Pemerintah Diminta Hapus Utang

26 01 2007

 

JAKARTA- Pemerintah diminta tidak lagi membuat utang baru dan menghapus utang lama, seiring dengan pembubaran Consultative Group on Indonesia (CGI). Jika pemerintah tidak melakukan penghapusan utang, pembubaran CGI hanya untuk mengalihkan kebergantungan utang kepada lembaga baru.

Demikian rangkuman pendapat dari Koordinator Koalisi Anti Utang Kusfiardi, dan Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) Donatus Klaudius Marut, di Jakarta, Jumat (26/1). Menurut Kusfiardi, rencana Presiden Yudhoyono membubarkan CGI harus berkorelasi dengan pengurangan beban utang Indonesia. Saat ini posisi utang pemerintah mencapai US$ 62 miliar.

Beban utang itu tidak hanya pokok utang yang telah dicairkan, tetapi juga biaya komitmen atas pinjaman yang belum sempat cair, yang nilainya pada 2005 sudah mencapai Rp 18 triliun. “Jika tidak ada penghapusan utang, pembubaran CGI hanya untuk mengalihkan kebergantungan utang pada lembaga baru seperti zaman Soeharto, yang membubarkan IGGI (Inter-Governmental Group for Indonesia) dan diganti dengan CGI,” katanya. Sementara itu, Infid mendukung sepenuhnya pembubaran CGI, dan harus dipastikan tidak lagi membentuk forum koordinasi utang sejenis sebagai pengganti CGI.

Menurut Infid, pemerintah harus menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri melalui proses yang terbuka dan transparan. Infid juga meminta agar pemerintah mengevaluasi kesinambungan serta efektivitas proyek yang dibiayai utang luar negeri.

Ekonom senior M Sadli menilai, meskipun CGI dibubarkan, pemerintah tetap harus berutang karena masih mencatat defisit anggaran. “Pemerintah akan tetap harus bekerja lebih keras mencari utang dengan bunga yang murah,” ungkap Sadli saat ditemui dalam diskusi “Indonesia and the World: Regaining Indonesia’s Position in the Region and in the International Area”, Kamis (25/1).

Pertahankan Dialog Menanggapi keputusan pemerintah membubarkan CGI, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Andrew Steer memandang masih penting untuk mempertahankan dialog yang terbuka dan profesional dengan masyarakat internasional, mengenai akses Indonesia terhadap modal, perdagangan dan teknologi internasional. Sementara itu, Principal Economist Indonesia Resident Mission ADB Ramesh Subramaniam mengatakan, ADB tetap akan memberikan pinjaman ke Indonesia bergantung pada kebutuhan pemerintah dan kesiapan proyek.

Sedangkan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Shin Ebihara, seusai bertemu Menko Perekonomian mengatakan, dia akan menyampaikan ke pemerintah Jepang mengenai keputusan pemerintah RI dan setelah mendapat tanggapan dari Tokyo, baru akan memberikan keterangan tentang sikap Jepang atas keputusan pemerintah. Duta Besar Australia untuk Indonesia Bill Farmer mengatakan, pembubaran forum multilateral negara-negara donor CGI oleh Presiden Yudhoyono tidak akan mempengaruhi komitmen-komitmen pemerintah Australia untuk bantuan-bantuan yang telah disepakati.

 

SUARA PEMBARUAN 26 Januari 2007


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: