Jawab Koalisi Anti-Utang soal RUU Penanaman Modal

17 12 2006

Jawapos Minggu, 17 Des 2006,
Rachbini: Beda Pandangan Biasa

JAKARTA – RUU Penanaman Modal yang kini sedang diformulasikan DPR dinilai tidak akan menjadi solusi yang mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan pembangunan di Indonesia.

Koordinator Koalisi Anti-Utang (KAU) Kusfiardi menegaskan, kebutuhan sumber daya fiskal nasional seharusnya bisa dipenuhi secara mandiri seandainya tidak terjadi salah kelola pengalokasian anggaran negara.

Beberapa tahun belakangan ini, kata dia, mayoritas anggaran negara hanya dipakai untuk membayar utang. Konsekuensinya, banyak sektor publik yang terbengkelai. Untuk menutupi kebutuhan jangka pendek sekaligus membuka lapangan pekerjaan, pemerintah akhirnya bereaksi dengan mengambil jalan pintas. “Mengejar investasi asing dan swastanisasi asset-aset domestik adalah jalan pintas tersebut,” ujarnya kemarin.

Menurut Kusfiardi, negara butuh uang untuk pembangunan, tapi sayangnya tidak mau berpikir panjang. “Seharusnya, pemerintah jangan terlalu berharap pada investasi asing. Apalagi, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan tingginya tingkat investasi berbanding lurus dengan penambahan angka lapangan kerja,” tegasnya.

Lebih jauh dia menyampaikan, fenomena yang terlihat justru merebaknya kekerasan negara terhadap hak-hak ekonomi, sosial, serta budaya rakyat demi kepentingan investasi asing itu. Bahkan, jelas dia, RUU Penanaman Modal ternyata sama sekali tidak membeda-bedakan investor domestik dan asing. “Seharusnya, ada pembedaan perlakuan dan skala prioritas sebagai bukti keberpihakan negara terhadap potensi lokal,” jelasnya.

Selain itu, Kusfiardi mengeluhkan, pembahasan RUU Penanaman Modal belum memiliki upaya pelibatan dan konsultasi publik yang luas.

Ketika dihubungi Jawa Pos, Ketua Pansus RUU Penanaman Modal Didik J. Rachbini secara tegas membantah tidak maksimalnya pelibatan publik. Dia menyatakan, rapat dengar pendapat sudah dilakukan secara meluas.

Sosialisasi itu, kata dia, sudah mencakup berbagai kalangan, mulai asosiasi bupati/wali kota, gubernur, Kadin, ahli-ahli hukum dan ekonomi dari sejumlah perguruan tinggi, asosiasi industri, serta pengusaha. “Bukan hanya itu, kunjungan-kunjungan ke daerah untuk menyerap aspirasi juga sudah kami lakukan,” ujarnya.

Menurut Didik, kehadiran RUU Penanaman Modal diharapkan bisa menarik potensi modal, baik asing maupun dalam negeri. “Sebab, ada kepastian hukum bagi mereka (investor, Red). Meski demikian, dia menyadari, mungkin tidak semua pihak bisa menerima kehadiran RUU tersebut. “Wajar saja beda pandangan itu,” tegasnya. (pri)


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: