SERUAN Gerakan Rakyat Lawan Neo-kolonialisme dan Imperialisme (GERAK LAWAN)

12 02 2007

Lawan Penjajahan Gaya Baru (Neoliberalisme) IMF, Bank Dunia dan WTO
Hapus Utang Lama, Tolak Utang Baru


Jakarta, 06 Februari 2007,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyatakan hendak membubarkan forum Consultative Group on Indonesia (CGI) dan tidak berencana untuk berutang lagi kepada IMF atau lembaga donor lain. Presiden yakin bahwa Indonesia sudah bisa mengatasi masalah utang luar negeri tanpa keterlibatan CGI dan sekaligus menegaskan bahwa utang luar negeri sudah harus mulai dikurangi agar APBN bisa lebih sehat. Lebih jauh Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia harus bisa lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan.

GERAK LAWAN Menilai, pernyataan presiden tentang kemandirian ekonomi hanya retorika dan omong kosong. Indikasinya sudah terlihat dari pernyataan para menteri perekonomian (Boediono, Sri Mulyani, Paskah Suzzeta) yang menyatakan akan kembali melakukan pembicaraan utang luar negeri dengan negara kreditor secara bilateral (G to G) bukan lagi melalui CGI. Kemudian Sri Mulyani menambahkan bahwa beberapa negara atau lembaga keuangan internasional, seperti ADB, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Islam (IDB), masih memiliki keinginan besar untuk memberi pinjaman pada Indonesia. Termasuk China juga memberikan tawaran pinjaman. Selain itu, menurut Sri Mulyani, Indonesia bisa mengandalkan Surat Utang Negara (SUN) untuk membiayai defisit anggaran.

GERAK LAWAN menyatakan bahwa sikap para menteri perekonomian tersebut justru akan menjerumuskan Indonesia ke dalam jebakan utang yang lebih berat. Selain menghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi nasional, utang luar negeri juga telah mengakibatkan kontraksi belanja sosial, merosotnya kesejahteraan rakyat, serta melebarnya kesenjangan ekonomi. Indonesia-pun menjadi menjadi tergantung pada pasar luar negeri, modal asing, dan pembuatan utang luar negeri secara berkesinambungan. Dengan dibubarkannya forum CGI serta pelunasan utang kepada IMF, GERAK LAWAN mendesak kepada pemerintah agar segera mengkoreksi segala kebijakan hasil intervensi lembaga-lembaga kreditor dan lembaga perdagangan internasional. Diantaranya adalah kebijakan pencabutan subsidi termasuk kebijakan swastanisasi lewat privatisasi perusahaan negara dan sumber agraria yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berfungsi menjalankan pelayanan umum.

Pemerintah juga harus segera mengkoreksi seluruh produk perundang-undangan yang lahir dengan intervensi kebijakan dari IMF, Bank Dunia dan WTO. Seperti UU Sumber Daya Air, UU Migas, dan UU Ketenagalistrikan. Hal ini mengingat bahwa masalah perundang-undangan adalah otoritas pemerintah Indonesia bersama-sama dengan DPR yang tidak bisa dicampuri oleh pihak asing, termasuk lembaga-lembaga kreditor.
Kemudian pemerintah juga harus mengoreksi kebijakan anggaran negara (APBN) agar menjadi kebijakan yang sesuai dengan pemenuhan hak konstitusi rakyat. Kebijakan anggaran negara harus berkorelasi langsung dengan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta fasilitas umum yang layak. Dalam rangka itu maka pemerintah harus memperimbangkan kembali pembayaran utang luar negeri (cicilan pokok dan bunganya) Indonesia yang sudah menimbulkan net negatif transfer dan menghisap dana domestik.

Kemudian diikuti dengan kebijakan penghapusan utang yang selama ini menjadi beban anggaran negara. Pemerintah juga harus mengambil cara-cara yang lebih progressif dalam upaya penghapusan utang luar negeri. Di antaranya, pertama, membatalkan seluruh komitmen utang yang belum dicairkan dan biaya komitmen atas utang tersebut. Kedua, Meminta penghapusan utang yang masuk dalam kategorii utang haram atau utang najis. Ketiga, menegosiasikan penghapusan utang kepada kreditor untuk pemenuhan hak dasar rakyat.

GERAK LAWAN (GERAKAN RAKYAT LAWAN NEOKOLONIALISME-IMPERIALISME)

Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Koalisi Anti Utang (KAU), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Walhi Jakarta, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Komite Mahasiswa Anti Imperialisme (KMAI), Kesatuan Aksi Mahasiswa LAKSI 31 (KAM LAKSI 31), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: