Siaran Pers Koalisi Anti Utang Tentang Pembubaran CGI

7 02 2007

Menteri Keuangan Jangan Pelintir Tekad Presiden untuk Bubarkan CGI

Jakarta, 22 Januari 2007.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyatakan hendakmembubarkan forum Consultative Group on Indonesia (CGI) dan tidak berencana untuk berutang lagi kepada IMF atau lembaga donor lain. Presiden yakin bahwa Indonesia sudah bisa mengatasi masalah utang luar negeri tanpa keterlibatan CGI dan sekaligus menegaskan bahwa utang luar negeri sudah harus mulai dikurangi agar APBN bisa lebih sehat. Lebih jauh Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia harus bisa lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan.

Dalam situasi ini nampaknya Presiden harus ekstra hati-hati terhadap para menteri di bidang ekonomi khususnya Menteri Keuangan. Indikasinya sudah terlihat dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan melakukan pembicaraan utang luar negeri dengan negara kreditor secara bilateral (G to G) bukan lagi melalui CGI. Kemudian Sri Mulyani menambahkan bahwa beberapa negara atau lembaga keuangan internasional, seperti ADB, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Islam (IDB), masih memiliki keinginan besar untuk memberi pinjaman pada Indonesia. Termasuk China juga memberikan tawaran pinjaman.

Selain itu, menurut Sri Mulyani, Indonesia bisa mengandalkan Surat Utang Negara (SUN) untuk membiayai defisit anggaran. Pernyataan Menteri Keuangan tersebut justru akan menjerumuskan Indonesia kedalam jebakan utang yang lebih berat. Menteri Keuangan tidak mau mengupayakan pengurangan utang untuk mengurangi beban defisit anggaran. Selain itu juga mengindikasikan hendak mengalihkan kendali yang selama ini dipegang oleh CGI kepada beberapa lembaga dan negara kreditur saja.

Parahnya lagi, anggaran negara juga harus menanggung beban berat dari SUN yang masa jauh temponya pendek dan suku bunganya tinggi. Nampaknya Menteri Keuangan sangat enggan untuk mengurangi beban utang agar anggaran negara bisa terbebas dari defisit. Sekaligus ingin mempertahankan ketergantungan pembiayaan pembangunan melalui dana pinjaman. Sikap Menteri Keuangan ini sangat menghambat tekad Presiden yang menginginkan Indonesia bisa mandiri dan terbebas dari utang.

Sebaiknya Menteri Keuangan tidak dibiarkan untuk mengambil alih tindak lanjut dari pernyataan Presiden yang ingin membubarkan CGI, mengurangi beban utang dan menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan. #





RKP 2008 Kurangi Utang LN

6 02 2007

JAKARTA – Bappenas mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008 yang menjadi dasar penyusunan RAPBN. Men PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyebutkan, RKP tersebut difokuskan pada pengurangan pembiayaan luar negeri.

Tahun tersebut juga sekaligus menyiapkan anggaran dengan defisit nol persen pada 2009. “Seiring upaya meningkatkan kemandirian, kami memprioritaskan pembiayaan dari dalam negeri,” kata Paskah saat membuka rakor penyusunan RKP 2008 di kantornya kemarin. Dia menambahkan defisit APBN pada 2008 juga bakal diperketat.

Pasca pembubaran CGI (Consultative Group for Indonesia), Paskah menegaskan pemerintah tidak memerlukan forum baru untuk menegosiasikan utang. “Kita melakukannya secara bilateral. Yang penting, utang terus dikurangi hingga 2009 tinggal 31 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” sebut Paskah. Selain memprioritaskan pembiayaan dalam negeri seperti penerbitan Surat Utang Negara (SUN), RKP 2008 juga meningkatkan target penerimaan negara. Termasuk perpajakan, dividen BUMN, dan penerimaan migas.

Terkait peningkatan penerimaan pajak, Paskah mengakui masih cukup berat. Hal tersebut terutama disebabkan insentif pajak yang diminta banyak sektor usaha. “Memang sebaiknya dari pajak yang diintensifkan. Tapi, melihat kenyataan selama ini, semua sektor usaha meminta insentif perpajakan.

Itu untuk jangka pendek bisa menjadi stimulus,” ujarnya. Jika insentif diberikan terlalu lama, akan merugikan. “Begitu keadaan ekonomi membaik, insentif-insentif pajak harus dihapus,” sebutnya. Beberapa pembiayaan proyek juga dicoba menggunakan dana perbankan dalam negeri. “Itu harus dimaksimalkan. Meski pelaksanaannya harus secara hati-hati,” kata dia.

Jawapos, 06 Februari 2007





Pemerintah fokus utang berjalan

6 02 2007

JAKARTA: Usai pembubaran Consultative Group for Indonesia (CGI) pemerintah akan lebih fokus mengefektifkan utang yang sedang berjalan (on going) dibandingkan mengajukan pinjaman baru.

“Langkah ini dilakukan karena pemerintah menilai saat ini utang luar negeri yang sedang berjalan cukup besar, yaitu US$60 miliar-US$67 miliar,” kata Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta pada rapat Rencana Kerja Pemerintah 2008, di Jakarta, kemarin. Apalagi dari jumlah itu masih terdapat utang belum terserap, meskipun sudah melewati batas penarikan dari yang disepakati dengan kreditor.

Dia menilai jika penggunaan pinjaman itu bisa efektif, pinjaman baru dapat signifikan dikurangi. “Ke depan pemerintah akan mengefektifkan penggunaan utang yang sedang berjalan, dibandingkan menegosiasikan pinjaman baru,” tegas Paskah. Caranya, paparnya, melalui koordinasi di internal pemerintah sendiri dan negosiasi langsung dengan kreditor secara bilateral.

Di internal pemerintah, paparnya, kementerian dan lembaga negara (KL) diharuskan mempercepat penyerapan pinjaman agar biaya pengelolaan utang tidak membebani APBN, seperti biaya pinjaman yang belum digunakan (commitmenf fee). Pihaknya juga akan membatalkan pinjaman proyek yang dinilai tidak akan diserap atau kesiapan proyek sangat lambat.

Dengan begitu, lanjutnya, rencana pembangunan melalui pendanaan luar negeri yang telah dinegosiasikan pada tahun-tahun sebelumnya dapat segera direalisasikan. Selain itu, tambahnya, biaya pinjaman luar negeri dapat ditekan. Sementara itu, negosiasi dengan negara kreditor, ujarnya, akan dilakukan untuk mengetahui adanya kemungkinan relokasi, konversi (debt swap), dan pembatalan pinjaman.

Bisnis Indonesia, 6 Februari 2007





Pemerintah Tidak Boleh Utang Lagi

5 02 2007

KOALISI Anti Utang (KAU) meminta pemerintah konsisten untuk tidak menambah utang baru, setelah pembubaran CGI. Dengan begitu, Indonesia ke depan bisa lebih kokoh serta tidak kembali terpuruk dalam jeratan utang dengan lembaga donor asing. ” Jika forum itu dibentuk berarti pernyataan Presiden tentang kemandirian bangsa hanya retorika saja.

Karena itu, jangan sampai forum itu disetujui, sebab itu akan menambah keterpurukan ekonomi di Indonesia saja, ” kata Koordinator KAU Kusfiardi di Jakarta. Dia bilang, pembentukan forum konsultasi ini masih mengundang tanda tanya besar, ” apa benar demikian kita memang belum tau pasti tujuan pembentukan forum itu dan apa benar ini bagian dari permainan mafia berkley untuk menjatuhkan citra SBY di mata rakyat?, tapi yang jelas rencana ini mendapat tanggapan keras dari sejumlah pengamat.

” Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rabu pekan lalu mengatakan akan mengakhiri forum CGI. Pemerintah memandang forum kreditor seperti itu sudah tidak diperlukan lagi. Pemerintah juga berniat mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. RM

Rakyat Merdeka, 05 Februari 2007





Pertaruhan Presiden

1 02 2007

Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta membuat pernyataan yang, menurut harian ini, vivere peri coloso, agak nyerempet bahaya. Setelah pembubaran Consultative Group for Indonesia (CGI) yang dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan diperkuat dengan pidato Kepala Negara tadi malam, yang menekankan kemandirian
pembiayaan anggaran dari utang luar negeri, petinggi Bappenas itu justru mengatakan pemerintah perlu membentuk forum kreditor baru.

Forum itu dibutuhkan bagi setidaknya tiga kreditor terbesar Indonesia, yaitu Jepang, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Alasannya, menurut Paskah seperti diberitakan harian ini, karena masing-masing kreditor sulit melepaskan diri dari persyaratan pinjaman yang telah ditetapkan mengikat antarkreditor. Jika argumentasi ini benar, berarti pemerintah tetap menyerah kepada kreditor.

Sebab lilitan beban utang luar negeri-di luar beban utang dalam negeri-yang menjadi isu klasik dan menyunat kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi sejak krisis 1997/1998, muncul karena persyaratan pinjaman yang tidak berpihak kepada kepentingan Indonesia, tetapi lebih melayani kepentingan kreditor. Memang ada sebagian, tetapi dalam porsi yang sangat kecil, dana dari kreditor yang diberikan kepada Indonesia dalam bentuk hibah.

Tetapi hibah itu lebih merupakan pemanis. Sebagian besar uang kreditor berupa pinjaman, baik proyek maupun program, yang disertai persyaratan ketat, mengikat dan menyulitkan. Walhasil, jika Bappenas berkehendak membuat forum kreditor baru dengan dalih mereka sulit mengubah persyaratan pinjaman yang bersifat
mengikat, berarti sangat tidak konsisten dengan tekad Presiden yang bermaksud meningkatkan kemandirian-menghapuskan ikatan-ikatan-dengan membubarkan CGI.
Harian ini sangat sepakat dengan pembubaran CGI dan mendukung tujuan di balik pembubaran itu, yakni untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada kreditor asing, sekaligus pencarian sumber pembiayaan alternatif ketimbang utang luar negeri.

Landasannya bukan semata-mata nasionalisme sempit atau ingin mengisolasi diri dari lingkungan pergaulan internasional, tetapi lebih untuk mengoptimalkan potensi domestik maupun pendekatan-pendekatan lain yang lebih rasional dan berpihak kepada perekonomian Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut, pernyataan Presiden Yudhoyono mengenai perlunya membangun kemandirian itu, patut dijalankan oleh anggota kabinetnya, bukan justru sebaliknya.

Apalagi, pernyataan mengenai kemandirian dan pembiayaan alternative tanpa harus diikat persyaratan pinjaman yang membelenggu seperti di era CGI kembali ditegaskan Kepala Negara tadi malam, dalam kerangka pidato awal tahun Presiden. Bahkan dengan tegas Presiden Yudhoyono mengatakan tidak ingin ekonomi Indonesia disandera oleh utang yang besar, dan kebijakan serta program pembangunan ekonomi didikte pihak lain.

Karena itu, kita berharap pernyataan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengenai perlunya membentuk forum kreditor baru untuk mendapatkan pinjaman luar negeri itu cuma slip of tongue, sekadar keseleo lidah. Sebab, jika hal itu benar-benar merupakan kebijakan pemerintah yang riil, berarti pernyataan Kepala Negara membubarkan CGI seperti kebohongan publik yang luar biasa besar. Kita pun tidak ingin persepsi seperti itu muncul dalam kabinet di sisa waktu kepemimpinan Presiden Yudhoyono hingga 2009.

Bisnis Indonesia, 01 Februari 2007