RUU Penanaman Modal Disetujui DPR

29 03 2007

Jangan Persoalkan Asing atau Lokal

Jakarta-Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Chatib Basri, berpendapat, saat ini kurang tepat memperdebatkan lagi soal keberadaan investor asing atau lokal. Sebab, di negara-negara pesaing, seperti Tiongkok dan Vietnam, insentif bagi mereka jauh

lebih progresif. Menjawab pertanyaan Pembaruan di Jakarta, Kamis (29/3) pagi, berkaitan dengan sidang paripurna DPR dengan agenda menyetujui RUU Penanaman Modal, Chatib Basri, mengatakan, kalau ingin memproteksi harus dilihat sektor yang berkaitan dengan penopang pertumbuhan ekonomi kerakyatan, seperti usaha kecil dan menengah (UKM), bukan soal kepemilikannya, apakah dimiliki asing atau lokal. “Proteksi seharusnya lebih menyentuh pada usaha yang dikembangkan masyarakat,”

katanya. Sementara itu, berlangsung unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat yang terhimpun dalam Koalisi Masyarakat Sipil, di depan Gedung MPR/DPR, Kamis. Mereka menolak pengesahan RUU tersebut karena dinilai melukai hati masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Di tempat terpisah massa Partai Persatuan Pembebasan Nasional pimpinan Dita Indah Sari yang hendak bergabung dengan massa penentang pengesahan RUU yang telah berada di sekitar DPR, diserang sekelompok massa di Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Pandangan Fraksi Fraksi PDI Perjuangan (FPDI-P) dalam pandangannya yang disampaikan pada sidang paripurna meminta agar RUU tentang Penanaman Modal lebih tegas mengatur mengenai sanksi hukum terhadap kejahatan korporasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan menyengsarakan rakyat. Fraksi ini juga meminta dalam RUU diatur mengenai batasan kepemilikan asing, hak negara untuk melakukan nasionalisasi atas praktik penanaman modal yang mengingkari semangat Pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945.

Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dalam pandangannya kembali menekankan bahwa Bab VII mengenai bidang usaha seharusnya lebih terperinci mengatur ketentuan mengenai bidang usaha yang tertutup, terbuka, dan terbuka tetapi bersyarat di dalam batang tubuh RUU tentang penanaman modal. Menurut Ketua FPKB, Ida Fauziyah, hal itu sangat penting mengingat Pasal 33 UUD 1945 menginginkan ketentuan tentang cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang yang penguasaannya tetap oleh negara diatur melalui UU dan bukan melalui peraturan presiden seperti yang termuat dalam RUU ini. Fraksi ini mengusulkan ketentuan tentang bidang usaha yang diatur dalam RUU lebih diperinci dalam batang tubuh RUU.Namun, jika hal ini tidak disetujui maka fraksinya mengusulkan perlu diberi penjelasan bahwa pada saat penyusunan Perpres tentang bidang usaha, presiden harus berkonsultasi dengan DPR.

Sementara itu, Koalisi Anti Utang menilai, RUU tentang Penanaman Modal adalah bagian dari upaya untuk meliberalisasi pengelolaan ekonomi nasional.  Koalisi juga menilai proses pembahasan RUU sangat tertutup dan terkesan dipaksakan, karena Koalisi menyakini RUU ini sarat akan kepentingan baik dari partai politik, pemerintahan yang berkuasa maupun kepentingan kreditor. Koalisi memandang bahwa disetujuinya RUU Penanaman Modal menjadi UU nantinya merupakan bentuk penjajahan secara diam-diam kedaulatan ekonomi politik sebuah bangsa. Koalisi juga menyesalkan dalam RUU ini terlihat DPR dan pemerintah berkompromi dengan pemodal asing. Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, menegaskan, jika dibandingkan dengan UU 1/ 1967 tentang Penanaman Modal Asing semakin terlihat tidak adanya batasan untuk investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam UU 1/1967, ada pasal yang secara jelas mengacu ke Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang mengatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan tidak dapat dimiliki secara penuh oleh orang asing.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Usep Setiawan mengatakan, RUU ini telah menjauhkan negara dan pemerintah dalam mencapai tujuan nasional dan sangat berlawanan dengan konstitusi nasional. RUU ini mencadangkan tanah untuk usaha perkebunan jauh lebih lama dari hukum agraria kolonial Belanda. “DPR dan pemerintah seperti tidak yakin petani mampu membangun perkebunan, pertanian, dan perikanan melalui perusahaan bersama milik mereka, ” ujar Usep.

Suara Pembaruan, 29 Maret 2007





”Batalkan RUU PM”

29 03 2007

Jakarta-Koalisi Anti Utang (KAU) mendesak DPR membatalkan rencana pengesahan RUU Penanaman Modal (PM) yang dijadwalkan dilaksanakan Kamis (29/3) ini. “Kami juga mendesak pemerintah dan DPR lebih mendahului penyelesaian problem utama keterpurukan ekonomi nasional seperti dalam aspek fiscal dan moneter,” kata aktivis KAU Yuyun Harmono, dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (28/3). Menurut Yuyun, kebijakan anggaran negara yang terjebak utang, menyebabkan pemerintah gagal memenuhi pembiayaan pembangunan infrastruktur maupun kebutuhan pelayanan hak dasar rakyat.

Utamanya dalam konteks investasi, masalah domestik seperti ekonomi biaya tinggi, transparansi, kepastian hukum yang merupakan problem utama yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, katanya. “Jadi bukan dengan membuat UU baru yang jauh dari semangat kepentingan nasional dan sama sekali tidak berniat untuk mengkoreksi struktur ekonomi nasional warisan kolonial yang menindas rakyat.”

RUU Penanaman Modal yang akan disahkan DPR hari ini, menurut Yuyun, adalah bagian dari upaya untuk meliberalisasi pengelolaan ekonomi nasional seperti halnya undang-undang sejenis sebelumnya. “Proses pembahasan yang sangat tertutup dan dipaksakan menunjukkan bahwa RUU ini sarat akan kepentingan, baik dari partai politik, pemerintahan yang berkuasa, maupun kepentingan negara-negara kreditor.” – Ant

Solopos. 29 Maret 2007





Kembali Ke Orde Baru

29 03 2007

Setelah sembilan tahun berlalu, paradigma politik Indonesia kembali ke cara berpikir Orde Baru dan Soehartois. ANALISA ini disampaikan Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Johnson Panjaitan, di Jakarta kemarin. Menurut Johnson dan PBHI, setidaknya ada dua indikasi yang memperlihatkan fenomena ini. Pertama, pengesahan RUU Penanaman Modal dalam rapat paripurna DPR yang digelar hari ini, dan kedua pelarangan penerbitan buku sejarah kurikulum 2004 yang tidak mencantumkan kata “PKI” di belakang peristiwa G30/S. “Setelah dua kali pemilu, ternyata Indonesia belum bergerak ke arah negara demokratis, bahkan kembali ke cara pikir orbais-suhartois,” kata Johnson.

Dia mengatakan, baik DPR maupun pemerintah tampaknya telah melupakan sejarah bahwa investasi masuk ke Indonesia didorong oleh upah buruh murah sebagai keunggulan komparatif, diikuti aksi perampasan tanah petani dan kaum miskin kota, juga eksploitasi sejumlah Multi National Corporations (MNCs), seperti Freeport atas Tanah Papua. Kesemua hal itu telah melahirkan kemiskinan serta kekerasan struktural secara massif.

Apabila di masa Orba UU Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) tunduk pada developmentalisme kapitalisme internasional, kini RUU PM terlihat jelas tunduk kepada neo-liberalisme yang berupaya mem-privatisasi dan meliberalisasi seluruh cabang produksi, anti-nasionalisasi, dan melegalkan capital fligth. “Artinya, capital violence dalam pelanggaran hak asasi manusia akan dilegalkan oleh negara atau judicial violence,” kata Johnson lagi. Sementara mengenai pelarangan buku sejarah kurikulum 2004 yang tak mencantumkan kata “PKI” di belakang peristiwa G30/S itu, Johnson mengatakan, ketidaksepakatan pada sebuah opini mestinya dilakukan dengan menyampaikan counter terhadap opini itu, bukan dengan pembreidelan.

Dalam keputusan tanggal 5 Maret 2007, Kejaksaan Agung mewajibkan anggota masyarakat yang menyimpan, memiliki dan memperdagangkan buku Kronik Sejarah untuk kelas 1 SMP karya Anwar Kurnia, Sejarah I untuk SMU karya TB Purwanto dkk., serta pelajaran sejarah yang mengacu pada kurikulum tahun 2004, agar segera menyerahkan buku-buku itu pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri setempat. Buku-buku itu disebut telah memicu meresahkan di kalangan masyarakat.

Secara terpisah, Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi mengatakan pengesahan RUU PM memperlihatkan betapa rendah harga diri DPR dan pemerintah yang mengabdi pada kekuasaan modal dan kepentingan asing. RUU itu, sebut Kusfiardi adalah bentuk penjajahan secara diam-diam atau silent takeover atas kedaulatan ekonomi politik Indonesia. Pengesahan RUU PM juga menunjukkan kebijakan yang paradoks terhadap komitmen kemandirian ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta mengingkari semangat konstitusi dan UUD 1945 mengenai kewajiban negara melindungi dan mensejahterakan kehidupan rakyat. RM

Rakyat Merdeka, 29 Maret 2007