Dinilai Terlalu Berpihak ke Asing, Kalangan LSM Menolak RUU Investasi

16 03 2007

Kalangan LSM menolak penyusunan RUU Penanaman Modal yang dinilai terlalu berpihak ke pemodal asing. Di sisi lain, tingginya ego sektoral dari tiap-tiap instansi menjadi penghambat pembahasan RUU ini. Tidak seperti biasanya, halaman gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM), yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta penuh puluhan orang membawa berbagai spanduk dan karton. Mereka berunjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal (RUU PM) yang akan segera disahkan oleh DPR.

Pengunjuk rasa tersebut berasal dari 12 elemen kelompok masyarakat sipil. Mulai dari PBHI, JATAM, WALHI, Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Sekretariat Bina Desa, Koalisi Anti Utang (KAU), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), DebtWatch, INFID, Kelompok Perempuan untuk Keadilan Buruh (KPKB), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Aliansi Buruh menggugat (ABM), KPA dan Lapera. Mereka berunjuk rasa di Gedung BKPM yang dianggap sebagai symbol transaksi investasi di Indonesia. Dalam orasinya, mereka mengatakan bahwa RUU ini akan memperparah dan menambah panjang daftar pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan oleh negara maupun korporasi ke depan.

RUU PM memberikan peluang industri manufaktur memindahkan modalnya ke luar negeri kapan pun. Industri tersebut diantaranya pabrik garmen, sepatu, mainan anak, tekstil dan industri lain yang bersifat padat karya dengan jumlah buruh perempuan hingga 90%. ”Akibatnya jaminan atas pekerjaan bagi buruh perempuan akan semakin melemah.

RUU PM ini tidak banyak memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional,” ujar Luluk Uliyah dari JATAM. Petani juga akan menjadi kelompok yang sangat dirugikan oleh RUU ini. Pasalnya RUU ini akan memberikan Hak Guna Usaha (HGU) selama 95 tahun dan Hak Guna Bangunan (HGB) sepanjang 80 tahun, hak pakai selama 70 tahun. Selain bertentangan dengan UU Pokok Agraria Tahun 1960, Luluk menilai RUU ini lebih buruk disbanding peraturan pada masa kolonial Belanda yang hanya membolehkan pemakaian tanah semacam HGU selama 75 tahun. Aksi penolakan terhadap penyusunan RUU PM yang akan mengganti peraturan lama yang telah berusia 40 tahun lalu ini makin marak akhir-akhir ini.

Peraturan lama yang dimaksud adalah UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (yang diubah dengan UU No. 11 Tahun 1970) dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (yang diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970). Di samping aksi tersebut, JATAM bersama KAU memprotes keras dan menolak berbagai upaya intervensi yang dilakukan pemerintah Inggris dan pihak asing lainnya untuk mempercepat pengesahan RUU PM. ”Pemerintah dan DPR harus segera menghentikan pembahasan RUU

tersebut dan segera melakukan perubahan sesuai mandat konstitusi negera,” ujar Dani Setiawan dari KAU. Protes kedua lembaga non pemerintah ini terkait dengan kedatangan utusan khusus Perdana Menteri Inggris, Lord Powell yang mengintervensi penyusunan RUU PM. Saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (15/3) di Jakarta, Lord Powell mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU PM.

Peraturan yang banyak mendapat protes dan penolakan masyarakat tersebut, diharapkan menjadi jalan keluar segala ’ganjalan’ investasi di tingkat pusat dan daerah. Ironisnya, kata Luluk, penanaman modal asing yang diagung-agungkan sebagai penggerak utama ekonomi, malah semakin menjauhkan bangsa ini dari kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat. ”Negeri ini makin bergantung pada kekuatan asing. Saat ini, dominasi modal asing mencapai 70 persen,” tandasnya.

Sebagai informasi, Inggris adalah negara yang memiliki kepentingan sangat besar terhadap penanaman modal di Indonesia. Pada 2005, mereka memiliki sedikitnya 104 proyek di berbagai sektor dengan nilai investasi terbesar kedua di negeri ini setelah Singapura. Dominasi modal asing telah menutup akal sehat pemerintah dan DPR Senayan. Dani menambahkan, Indonesia juga menjadi tempat akumulasi modal spekulatif yang membuat perekonomian negara rapuh. Setidaknya terdapat 110 juta jiwa penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari AS$ 2 atau kurang dari Rp 18 ribu per hari. Sepanjang 5 tahun terakhir, pertumbuhan angkatan kerja mencapai 6,9 juta jiwa lebih, dimana 2,8 juta tidak tertampung oleh lapangan kerja yang tersedia. ”Sayangnya, pemerintah dan DPR di Senayan tak banyak berubah. Mereka seolah buta dan tuli terhadap fakta di atas. Mereka malah

menyusun RUU PM yang berpotensi membahayakan keselamatan dan produktivitas rakyat,” sesal Dani. Baik Luluk dan Dani menilai bahwa RUU ini memperlakukan pemodal, khususnya modal asing, bak majikan. Mereka akan mendapat persamaan perlakuan dengan pemodal dalam negeri. Pemodal juga bebas melakukan repatriasi, mendapat berbagai kemudahan pelepasan tanah dan insentif fiskal hingga bebas nasionalisasi.

Sedikitpun tidak nampak upaya sungguh-sungguh melakukan koreksi atas pengelolaan kebijakan ekonomi neoliberal selama ini. ”Ironisnya, pemerintah dan DPR RI yang harusnya mengubah secara mendasar subtansi RUU PM, justru ngotot segera mengesahkan. Mereka juga menolak melakukan konsultasi pubik yang dimandatkan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan,” ujar Dani. Kalangan DPR, lanjut Dani lebih patuh kepada pihak asing, yang secara gamblang disampaikan utusan khusus PM Inggris : mempercepat pengesahan RUU PM.

Rampung

Sementara itu, usai pertemuan dengan Komisi VI DPR RI, Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu menyatakan draf RUU PM sudah rampung dan saat ini ada di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mari tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut ketika ditanya apakah undang-undang itu nantinya juga mengatur keberadaan lembagaBadan Koordinasi Penanaman Modal. ”Saya tak mau berkomentar hingga draf itu menjadi undang-undang,” kata Mari. Seperti diketahui, draf RUU Penanaman Modal disusun secara bersama oleh Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, dan Departemen Dalam Negeri.

Anggota Komisi Investasi Dewan Perwakilan Rakyat, Irmadi Lubis, menilai lamanya pengesahan undang-undang ini karena tingginya ego sektoral dari tiap-tiap instansi. ”Tiap instansi tidak mau mengalihkan kewenangan sektoral mereka,” ujarnya. Komisi Investasi, kata Irmadi, telah mengusulkan pembentukan kementerian penanaman modal. ”Agar tidak berubah setiap ada penggantian pemerintahan,” katanya. Pemerintah sampai saat ini juga masih membahas aturan tentang kawasan ekonomi khusus. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Departemen Perindustrian Rifana Erni Atjakusumah, aturan itu masih dibahas di tim kajian. ”Kami sedang mengkaji insentif-insentif dan aturan. Jadi belum selesai,” kata Rifana

pada kesempatan terpisah. Dia menambahkan, selain RUU Penanaman Modal yang juga masih dibahas, pemerintah akan segera mengegolkan aturan tentang kawasan ekonomi khusus tersebut. Dia mengakui lamanya pembahasan aturan ini membuat beberapa investor di Bintan hengkang.

Hukumonline.com, 16 Maret 2007


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: