RUU Penanaman Modal Dituding Pro Investor Asing

17 12 2006

Rakyat Merdeka Minggu, 17 Desember 2006

Jakarta, Rakyat Merdeka. Rancangan Undang Undang (RUU) Penanaman Modal yang kini masih digodok DPR, dituding hanya melayani kepentingan modal asing. “Karenanya kami mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan dan membatalkan perumusan RUU Penanaman Modal karena berpotensi melanggar konstitusi dan menambah kemiskinan rakyat,” tegas Koordinator Koalisi Anti Utang Kusfiardi kepada Rakyat Merdeka kemarin di Jakarta.

Kusfiardi mengatakan, RUU Penanaman Modal yang tengah dibahas di DPR, tidak memiliki urgensi bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dia mencatat, beberapa hal yang perlu dicermati dalam pembahasan RUU Penanaman Modal.Pertama, paradigma berpikir yang terangkum dalam substansi RUU Penanaman Modal hanya akan menjadikan perekonomian Indonesia semakin liberal dan tidak berdampak bagi pemenuhan hak konstitusi rakyat secara penuh dan konsekuen. “Konsekuensinya adalah RUU Penanaman Modal hanya akan semakin membuka perekonomian nasional kepada modal asing, tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional dan strategi industrialisasi di dalam negeri,” tandasnya.Kedua, persoalan mendasar dalam pengaturan investasi dalam pasal-pasal RUU PM tidak mencerminkan kepentingan nasional di dalamnya. Antara lain RUU tidak secara jelas mengatur tentang kepemilikan asing hingga 100 persen (pasal 1), tidak ada perbedaan perlakuan antara modal asing dan domestik, semua bidang usaha terbuka, kecuali yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan.

Pemerintah juga tidak akan melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kecuali dengan UU. Kompensasi ditetapkan berdasarkan harga pasar (pasal 7). Penanam modal bebas mengalihkan aset, diberikan hak melakukan transfer dan repatriasi dengan bebas. Selain itu, institusi/lembaga yang bertanggung jawab hanya menteri yang ditunjuk oleh presiden. “Tidak ada aturan jelas apakah investor perlu menyerahkan data bidang usaha, kapasitas, rencana investasi, rencana penggunaan tanah dan tidak ada pengaturan tentang tenaga kerja asing,” sentil Kusfiardi. RM





Jawab Koalisi Anti-Utang soal RUU Penanaman Modal

17 12 2006

Jawapos Minggu, 17 Des 2006,
Rachbini: Beda Pandangan Biasa

JAKARTA – RUU Penanaman Modal yang kini sedang diformulasikan DPR dinilai tidak akan menjadi solusi yang mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan pembangunan di Indonesia.

Koordinator Koalisi Anti-Utang (KAU) Kusfiardi menegaskan, kebutuhan sumber daya fiskal nasional seharusnya bisa dipenuhi secara mandiri seandainya tidak terjadi salah kelola pengalokasian anggaran negara.

Beberapa tahun belakangan ini, kata dia, mayoritas anggaran negara hanya dipakai untuk membayar utang. Konsekuensinya, banyak sektor publik yang terbengkelai. Untuk menutupi kebutuhan jangka pendek sekaligus membuka lapangan pekerjaan, pemerintah akhirnya bereaksi dengan mengambil jalan pintas. “Mengejar investasi asing dan swastanisasi asset-aset domestik adalah jalan pintas tersebut,” ujarnya kemarin.

Menurut Kusfiardi, negara butuh uang untuk pembangunan, tapi sayangnya tidak mau berpikir panjang. “Seharusnya, pemerintah jangan terlalu berharap pada investasi asing. Apalagi, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan tingginya tingkat investasi berbanding lurus dengan penambahan angka lapangan kerja,” tegasnya.

Lebih jauh dia menyampaikan, fenomena yang terlihat justru merebaknya kekerasan negara terhadap hak-hak ekonomi, sosial, serta budaya rakyat demi kepentingan investasi asing itu. Bahkan, jelas dia, RUU Penanaman Modal ternyata sama sekali tidak membeda-bedakan investor domestik dan asing. “Seharusnya, ada pembedaan perlakuan dan skala prioritas sebagai bukti keberpihakan negara terhadap potensi lokal,” jelasnya.

Selain itu, Kusfiardi mengeluhkan, pembahasan RUU Penanaman Modal belum memiliki upaya pelibatan dan konsultasi publik yang luas.

Ketika dihubungi Jawa Pos, Ketua Pansus RUU Penanaman Modal Didik J. Rachbini secara tegas membantah tidak maksimalnya pelibatan publik. Dia menyatakan, rapat dengar pendapat sudah dilakukan secara meluas.

Sosialisasi itu, kata dia, sudah mencakup berbagai kalangan, mulai asosiasi bupati/wali kota, gubernur, Kadin, ahli-ahli hukum dan ekonomi dari sejumlah perguruan tinggi, asosiasi industri, serta pengusaha. “Bukan hanya itu, kunjungan-kunjungan ke daerah untuk menyerap aspirasi juga sudah kami lakukan,” ujarnya.

Menurut Didik, kehadiran RUU Penanaman Modal diharapkan bisa menarik potensi modal, baik asing maupun dalam negeri. “Sebab, ada kepastian hukum bagi mereka (investor, Red). Meski demikian, dia menyadari, mungkin tidak semua pihak bisa menerima kehadiran RUU tersebut. “Wajar saja beda pandangan itu,” tegasnya. (pri)