RKP 2008 Kurangi Utang LN

JAKARTA – Bappenas mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008 yang menjadi dasar penyusunan RAPBN. Men PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyebutkan, RKP tersebut difokuskan pada pengurangan pembiayaan luar negeri.

Tahun tersebut juga sekaligus menyiapkan anggaran dengan defisit nol persen pada 2009. “Seiring upaya meningkatkan kemandirian, kami memprioritaskan pembiayaan dari dalam negeri,” kata Paskah saat membuka rakor penyusunan RKP 2008 di kantornya kemarin. Dia menambahkan defisit APBN pada 2008 juga bakal diperketat.

Pasca pembubaran CGI (Consultative Group for Indonesia), Paskah menegaskan pemerintah tidak memerlukan forum baru untuk menegosiasikan utang. “Kita melakukannya secara bilateral. Yang penting, utang terus dikurangi hingga 2009 tinggal 31 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” sebut Paskah. Selain memprioritaskan pembiayaan dalam negeri seperti penerbitan Surat Utang Negara (SUN), RKP 2008 juga meningkatkan target penerimaan negara. Termasuk perpajakan, dividen BUMN, dan penerimaan migas.

Terkait peningkatan penerimaan pajak, Paskah mengakui masih cukup berat. Hal tersebut terutama disebabkan insentif pajak yang diminta banyak sektor usaha. “Memang sebaiknya dari pajak yang diintensifkan. Tapi, melihat kenyataan selama ini, semua sektor usaha meminta insentif perpajakan.

Itu untuk jangka pendek bisa menjadi stimulus,” ujarnya. Jika insentif diberikan terlalu lama, akan merugikan. “Begitu keadaan ekonomi membaik, insentif-insentif pajak harus dihapus,” sebutnya. Beberapa pembiayaan proyek juga dicoba menggunakan dana perbankan dalam negeri. “Itu harus dimaksimalkan. Meski pelaksanaannya harus secara hati-hati,” kata dia.

Jawapos, 06 Februari 2007

Pemerintah fokus utang berjalan

JAKARTA: Usai pembubaran Consultative Group for Indonesia (CGI) pemerintah akan lebih fokus mengefektifkan utang yang sedang berjalan (on going) dibandingkan mengajukan pinjaman baru.

“Langkah ini dilakukan karena pemerintah menilai saat ini utang luar negeri yang sedang berjalan cukup besar, yaitu US$60 miliar-US$67 miliar,” kata Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta pada rapat Rencana Kerja Pemerintah 2008, di Jakarta, kemarin. Apalagi dari jumlah itu masih terdapat utang belum terserap, meskipun sudah melewati batas penarikan dari yang disepakati dengan kreditor.

Dia menilai jika penggunaan pinjaman itu bisa efektif, pinjaman baru dapat signifikan dikurangi. “Ke depan pemerintah akan mengefektifkan penggunaan utang yang sedang berjalan, dibandingkan menegosiasikan pinjaman baru,” tegas Paskah. Caranya, paparnya, melalui koordinasi di internal pemerintah sendiri dan negosiasi langsung dengan kreditor secara bilateral.

Di internal pemerintah, paparnya, kementerian dan lembaga negara (KL) diharuskan mempercepat penyerapan pinjaman agar biaya pengelolaan utang tidak membebani APBN, seperti biaya pinjaman yang belum digunakan (commitmenf fee). Pihaknya juga akan membatalkan pinjaman proyek yang dinilai tidak akan diserap atau kesiapan proyek sangat lambat.

Dengan begitu, lanjutnya, rencana pembangunan melalui pendanaan luar negeri yang telah dinegosiasikan pada tahun-tahun sebelumnya dapat segera direalisasikan. Selain itu, tambahnya, biaya pinjaman luar negeri dapat ditekan. Sementara itu, negosiasi dengan negara kreditor, ujarnya, akan dilakukan untuk mengetahui adanya kemungkinan relokasi, konversi (debt swap), dan pembatalan pinjaman.

Bisnis Indonesia, 6 Februari 2007