Pertaruhan Presiden

1 02 2007

Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta membuat pernyataan yang, menurut harian ini, vivere peri coloso, agak nyerempet bahaya. Setelah pembubaran Consultative Group for Indonesia (CGI) yang dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan diperkuat dengan pidato Kepala Negara tadi malam, yang menekankan kemandirian
pembiayaan anggaran dari utang luar negeri, petinggi Bappenas itu justru mengatakan pemerintah perlu membentuk forum kreditor baru.

Forum itu dibutuhkan bagi setidaknya tiga kreditor terbesar Indonesia, yaitu Jepang, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Alasannya, menurut Paskah seperti diberitakan harian ini, karena masing-masing kreditor sulit melepaskan diri dari persyaratan pinjaman yang telah ditetapkan mengikat antarkreditor. Jika argumentasi ini benar, berarti pemerintah tetap menyerah kepada kreditor.

Sebab lilitan beban utang luar negeri-di luar beban utang dalam negeri-yang menjadi isu klasik dan menyunat kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi sejak krisis 1997/1998, muncul karena persyaratan pinjaman yang tidak berpihak kepada kepentingan Indonesia, tetapi lebih melayani kepentingan kreditor. Memang ada sebagian, tetapi dalam porsi yang sangat kecil, dana dari kreditor yang diberikan kepada Indonesia dalam bentuk hibah.

Tetapi hibah itu lebih merupakan pemanis. Sebagian besar uang kreditor berupa pinjaman, baik proyek maupun program, yang disertai persyaratan ketat, mengikat dan menyulitkan. Walhasil, jika Bappenas berkehendak membuat forum kreditor baru dengan dalih mereka sulit mengubah persyaratan pinjaman yang bersifat
mengikat, berarti sangat tidak konsisten dengan tekad Presiden yang bermaksud meningkatkan kemandirian-menghapuskan ikatan-ikatan-dengan membubarkan CGI.
Harian ini sangat sepakat dengan pembubaran CGI dan mendukung tujuan di balik pembubaran itu, yakni untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada kreditor asing, sekaligus pencarian sumber pembiayaan alternatif ketimbang utang luar negeri.

Landasannya bukan semata-mata nasionalisme sempit atau ingin mengisolasi diri dari lingkungan pergaulan internasional, tetapi lebih untuk mengoptimalkan potensi domestik maupun pendekatan-pendekatan lain yang lebih rasional dan berpihak kepada perekonomian Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut, pernyataan Presiden Yudhoyono mengenai perlunya membangun kemandirian itu, patut dijalankan oleh anggota kabinetnya, bukan justru sebaliknya.

Apalagi, pernyataan mengenai kemandirian dan pembiayaan alternative tanpa harus diikat persyaratan pinjaman yang membelenggu seperti di era CGI kembali ditegaskan Kepala Negara tadi malam, dalam kerangka pidato awal tahun Presiden. Bahkan dengan tegas Presiden Yudhoyono mengatakan tidak ingin ekonomi Indonesia disandera oleh utang yang besar, dan kebijakan serta program pembangunan ekonomi didikte pihak lain.

Karena itu, kita berharap pernyataan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengenai perlunya membentuk forum kreditor baru untuk mendapatkan pinjaman luar negeri itu cuma slip of tongue, sekadar keseleo lidah. Sebab, jika hal itu benar-benar merupakan kebijakan pemerintah yang riil, berarti pernyataan Kepala Negara membubarkan CGI seperti kebohongan publik yang luar biasa besar. Kita pun tidak ingin persepsi seperti itu muncul dalam kabinet di sisa waktu kepemimpinan Presiden Yudhoyono hingga 2009.

Bisnis Indonesia, 01 Februari 2007





Bappenas Akui Sulit Negosiasikan Pinjaman Lama

1 02 2007

JAKARTA – Pemerintah masih mungkin menjalin koordinasi bersama dengan beberapa negara dan lembaga donor meski forum Consultative Group for Indonesia (CGI) sudah dibubarkan. Tetapi, koordinasi itu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas utang yang dikucurkan.

Hal itu disampaikan Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo usai menghadiri acara pelantikan pejabat eselon I Bappenas di Jakarta kemarin. “Kita ingin mereka koordinasi, dan tentunya kita tetap koordinasi secara bilateral. Mungkin pada waktu tertentu perlu ada forum koordinasi antara kita dengan mereka secara bersama,” kata Lukita. Menurut dia, prinsipnya Indonesia akan menyelaraskan program dan tawaran utang. Termasuk, memresentasikan blue book (rencana utang) yang disusun. “Blue book itu kan program pembangunan kita, mengacu pada RPJMN. Kita dari Bappenas akan koordinasi dengan Menkeu, Menko Perekonomian, dan juga Deplu. Selanjutnya, kita koordinasi dengan donor,” tuturnya.

Men PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menegaskan bahwa kreditor harus mengikuti pola yang diinginkan pemerintah. “Utang baru kita batasi. Yang sulit adalah menegosiasikan utang lama dan yang sedang berjalan. Utang lama itu memakai term bersama, yaitu persyaratan yang mereka tetapkan dalam CGI,” katanya. Meski negosiasi dilakukan secara bilateral, pemerintah harus mencari argumentasi agar term dan kondisi yang diberikan bisa memberi keringanan. “Paling tidak, terkait suku bunga, dan batas waktu pembayaran. Ini yang berat mengurus dan menegosiasikan utang lama dan
yang sedang berjalan,” tutur mantan Ketua Komisi XI DPR RI tersebut.

Dia menyebut, meski sudah merencanakan sejumlah utang jangka menengah, pemerintah tetap akan berupaya menekan jumlah utang luar negeri (LN) baru. “Sedangkan komitmen utang lama akan terus dinegosiasikan, terutama terkait pembayaran setiap tahun dalam APBN,” ujarnya. Sebelumnya, pemerintah memastikan rencana utang baru USD 40 miliar selama 2006-2009 tetap dinegosiasikan dengan kreditor secara bilateral.

Tetapi, pemerintah akan memprioritaskan utang lunak. Saat ini RI masih memiliki utang USD 24,816 miliar kepada Jepang. Lalu, utang ke Bank Pembangunan Asia (ADB) USD 10,177 miliar, Bank Dunia USD 7,463 miliar, dan AS USD 3,979 miliar. Selain itu, utang ke Jerman USD 3,450 miliar, Prancis USD 1,313 miliar, Inggris USD 2,194 miliar, dan lainnya USD 7,986 miliar. Saat ini posisi utang Indonesia mencapai USD 61,3 miliar. Dari jumlah itu, USD 10 miliar di antaranya merupakan utang on-going atau yang proyeknya sedang berjalan.

Jawapos, 01 Februari 2007