Kembali Ke Orde Baru

29 03 2007

Setelah sembilan tahun berlalu, paradigma politik Indonesia kembali ke cara berpikir Orde Baru dan Soehartois. ANALISA ini disampaikan Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Johnson Panjaitan, di Jakarta kemarin. Menurut Johnson dan PBHI, setidaknya ada dua indikasi yang memperlihatkan fenomena ini. Pertama, pengesahan RUU Penanaman Modal dalam rapat paripurna DPR yang digelar hari ini, dan kedua pelarangan penerbitan buku sejarah kurikulum 2004 yang tidak mencantumkan kata “PKI” di belakang peristiwa G30/S. “Setelah dua kali pemilu, ternyata Indonesia belum bergerak ke arah negara demokratis, bahkan kembali ke cara pikir orbais-suhartois,” kata Johnson.

Dia mengatakan, baik DPR maupun pemerintah tampaknya telah melupakan sejarah bahwa investasi masuk ke Indonesia didorong oleh upah buruh murah sebagai keunggulan komparatif, diikuti aksi perampasan tanah petani dan kaum miskin kota, juga eksploitasi sejumlah Multi National Corporations (MNCs), seperti Freeport atas Tanah Papua. Kesemua hal itu telah melahirkan kemiskinan serta kekerasan struktural secara massif.

Apabila di masa Orba UU Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) tunduk pada developmentalisme kapitalisme internasional, kini RUU PM terlihat jelas tunduk kepada neo-liberalisme yang berupaya mem-privatisasi dan meliberalisasi seluruh cabang produksi, anti-nasionalisasi, dan melegalkan capital fligth. “Artinya, capital violence dalam pelanggaran hak asasi manusia akan dilegalkan oleh negara atau judicial violence,” kata Johnson lagi. Sementara mengenai pelarangan buku sejarah kurikulum 2004 yang tak mencantumkan kata “PKI” di belakang peristiwa G30/S itu, Johnson mengatakan, ketidaksepakatan pada sebuah opini mestinya dilakukan dengan menyampaikan counter terhadap opini itu, bukan dengan pembreidelan.

Dalam keputusan tanggal 5 Maret 2007, Kejaksaan Agung mewajibkan anggota masyarakat yang menyimpan, memiliki dan memperdagangkan buku Kronik Sejarah untuk kelas 1 SMP karya Anwar Kurnia, Sejarah I untuk SMU karya TB Purwanto dkk., serta pelajaran sejarah yang mengacu pada kurikulum tahun 2004, agar segera menyerahkan buku-buku itu pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri setempat. Buku-buku itu disebut telah memicu meresahkan di kalangan masyarakat.

Secara terpisah, Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi mengatakan pengesahan RUU PM memperlihatkan betapa rendah harga diri DPR dan pemerintah yang mengabdi pada kekuasaan modal dan kepentingan asing. RUU itu, sebut Kusfiardi adalah bentuk penjajahan secara diam-diam atau silent takeover atas kedaulatan ekonomi politik Indonesia. Pengesahan RUU PM juga menunjukkan kebijakan yang paradoks terhadap komitmen kemandirian ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta mengingkari semangat konstitusi dan UUD 1945 mengenai kewajiban negara melindungi dan mensejahterakan kehidupan rakyat. RM

Rakyat Merdeka, 29 Maret 2007


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: