Pertaruhan Presiden

1 02 2007

Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta membuat pernyataan yang, menurut harian ini, vivere peri coloso, agak nyerempet bahaya. Setelah pembubaran Consultative Group for Indonesia (CGI) yang dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan diperkuat dengan pidato Kepala Negara tadi malam, yang menekankan kemandirian
pembiayaan anggaran dari utang luar negeri, petinggi Bappenas itu justru mengatakan pemerintah perlu membentuk forum kreditor baru.

Forum itu dibutuhkan bagi setidaknya tiga kreditor terbesar Indonesia, yaitu Jepang, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Alasannya, menurut Paskah seperti diberitakan harian ini, karena masing-masing kreditor sulit melepaskan diri dari persyaratan pinjaman yang telah ditetapkan mengikat antarkreditor. Jika argumentasi ini benar, berarti pemerintah tetap menyerah kepada kreditor.

Sebab lilitan beban utang luar negeri-di luar beban utang dalam negeri-yang menjadi isu klasik dan menyunat kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi sejak krisis 1997/1998, muncul karena persyaratan pinjaman yang tidak berpihak kepada kepentingan Indonesia, tetapi lebih melayani kepentingan kreditor. Memang ada sebagian, tetapi dalam porsi yang sangat kecil, dana dari kreditor yang diberikan kepada Indonesia dalam bentuk hibah.

Tetapi hibah itu lebih merupakan pemanis. Sebagian besar uang kreditor berupa pinjaman, baik proyek maupun program, yang disertai persyaratan ketat, mengikat dan menyulitkan. Walhasil, jika Bappenas berkehendak membuat forum kreditor baru dengan dalih mereka sulit mengubah persyaratan pinjaman yang bersifat
mengikat, berarti sangat tidak konsisten dengan tekad Presiden yang bermaksud meningkatkan kemandirian-menghapuskan ikatan-ikatan-dengan membubarkan CGI.
Harian ini sangat sepakat dengan pembubaran CGI dan mendukung tujuan di balik pembubaran itu, yakni untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada kreditor asing, sekaligus pencarian sumber pembiayaan alternatif ketimbang utang luar negeri.

Landasannya bukan semata-mata nasionalisme sempit atau ingin mengisolasi diri dari lingkungan pergaulan internasional, tetapi lebih untuk mengoptimalkan potensi domestik maupun pendekatan-pendekatan lain yang lebih rasional dan berpihak kepada perekonomian Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut, pernyataan Presiden Yudhoyono mengenai perlunya membangun kemandirian itu, patut dijalankan oleh anggota kabinetnya, bukan justru sebaliknya.

Apalagi, pernyataan mengenai kemandirian dan pembiayaan alternative tanpa harus diikat persyaratan pinjaman yang membelenggu seperti di era CGI kembali ditegaskan Kepala Negara tadi malam, dalam kerangka pidato awal tahun Presiden. Bahkan dengan tegas Presiden Yudhoyono mengatakan tidak ingin ekonomi Indonesia disandera oleh utang yang besar, dan kebijakan serta program pembangunan ekonomi didikte pihak lain.

Karena itu, kita berharap pernyataan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengenai perlunya membentuk forum kreditor baru untuk mendapatkan pinjaman luar negeri itu cuma slip of tongue, sekadar keseleo lidah. Sebab, jika hal itu benar-benar merupakan kebijakan pemerintah yang riil, berarti pernyataan Kepala Negara membubarkan CGI seperti kebohongan publik yang luar biasa besar. Kita pun tidak ingin persepsi seperti itu muncul dalam kabinet di sisa waktu kepemimpinan Presiden Yudhoyono hingga 2009.

Bisnis Indonesia, 01 Februari 2007


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: