara itu, Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi menegaskan, RUU Penanaman Modal ini bertujuan melancarkan kepentingan dua kelompok yaitu kepentingan asing, dan kelompok yang gandrung dengan kekuasaan, kondisi ini, menurutnya, justru mengancam kepentingan nasional. “Indonesia dibuat seolah-olah tidak bisa membangun ekonominya sendiri, karena diperlemah kelompok yang mengambil keuntungan sesaat, ” imbuhnya. Ia menilai, dengan sistem yang diberlakukan oleh pemerintah ini aspirasi umat Islam tetap tidak terakomodasi.

Meski hanya dalam hitungan jam DPR akan mengetuk palu, mengesahkan RUU Penanaman Modal ini, namun aspirasi akan terus disampaikan. Besok, Kamis (29/3), sejumlah LSM, Hizbut Tahrir Indonesia, serta ormas Islam lainnya yang tergabung dalam Forum Umat Islam akan melakukan aksi damai menolak disahkan RUU Penanaman Modal, di Komplek gedung DPR, Jakarta. (novel)

http://www.eramuslim.com, 28 Maret 2007





Hizbut Tahrir tolak RUU Penanaman Modal disahkan

28 03 2007

JAKARTA: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak rencana pengesahan RUU Penanaman Modal (PM) karena akan menjerumuskan negara kepada penjajah ekonomi kapitalis global. Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto mengatakan dari 2000 hingga 2005 stok modal asing di dalam negeri sudah mencapai 3,5 kali lipat. “Akibatnya mereka akan turut campur tangan dalam kebijakan ekonomi, sosial, budaya dan hankam di Indonesia,” katanya hari ini.

Mereka, kata Ismail, tidak akan mau melepas campur tangannya dalam berbagai kebijakan strategis pemerintah Indonesia karena mempunyai kepentingan untuk mengamankan investasi dan kepentingan lainnya di negeri ini. Padahal, katanya, 975 proyek besar di Tanah Air saat ini sudah dikuasai modal asing. Sejumlah negara asing yang sudah berinvestasi di Indonesia diantaranya Singapura, Inggris, Jepang, Australia, Belanda, Korea Selatan, Taiwan, Kanada, Amerika Serikat, dan Jerman.

Untuk menentang rencana pengesahan RUU PM itu, HTI bersama Koalisi Anti Utang (KAU) besok akan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPR. “Kami akan mengerahkan sekitar 2.000 orang dari berbagai elemen ke wakil rakyat untuk menolak RUU PM.” (tw)

Bisnis.com, 28 Maret 2007





Siaran Pers Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Koalisi Anti Utang (KAU),

21 03 2007

HENTIKAN INTERVENSI ASING TERHADAP RUU PENANAMAN MODAL

Jakarta 16 Maret 2007. Bangsa ini terbukti tak pernah bebas menentukan keputusan sendiri. Setelah Bank Dunia, Asian Development Bank dan Japan Bank For International Cooperation, giliran utusan khusus Perdana Menteri Inggris, Lord Powell mengintervensi penyusunan Rancangan Undang Undang Penanaman Modal (RUU PM). Saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (15/3/2007) di Jakarta, Lord Powell mendesak pemerintah segera menyelesaikan RUU PM. Peraturan yang banyak mendapat protes dan penolakan masyarakat tersebut, diharapkan menjadi jalan keluar segala “ganjalan” investasi di tingkat pusat dan daerah.

RUU PM akan mengganti peraturan lama yang telah berusia 40 tahun lalu, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (yang diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1970) dan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (yang diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1970), tidak banyak memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional.

Penanaman modal asing yang diagung-agungkan sebagai penggerak utama ekonomi, malah semakin menjauhkan bangsa ini dari kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Negeri ini makin bergantung pada kekuatan asing. Saat ini, dominasi modal asing mencapai 70%. Indonesia juga menjadi tempat akumulasi modal spekulatif yang membuat perekonomian negara rapuh. Setidaknya terdapat 110 juta jiwa penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 2 atau kurang dari Rp 18 ribu per hari. Sepanjang 5 tahun terakhir, pertumbuhan angkatan kerja mencapai 6,9 juta jiwa lebih, dimana 2,8 juta tidak tertampung oleh lapangan kerja yang tersedia.

Sayangnya, pemerintah dan DPR di Senayan tak banyak berubah. Mereka seolah buta dan tuli terhadap fakta di atas. Mereka malah menyusun RUU PM yang berpotensi membahayakan keselamatan dan produktivitas rakyat. RUU ini memperlakukan pemodal, khususnya modal asing, bak majikan. Mereka akan mendapat persamaan perlakuan dengan pemodal dalam negeri. Pemodal juga bebas melakukan repatriasi, mendapat berbagai kemudahan pelepasan tanah dan insentif fiskal hingga bebas nasionalisasi. Sedikitpun tidak nampak upaya sungguh-sungguh melakukan koreksi atas pengelolaan kebijakan ekonomi neoliberal selama ini.

Ironisnya, pemerintah dan DPR RI yang harusnya mengubah secara mendasar subtansi RUU PM, justru ngotot segera mengesahkan. Mereka juga menolak melakukan konsultasi pubik yang dimandatkan UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Mereka lebih patuh kepada pihak asing, yang secara gamblang disampaikan utusan khusus PM Inggris : mempercepat pengesahan RUU PM. Inggris adalah negara yang memiliki kepentingan sangat besar terhadap penanaman modal di Indonesia. Pada tahun 2005, mereka memiliki sedikitnya 104 proyek di berbagai sektor dengan nilai investasi terbesar kedua di negeri ini setelah Singapura. Dominasi modal asing telah menutup akal sehat pemerintah dan DPR Senayan.

JATAM dan Koalisi Anti UTang (KAU) memprotes keras dan menolak berbagai upaya intervensi yang dilakukan pemerintah Inggris dan pihak asing lainnya untuk mempercepat pengesahan RUU PM. Pemerintah dan DPR harus segera menghentikan pembahasan RUU tersebut dan segera melakukan perubahan sesuai mandat konstitusi negara.





Lebih Kompromi pada Pemodal Asing

20 03 2007

Pembahasan maraton di DPR terhadap RUU Penanaman Modal (PM) segera memasuki garis finis. Bila tidak ada aral melintang, RUU tersebut akan disahkan paripurna DPR Selasa besok (hari ini, Red). Namun, tidak semua pihak menyambut gembira hadirnya undang-undang tersebut.

Sejumlah LSM, misalnya, memandang RUU itu merupakan produk kompromi politik antara pemerintah dan DPR yang mencerminkan perpanjangan tangan kepentingan asing. Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi menjelaskan, semangat kompromistis itu terasa sangat mendominasi pandangan semua partai terhadap RUU Penanaman Modal.

Apalagi, setelah disahkan, negara diwajibkan membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang keberadaannya langsung di bawah presiden. Ardi – panggilan akrab Kusfiardi- menilai, salah satu penyebab “matinya” daya kritis partai politik terhadap RUU Penanaman Modal adalah hadirnya institusi penting itu. “Pimpinan BKPM itu nanti selevel menteri. Jelas saja banyak partai yang melihatnya sebagai peluang,” katanya.

Karena itu, dia memandang berbagai penyempurnaan redaksional pasal per pasal di draf RUU Penanaman Modal justru meneguhkan kesan keberpihakan DPR dan pemerintah kepada para pemodal asing. “Redaksionalnya memang lebih diperhalus, tapi rohnya tetap sama. Jalan bagi pemilik modal asing untuk melalap potensi alam dan aset nasional menjadi kian terbuka,” katanya.

Dengan keras, dia juga mengomentari berbagai fasilitas yang diberikan negara kepada investor, misalnya melalui pengurangan bea masuk impor untuk bahan baku produksi dan pajak pertambahan nilai (PPN). “Dengan fasilitas pajak seperti ini, tidak ada nilai tambah yang bisa diperoleh negara dari investor,” jelasnya.

Ardi melihat nuansa intervensi asing dalam pembahasan RUU tersebut sangat kentara. Mulai Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Japan Bank For International Cooperation (JBIC), hingga utusan khusus Perdana Menteri Inggris Lord Powell yang menemui Jusuf Kalla (15 Maret lalu, Red) mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU Penanaman Modal.

“Mereka pasti tidak akan memaksa seperti itu bila tidak punya kepentingan,” kecamnya. Dari sisi paradigma, lanjut dia, konstruksi RUU Penanaman Modal memang lebih berorientasi untuk menarik investasi asing sebesar-besarnya. “Akibatnya, Indonesia akan semakin bergantung pada kekuatan asing,” ujarnya. Padahal, dominasi modal asing di Indonesia saat ini mencapai 70 persen. Indonesia juga menjadi tempat akumulasi modal spekulatif yang membuat perekonomian negara rapuh.

Menurut dia, RUU tersebut akan memperlakukan pemodal, khususnya asing, bak majikan. Mereka akan mendapat persamaan perlakuan dengan pemodal dalam negeri. Pemodal juga bebas melakukan repatriasi (pemindahan dana keluar, Red), mendapat berbagai kemudahan pelepasan tanah dan insentif fiskal.

“Ironisnya, DPR dan pemerintah sama sekali tidak memperhatikan potensi negatif yang sangat membahayakan keselamatan dan produktivitas rakyat serta kemandirian ekonomi nasional ini,” tandas Ardi. (pri)

Jawapos, 20 Maret 2007





Menyongsong Terbitnya Undang-Undang Penanaman Modal

20 03 2007

Liberalisasi di Tengah Nasionalisme
Pemerintah Indonesia segera memiliki UU Penanaman Modal. Substansinya, berbagai keistimewaan dan kemewahan disediakan pemerintah bagi para investor asing. Tujuannya, tentu agar mereka mau menanamkan modalnya di Indonesia. Benarkah persamaan perlakuan bagi investor asing dan lokal bisa membawa kebaikan bagi Indonesia?

Pemerintah telah menyelesaikan rancangan undang-undang penanaman modal yang baru untuk mengganti UU PMA 1967 dan UU PMDN 1968. Upaya penggantian undang-undang tersebut tidak boleh ditolak atau terlalu diremehkan. Sebab, undang-undang yang lama sudah berusia lebih dari 30 tahun. Sementara itu, zaman sudah banyak berubah, sehingga masuk akal kedua undang-undang tersebut ditinjau kembali.

Di lain pihak, ada beberapa prinsip atau kebutuhan zaman yang masih sama. Misalnya, dewasa ini, penanaman modal (asing) masih tetap diperlukan, baik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun menopang ekspor, baik nonmigas maupun migas. Semua investasi tersebut masih relatif mundur pascakrisis ekonomi 1997-1998. Relatif mundur berarti laju pertumbuhannya atau rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) masih minim.

Namun, jangan mengharapkan yang bukan-bukan dari pengaruh undang-undang yang baru tersebut. Mundurnya iklim investasi tidak disebabkan cacatnya undang-undang lama, melainkan karena citra pemerintah pascakrisis itu.

Pemerintah kurang efektif menegakkan serta melaksanakan berbagai undang-undang, sehingga kepastian kerja investor berkurang. Sementara itu, draf UU Penanaman Modal yang segera disahkan terus dikritik berbagai pihak di tengah kuatnya arus sentimen nasionalisme.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu pernah menyatakan, meski sejak ada UU PMA 1967 dan UU PMDN 1968 penanaman modal asing maupun dalam negeri telah berkembang dan memberikan kontribusi positif, untuk mempercepat perkembangan ekonomi nasional, perlu penggantian kedua undang-undang tersebut. Penggantian itu dilakukan dalam rangka meningkatkan penanaman modal. “Itu merupakan upaya mempercepat arus penanam modal,” tegasnya.

Menurut dia, dalam menghadapi tantangan dalam negeri yang semakin kompleks, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, diharapkan penggantian undang-undang tersebut bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, serta meningkatkan devisa negara.

Namun, di lain pihak, penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan nasional yang direncanakan. Yakni, memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan antara wilayah dan pelaku usaha. “Kita juga ingin memberi kepastian hukum yang tegas dan jelas bagi investor asing,” ujarnya.

Dari draf RUU penanaman modal yang diterima Jawa Pos terlihat beberapa butir yang, tampaknya, cukup kontroversial. Contohnya, dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum, dalam pasal 3, didefinisikan bahwa penanam modal asing adalah kegiatan penanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dalam pasal 2 ditambahkan, penanam modal di semua sektor di wilayah RI. Dua pasal tersebut bisa diartikan, investor asing boleh masuk ke semua sektor tanpa menggandeng investor lokal sama sekali.

Selain itu, Bab V pasal 6 menyebutkan, pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang menanamkan modal di Indonesia. Meski dinilai sebagai sebuah keadilan, belum tentu hal itu baik bagi investor dalam negeri yang tidak mempunyai banyak modal untuk bersaing dengan investor asing.

Dalam pasal 8 Bab V ayat 1 disebutkan, penanam modal bisa bebas mengalihkan asetnya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu tentu bisa menjadi celah bagi investor untuk mengalihkan aset ke luar negeri (capital flight) jika sewaktu-waktu terbelit kasus atau akan mengalami pailit.

Dalam pasal 20 yang mengatur tentang perizinan hak atas tanah, dalam subpasal a dijelaskan, hak guna usaha (HGU) bisa diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara bisa diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun.

Sementara itu, dalam subpasal b disebutkan, hak guna bangunan (HGB) bisa diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun serta bisa diperbarui selama 30 tahun. Dalam subpasal c disebutkan, hak pakai bisa diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara bisa diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun serta dapat diperbarui selama 25 tahun.

Sementara itu, dalam siaran pers, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti PBHI, Walhi, INFID, KAU dan KPI menegaskan, RUU Penanaman Modal tersebut tak memberikan perlakuan berbeda antara investasi asing dan domestik. Tak ada pembatasan penguasaan sektor publik. Tidak ada pengaturan investasi dikaitkan dengan national interest.

“Termasuk, pengaturan yang ditujukan untuk pengembangan serta perlindungan sektor hingga dikaitkan dengan pengembangan wilayah, alih teknologi, serta pengembangan UKM,” demikian bunyi siaran pers tersebut.

Mereka juga menganggap pembahasan RUU Penanaman Modal dipengaruhi tekanan-tekanan dari lembaga-lembaga kreditor seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan Japan Bank For International Cooperation (JBIC). (agus wirawan)

Kontroversi dalam RUU Penanaman Modal

” Bab I Ketentuan Umum, pasal 1, Penanam modal asing adalah kegiatan penanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

” Pasal 2, Penanam modal di semua sektor di wilayah Republik Indonesia

” Bab V pasal 6, Pemerintah memberikan perlakukan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanam modal di Indonesia.

” Pasal 7, ayat 1, Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.

” Pasal 8, ayat 1, Penanam modal dapat dengan bebas mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

” Pasal 20, sub pasal a, diterangkan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun.

” Sub pasal b, Hak Guna Bangunan (HGB) dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbarui selama 30 tahun.

” Sub pasal c, Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbarui selama 25 tahun.

Jawapos, 20 Maret 2007